Perlu adanya lembaga pengawas yang terdiri dari desa-desa (dalam satu komando) yang dilalui oleh jalan itu, yang bertugas memantau pra, sedang dan pasca perbaikan jalan itu. Masyarakat memantau daerah desa masing-masing. Manakala jalan masih rusak kecil maka masyarakat sudah bertanya kepada bupati, melaui lembaga desa-desa itu. Apa perlu gotong royong, atau turun ke jalan?
Sentabi, Bang KT --- On Mon, 4/12/10, MU Ginting <[email protected]> wrote: From: MU Ginting <[email protected]> Subject: [tanahkaro] 81 M dikucurkan APBN 2010 To: [email protected], [email protected], [email protected] Date: Monday, April 12, 2010, 3:35 AM Anggota DPRD Karo dan DPRD Sumut Harapkan : Rp81 Milyar Perbaikan Jalan Negara Jurusan Medan -Tanah Karo-Dairi-NAD 2010 Perlu Pengawasan Ketat April 12th, 2010 *Perbaikan Jalan Kabanjahe-Merek- Dairi dan Medan-Tanah Karo Perlu Dipertanyakan….. T Karo (SIB) Perbaikan jalan negara jurusan Medan-Kabanjahe- Merek-Dairi- Kabanjahe- Kutabuluh- Laupakam sampai batas NAD dan sekitarnya bernilai sekitar Rp81 milyar dari APBN 2010 yang saat ini sudah dimulai pelaksanaannya perlu pengawasan ketat dari masyarakat dan seluruh pihak terkait. Selain plank setiap proyek harus dipasang, pelaksanaan proyek diharapkan tidak dimanipulasi. Kalau memang proyek ditetapkan pembuatan drainase, harus dibuat drainase dan jangan hanya sekedar membersihkan drainase. Kalau memang ditetapkan pelebaran jalan, jangan hanya membersihkan tebing-tebing jalan. Kalau memang pengaspalan jangan hanya disisip pada ruas-ruas jalan yang berlobang-lobang. Tapi diharapkan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini ditegaskan Wakil Sekretaris Fraksi P Golkar DPRD Sumut Richard Edy M Lingga SE dan anggota DPRD Karo Masdin DT Ginting, Gilbert Ginting dan Marthin Luther Sinulingga kepada SIB, Sabtu (10/4) di Medan. Menurut Richard saat pihaknya memantau pelaksanaan proyek milyaran rupiah jurusan Medan-Tanah Karo dan jurusan Kabanjahe-Merek dan Dairi baru-baru ini bahwa, beberapa bagian proyek terkesan hanya dimake-up dan plank proyek tidak satu pun dilihatnya. Pengikisan tebing-tebing di perbatasan Karo-Dairi juga diduga asal dikerjakan, termasuk pembersihan jalur drainase-drainase jurusan Pancurbatu-Bandarba ru sampai batas Deli Serdang-Tanah Karo. “Sewajarnya, lokasi yang paling rawan dilalui sampai saat ini yang perlu diprioritaskan, bukan sebaliknya. Karenanya, sekali lagi saya harapkan kepada masyarakat dan seluruh pihak terkait melakukan pengawasan proyek ini sehingga walaupun tidak 100 persen proyek tersebut masing-masing dapat dilaksanakan, 75 persen sampai 80 persen saja pun sudah cukup memuaskan dan dipastikan kualitas proyek akan lebih terjamin dan tidak seperti selama ini,” harap Richard. Demikian juga harapan Masdin DT Ginting, Gilbert Ginting dan Marthin Luher Sinulingga dari Fraksi PDI P DPRD Karo ini. Pihaknya mengharap ada koordinasi pihak instansi Satuan Kerja (Satker) Dinas Jalan dan Jembatan (JJ) Pemprovsu dengan DPRD Karo untuk lebih menjamin kualitas proyek dan mengantisipasi tidak terjadinya hal-hal yang tidak diiinginkan masyarakat luas. Sebab kondisi jalan negara jurusan Kabanjahe-Tigabinan ga-Kutabuluh- Laupakam- batas NAD saat ini nyaris pada umumnya rawan dilintasi. Bahkan kereta lembu atau kereta kerbau saja sukar melintasinya. “Jadi pihak kami pun sangat mengharapkan pihak penegak hukum senantiasa mengawasi pelaksanaan proyek ini dengan harapan anggaran Rp81 milyar itu benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan bukan hanya bagi oknum-oknum tertentu,” ujar ketiga anggota dewan ini mengharap. Kepala Satker Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Sumut, Bambang Pardede yang dicoba dikonfirmasi SIB, Sabtu (10/4) prihal penjelasan para anggota legislatif ini, tidak berhasil, sebab tidak diketahui kantor perwakilannya di Tanah Karo. Sebelumnya, Bambang Pardede dalam penjelasannya ketika mendampingi anggota DPR RI, Ali Wongso Sinaga dan anggota Komisi B DPRD Sumut Richard Edy M Lingga SE dalam kunjungan kerjanya, 20 Pebruari 2010 silam ke jalan negara ini menjelaskan bahwa, APBN 2010 kucurkan anggaran Rp81 milyar untuk perbaikan jalan negara jurusan Kabanjahe-Kutabuluh sebesar Rp25 milyar. Jurusan Kutabuluh-Laupakam (batas Karo-Propinsi NAD-red) Rp15 milyar. Jurusan Sidikalang-Kutabulu h Rp5 milyar. Simpang Merek (Karo)–batas Dairi Rp15 milyar. Batas Karo-Simpang Panji Rp11 milyar. Simpang Panji-Sidikalang Rp6 milyar dan perbaikan di kota Sidikalang, Dairi Rp4 milyar atau total Rp81 milyar. (M37
