MEDAN - Anggota DPRD Sumut, Taufan Agung Ginting, mengecam keteledoran unsur Pemkab Tanah Karo, termasuk bupati, Daulat Daniel Sinulingga dalam menangani bencana Gunung Sinabung, sehingga mengakibatkan 35.000 pengungsi yang tersebar di sejumlah kecamatan tercerai-berai.
“Ini sudah yang kedua kali pengungsi dibuat kucar-kacir dan terpisah dari keluarganya akibat keteledoran bupati Tanah Karo dan jajarannya,” jelas Taufan, pagi ini. Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, pihaknya menyesalkan kebijakan bupati Tanah Karo yang menghimbau para camat agar memerintahkan para pengungsi yang terdapat di 35 titik segera kembali ke rumah, karena situasinya sudah aman. “Itu saya tanyakan langsung dan dijawab camat Kabanjahe, Lian Karo-karo. Namun, ketika saya tanyakan mana surat dari bupati, yang bersangkutan tidak bisa memperlihatkannya,” beber anggota dewan dari daerah pemilihan Tanah Karo itu. Harusnya, tandas anggota Komisi B ini, himbauan itu disertai keterangan para ahli gunung api agar masyarakat tidak ragu-ragu. “Yang pertama, himbauan beberapa hari setelah gunung Sibanung meletus tidak efektif, karena terjadi lagi letusan susulan,” katanya. Kini himbauan itu, menurutnya, tidak memberi rasa nyaman, karena Gunung Sinabung yang pertama meletus akhir Agustus lalu, kembali memuntahkan lava pada Jumat (3/9) sekitar pukul 04.40 WIB. Akibatnya, para pengungsi tunggang langgang mencari tempat aman. “Mereka jadi tercerai-berai dari keluarga mereka, berlarian entah ke mana,” tukas Taufan yang baru saja kembali dari lokasi bencana. Sehingga, sulit dikontrol lagi penanganan terhadap para sekitar 35.000 pengungsi yang terdapat di sejumlah kecamatan, seperti Kabanjahe, Berastagi, Tiga Binanga, Kuta Buluh dan Sei Bingai. Taufan juga melihat banyak kekurangan dan langkah yang harus diambil terkait nasib pengungsi yang masih menunggu uluran bantuan. Misalnya, update data pengungsi terkini, yang menurut Taufan tidak tersedia di posko pengungsian. Kemudian, terjadi penumpukan bantuan yang tidak tersalurkan. Sehingga ada donatur yang langsung menyampaikan kepada para pengungsi. "Ini kan sudah ada semacam ketidakpercayaan terhadap Pemkab Tanah Karo," pungkasnya. Selanjutnya, tidak tersedianya tenaga dokter untuk menangani pengungsi yang mungkin butuh penanganan medis. “Yang ada hanya perawat. Karenanya, kita berharap Dinkes Sumut menurunkan dokter dan tim medis menangani pengungsi,” paparnya. Selain itu, lanjutnya, saat ini para pengungsi membutuhkan selimut dan obat-obatan, karena peralatan ini digunakan sehari-hari di tenda pengungsian. Terkait pengamanan, Taufan meminta Kapolda dan Pangdam I/BB untuk menambah personil guna mengamankan harta benda pengungsi dan warga dari pencurian. Sumber: http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=141280:dprdsu-kecam-pemkab-tanah-karo&catid=14:medan&Itemid=27 Salam Mejuah Juah Karo Cyber Community
