|
Temans,
Ini mungkin bisa jadi bahan bacaan buat nambahin
info dari Mas Toto tentang World Water Forum di Kyoto, di luar konteks teknis
pengolahan air dan sumber dayanya (tapi nyerempet2 sih...).
rgds,
eka
http://www.suarapembaruan.com/News/2003/03/18/Nasional/nas02a.htm Indonesia Perjuangkan Utang Diganti Penyelamatan Lingkungan KYOTO - Indonesia akan memperjuangkan program debt to nature swap (konversi utang dengan program-program penyelamatan lingkungan), terutama untuk sektor pertanian, pada Senior Official Meeting (SOM) Forum Air Dunia di Kyoto, Jepang, Selasa (18/3). SOM yang membahas masalah air untuk pangan dan pertanian dimulai dalam Forum Air Dunia di Balai Sidang Internasional, Kyoto, Jepang. Dalam pertemuan yang akan menyiapkan deklarasi bersama para menteri dalam masalah air tersebut, Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Departemen Pertanian, Dr Ir Ato Suprapto, dan Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Keahlian dan Tenaga Fungsional, Departemen Kimpraswil, Ir Siswoko. Menurut Ato, juru bicara delegasi Indonesia dalam SOM tersebut, ada tiga usulan program yang diperjuangkan dalam pertemua kali ini. Usulan pertama adalah peningkatan keamanan dan ketahanan untuk jangka waktu tiga tahun. Indonesia mengusulkan total dana sebesar US$ 34 juta. Usulan selanjutnya adalah tentang manajemen irigasi untuk daerah-daerah Lampung, Jateng, NTB, Jabar, Jatim, dan Bali. Jika disetujui, program ini akan di danai sebesar 460 ribu dolar untuk jangka waktu tiga tahun. Sedangkan program yang ketiga adalah program pengembangan dan peningkatan produksi tanaman hortikultura yang meliputi Banten, Jabar, Jatim, Jateng, Yogyakarta, dan Bali. Selain itu, Indonesia juga akan membahas masalah kehilangan produksi akibat kekeringan, pendapatan petani, dan peluang kerja di sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan konsumen air tertinggi saat ini di seluruh dunia. Menurut Daniel Zimmer, Direktur Badan Air Dunia yang berbicara pada sesi Virtual Water Trade and Geopolitics, kemarin, sektor pertanian merupakan konsumen air terbesar saat ini. "Sekitar 70 persen konsumsi air dunia di serap oleh sektor pertanian," ujar Daniel seperti dilaporkan wartawan Pembaruan Setia Lesmana dari Kyoto, Jepang. Sebagai contoh untuk memproduksi satu kilogram beras dibutuhkan 3.000-5.000 liter air untuk menumbuhkan padi hingga panen. Artinya jika setiap hari, satu keluarga mengkonsumsi beras sebanyak tiga kilo gram maka air yang dikonsumsi melalui padi sebanyak 9.000 - 15.000 liter. Sementara itu Depkimpraswil menurut Siswoko akan membahas lima topik dalam pertemuan tersebut. Hal pertama meliputi masalah air minum yang aman bagi kesehatan serta sanitasi, kemudian masalah air untuk pangan dan pengembangan permukiman, dan ketiga mengenai pencegahan pencemaran air dan konservasi ekosistem. Selanjutnya masalah keempat mengenai mitigasi bencana dan manajemen risiko akibat bencana. serta kelima masalah manajemen sumber daya air dan pembagian keuntungan atas pengelolaan air. Rencananya menurut Siswoko, Menkimpraswil Sunarno akan memimpin pembahasan topik keempat yang diikuti beberapa delegasi dari Negara lain. Hal-hal yang dibahas dalam pertemuan pagi ini selanjutnya akan dibahas dalam ministerial meeting besok (19/2) dan akan dijadikan bahan untuk deklarasi para menteri tanggal 23 Februari nanti. Beberapa kalangan berharap pemerintah dapat menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia untuk mendapatkan akses atas air secara adil dan murah. "Kita harus berani bersikap independen dari kepentingan negara-negara maju dan raksasa air global yang menginginkan pengelolaan air di Indonesia", ujar Nila Ardianie Direktur Indonesia Forum on Globalization (Infog). Salah satunya mengenai privatisasi air yag akan menguntungkan kepentingan pemodal besar dunia. Sementara itu Nadia Hadad dari International NGO forum on Indonesia (Infid) menyayangkan ketiadaan koordinasi antardepartemen terkait dalam forum air dunia yang ketiga ini. Ketiadaan koordinasi itu nampak dari terpencarnya delegasi Indonesia berdasarkan kepentingan masing-masing. "Sangat sulit memperjuangkan kepentingan Indonesia jika masing-masing departemen berjalan dengan program sendiri-sendiri," ujarnya kepada Pembaruan.* |
