Baraya,

Mangga di tingal berita ti Kompas online dinten ieu yen Modal janten 
Gubernur peryogi dana 50 Miliar. 

Baktos

RN

Modal Jadi Gubernur Rp50 Miliar 

KOTA, WARTA KOTA--Anda tak usah bermimpi jadi Gubernur DKI Jakarta 
bila tak punya uang miliaran rupiah. Untuk dapat dicalonkan oleh 
sebuah partai politik (parpol) saja minimal harus memiliki modal 
awal Rp 2 miliar. "Mas kawin ke parpol itu rinciannya untuk DPP Rp 1 
miliar dan DPW/DPD Rp 1 miliar. Ini angka minimal. Bisa di atas 
itu," ujar Direktur Eksekutif Jakarta For Indonesia Foundation 
Syarif, Jumat (14/7).

Dalam hitungannya, dana lain yang dibutuhkan dalam angka minimal 
adalah Rp 2,4 miliar untuk honor 24.000 saksi yang akan ditempatkan 
di tempat pemungutan suara (TPS) atau setiap saksi Rp 100.000. Biaya 
pelatihan saksi Rp 2,4 miliar. Sehingga total Rp 4,8 miliar. Dengan 
demikian, dana awal yang dibutuhkan sekitar Rp 7 miliar. Ini belum 
termasuk biaya kampanye atau sosialisasi awal. Juga untuk membuka 
posko atau membangun jaringan serta pembentukan opini publik. "Jadi, 
total yang dibutuhkan untuk maju menjadi Gubernur Jakarta minimal Rp 
50 miliar," ujar Syarif.

Karena itu, dia mengajak masyarakat untuk mengontrol sumber keuangan 
para calon, terutama yang berlatar belakang pejabat/mantan pejabat 
dan bukan seorang pengusaha. Dalam hitungannya, seorang pegawai 
negeri sipil yang bekerja 30 tahun bila tidak korupsi maka maksimal 
hanya mempunyai tabungan Rp 3 miliar atau Rp 100 juta per tahun.

Berdasarkan data yang Syarif ketahui, kekayaan Sarwono Kusumaatmadja 
saat dilaporkan ke KPU DKI sekitar Rp 3 miliar, Agum Gumelar di 
bawah Rp 16 miliar, dan Fauzi Bowo di bawah Rp 12 miliar. "Mereka 
harus mencari modal tambahan. Karena itu, kita harus mengawasi siapa 
yang memberi dana itu," ujar anggota KPU Jakarta Pusat ini.

Sebelumnya, Rabu (12/7), mantan Menteri Dalam Negeri yang juga 
mantan Gubernur DKI Jakarta Surjadi Soedirdja, mengingatkan bahwa 
pada era reformasi ini, yang terjadi justru bukan demokratisasi 
melainkan tampilnya gejala elitisme. "Elite tak mengurusi rakyat. 
Rakyat hanya dibutuhkan waktu kampanye. Sesudah itu dilupakan," 
katanya dalam sebuah diskusi membahas kriteria Gubernur DKI.

Surjadi mengingatkan bahwa ketika seseorang memutuskan maju sebagai 
calon gubernur atau wakil gubernur, maka harus siap menghadapi 
kompleksitas permasalahan di Jakarta. Untuk itu, dia mengimbau 
parpol agar bersikap transparan dalam pencalonan dan benar-benar 
meninggalkan politik uang. Akan tetapi, Surjadi melihat belum banyak 
parpol yang melakukan pendidikan demokrasi dengan baik menjelang 
pilkada. Bahkan, di suatu provinsi yang bertetangga dengan DKI tidak 
ada parpol yang mencalonkan seseorang. 

"Mereka menunggu dilamar. Saya dengar banyak lamaran masuk. Tapi 
katanya yang terjadi siapa punya uang paling banyak yang berpeluang. 
Ini berbahaya!" tegasnya. Dalam diksusi tersebut, sempat mengemuka 
bahwa kecenderungan politik uang masih akan berlangsung. Bahkan 
seorang calon yang tidak memilik uang dalam jumlah puluhan miliar 
tidak akan memiliki peluang. (Wip/Pro) 



Sumber: Warta Kota








------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Check out the new improvements in Yahoo! Groups email.
http://us.click.yahoo.com/6pRQfA/fOaOAA/yQLSAA/0EHolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Komunitas Urang Sunda --> http://www.Urang-Sunda.or.id
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/urangsunda/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



Kirim email ke