Pami HB X ngareposisi perspektif ngeunaan GM jeung Sumpah Palapa bisa jadi lengkah gede sabab nu dianggep puseur budaya Jawa ayeuna mah Ngayogyakarta Hadiningrat, ari Surakarta saparantos pupusna PB XII tos turun kharismana jadi puseur budaya Jawa. Ieu tiasa gerakan nu ngalini sabab ti Karaton moal tebih lumpatna ka UGM ti UGM jalurna ka birokrasi. Pidato HB X sae pikeun ngagosok pamikiran tapi tangtos kedah dibedel deui kumaha kana prakprakanana. Wilujeng enjing, JP Makarya Mawa Raharja
----- Original Message ---- From: MRachmat Rawyani <[EMAIL PROTECTED]> To: [email protected] Sent: Tuesday, May 13, 2008 4:21:48 PM Subject: [Urang Sunda] Pidato Budaya Sultan Yogya Mangga nyanggakeun, pidato budaya Sultan Hamengku Buwono X kamari di UI. baktos, mrachmat uidipura Membangun Etos Publik Dari Keragaman Budaya Orasi Budaya Merajut Etos Keindonesiaan Dari Kemajemukan Budaya Kampus UI Depok, 13 Mei 2008 Assalamu’alaikum Wr. Wb. Salamsejahtera bagi kita semua Yth. Bapak Rektor beserta seluruh Sivitas Akademika UI, Yth. Para Tamu Undangan dan segenap Hadirin yang berbahagia, Adalah suatu kehormatan karena saya memperoleh kesempatan untuk menyampaikan Orasi Budaya di Kampus Universitas Indonesia, sebuah unibersitas yang menyandang predikat the University with World Class Perspective. Selain itu, saya juga merasa beruntung, karena dapat menjadi wahana pembelajaran bersama dengan bertukar gagasan dan pengalaman. Atas kehormatan mana, saya menyampaikan ungkapan rasa terimakasih yang dalam disertai penghargaan yang tinggikepada Bapak Rektor Prof. Dr. der. Soz. Gumilar Rusilawa Somantri beserta seluruh Sivitas Akademika Universitas Indonesia. Berbicara tentang keragaman budaya, kita harus selalu mengingat seloka Bhinneka Tunggal Ika, yang lengkapnya ditulis oleh Mpu Tantular di zaman Majapahit dalam Kakawin Sutasoma: “Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa” *-biar pun kita berbeda-beda, sesungguhnya kita itu satu, tiada kewajiban mendua. ------------ --------- --------- --------- --- • Kutipan Kakawin Sutasoma pupuh 139, bait5: Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa,Bhinneki rakwa ring apan kena parwanosen, Mangkang Jinatwa kalawan Siwatwa tunggal, Bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.(Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali? Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belahlah itu, tetapi satu jualah itu. Tidak ada kerancuan dalam Kebenaran). Sasanti “Bhinneka Tunggal Ika” seringkali diterjemahkan:” Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Konsep pluralisme seorang pujangga, di tangan Gadjah Mada, seorang bhayangkara negara, dengan Sumpah Palapa-nya kemudian diterjemahkan menjadi penaklukan wilayah, yang mengekspresikan semangat ekspansionistik dan hegemonic yang sentralistik. Karena itu, jika kita mau mengakui secara jujur, sesungguhnya konflik yang mengarah pada disintegrasi bangsa sebagai dampak euphoria reformasi belakangan ini, karena kita terlalu memitoskan Sumpah Palapa Gadjah Mada yang dipersepsikan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Padahal waktu itu kesatuan Nusantara dilakukan dengan cara penaklukan untuk memperluas jajahan dan meningkatkan hegemoni kerajaan Majapahit. Sebagai contoh, ketika membaca lembar karya Rakawi Prapanca* dalam negara Negarakertagama, bila ada yang melawan perintah Majapahit, maka “…mereka didatangi pasukan ekspedisi jaladi mantry yang tak terbilang jumlah dan mashur namanya untuk ditiadakan sama sekali…..”. Tindakan yang diambil, dalam bahasa Jawa kuna dengan kata-kata “wicirna-sahana” –dikirim ke lembah ke-tiada-an, sirna, agar musnah tak berbekas dari muka, dan bahkan dari perut bumi. Sebelum era reformasi, “nasihat” dan “warisan” Majapahit itu dijalankan dengan teliti ketika memadamkan pemberontakan di daerah. Sebaliknya, kata “merajut” adalah upaya bersama membangun kembali “persatuan-kesatuan bangsa” dan “keIndonesiaan kita” lewat pendekatan budaya, dengan tekun dan juga teliti, agar keBhinneka Tunggal Ikaan budaya etnik-etnik teranyam bagai serat-serat budaya Indonesia yang saling menguatkan. Dari visi kita sekarang, Sumpah Palapa itu bertolak-belakang dengan aspirasi bangsa pluralistik, yang pada abad 20 ditegakkan melalui Sumpah Pemuda. Pengalaman mengajarkan, bahwa bukan semangat kemanunggalan (tunggal ika) yang berpotensi melahirkan kesatuan dan persatuan yang kuat, melainkan pengakuan akan adanya pluralistis (bhinneka), dan kesediaan untuk menghormati kemajemukan budaya bangsa Indonesia. Inilah yang lebih menjamin persatuan dan kesatuan serta integrasi nasional yang sustainable. Untuk menyelematkan negeri ini kita harus berani melakukan rethinking dan reshaping terhadap paradigma pembangunan dengan mengedepankan nilai-nilai dan budaya, yang harus mewujud dalam perilaku ekonomi dan politik. *Daniel Dakidae,”Memahami Rasa Kebangsaan dan Menyimak Bangsa sebagai Komunitas-komunitas Terbayang”, Pengantar Buku: “Komunitas-Komunitas Terbayang”, Insist.Yogyakarta, Cet.II, Oktober 2002. Bapak Rektor dan Sivitas Akademika UI yang saya hormati, Dilihat dari sisi momentum, bangsa Indonesia melintasi simpul-simpul sejarah penting tahun ini. Peristiwa itu adalah 100 tahun Kebangkitan Nasional, 80 tahun Sumpah Pemuda, dan 10 tahun reformasi, serta 63 tahun Proklamasi Kemerdekaan. Ironisnya, dalam lintasan sejarah penuh makna itu, bangsa Indonesia masih dibelenggu oleh kemiskinan dan pengangguran serta dibelit oleh tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan yang rendah. Jika harga BBM dinaikkan, meski ditopang dengan BLT, bisa jadi jumlah orang miskin menurut BPS pada Juli 2007 yang besarnya 37,17 juta akan meningkat tajam, sehingga perbedaan angka kemiskinan dengan versi bank Dunia yang besarnya 100 juta orang, tak lagi menarik untuk diperdebatkan. Bersamaan dengan krisis energi itu, banyak negara maju berusaha mengekstrak stok bahan pangan menjadi bahan bakar terbarukan dari sumber nabatai (bio-fuel). Awalnya memang dimaksudkan buat menjaga lingkungan. Namun kini berdampak negatif, yang menyebabkan harga pangan dunia ikut melambung tinggi, menandai berakhirnya era pangan murah. Sehingga kini kita dihadapkan pada krisis ganda, energi dan pangan, Tidak mengherankan jika sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, kualitas penduduk Indonesia yang sekarang hanya ada di peringkat 107 dari 177 negara (UNDP, 2007), bisa jadi akan merosot ke peringkat bawah. Menggeser Paradigma Pembangunan Situasi Indonesia yang dalam batas-batas tertentu bisa disebut sudah patologis tersebut sebenarnya merupakan sebuah realitas keganjilan. Padahal negeri ini kaya-raya bukan hanya dalam ukuran sumberdaya alam tetapi juga melimpahnya SDM. Sejauh ini etiologi keganjilan tersebut cenderung disebabkan ada sekelompok elite yang bermain kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, dan adanya keselahan dalam tata ekonomi-politik, yang dinilai telah gagal menyejahterakan rakyat Tanpa mengabaikan signifikansi kedua variabel tersebut dalam “menghambat” terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, saya lebih suka melakukan pembalikan cara berpikir. Akar kemiskinan kita selama ini sebenarnya bukan disebabkan semata-mata oleh pejabat yang kurang amanah dan kurang baiknya tata kelola politik-ekonomi saja, tetapi bersumber pada akar dari paradigma pembangunan itu sendiri. Selama ini, sepertinya kita selalu meletakkan “pertumbuhan”, dan tidak pernah meletakkan “keadilan” sebagai jiwa dari paradigma pembangunan. Bahkan kita pun malas untuk melakukan sintesa sebagai upaya mensintesakan keduanya secara sinergis. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi, faktanya, tidak berkorelasi lurus dengan tingkat kesejahteraan dan keadilan rakyat. Meletakkan “keadilan” dalam jantung paradigma pembangunan berarti mendasarkan pembangunan bukan hanya dalam artian ekonomi semata yang cenderung mengabaikan ruang (geografi fisik dan sosial), tetapi berbasis pada ruang dan gerak komunitas. Pendeknya, ia berbasis pada kearifan budaya lokal. Sebab budaya lokal tidak akan bisa bertahan sampai kini, jika nafasnya bukan keadilan dan pemerataan bagi semua penghayat budaya bersangkutan. Inilah sejatinya koordinat dari paradigma pembangunan nasional. Tetapi kearifan budaya lokal tersebut tidak boleh disandera dalam terali yang memusat (sentralistis) . Sekali disandera, dia tidak akan responsif terhadap perubahan, terutama jika perubahan tersebut terjadi secara mendadak. Sebaliknya, jika tidak memusat (neosentralistis) , dia akan lentur menghadapi tantangan jaman. Dalam konteks ini, seiring dengan kebijakan otonomi daerah, setiap wilayah secara otonom bisa menjadi pusat-pusat kebudayaan. Karena entitas budaya bersifat otonom dan menentukan hitam-putihnya kualitas peradaban. Dengan memahami kearifan budaya lokal sebagai konstruksi imajiner kebudayaan, maka koordinat paradigma pembangunan tersebut secara otomatis berada dalam medan magnet pluralisme keindonesiaan. Di sini bukan lagi waham pertumbuhan ekonomi yang dikejar, tetapi keadaan yang lebih adil, merata, dan manusiawi bagi seluruh pewaris kearifan budaya lokal tersebut. Aksi, Bukan Posisi Agar paradigma pembangunan yang berbasis budaya tersebut bisa bekerja dengan baik, maka setiap warga bangsa perlu berproses menjadi negarawan. Tiap budaya lokal dengan nilai kearifan masing-masing akan melahirkan kualitas kenegarawanannya sendiri-sendiri. Dari satu wilayah di sudut pulau Sumatra, misalnya, akan lahir negarawan saudagar. Juga muncul negarawan petani, negarawan petani, nelayan, buruh seniman, guru dan lain-lain dari sudut-sudut belahan Indonesia yang lain. Jika gerak komunitas ini terjadi, maka bukan hanya kedaulatan pangan yang mampu kita rengkuh, tetapi juga human dignity dan social justice. Adalah menjadi tugas pemimpin yang juga sedang berproses menjadi negarawan- termasuk para dosen dan sivitas akademika Universitas Indonesia – untuk melakukan aksi, dan bukan sekedar mengejar dan mempertahankan posisi. Aksi itu adalah tindakan yang dilandasi prinsip “kehilangan harta berarti tak kehilangan apa-apa, kehilangan nyawa berarti kehilangan sebagian, kehilangan kepercayaan berarti kehilangan segalanya.”(Kelangan saakehe raja-brana ateges ora kelangan apa-apa, kelangan nyawa iku tegese mung kelangan separo, kelangan kepercayaan tegese kelangan sekabehe, Jw). Saya percaya, bahwa kebangkitan Bangsa Indonesia, harus dimulai dari kesepakatan kita untuk menghargai pluralisme dan menjadikan kebudayaan sebagai koordinat paradigma pembangunan nasional. Paradigma ini mungkin tidak akan membuat kita kaya, tetapi akan menyebabkan kita bebas. Bapak Rektor dan Sivitas Akademika UI yang saya hormati, Bertolak dari pandangan ini, maka kebhinnekaan yang potensial menjadi pemicu terjadinya “nation bleeding”, sebaliknya harus didayagunakan sebagai faktor perekat “nation building”. Namun, semakin tinggi tingkat keanekaragaman dan kemajemukan masyarakat, ekuivalen dengan tingkat kualitas kesulitan yang bakal dihadapi. Terutama ketika terjadi proses modernisasi yang diikuti oleh mobilitas social dan geografis, lalu diiringi oleh meningkatnya kualitas masalah-masalah etnik, seperti prasangka, ketegangan dan konflik. Dalam upaya menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebuah strategi integrasi bangsa, dapat dilakukan melalui pendekatan budaya, dimana setiap kelompok budaya saling menyapa dan mengenal, untuk selanjutnya saling memberi dan menerima. Sekaranglah saatnya kita mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa yang tidak sebatas tawar menawar politik, tetapi dengan tawaran kehidupan budaya yang lebih hangat. Keragaman geografis negara kepulauan Indonesia, menghadirkan variasi ekosistem dan keragaman sistem nilai dan realitas yang hidup di tengah masyarakat. Latar belakang suku-suku telah berkembang dengan sejarah lokal yang panjang, merupakan khasanah keragaman yang kemudian menemukan momentum penting untuk bersatu membentuk negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika adalah sumber semangat, kearifan dan kekuatan bangsa, yang dapat menyadarkan bangsa ini setiap menghadapi cobaan, kemelut dan krisis, sekaligus guna merajut kembali persatuan dan kesatuan yang telah retak, menuju the dream land: Indonesia Baru yang lebih baik, Sehingga dengan keBhinneka Tunggal Ikaan budaya-budaya etnik Nusantara justru dapat digunakan sebagai modal berharga guna merajut KeIndonesiaan kita. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan melimpahkan kepada kita semua: Kepedulian, kebersamaan, saling percaya, kesabaran, kekuatan, dan determinasi dalam upaya bersama Membangun Etos Publik dari Keragaman Budaya. Sekian, terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Jakarta, 13 Mei 2008 Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat Hamengku Buwono X
