Minggu, 01 Februari 2009 Mengenal Lebih Dekat "Dalem Haji" R.A.A. Wiranata Koesoema *Disegani Pemerintah Hindia Belanda* *"SAYA* selalu melawan peraturan yang menurut pendapat saya tak baik bagi rakyat saya, meskipun hal itu akan menyebabkan saya terpecat dari jabatan saya. Saya seorang nasionalis dan hal itu harus saya tunjukkan. Orang takkan dapat memaksa saya menghambat atau melawan pergerakan Bumiputera yang baik."R.A.A. Wiranata Koesoema, (Pandji Poestaka, 10 Maret 1931).
*TANGGAL* 22 Januari 2009 yang baru lewat adalah hari wafat tokoh besar Sunda abad XX, R.A.A. Wiranata Koesoema. Ia lebih dikenang publik sebagai Dalem Haji atau Kangjeng Wali. Disebut Dalem Haji karena ia pernah pergi haji ke Mekah dan mendapatkan Bintang Istiqlal Kelas Satu dari Raja Hijaz (1924). Dinamakan Kangjeng Wali karena ia adalah Wali Negara Pasundan pada era Negara Pasundan. Sebagai perwakilan republik yang lebih diinginkan rakyat Pasundan, ia terpilih menjadi Wali Negara setelah mengalahkan calon dari pihak Belanda, yaitu Lukman Djajadiningrat. Jauh sebelum itu, ia adalah Bupati Cianjur (1912-20) dan Bupati Bandung (periode I 1920-31, periode II 1935-42). Wiranata Koesoma (WK) lahir pada 8 Agustus 1888. Ia bernama kecil Moeharam. Bagi penggemar utak-atik angka, 8-8-1888 adalah angka yang unik dan menarik untuk ditafsirkan. Begitulah sosok WK di kemudian hari, banyak tafsir yang bisa dilakukan untuk melihat kiprahnya. Sungguh sayang jika tokoh sebesar WK terlewat begitu saja dalam penuturan sejarah Sunda modern. Sebab, ia adalah tokoh yang unik, disegani pemerintahan Hindia Belanda sekaligus dicintai rakyat Pasundan. WK menduduki berbagai jabatan penting dalam kedudukannya sebagai pegawai pemerintah. Selain menjadi anggota volksraad dalam beberapa periode, WK juga pernah menduduki ketua organisasi para bupati "Sedio Utomo", juga Ketua Perhimpunan Pangreh Praja Pribumi (PPBB). PPBB ini hingga 1932 memiliki 6.000 anggota di seluruh Hindia Belanda. Sebagai ketua, ia juga memimpin media internal PPBB bernama Pemimpin yang bertiras 6.500 eksemplar. Selain disegani pemerintahan Hindia Belanda, ia dicintai rakyat dalam arti yang sesungguhnya. Setiap kepergian dan kedatangan WK dalam suatu perjalanan selalu disambut rakyat banyak. Misalnya pada saat ia pergi dan pulang naik haji. Atau saat dia akan pergi berkhotbah di Masjid Agung dan pulang kembali ke pendopo, rakyat beriringan menyertainya. Bukti kecintaan lain ditunjukkan saat WK akan dipindahkan dari Cianjur ke Bandung. Begitu berita rencana kepindahan itu menyebar, Syarikat Islam Cianjur berkirim surat kepada Gubernur Jenderal agar WK tetap menjadi Bupati Cianjur. Sementara itu, sejumlah organisasi di Bandung, seperti Pasundan, Budi Utomo, Persatuan Guru Hindia Belanda, dan Persatuan Pegawai Staats Spoor meminta Gubernur Jenderal agar segera memindahkan WK ke Bandung. Tentu saja kecintaan rakyat sedemikian itu tidak menyenangkan kelompok komunis yang meniscayakan adanya kelas dalam masyarakat. Melalui koran Soerapati, para pegiat komunisme di Jawa Barat menghantam WK habis-habisan. Mereka berupaya keras menjatuhkan harga diri dan kehormatan WK melalui pemberitaan yang provokatif dan menggunakan bahasa sangat kasar. WK dijadikan sebagai common enemy. Namun, WK menghadapi upaya insinuasi itu dengan strategi "bermain layang-layang". WK tidak pernah melayani provokasi kaum komunis dalam Soerapati. Ia seolah tak memedulikan mereka. Hasilnya, pada 1926, ketika diperkirakan pemberontakan PKI akan meledak besar, ternyata di Bandung upaya itu tidak disambut rakyat. Pemberitaan Soerapati yang sangat kasar kepada WK justru menuai antipati rakyat pada gerakan itu. Diam-diam, rupanya WK yang selalu rajin turun menemui rakyat secara langsung, berhasil meredam upaya pemberontakan PKI. *Awal karier* WK menyelesaikan pendidikan dasar ELS di Bandung pada 1901. Setelah 3 tahun sekolah di OSVIA Bandung, ia pindah ke Gymnasium Willem III (HBS 5 tahun) di Jakarta yang diselesaikannya pada 1910. Setelah mengantongi diploma HBS, WK mulai merintis karier birokrasinya sebagai juru tulis di Tanjungsari, Sumedang. Setahun kemudian ia menjadi mantri polisi di Cibadak, Sukabumi, dan pada 1912 menjadi Asisten Wedana Cibeureum, Sukapura (Tasikmalaya). Pada tahun itu pula WK diangkat menjadi Bupati Ci-anjur. Saat itu ia menjadi bupati termuda di Hindia Belanda. Seperti dikutip di awal, WK tak segan menolak kebijakan pemerintah yang memberatkan rakyat. Ungkapan WK itu bukan sekadar lip service untuk tebar pesona, melainkan benar-benar dilakukannya dengan segala risiko. Misalnya dalam kasus kenaikan pajak penghasilan pengusaha pribumi yang tidak proporsional pada 1925. WK menyampaikan keberatannya itu dalam sidang volksraad. Menurutnya, kebijakan itu hanya membuat rakyat susah dan menjadikan mereka antipati pada aturan-aturan pemerintah. Satu hal penting lainnya yang pernah diperjuangkan WK adalah kedudukan ibu kota Jawa Barat. Sebagaimana diketahui, pada 1925 pemerintah Hindia Belanda membagi Pulau Jawa ke dalam tiga provinsi, bagian barat, tengah, dan timur. Sebelumnya, pemerintah telah menjanjikan bahwa ibu kota Jawa Barat adalah Bandung. Tetapi pada saatnya, ternyata ibu kota ditetapkan di kota pelabuhan Batavia. WK berpidato panjang lebar dalam sidang volksraad, menjelaskan soal arti penting Bandung bagi Jawa Barat dari berbagai aspek, termasuk sejarah dan kebudayaan. Jika sekarang kita bangga Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat, kita patut berterima kasih kepada upaya yang telah dilakukan Dalem Haji. Atas kegigihannya itu, pada 1926 WK diangkat sebagai anggota dewan provinsi Jawa Barat. *Jejak di Cianjur* Semasa menjabat Bupati Cianjur, WK mencapai prestasi membanggakan, antara lain menjadi kabupaten pertama yang mendapatkan otonomi (1917). Dalam pidato menyambut otonomi itu, dengan bangga ia mengatakan, "Kitalah yang mula-mula beroleh kepercayaan yang maha penting ini, kitalah yang mula-mula dipercobakan akan menjalankan perintah dengan menurut pikiran sendiri, yakni akan memajukan negeri dan memimpin rakyat kepada kemajuan dan kepada kesentosaannya." Selain itu, ia juga berhasil menumpas penyakit malaria yang melanda wilayah Cianjur. WK mengubah rawa-rawa sarang nyamuk malaria menjadi persawahan yang luas tak kurang dari 3.000 batu, sehingga membawa kemaslahatan bagi rakyat yang kebanyakan hidup sebagai petani. Dalam prasasti di Cihea Cianjur disebutkan, "Ku jasana Raden Tumenggung Wiranata Koesoema Bupati Cianjur 1912-1920, rawa reungit malaria ieu, diciptakeun jadi pasawahan upluk-aplak hejo lemboh tur karaos hasilna keur rayat turun tumurun. Jejak lain WK di Cianjur ialah dukungannya pada pendirian sekolah Kautamaan Istri yang dikelola R. Siti Jenab. Sekolah ini menggabungkan kurikulum model Dewi Sartika dan Lasminingrat. Sebelum itu, di Cianjur sudah ada Madrasah Diniah Puteri Gedong Asem. Atas saran WK, lulusan madrasah diniah dapat meneruskan ke sekolah Kautamaan Istri. *Jejak di Bandung* Prestasi WK sebagai Bupati Bandung sungguh tak berbilang. Dilihat dari model kepemimpinannya, ia meletakkan dasar-dasar pemerintahan modern, tanpa kehilangan fondasi budaya lokal. Di Bandung, berbagai obsesi WK akan kemodernan budaya Sunda mendapatkan tempat dan dukungan. Misalnya pada 1921, bertempat di halaman pendopo kabupaten, WK mensponsori pementasan tunil "Lutung Kasarung". Aspek sakral cerita ikut dirasakan penonton, seperti dituturkan wartawan Sri Poestaka, "Akan kesucian riwayat itu nyata benar-benar pada bahagian 13, pada waktu hendak memotong padi. Pada bagian itu, tatkala beberapa orang dewa turun dari kayangan, membawa segala keperluan untuk memotong padi, seorang-seorang berlutut dan menyembah dengan tertib dan saksama; kesunyian lakon itu terasa meresap ke dalam tulang dan sumsum, menghentinkan napas dan debar jantung. Orang yang beribu-ribu itu diam tidak berkata, sehingga di komidi halaman itu sunyi dan sepi sekali rasanya. Inilah bagian permainan Lutung Kasarung yang amat bagus sekali." (Sri Poestaka, 1921). Sukses dengan penampilan tunil, WK juga mendukung penggarapan lakon itu ke layar lebar. Ia bekerja sama dengan "raja bioskop" Bandung, F.A.A. Buse ikut membiayai film bisu yang dibesut duet sutradara G. Krugers dan L. Heuveldorp, di bawah NV Java Film Company. Film itu diputar pada 21 Desember 1926 - 6 Januari 1927 di bioskop Elita dan Majestik. Film itu dianggap sebagai tonggak sejarah perfilman nasional. Konon, kopi film ini sampai sekarang masih tersimpan baik di perpustakaan Leiden, Belanda. Setelah kemerdekaan, WK menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri pada kabinet RI yang pertama. Sebelumnya ia anggota BPUPKI dan PPKI. Pada saat ibu kota pindah ke Yogyakata, WK ikut hijrah dan menjabat sebagai Ketua DPA yang pertama. WK kemudian pulang ke Bandung untuk memenuhi kehendak mayoritas warga Pasundan, yang menginginkan dirinya menjadi Wali Negara. Bung Karno merestui langkah ini seraya berkata, "Langkung sae Akang bae tibatan urang NICA anu jadi. Dalam konteks seperti itulah WK menerima kedudukan Wali Negara Pasundan. Tak lama setelah Belanda menyerahkan kedaulatan, WK segera membubarkan Negara Pasundan dan bergabung kembali menjadi bagian NKRI. Dan Kangjeng Wali itu wafat pada 22 Januari 1965. Sebagaimana kepada tokoh-tokoh penting lain, orang Sunda kiwari kurang perhatian kepada jasa-jasa Dalem Haji. Sampai sekarang belum ada biografi lengkap yang mengupas riwayat hidupnya secara komprehensif. Sejumlah kajian yang dilakukan masih melihat riwayatnya secara parsial, seperti dalam Menak Priangan (1998) karya Nina H. Lubis. Dalam bukunya, penulis lebih melihat Dalem Haji dari sudut pandang pengelola koran Soerapati. Jika mencermati buku Menak Priangan, khususnya pada halaman 288-289, kita akan menemukan sosok WK yang jauh dari ideal sebagai seorang pemimpin. Kesimpulan sejarawan Unpad itu bahkan bisa menimbulkan kebencian pembaca kepada sosok WK. Perlu ada tanggapan dari pihak lain, misalnya dari keluarga atas kesimpulan penulis Menak Priangan terhadap kepribadian WK itu. Jika tidak, deskripsi sosok Dalem Haji seperti yang termaktub dalam buku tersebut akan dianggap sebagai kebenaran yang niscaya. (iip d. yahya dari berbagai sumber)** *TANGGAL* 22 Januari 2009 yang baru lewat adalah hari wafat tokoh besar Sunda abad XX, R.A.A. Wiranata Koesoema. Ia lebih dikenang publik sebagai Dalem Haji atau Kangjeng Wali. Disebut Dalem Haji karena ia pernah pergi haji ke Mekah dan mendapatkan Bintang Istiqlal Kelas Satu dari Raja Hijaz (1924). Dinamakan Kangjeng Wali karena ia adalah Wali Negara Pasundan pada era Negara Pasundan. Sebagai perwakilan republik yang lebih diinginkan rakyat Pasundan, ia terpilih menjadi Wali Negara setelah mengalahkan calon dari pihak Belanda, yaitu Lukman Djajadiningrat. Jauh sebelum itu, ia adalah Bupati Cianjur (1912-20) dan Bupati Bandung (periode I 1920-31, periode II 1935-42). Wiranata Koesoma (WK) lahir pada 8 Agustus 1888. Ia bernama kecil Moeharam. Bagi penggemar utak-atik angka, 8-8-1888 adalah angka yang unik dan menarik untuk ditafsirkan. Begitulah sosok WK di kemudian hari, banyak tafsir yang bisa dilakukan untuk melihat kiprahnya. Sungguh sayang jika tokoh sebesar WK terlewat begitu saja dalam penuturan sejarah Sunda modern. Sebab, ia adalah tokoh yang unik, disegani pemerintahan Hindia Belanda sekaligus dicintai rakyat Pasundan. WK menduduki berbagai jabatan penting dalam kedudukannya sebagai pegawai pemerintah. Selain menjadi anggota volksraad dalam beberapa periode, WK juga pernah menduduki ketua organisasi para bupati "Sedio Utomo", juga Ketua Perhimpunan Pangreh Praja Pribumi (PPBB). PPBB ini hingga 1932 memiliki 6.000 anggota di seluruh Hindia Belanda. Sebagai ketua, ia juga memimpin media internal PPBB bernama Pemimpin yang bertiras 6.500 eksemplar. Selain disegani pemerintahan Hindia Belanda, ia dicintai rakyat dalam arti yang sesungguhnya. Setiap kepergian dan kedatangan WK dalam suatu perjalanan selalu disambut rakyat banyak. Misalnya pada saat ia pergi dan pulang naik haji. Atau saat dia akan pergi berkhotbah di Masjid Agung dan pulang kembali ke pendopo, rakyat beriringan menyertainya. Bukti kecintaan lain ditunjukkan saat WK akan dipindahkan dari Cianjur ke Bandung. Begitu berita rencana kepindahan itu menyebar, Syarikat Islam Cianjur berkirim surat kepada Gubernur Jenderal agar WK tetap menjadi Bupati Cianjur. Sementara itu, sejumlah organisasi di Bandung, seperti Pasundan, Budi Utomo, Persatuan Guru Hindia Belanda, dan Persatuan Pegawai Staats Spoor meminta Gubernur Jenderal agar segera memindahkan WK ke Bandung. Tentu saja kecintaan rakyat sedemikian itu tidak menyenangkan kelompok komunis yang meniscayakan adanya kelas dalam masyarakat. Melalui koran Soerapati, para pegiat komunisme di Jawa Barat menghantam WK habis-habisan. Mereka berupaya keras menjatuhkan harga diri dan kehormatan WK melalui pemberitaan yang provokatif dan menggunakan bahasa sangat kasar. WK dijadikan sebagai common enemy. Namun, WK menghadapi upaya insinuasi itu dengan strategi "bermain layang-layang". WK tidak pernah melayani provokasi kaum komunis dalam Soerapati. Ia seolah tak memedulikan mereka. Hasilnya, pada 1926, ketika diperkirakan pemberontakan PKI akan meledak besar, ternyata di Bandung upaya itu tidak disambut rakyat. Pemberitaan Soerapati yang sangat kasar kepada WK justru menuai antipati rakyat pada gerakan itu. Diam-diam, rupanya WK yang selalu rajin turun menemui rakyat secara langsung, berhasil meredam upaya pemberontakan PKI. *Awal karier* WK menyelesaikan pendidikan dasar ELS di Bandung pada 1901. Setelah 3 tahun sekolah di OSVIA Bandung, ia pindah ke Gymnasium Willem III (HBS 5 tahun) di Jakarta yang diselesaikannya pada 1910. Setelah mengantongi diploma HBS, WK mulai merintis karier birokrasinya sebagai juru tulis di Tanjungsari, Sumedang. Setahun kemudian ia menjadi mantri polisi di Cibadak, Sukabumi, dan pada 1912 menjadi Asisten Wedana Cibeureum, Sukapura (Tasikmalaya). Pada tahun itu pula WK diangkat menjadi Bupati Ci-anjur. Saat itu ia menjadi bupati termuda di Hindia Belanda. Seperti dikutip di awal, WK tak segan menolak kebijakan pemerintah yang memberatkan rakyat. Ungkapan WK itu bukan sekadar lip service untuk tebar pesona, melainkan benar-benar dilakukannya dengan segala risiko. Misalnya dalam kasus kenaikan pajak penghasilan pengusaha pribumi yang tidak proporsional pada 1925. WK menyampaikan keberatannya itu dalam sidang volksraad. Menurutnya, kebijakan itu hanya membuat rakyat susah dan menjadikan mereka antipati pada aturan-aturan pemerintah. Satu hal penting lainnya yang pernah diperjuangkan WK adalah kedudukan ibu kota Jawa Barat. Sebagaimana diketahui, pada 1925 pemerintah Hindia Belanda membagi Pulau Jawa ke dalam tiga provinsi, bagian barat, tengah, dan timur. Sebelumnya, pemerintah telah menjanjikan bahwa ibu kota Jawa Barat adalah Bandung. Tetapi pada saatnya, ternyata ibu kota ditetapkan di kota pelabuhan Batavia. WK berpidato panjang lebar dalam sidang volksraad, menjelaskan soal arti penting Bandung bagi Jawa Barat dari berbagai aspek, termasuk sejarah dan kebudayaan. Jika sekarang kita bangga Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat, kita patut berterima kasih kepada upaya yang telah dilakukan Dalem Haji. Atas kegigihannya itu, pada 1926 WK diangkat sebagai anggota dewan provinsi Jawa Barat. *Jejak di Cianjur* Semasa menjabat Bupati Cianjur, WK mencapai prestasi membanggakan, antara lain menjadi kabupaten pertama yang mendapatkan otonomi (1917). Dalam pidato menyambut otonomi itu, dengan bangga ia mengatakan, "Kitalah yang mula-mula beroleh kepercayaan yang maha penting ini, kitalah yang mula-mula dipercobakan akan menjalankan perintah dengan menurut pikiran sendiri, yakni akan memajukan negeri dan memimpin rakyat kepada kemajuan dan kepada kesentosaannya." Selain itu, ia juga berhasil menumpas penyakit malaria yang melanda wilayah Cianjur. WK mengubah rawa-rawa sarang nyamuk malaria menjadi persawahan yang luas tak kurang dari 3.000 batu, sehingga membawa kemaslahatan bagi rakyat yang kebanyakan hidup sebagai petani. Dalam prasasti di Cihea Cianjur disebutkan, "Ku jasana Raden Tumenggung Wiranata Koesoema Bupati Cianjur 1912-1920, rawa reungit malaria ieu, diciptakeun jadi pasawahan upluk-aplak hejo lemboh tur karaos hasilna keur rayat turun tumurun. Jejak lain WK di Cianjur ialah dukungannya pada pendirian sekolah Kautamaan Istri yang dikelola R. Siti Jenab. Sekolah ini menggabungkan kurikulum model Dewi Sartika dan Lasminingrat. Sebelum itu, di Cianjur sudah ada Madrasah Diniah Puteri Gedong Asem. Atas saran WK, lulusan madrasah diniah dapat meneruskan ke sekolah Kautamaan Istri. *Jejak di Bandung* Prestasi WK sebagai Bupati Bandung sungguh tak berbilang. Dilihat dari model kepemimpinannya, ia meletakkan dasar-dasar pemerintahan modern, tanpa kehilangan fondasi budaya lokal. Di Bandung, berbagai obsesi WK akan kemodernan budaya Sunda mendapatkan tempat dan dukungan. Misalnya pada 1921, bertempat di halaman pendopo kabupaten, WK mensponsori pementasan tunil "Lutung Kasarung". Aspek sakral cerita ikut dirasakan penonton, seperti dituturkan wartawan Sri Poestaka, "Akan kesucian riwayat itu nyata benar-benar pada bahagian 13, pada waktu hendak memotong padi. Pada bagian itu, tatkala beberapa orang dewa turun dari kayangan, membawa segala keperluan untuk memotong padi, seorang-seorang berlutut dan menyembah dengan tertib dan saksama; kesunyian lakon itu terasa meresap ke dalam tulang dan sumsum, menghentinkan napas dan debar jantung. Orang yang beribu-ribu itu diam tidak berkata, sehingga di komidi halaman itu sunyi dan sepi sekali rasanya. Inilah bagian permainan Lutung Kasarung yang amat bagus sekali." (Sri Poestaka, 1921). Sukses dengan penampilan tunil, WK juga mendukung penggarapan lakon itu ke layar lebar. Ia bekerja sama dengan "raja bioskop" Bandung, F.A.A. Buse ikut membiayai film bisu yang dibesut duet sutradara G. Krugers dan L. Heuveldorp, di bawah NV Java Film Company. Film itu diputar pada 21 Desember 1926 - 6 Januari 1927 di bioskop Elita dan Majestik. Film itu dianggap sebagai tonggak sejarah perfilman nasional. Konon, kopi film ini sampai sekarang masih tersimpan baik di perpustakaan Leiden, Belanda. Setelah kemerdekaan, WK menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri pada kabinet RI yang pertama. Sebelumnya ia anggota BPUPKI dan PPKI. Pada saat ibu kota pindah ke Yogyakata, WK ikut hijrah dan menjabat sebagai Ketua DPA yang pertama. WK kemudian pulang ke Bandung untuk memenuhi kehendak mayoritas warga Pasundan, yang menginginkan dirinya menjadi Wali Negara. Bung Karno merestui langkah ini seraya berkata, "Langkung sae Akang bae tibatan urang NICA anu jadi. Dalam konteks seperti itulah WK menerima kedudukan Wali Negara Pasundan. Tak lama setelah Belanda menyerahkan kedaulatan, WK segera membubarkan Negara Pasundan dan bergabung kembali menjadi bagian NKRI. Dan Kangjeng Wali itu wafat pada 22 Januari 1965. Sebagaimana kepada tokoh-tokoh penting lain, orang Sunda kiwari kurang perhatian kepada jasa-jasa Dalem Haji. Sampai sekarang belum ada biografi lengkap yang mengupas riwayat hidupnya secara komprehensif. Sejumlah kajian yang dilakukan masih melihat riwayatnya secara parsial, seperti dalam Menak Priangan (1998) karya Nina H. Lubis. Dalam bukunya, penulis lebih melihat Dalem Haji dari sudut pandang pengelola koran Soerapati. Jika mencermati buku Menak Priangan, khususnya pada halaman 288-289, kita akan menemukan sosok WK yang jauh dari ideal sebagai seorang pemimpin. Kesimpulan sejarawan Unpad itu bahkan bisa menimbulkan kebencian pembaca kepada sosok WK. Perlu ada tanggapan dari pihak lain, misalnya dari keluarga atas kesimpulan penulis Menak Priangan terhadap kepribadian WK itu. Jika tidak, deskripsi sosok Dalem Haji seperti yang termaktub dalam buku tersebut akan dianggap sebagai kebenaran yang niscaya. (iip d. yahya dari berbagai sumber)** http://klik-galamedia.com/indexedisi.php?id=20090201&wartakode=20090201131755 -- sikandar kumincir.blogspot.com su.wikipedia.org www.urangsunda.or.id
