Biasana atuh anu nganiley sareng nyebatkeun Pemilu terburuk so pasti maranehna teu nyahoeun Data 1999 sareng detail UU Pemilu sareng TOR na KPU..Tapi kulantaran nyarios dina media pang2na mah eletronik utamina TV..siga nu heuheuh...Aya hiji tokoh mun ceuk abdi mah atah pisan gagasanna ..tapi asa pang akangna..(eks menteri)..kawas nu nyaho sagala kana sistim ekonomi praktis...padahal ngan nyaho teori...hungkul..Mun ngadenge manehna dina TV...sayah mah dijero hate sok ngomentaran.."wadul..wadul...wadul..wadul..." Kamari oge aya nau deui2 hohoax yen 90% MIGAS dikuasai Asing !! ceuk saha ?? Gampil ngecekna kantun datang ka DEPKEU wae.....
On 4/16/09, Endang Tatan S <ta...@sucofindo.co.id> wrote: > > > > > > > aya warta pemilu ti Gatra dinten ieu... > > > > Pemilu `99 Lebih Curang > > > > Jakarta, 16 April 2009 06:32 > > Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pemilihan umum (pemilu) > 1999, Edwin Henawan Soekowati, mengungkapkan, tak tepat menganggap pemilu 9 > April 2009 merupakan pemilu terburuk karena pemilu 1999 justru lebih buruk, > tetapi tidak banyak diungkap mengingat saat itu semua orang termasuk elite > politik terbuai euforia reformasi. > > > > "Persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 1999 lebih buruk, bahkan > saya dan kawan-kawan anggota KPU (waktu itu) tidak bisa mengakses data > pemilih. Data pemilih setiap dapil (daerah pemilihan) juga tidak bisa > diketahui," kata Edwin, di Jakarta, Rabu (15/4). > > > > Edwin mengatakan hal tersebut terkait penilaian sejumlah tokoh, pemilu > 2009 merupakan pemilu terburuk. Tokoh-tokoh dari partai yang merasa > dirugikan karena persoalan DPT sedang menggalang koalisi. > > > > Menurut Edwin, pihaknya menyampaikan penghargaan kepada elite-elite > parpol yang sedang menggalang kekuatan untuk mempersoalkan DPT. "Namun patut > disesalkan reaksi seperti itu justru disampaikan Megawati dan Gus Dur. > Mengapa beliau berdua tak bereaksi terkait kecurangan pada pemilu 1999," > katanya. > > > > Ratusan kecurangan dan pelangaran terjadi pemilu 1999, dan tidak ada > proses. "Datanya masih ada, jumahnya ratusan," kata Edwin, anggota KPU untuk > pemilu 1999 dari Partai Nasional Demokrat. > > > > Pemilu 1999 bukan hanya diwarnai kejanggalan DPT, tetapi keabsahan pemilu > itu juga tidak sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pemilu. > Kala itu, anggota KPU sebanyak 53 orang terdiri atas 48 pimpinan partai > politik dan lima orang mewakili pemerintah. > > > > Wakil pemerintah, antara lain Rudini yang kemudian menjadi Ketua KPU dan > Adnan Buyung Nasution. Berdasarkan UU Tentang Pemilu, hasil pemilu > ditetapkan melalui berita acara yang ditandatangani minimal 2/3 anggota KPU. > Artinya, hasil pemilu harus ditandatangani minimal 35 anggota KPU. > > > > Ternyata hasil pemilu hanya ditandatangani 20-an anggota KPU. "Yang lain > tidak tanda tangan hasil pemilu karena temuan kecurangan yang jumlahnya > ratusan itu tidak ditindaklanjuti," katanya. > > > > Dengan tidak ditandatangani 2/3 anggota KPU sesuai ketentuan dalam UU > Tentang Pemilu, sebenarnya pemilu 1999 tidak sah karena tidak ditandatangani > 2/3 anggota KPU, walaupun kemudian ditandatangani presiden BJ Habibie. > "Tetapi Gus Dur dan PDIP sebagai pemenang pemilu tidak bereaksi apa-apa. > Jadi, aneh kalau sekarang Gus Dur dan Megawati berteriak keras. Mengapa > mereka dulu diam?" tanyanya. > > > > Edwin mengatakan, tidak fair jika PDI Perjuangan saat ini bereaksi, > padahal pada pemilu 1999 juga banyak terjadi kecurangan. "Sebagai pemenang, > dulu PDIP tidak bereaksi terhadap kecurangan yang terjadi," katanya. > > > > Terkait reaksi sejumlah tokoh terkait pemilu 2009, Edwin mengemukakan, > sikap itu sebagai reaksi atas kekaahan. "Mereka teriak-teriak karena kalah. > Dulu menikmati kemenangan tidak bereaksi terhadap kecurangan," katanya. > > > > Reaksi itu, lanjutnya, juga mencerminkan sikap tidak mau kalah. "Kalau > tidak puas atau menganggap pemilu ini curang, ajukan saja ke pengadilan," > katanya. > > > > Persoalan DPT yang diributkan sejumlah elite parpol, menurut Edwin, juga > karena DPR yang menghilangkan peran Panitia Pedaftaran Pemilih dalam UU > Tentang Pemilu. "DPR yang menyusun UU tentang Pemilu seperti ini. Begitu > kalah, langsung teriak," katanya. > > > > Sebaiknya, pihak yang mengalami kekalahan menerima kekalahan. "Yang > kalah, ya sudah terima saja kekalahan. Maju lagi lima tahun mendatang," > katanya. > > > > Edwin juga menyatakan, para elite politik yang mengalami kekalahan pada > pemilu 2009 masih berpeluang untuk maju lagi pada pemilu 2014. "Di India, > pemimpinnya sudah berusia 70 tahun. Jadi masih ada peluang di pemilu > mendatang. Nggak masalah maju lagi," katanya. [EL, Ant] > > > >
