http://www.sinarharapan.co.id/berita/0508/27/opi02.html
Mencegah Ledakan Kelahiran Oleh Ngatini Rasdi Pertumbuhan penduduk Indonesia secara nasional boleh saja tidak mengalami lonjakan signifikan, tapi dilihat dari total penduduk miskin yang kini mencapai 38,5 juta, dan pengangguran terbuka 10,2 juta, maka pemerintah perlu melakukan langkah-langkah untuk mengendalikan ledakan kelahiran bayi. Ada sejumlah alasan mengapa tindakan itu perlu dilakukan. Pertama, macetnya program Keluarga Berencana (KB) sejak tumbangnya orde baru, yang berakibat semakin mahalnya alat-alat kontrasepsi. Banyak rakyat miskin tidak mampu membeli alat-alat kontrasepsi. Kedua, semakin banyak terjadi bencana alam maupun kemanusiaan yang menelan korban mayoritas kalangan miskin. Dalam hal ini, korban bencana kalangan rnampu cenderung mudah bangkit untuk segera menormalisasikan kehidupannya. Sementara korban rakyat miskin menderita berkepanjangan, dan pada kondisi demikian aktivitas seksual bisa justru meningkat sehingga memungkinkan terjadinya persalinan yang lebih besar. Ketiga, jika angka pengangguran terbuka sebesar 10,2 juta jiwa, maka sangat mungkin angka pengangguran tertutup bisa dua kali lipat atau sekitar 20 juta jiwa. Sedangkan usia kaum pengangguran merupakan usia produktif. Maka dari sisi ini terbuka kemungkinan terjadinya kelahiran bayi yang tidak diinginkan, yang bisa menimbulkan kasus aborsi dan kematian bayi dan ibu. Skala Prioritas Untuk merealisasikan langkah-langkah taktis mencegah baby booming, pemerintah bisa menyusun skala prioritas kerja. Pertama, segera lakukan pemetaan ulang perkembangan kepadatan penduduk miskin di semua daerah lebih akurat. Data terbaru tentang kemiskinan itu penting bagi program-program lain seperti pengentasan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja baru. Kedua, merevitalisasi Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sejak era reformasi, BKKBN mengalami kemunduran berkaitan dengan pencanangan KB Mandiri. Kampanye KB secara simultan perlu dilakukan sebagaimana pernah dilakukan rejim Orde Baru. Ketiga, mewajibkan semua dokter dan bidan memberikan layanan KB gratis atau murah kepada penduduk miskin. Akses untuk mendapatkan alat-alat kontrasepsi yang lebih mudah dijangkau rakyat miskin perlu dibuka seluas-luasnya. Keempat, harga alat-alat kontrasepsi yang murah juga perlu disosialisasikan seluas-luasnya, di Puskesmas dan klinik-klinik, serta lewat berbagai media massa, agar tidak mengalami lonjakan harga tak terkontrol yang kemudian dianggap sangat mahal bagi rakyat miskin. Kelima, mensosialisasikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Untuk itu, mata pelajaran khusus tentang kesehatan reproduksi perlu diajarkan di sekolah dasar (SD) dengan sesimpel-simpelnya, agar anak-anak sudah mendapatkan bekal pengetahuan tersebut sebelum menginjak remaja. Sudah bukan masanya lagi mentabukan pendidikan seks di sekolah-sekolah dasar, karena akibatnya akan membuat banyak remaja buta tentang seks yang aman dan sehat, yang jelas sangat riskan bagi masa depan mereka. Dalam hal ini, program bidan dan dokter masuk sekolah dasar bisa dipilih untuk mempertinggi efektivitas pendidikan seks dan kesehatan reproduksi. Keenam, merevisi undang-undang perkawinan agar perkawinan tidak cenderung menambah angka kemiskinan. Misalnya, calon pengantin laki-laki diharuskan sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan memadai untuk kehidupan rumah tangga. Selama ini, hanya batasan usia minimal yang ditetapkan bagi kedua calon pengantin. Padahal, usia tidak menjamin seseorang mampu berperan sebagai suami. Fenomena kemiskinan identik dengan suami tidak punya penghasilan. Akibat tidak ada aturan tentang calon pengantin laki-laki harus memiliki penghasilan tetap dan memadai, banyak perempuan hidup sangat menderita sebagai istri dan sebagai ibu. Dan banyak anak mewarisi kemiskinan karena ayahnya tidak punya pekerjaan dan penghasilan. Ketujuh, memberdayakan istri-istri pejabat untuk aktif mempelopori kampanye KB. Dalam hal ini, Ibu Negara bisa menjadi pimpinan gerakan nasional pencegahan kehamilan dan persalinan yang tidak diinginkan, dengan menjalin kerja sama dengan banyak pihak, termasuk BKKBN dan kalangan pemuka agama. Tentu saja, biaya operasional harus digali sendiri, bukan dari kas negara. Ibu negara dan istri-istri pejabat di bawahnya pasti mampu secara mandiri membiayai kegiatan ini. Kedelapan, menghapus diskriminasi penggunaan kontrasepsi. Selama ini, target sosialisasi alat-alat kontrasepsi sangat diskriminatif, yakni hanya kepada kaum perempuan saja. Oleh karenanya, sudah saatnya pemerintah mengkampanyekan penggunaan kondom maupun vasektomi kepada kaum pria. Data empiris di berbagai negara juga menunjukkan fenomena sosial yang sangat menyedihkan berkaitan dengan baby booming. Misalnya, maraknya berdagangan bayi dan pelacuran anak-anak terselubung, yang paralel dengan hilangnya satu generasi. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang mengusung isu perubahan ke arah yang lebih baik, selayaknya tidak meremehkan ancaman ledakan kelahiran ini. Penulis adalah pemerhati masalah kesehatan masyarakat ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/aYWolB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Milis Wanita Muslimah Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat. Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com Berhenti mailto:[EMAIL PROTECTED] Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com This mailing list has a special spell casted to reject any attachment .... Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
