http://www.sinarharapan.co.id/berita/0509/03/opi01.html
Pro-Kontra Abortus dalam UU Kesehatan Oleh Frans H. Winarta Beberapa waktu terakhir beredar pesan singkat melalui telepon seluler (SMS) yang meminta penerimanya menyatakan ketidaksetujuannya terhadap ketentuan abortus dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Pesan dengan cara yang sama dikirim pula kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mungkin ada yang seketika mendukung pesan tersebut, tetapi tentu tidak sedikit pula yang memilih untuk mencari dulu informasi relevan. Ensiklopedi Indonesia mengartikan abortus sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1000 gram (Saifullah, 1996: 114). Pembatasan ini tidak mengecualikan apakah abortus itu termasuk abortus spontan atau abortus buatan. Abortus spontan adalah abortus yang tidak disengaja dan tanpa tindakan apa pun. Abortus macam ini lebih sering terjadi karena faktor di luar kemampuan manusia, misalnya pendarahan atau kecelakaan. Adapun abortus buatan (abortus provocatus) adalah abortus yang terjadi sebagai akibat tindakan tertentu. Abortus macam ini masih dapat dibagi lagi ke dalam abortus artificialis therapicus atau abortus yang dilakukan berdasarkan pertimbangan medik, dan abortus provocatus criminalis atau abortus yang dilakukan tanpa berdasarkan pertimbangan medik (Saifullah, 1996: 116-117). Abortus artificialis therapicus selalu positif karena bertujuan menyelamatkan jiwa ibu yang terancam jika kehamilannya dipertahankan, sedangkan abortus provocatus criminalis selalu negatif mengingat bencana yang banyak ditimbulkannya. Banyak contohnya. Sebelum Undang-Undang tentang abortus disahkan di negara bagian California Amerika Serikat pada era 1960-an misalnya, komplikasi yang timbul akibat pengguguran tidak sah menyebabkan satu dari lima kematian yang berhubungan dengan kelahiran, umumnya terjadi di kalangan wanita berpenghasilan rendah. Yang Tidak Bermutu Hasil penelitian di Kolombia pada tahun 1964 menunjukkan bahwa komplikasi penyakit akibat pengguguran tidak sah merupakan faktor utama yang menyebabkan kematian di kalangan wanita usia 15 hingga 35 tahun. Data di Santiago Chile selama tahun 1980-an mengungkapkan separuh dari kematian yang berhubungan dengan kelahiran adalah akibat pengguguran tidak sah (Saifullah, 1996: 118). Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang kita sebut di awal sesungguhnya berbicara tentang abortus artificialis therapicus. Pasal 60 ayat (1) RUU tersebut menyatakan, "Pemerintah berkewajiban melindungi kaum perempuan dari praktik pengguguran kandungan yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab, melalui peraturan perundang-undangan." Seperti apakah praktik pengguguran kandungan yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab itu, ayat berikutnya menguraikan, (a) yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, (b) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, (c) yang dilakukan tanpa mengikuti standar profesi yang berlaku, dan (d) yang dilakukan secara diskriminatif dan lebih mengutamakan pembayaran daripada keselamatan perempuan yang bersangkutan." Bagian penjelasannya menegaskan, "Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kesehatan perempuan dari komplikasi buruk akibat pengguguran kandungan yang illegal dan tidak aman." Harus Tegas Tidak ada ketentuan pidana mengenai pelanggaran pasal ini di dalam RUU tersebut. Hal ini wajar karena pelanggaran demikian telah merupakan abortus provocatus criminalis yang bukan lagi merupakan garapan RUU ini. Abortus provocatus criminalis telah lama diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 346 misalnya menentukan wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain menyebabkan itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun; sementara Pasal 348 menentukan barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita dengan izin wanita itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan, bahkan jika perbuatan itu berakibat wanita itu mati ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Memang sebagaimana pendapat Teuku Amir Hamzah, ketentuan-ketentuan abortus dalam KUHP ini terlalu kaku sehingga sangat tidak menguntungkan profesi dokter dan dapat menimbulkan kecemasan dokter dalam menjalankan tugasnya. Hamzah menyarankan agar abortus artificialis therapicus juga diatur secara tegas (Syaifullah, 1996: 126-129). Dengan pembagian yang tegas yaitu abortus artificialis therapicus dalam UU Kesehatan dan abortus provocatus criminalis dalam KUHP, maka bukan saja profesi dokter diuntungkan dan para dokter tidak perlu cemas lagi dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga kerancuan makna abortus yang selama ini terjadi di masyarakat tidak perlu berkepanjangan. Penulis adalah Ketua Umum Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/aYWolB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Milis Wanita Muslimah Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat. Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com Berhenti mailto:[EMAIL PROTECTED] Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com This mailing list has a special spell casted to reject any attachment .... Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
