GALAMEDIA
06/05/2006

      Dada, "Warga Diharapkan Mandiri Mengelola Sampah"
      Bandung Darurat Bencana
    



      
      anwari januar m/gm    
    
            SEORANG pria menutup hidungnya tak kuat menahan bau dari tumpukan sampah yang menggunung dan memanjang di kawasan Jln. Moh. Toha Bandung, Jumat (5/5).
             
          
    
SOEKARNO-HATTA, (GM).-
Karena tumpukan sampah sudah menggunung di mana-mana, Kota Bandung dinyatakan dalam status darurat bencana. Pasalnya, penumpukan sampah yang menebar bau busuk dan sulit dikendalikan itu bisa membahayakan kesehatan dan bahkan mengancam nyawa manusia.

Penetapan status darurat bencana itu disampaikan Wali Kota Bandung, H. Dada Rosada, S.H., M.Si. usai mengikuti diskusi persoalan sampah Kota Bandung di Aula Redaksi HU Pikiran Rakyat, Jln. Soekarno-Hatta Bandung, Jumat (5/5).

"Sampah di Kota Bandung sudah sangat menumpuk. Ini jelas bisa menimbulkan musibah dan bencana. Sebab, sampah yang menumpuk itu bisa membahayakan kesehatan dan nyawa manusia. Meski belum ada laporan yang sakit atau mati karena sampah, tapi sebentar lagi mungkin ada orang yang sakit dan mati karena sampah ini. Karena itu, hari ini (kemarin, red), saya menyatakan Bandung dalam keadaan darurat bencana sampah," kata Dada.

Karena sudah sangat membahayakan nyawa manusia, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan melakukan langkah-langkah penanganan sampah darurat. "Masa kita diam saja. Kita jelas harus segera melakukan langkah-langkah penanganan darurat sampah untuk melakukan penyelamatan," katanya.

Mandiri mengelola sampah

Menurut Dada, salah satu langkah darurat pertama yang akan diambil adalah penetapan lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) sementara untuk merelokasi sampah-sampah yang menumpuk di seluruh pelosok Kota Bandung. Namun, harapan Dada untuk segera mendapatkan lokasi pembuangan sampah harus membentur berbagai kendala. Akibatnya, sejak TPS Cicabe dan Pasirimpun ditutup, 14 April lalu, hingga saat ini, pemkot belum mendapatkan lokasi TPA itu.

"Langkah darurat pertama adalah penetapan lokasi TPA. Tapi, kita tidak punya lokasi itu kecuali di Kabupaten Bandung. Kita sudah usahakan, tapi tetap banyak kendala. Salah satunya penolakan dari warga sekitar TPA," kata Dada.

Karena sudah sangat darurat, Dada meminta Bupati Bandung, H. Obar Sobarna, S.I.P. untuk segera menetapkan TPA yang dibutuhkannya. "Dari sejumlah tempat yang ditawarkan di Kabupaten Bandung, kita mengharapkan Pak Bupati segera menunjuk salah satu lokasi. Kita butuh tempat itu untuk membuang sementara sampai rencana pembangunan pabrik sampah selesai. Waktunya, sekitar satu tahunan," kata Dada.

Dikatakan Dada, pembangunan pabrik sampah yang bekerja sama dengan PT BRIL itu merupakan rencana jangka panjang untuk menuntaskan permasalahan sampah di Kota Bandung.

Kendati diakuinya tidak akan menyelesaikan masalah, untuk sementara Dada meminta pemanfaatan TPS-TPS yang ada di sejumlah kecamatan ditingkatkan. Selain itu, Dada juga mengharapkan agar warga secara mandiri mengelola sampahnya masing-masing.

Keuntungan ekonomi

Menanggapi permintaan Dada agar segera memutuskan lokasi TPA sementara di wilayahnya, Bupati Bandung, H. Obar Sobarna, S.I.P. berjanji untuk mengusahakannya. Hanya saja, Obar meminta kepada Pemkot Bandung untuk terlebih dahulu menjalankan mekanisme dalam penetapan TPA sementara, baik secara teknis, pendekatan ke masyarakat maupun perizinan.

"Seperti Pak Wali Kota, saya juga ingin hari ini (kemarin, red) menetapkannya. Tapi, ada mekanisme yang harus dilalui. Saya melihat, konsepnya masih mentah. Jadi saya kira masih jauh. Meski begitu, saya akan berusaha secepatnya. Apalagi, persoalan sampah ini sudah sangat darurat. Mustahil saya membiarkan teman (Wali Kota Bandung, red) yang sedang kesulitan," ujar Obar.

Sementara itu, Wali Kota Cimahi, Itoc Tochija mengharapkan, semua pihak yang sedang dan akan terlibat dalam penanganan sampah ini tidak memikirkan dulu keuntungan ekonomis. "Kalau sudah darurat seperti sekarang, kita tidak boleh berpikir ekonomis. Setelah masa darurat berlalu, baru kita boleh memikirkan keuntungan ekonomi. Dalam keadaan darurat sekarang, yang kita cari adalah keuntungan sosial, bukan keuntungan ekonomi," ujarnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Bandung, Mukhsin Al-Fikri mengaku sependapat dengan Bupati Bandung menyangkut mekanisme yang harus dijalani Pemkot Bandung dalam penetapan TPA sementara yang dibutuhkannya. Menurutnya, salah satu mekanisme yang harus dilakukan pemkot adalah melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat dan memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

"Penetapan dari bupati itu gampang. Yang terpenting sekarang adalah pendekatan kepada masyarakat sekitarnya. Sebab, kalaupun Bupati Bandung sudah menetapkan, tapi warga tetap menolaknya, 'kan percuma saja. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan pemkot adalah pendekatan kepada masyarakat terlebih dahulu. Soal amdal, itu sangat penting karena akan melindungi masyarakat sekitar TPA. Bikin pasar saja harus ada amdal, apalagi TPA," katanya. (B.82)**

[Non-text portions of this message have been removed]



Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:[EMAIL PROTECTED]
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com

This mailing list has a special spell casted to reject any attachment ....




SPONSORED LINKS
Women Islam Muslimah
Women in islam


YAHOO! GROUPS LINKS




Reply via email to