“Membersihkan Lingkungan”, Meniadakan Narasi (Politik Harmoni dan Pendiaman
di Bali)
Saya melangkahkan kaki jauh menuju pesisir pantai sampai ujung. Nyiur
melambai dan rerumputan keras menyayat kaki. Ladang-ladang, persawahan dibangun
para petani ditepi pantai. Pasir hitam pantai dimanfaatkan oleh kelompok
kebatinan untuk latihan dan ujian kenaikan tingkat. Sekelompok warga berpakaian
adat, membawa banten (sesaji) duduk ditepi pantai. Seorang wanita setengah baya
memangku sawa (tulang belulang mayat yang telah diaben) untuk segera dibuang ke
laut. Pemangku dengansuara berat dan pelan mengucapkan kidung-kidung suci
menghantarkan abu tulang belulang mayat untuk dibuang ke laut. Para keluarga
melepaskan sawa dan menghantarkannya sampai ditengah pantai.
Beberapa meter persis dibelakang ritual nganyud (melepaskan abu tulang ke
pantai) itu, seorang pria renta tanpa baju, sarungnya yang kusam diikat sampai
keperut, tanpa peduli terus menghujamkan cangkul diladangnya. Kami menghampiri
dan berlagak sebagai makelar tanah yang melihat-lihat lahan untuk dijadikan
bungalow. Raut wajahnya yang keriput tersenyum ketika kawan saya menawarkan
rokok dan menghidupkan api untuknya. Kawan saya kemudian mengutarakan
keinginannya untuk membeli tanah dipinggir pantai ini, termasuk ladangnya.
“Niki tanah tenget Pak,” jawabnya. Ini tanah angker. Kakek tua ini kemudian
menjelaskan bahwa ia hanya sebagai penggarap ladang ini. Ada seorang tuan tanah
yang memiliki ladang dan tanah dipesisir pantai ini. Tuan tanah yang lebih tua
darinya itu adalah tokoh masyarakat didesa. Tapi kenapa angker?
Saat jaman Gestok (G30S) dulu, kata kakek tua ini, ia masih remaja. Ia kemudian
menunjukkan didepan ladang tempatnya bekerja, ada pohon kelapa besar dengan
jurang yang lumayan dalam didepannya. Disebelahnya tersemai rerumputan yang
tumbuh subur seluas kurang lebih 15 meter. “Dulu tiang menyaksikan disini
bangkai-bangkai dibuang dan kemudian ditanam,” ungkapnya pelan menunjuk jurang
dan hamparan tanah yang hanya ditumbuhi rumput. Sore hari sebelum pembantaian
itu, katanya, krama (warga) desa tedun ngayah (keluar bekerja). Kulkul
(kentongan) dibunyikan dan krama keluar dengan pakaian adat membawa cangkul dan
sabit. Semuanya berjalan biasa-biasa saja, padahal malam sampai pagi, bangbang
(lubang besar) itu akan ditimbun mayat-mayat anggota krama yang dituduh
terlibat PKI (Partai Komunis Indonesia).
Tangan kakek renta ini kemudian membentang, ia kemudian menunjukkan dipesisir
pantai yang sekarang ramai ini adalah saksi bisu salah satu dari puluhan bahkan
ratusan kuburan masal pembantaian PKI 1965-1966 di Bali. Setiap hari, jika
mencangkul ladang, ia tidak pernah melupakan pengalaman masa kecilnya,
menyaksikan langsung pembantaian itu terjadi. “Yen nyidang tiang ngidih,
sampunan numbas tanah driki,” tuturnya pelan sembari berdiri dan melanjutkan
mencangkul. Kalau bisa saya minta, jangan membeli tanah disini.
Saya kemudian tidak bisa membayangkan bagaimana dipesisir pantai itu--yang
dalam rencana pemerintah kabupaten akan dijadikan tujuan obyek wisata
pantai—terkubur tulang belulang manusia dari peristiwa paling kelam yang
dialami bangsa ini. Wisatawan akan tanpa perasaan apapun menginjakkan kakinya
diladang atau pesisir pantai. Mungkin saja tanpa sadar, kakinya akan menendang
tulang belulang manusia yang mulai muncul kepermukaan. Atau juga tidur nyenyak
dihotel yang dibangun diatas kuburan massal pembantaian manusia. Sungguh ironis
dan sangat menyesakkan.
Beberapa bulan setelah mendengar cerita kuburan massal itu, tepatnya awal
Desember 2003, di Banjar Mekar Sari Perancak, Kabupaten Jembrana saya mendengar
cerita mengejutkan. Desa ditepi pantai itu sebagian besar penduduknya sebagai
nelayan. Di bibir Pantai Muara Perancak, seorang nelayan melihat tonjolan
tulang ditepi pantai. Tanpa curiga, beberapa nelayan kemudian membantu
menggalinya dengan bambu dan cangkul. Karena tanahnya yang gembur di pesisir
pantai, mereka cepat menemukan tulang-tulang yang lain yang kedalamnya hanya 10
cm. Mereka kemudian menemukan sepasang potongan tulang paha yang panjangnya
sekitar 37 cm dan 30 cm. Dalam lubang 10 cm itu juga ditemukan serpihan tulang
jari, pinggul, dan tulang belakang. Sayangnya warga tidak menemukan tulang
tengkorak. Saat penemuan, kondisi tulang-tulang tersebut masih terbentuk. Namun
karena penggalian, posisi tulang jadi berantakan.
Warga Perancak pun ribut, berbagai spekulasi dan dugaan asal tulang itu
bermunculan. Satu dugaan kuat adalah tentang sejarah Pantai Muara Perancak.
Zaman Gestok dulu, pantai pelabuhan nelayan di Kabupaten Negara ini terkenal
sebagai ladang pembantaian PKI yang paling sadis. Dipesisir pantai, korban
dideretkan dan dipenggal kepalanya. Dengan lubang seadanya, mereka kemudian
dikubur bertumpuk-tumpuk. Kini, ketika tulang-tulang ditemukan tanpa kepala,
seolah menjadi bukti bahwa lambat laun tidak penggalian kuburan massal yang
terjadi di Bali, tapi—karena sangat dangkalnya lubang kuburan--, tulang-tulang
akan muncul kepermukaan dengan sendirinya.
Reaksi warga Perancak pun cepat. Nengah Sudiartana, Kelian (Ketua) Banjar Mekar
Sari Perancak, langsung meminta petunjuk Ida Pedanda (orang suci Hindu Bali)
untuk membersihkan tulang tanpa tuan dan asal yang jelas ini. Kepercayaan Hindu
Bali, tulang-tulang tidak jelas itu adalah tanda keletehan (kekotoran) jagad.
Untuk membersihkannya wajib hukumnya melakukan ritual agama agar lingkungan
tetap bersih kembali.
Ternyata benar, sehari setelah penemuan tulang tersebut, langsung diadakan
upacara pengabenan, pembakaran tulang-tulang tersebut dan abu-abu tulang
tersebut dibuang ke laut. Kepercayaan masyarakat Hindu Bali, laut adalah muara
dan asal-usul dari umat manusia. Sisa-sisa badan kasar manusia hasil
pengabenan, wajib untuk dibuang ke laut, dilebur agar atman (roh) menyatu
dengan paramaatman, Ida Sanghyang Widhi Wasa.
Setelah itu, habislah sudah pergunjiangan masyarakat Perancak tentang
tulang-tulang itu. Bagi mereka, keletehan desa mereka telah dihapus dengan
ritual agama yang melibatkan seluruh krama Perancak. Gunjingan bahwa mungkin
saja ada tulang-tulang yang akan ditemukan lagi ditutup rapat. Apalagi
membicarakan tentang kuburan missal. Janji aparat desa, kepolisian untuk
penelitian tulang itu ternyata bohong besar.
Bagi masyarakat Perancak, jika ada tulang lagi, upacara lagi adalah
penangkalnya. Sama persis dengan obat keletehan saat terjadi Bom Bali Oktober
2002 adalah berbagai ritual Hindu Bali yang hadir silih berganti. Dari ngulapin
(mengusir roh jahat) sampai pembersihan jagad Bali dari segala musibah dalam
ritual megah yang dihadiri ribuan orang , Pamarisudha Karipubhaya yang menelan
dana milyaran rupiah dari APBD (Anggaran Pendapat Belanja Daerah) Propinsi Bali.
Upacara agama adalah senjata sakti untuk kembali menata harmoni, kseimbangan
kosmologis di Bali. Khusus untuk pembantaian PKI, bagi msayarakat Bali adalah
“Politik” yang diasosiasikan adalah chaos, kebrutalan dan perusak tatanan
harmoni masyarakat Bali. Pertarungan politik 1965 menjadi poin sendiri
bagaimana masyarakat Bali menutup semua cerita pedih kerabat korban yang
kehilangan anak, cucu, suami, keponakan dengan upacara nyapuh (pembersihan)
yang dilakukan serentak diseluruh Bali awal tahun 1979.
Saya teringat cerita nenek saya, seorang pemangku dalam pertemuan keluarga.
Saudara kakek saya adalah seorang tokoh PNI di desa, adiknya adalah pentolan
PKI paling radikal. Rumah mereka berhadap-hadapan. Satu rumah memasang bendera
PNI (Partai Nasionalis Indonesia) lengkap dengan papan sekretariat,
berseberangan jalan, berhadap-hadapan berdiri megah papan sekretariat PKI
dengan bendera-bendera yang mengelilinginya. Saat pembantaian anggota PKI
terjadi, kakek saya menerima daftar orang yang mesti dibunuh. Termasuk dalam
daftar pertama adalah adiknya. Maka atas rekomendasi saudara kakek saya,
adiknya kemudian dikirim ke desa tetangga untuk dibunuh dikuburan desa. Sampai
upacara nyapuh berlangsung, belum juga ditemukan mayatnya. “Akhirnya ngaben
tanpa mayat, “ tutur nenek saya pelan. Saya kemudian bertanya tentang konsep
nyapuh, darimana asalnya dan bagaimana ia menjadi “kesepakatan” untuk
membersihkan para korban PKI, bahkan diaben tanpa mayat. Apakah ini dibenarkan
ajaran
agama Hindu Bali? Nenek saya yang seorang pemangku balik menjawab pelan, “Peh,
melid sajan. Nak mula keto,” (Ah, cerewet sekali. Memang sudah begitu ),
ujarnya cuek meningglkan pertemuan keluarga.
Politik upacara ritual agama dalam setiap kesempatan dharma wacana (ceramah
keagamaan), cerita orang tua pada anaknya atau dalam pertemuan keluarga, selalu
dikaitkan dengan keseimbangan alam, pembentukan tatanan keharmonisan gumi Bali,
dan menjauhkan dunia dari musibah. Sebagai bentuk instrospeksi diri, mulat
sarira dalam keberadaan manusia Bali kini. Berbagai bentuk pencerahan dan
siraman rohani itu sering dikumandangan para Pedanda, tokoh masyarakat,
birokrat sampai pada ketua-ketua adat di Bali. Seolah-olah perspektif ini sudah
menjadi kesepakatan bersama. Jika ada musibah, bisa secara niskala (alam gaib)
diselesaikan dengan upacara ritual agama. Dan Bali kemudian bisa terus
harmonis, tatanannya kembali berjalan damai dan masyarakat bisa diam, patuh,
menurutinya.
Padahal upacara tidak sekadar urusan kosmis, keseimbangan tatanan, tapi juga
relasi yang diskursif dari semua pihak yang bermain didalamnya. Dari hasil
relasi yang tidak bisa kita bayangan berhubungan inilah terjadi semacam
hubungan kuasa satu dengan yang lain yang tanpa disadari. Meminjam Michel
Foucault, kekuasaan yang diskursif kadang beroperasi tanpa sadar, tanpa ada
dalam bayangan kita dan tidak kelihatan secara nyata. Semuanya adalah hubungan
diskursif, kelihatannya tidak berkaitan, tapi sebenarnya mempunyai relasi yang
kuat, silih berganti diantara para pemainnya, menyebar tanpa pusat dan
sama-sama memainkan kuasa tersebut.
Untuk menunjukkan ini, menarik melihat contoh politik upacara yang dilakukan di
Bali tahun 1979. Saat itu, perhelatan ritual besar Hindu Bali, Eka Dasa Rudra
dan Panca Bali Krama dilangsungkan sangat politis dan menjadi awal penataan
harmoni dan pembersihan noda-noda sejarah di Bali. Saat itulah dilakukan
upacara nyapuh jagad, upacara pembersihan dunia, dari musibah, bencana alam
yang disebabkan oleh kala (Dewa Kejahatan). Termasuk dalam upacara nyapuh jagad
ini adalah pembersihan para korban pembantaian PKI yang mayatnya sudah ataupun
belum ditemukan. Sama dengan ngaben tanpa mayat Satpam Sari Club dalam Bom Bali
Oktober 2002. Upacara ini serentak dilakukan diseluruh Bali dengan negera,
pemerintah daerah Bali bersama lembaga Hindu, PHDI (Parisada Hindu Dharma
Indonesia) sebagai pengerak dan pelaksana upacara.
Dalam konteks ini, upacara juga bisa menjadi total relasi dari kepentingan
negara/pemerintah daerah, PHDI dengan masyarakat sebagai pengayahnya
(pelayannya) dalam upacara-upacara besar keagamaan. Jika pada zaman kolonial,
raja-raja di Bali menjadi patron kuat kekuasaan bagi abdinya. Atau dalam bahasa
Antropolog Cliiford Geertz dalam Negara, The Thetre State in Nineteenth-Century
Bali (1980), negara Bali sebenarnya dijalankan dengan setengah-setengah dan
ragu-ragu oleh raja-rajanya. Semua relasi kekuasaan itu ditujukan ke arah
pertunjukan, upacara, ke arah dramatisasi di muka umum dari obsesi-obsesi utama
budaya Bali; derajat sosial dan kebanggaan status (baca: relasi kekuasaan).
Geertz melatakkan dasar awal bagaimana upacara, negara, masyarakatnya kemudian
berelasi kuat sampai saat ini dengan kekusaan yang ada dalam “imaji” masyarakat
Bali. Kekuasaan melayani upacara, bukan upacara yang melayani kekuasaan.
Tesis Geertz itu mungkin kini akan lebih diskursif lagi jika dimaknai bahwa
upacara dan kekuasaan saling melayani, dan keduanya mempunyai hubungan
diskurisif yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling terkait, mengayomi dan
memainkan kekuasaan mereka sendiri-sendiri. Upacara dengan tatanan kosmisnya,
dan para pemainnya dengan bayangan kekuasaan mereka.
Pada titik relasi kekusaan upacara inilah, upacara Eka Dasa Rudra 1979 di Pura
Besakih menjadi semacam momentum pengilmiahan, peniskalaan kekuasaan dalam
bingkai upacara yang dilakukan orde baru. Dalam upacara itu, bagaimana
negara/pemerintah, PHDI, keluarga korban dan politik tubuh mayat orang yang
hilang dalam pembantaian berelasi kuat dalam kekuasaan yang dimainkan negara.
Upacara-upacara di Bali sampai kini melibatkan peran negara, politik
komunal/soroh (garis darah), kelas. Jadi bohong besar jika upacara itu murni
adalah tatanan harmoni kosmis. Semuanya adalah total relasi.
Orde Baru secara cerdik memainkan ini dengan segala perangkat keras dan lunak
kekuasaannya. Terminologi “Bersih Lingkungan” secara cerdas bisa merasuk dalam
urat nadi manusia Bali dengan upacara. Meminjam Foucault, usaha yang paling
cerdik adalah bagaimana menormalkan relasi-relasi kekuasaan itu. Segala macam
perlawanan/konflik—dilakukan oleh kelompok politik komunal soroh dalam
upacara--merupakan bagian inhern dalam relasi kekuasaan yang dibangun, yang
cenderung untuk mengisolasikan dan mengindividuasikan perlawanan menjadi
serangkaian “kasus-kasus khusus” yang tidak mengizinkan generasilasi. Upacara
selain melahirkan keakraban komunal, juga memantik konflik. Dengan discourse
kekuasaan yang dibentuk negara, maka dialakukanlah intervensi-intervensi dengan
resep standarisai upacara-upacara yang dilakukan oleh pemangku dan pedanda di
Bali. Akhirnya, politik komunalitas yang diciptakan orde baru disupport penuh
dengan rangkaian riuh rendah dan glamour upacara-upacara besar
keagamaan yang dikreasi sepenuhnya oleh negara.
Dengan riuh rendahnya upacara itulah, nyapuh menjadi obat luka sampai saat ini
bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Lebih dari 25 tahun, sejak 1979,
keluarga korban didiamkan dengan begitu berwibawanya upacara nyapuh. Saya
sangat yakin, sampai kini keluarga korban masih berharap menemukan dimana sanak
keluarga mereka yang hilang dikuburkan, dan jika mungkin melihat
tulang-tulangnya. Meskipun dengan reaksi emosial yang sulit untuk dibayangkan.
Suatu kali saya mungkin boleh berharap, bahwa terjadi pengungkapan sejarah dan
kebenaran terhadap puluhan bahkan ratusan para kerabat yang sampai detik ini
belum mengetahui nasib keluarga mereka yang hilang saat malam-malam mencekam
tahun 1965-1969 di Bali. Saya tidak tahu mungkin caranya bisa penggalian
kuburan massal dan upacara yang layak bagi keluarga korban. Tapi terpenting ada
pengungkapan kebenaran keberadaan jenazah tulang belulang keluarga mereka.
Harapan saya juga, suatu saat nanti setelah di Pantai Muara Perancak, Kabupaten
Negara, tulang belulang manusia saksi sejarah pembantaian paling keji di tanah
air ini tidak langsung diselesaikan dengan politik upacara, menisbikannya,
membiarkannya tetap lekat dalam relung-relung memori sejarah yang kelam dari
genereasi ke generasi. Ada pembuktikan, penelitian dan pengungkapan kebenaran
akan tulang-tulang yang dianggap leteh itu. Untuk itulah, narasi sejarah para
korban menjadi hal penting untuk diungkapkan, bukan didiamkan, ditiadakan.
Bagi saya, pembantaian PKI adalah sebuah sejarah kelam yang bukan harus
dikubur, dilupakan dengan upacara ritual agama serta gelimang pariwisata dan
pembangunan. Saya tidak akan pernah melupakan, saya tidak akan pernah
memaafkannya.
I Ngurah Suryawan, Melakukan riset Budaya Kekerasan di Bali untuk KITLV
(Koninklijk Instituut voor Tall Land en Volkenkunde) Belanda. Sedang
menyelesaikan skripsi, “Lima Tameng Bali: Cerita Pembantaian PKI 1965-1966 di
Bali” di Jurusan Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Udayana
http://www.geocities.com/herilatief/
[EMAIL PROTECTED]
Informasi tentang KUDETA 65/Coup d'etat '65
Klik: http://www.progind.net/
http://geocities.com/lembaga_sastrapembebasan/
---------------------------------
Want to be your own boss? Learn how on Yahoo! Small Business.
[Non-text portions of this message have been removed]
=======================
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:[EMAIL PROTECTED]
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com
This mailing list has a special spell casted to reject any attachment ....
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
