Pak Dwi ini kayak nggak tau saja. Pak Basyuni ini urusannya perhajian. Heran juga, jamaah haji indonesia yg terbanyak, tapi tak ada satupun asrama haji indonesia di Arab, semuanya nyewa. Malaysia saja punya.
Urusan KUA mungkin memang gak ada korupsi tapi PUNGLI. Sama2 merugikan, tapi apakah pungli, uang dibawah tangan, uang rokok, uang dengar = korupsi? Modalnya cuma salaman sambil sedikit 'menekan' pada calon mempelai : ikhlas ya..ridho ya... Ya 'ikhlas' saja, lha wong duitnya dah diambil katanya untuk urus2 kelengkapan nikah yg katanya sudah dibayarkan dulu atau uang untuk tenaga bersih2, parkir satpam, ya dianggap saja sedekah. Habis gimana mosok nggak jadi menikah? Mustinya ada yg menjebak, ada calon pengantinnya. salam l.meilany ----- Original Message ----- From: Dwi W. Soegardi To: keluarga-sejahtera@yahoogroups.com ; wanita-muslimah@yahoogroups.com ; majelismuda@yahoogroups.com Sent: Friday, December 15, 2006 9:32 AM Subject: Re: [keluarga-sejahtera] Re: [wanita-muslimah] Herri Permana: STOP KORUPSI DALAM URUSAN NIKAH He-Man: > Karena itu kabarkan hal ini pada teman , atau rekan atau saudara > anda yang hendak menikah , kalau masih takut untuk mengatakan > TIDAK karena akan berakibat pada dipersulitnya urusan nikah kita, > maka pakai jurus yang lebih soft yaitu SELALU MINTA TANDA TERIMA > RESMI LENGKAP DENGAN TANDA TANGANNYA kalau bisa bahkan > di atas materai atau surat bersegel. On 12/11/06, Kartono Mohamad <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Pengalaman saya ngurus perkawinan anak saya yang akad nikahnya dilakukan di > Bali (anak saya kerja di Bali dan calon suaminya juga kerja di Bali), jumlah > uang yang harus saya keluarkan untuk KUA mencapai 5 ratus ribu, dan itu > diucapkan oleh petugas sendiri. Tapi juga tanpa kwitansi. > KM wah kok ngga sesuai dengan pernyataan Menteri Agama yang mengatakan Depag bebas korupsi?????? :-( Maftuh Basyuni Nyatakan Depag Bebas dari KKN http://www.antara.co.id/seenws/?id=48779 Cirebon (ANTARA News) - Menteri Agama, HM Maftuh Basyuni, menyatakan bahwa Depertemen Agama (Depag)kini bisa dinyatakan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta masyarakat mempunyai kewajiban moral untuk terus memantau perilaku pegawai Depag. "Alhamdulillah, Depag Pusat yang dulu didengar sebagai departemen paling korup, saya katakan itu sudah tidak benar lagi. Dan, Depag yang dulu dikatakan Gus Dur, seperti pasar, sekarang bukan lagi seperti pasar, bisa dilihat dan dibuktikan," katanya saat Milad Ke-76 Jam`iyatul Wasliyah di GOR Ranggajati, Sumber, Cirebon, Jawa Barat, Kamis. Ia mengakui, sebelum ini banyak oknum Depag yang melakukan KKN, tetapi mereka terus dikikis habis, dan mereka yang tidak seirama dengan semangat anti-KKN akhirnya minggir dengan sendirinya. "KKN di Depag Pusat sudah tidak ada lagi, kecuali ada yang sedang tiarap. Jadi, kalau melihat adanya pegawai Depag yang masih melakukan itu, tolong diberi tahu, agar bisa diambil tindakan tegas," katanya. Namun, ia mengakui, karena Depag adalah instansi vertikal, maka jangkauan pengawasannya begitu luas, sehingga ia pun juga tidak yakin Depag di daerah-daerah sudah bebas KKN, seperti yang terjadi di Depag Pusat. "Memang di daerah masih terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi saya minta harus berupaya bersih dari KKN. Silakan laporkan, tetapi dengan bukti kuat dan jangan katanya-katanya. Tulis nama lengkap ditujukan ke Menteri Agama, karena pelapor akan saya lindungi," katanya. Usai memberikan sambutan, Menteri Agama kepada wartawan mengatakan, pada tahun pertama saat menjabat sudah ada 168 orang yang ditindak, dan jumlahnya terus berkembang pada tahun kedua, tetapi ia sendiri lupa jumlah persisnya. "Jumlah kasus itu daerah saat ini saya tidak tahu, karena kita bukan ahli kebatinan," katanya sambil tersenyum. Ia juga meminta kepada wartawan untuk ikut bersungguh-sungguh dalam membongkar KKN di jajaran Departemen Agama, dan kalau yang diberitakan bukan fitnah, maka oknumnya pasti akan ditindak. "Kepada masyarakat juga perlu melaporkan secara jelas masalah KKN-nya disertai nama dan alamat yang jelas, karena selama ini justru banyak surat masuk yang kalengan atau tidak beridentitas," katanya. Iamengatakan, sebelum menjabat sebagai menteri telah membuat kontrak politik, yaitu pertama membersihkan aparatur Depag dari KKN, dan kedua melanjutkan semua program yang masih terlantar. "Masalah pemberantasan KKN sudah cukup memuaskan, dan masalah urusan haji sudah mulai banyak pembenahan, sehingga tahun 2007 Depag akan lebih menfokuskan pada pendidikan agama," demikian Maftuh Basyuni. (*) [Non-text portions of this message have been removed]
