HARIAN ANALISA Edisi Rabu, 3 Januari 2007
Din: Sudah Saatnya Sistem Penyelenggaraan Haji Dirombak Jakarta, (Analisa) Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan di Jakarta, Selasa (2/1), sudah saatnya dilakukan perombakan mendasar dalam sistem penyelenggaraan haji Indonesia. Dia mengatakan hal itu sehubungan dengan peristiwa kelaparan yang menimpa jamaah haji Indonesia di Arafah dan Mina akibat kelalaian pelayanan katering. Din menilai wajar jika pemerintah memberi kompensasi materiil, walau kerugian immateriil tentu tidak dapat digantikan dengan uang terutama terganggunya kekhusyukan jamaah dalam menunaikan ibadahnya. "Yang penting daripada itu adalah pemerintah bersedia menyadari kesalahan-kesalahan selama ini dan membuka diri untuk memperbaiki kinerjanya," katanya. Kalau pemerintah menutup mata dan telinga terhadap kritik dan saran, kejadian serupa mungkin terulang kembali pada masa-masa mendatang, katanya. Monopoli pemerintah dinilainya sebagai pangkal dari aneka masalah tersebut, karena kecenderungan monopoistik yang membuka peluang bagi kecurangan, penyimpangan dan pelayanan buruk. Dikatakannya, sudah menjadi pendapat umum bahwa praktik korupsi dan kolusi dalam penyelenggaraan haji sangat potensial terjadi pada pemondokan, katering dan transportasi, yaitu dengan terbukanya kemungkinan penggelembungan harga. "Terhadap sinyalemen ini sebaiknya DPR memanggil Menteri Agama untuk memberikan klarifikasi, termasuk secara khusus menggugat kegagalan penyelenggaraan haji tahun ini, bila perlu melalui hak interpelasi atau lainnya yang relevan," kata Wakil Ketua MUI itu. Hal ini perlu dilakukan DPR mengingat ibadah haji melibatkan puluhan ribu rakyat yang sebagian berangkat haji setelah bersusah payah mengorbankan harta benda atau menabung uang bertahun-tahun. "Ke depan perlu dipertimbangkan demonopolisasi dengan mulai melibatkan unsur-unsur masyarakat (ormas2 Islam) atau bahkan jamaah dari ormas-ormas Islam tertentu diserahkan kepada mereka untuk diberi pelayanan atas dasar kekeluargaan dan tanggung jawab keorganisasian," katanya. Upaya lain yang mendesak adalah melepaskan kewenangan penyelenggaraan haji dari Depag untuk diserahkan kepada ormas Islam atau badan khusus di bawah naungan Presiden dan melibarkan unsur-unsur umat Islam, demikian Prof. Dr. Din Syamsuddin. (An [Non-text portions of this message have been removed]
