http://www.tribun-timur.com/view.php?id=42174&jenis=Opini

      Rabu, 14-03-2007  
      Salam Tribun
     
      Sekolah Gratis yang Bermutu
        
      PENDIDIKAN untuk seluruh anak Indonesia dengan biaya terjangkau. Hal itu 
menjadi harapan pemerintah setelah berlangsung rapat terbatas tentang evaluasi 
program pendidikan sejak tahun 2004 sampai Maret 2007 di Departemen Pendidikan 
Nasional Jakarta, Senin (12/3) malam. Rapat dipimpin langsung oleh Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono, diikuti sejumlah menteri yang terkait dengan bidang 
pendidikan. 

      Beberapa keputusan dan langkah konkret di bidang pendidikan pun telah 
ditetapkan. Pemerintah membuka akses atau kesempatan bagi seluruh anak untuk 
mendapatkan pendidikan. Akses terhadap pendidikan dihitung berdasarkan angka 
partisipasi mulai tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
        
      Selain itu, pemerintah akan mengurangi tingkat ketidakmerataan akses, 
baik antarkota dan nonkota, maupun yang bersifat gender. Dalam peningkatan mutu 
pendidikan, pemerintah juga meningkatkan kualifikasi guru dan dosen. Begitu 
pula, fasilitas yang berperan penting seperti perpustakaan dan komputer 
disediakan secara lengkap. 

      Pada hakikatnya, pendidikan nasional bertujuan membangun manusia 
Indonesia, yang bukan hanya cerdas, melainkan juga memiliki daya saing tinggi, 
tangguh, dan terampil. Sasaran itu tercantum dalam undang-undang sistem 
pendidikan nasional. Bahkan, pendidikan kejuruan untuk kebutuhan lapangan kerja 
pun harus diperhatikan. 

      Wajar jika kegiatan pendidikan memerlukan dana yang banyak. Tahun 2007, 
pemerintah mengalokasikan dana pendidikan sebesar Rp 49 triliun. Anggaran 
tersebut dialokasikan untuk proyek pengadaan gedung dan fasilitas pendidikan 
lainnya. Penggunaan dana yang banyak itu harus jelas, tepat sasaran, dan 
diawasi ketat. Jangan sampai terdengar penyelewengan dana pendidikan! 
      Upaya mewujudkan pendidikan untuk semua dan terjangkau, memang, tidak 
mudah. Terlebih lagi bila anggaran harus dicukup-cukupkan. Itu sebabnya, Kepala 
Negara mengajak kalangan swasta ikut berpartisipasi dalam membantu anak-anak 
yang tidak mampu bersekolah karena berbagai keterbatasan. Untuk itu, Presiden 
menjanjikan keringanan pajak kepada perusahaan yang membantu program 
pendidikan. 

      Terlepas dari harapan Kepala Negara itu, ternyata Dinas Pendidikan Kota 
Makassar sudah mengambil langkah konkret dengan menetapkan 18 sekolah gratis. 
Langkah yang patut mendapat respons positif. Selanjutnya, diusulkan lagi 36 
sekolah gratis hingga tahun 2008. Sekolah gratis itu terdiri atas 25 SD dan 11 
SMP. Program yang memerlukan dana Rp 27 miliar.

      Upaya itu yang sangat mendukung harapan pemerintah dalam mewujudkan 
pendidikan bagi semua anak. Alangkah baiknya jika pemerintah daerah yang mampu 
mengikuti pula langkah tersebut.  


[Non-text portions of this message have been removed]

Reply via email to