Sabtu, 28 Apr 2007, Cari Hari Jadi Jatim ke Belanda Anggota DPRD Jatim Ramai-Ramai ke Luar Negeri SURABAYA - Derasnya protes terhadap rencana kunker (kunjungan kerja) DPRD Jatim ke luar negeri tidak mengendurkan semangat anggota dewan. Buktinya, masing-masing komisi tetap melanjutkan perizinan. Kemarin, komisi A (hukum dan pemerintahan) sudah mendapatkan kepastian berangkat ke Belanda. Tujuannya, menelusuri hari jadi Jatim.
Ketua Komisi A Sabron Djamil Pasaribu membenarkan bahwa komisinya sudah pasti berangkat ke Belanda. "Tanggal pastinya saya tidak ingat. Yang jelas Mei ini," ujarnya. Berdasar informasi yang didapatkan Jawa Pos, komisi A bakal dibagi menjadi dua kloter. Kloter pertama berangkat pada 19 Mei, lalu disusul kloter kedua pada 25 Mei. Sabron menyatakan, kunker tersebut bertujuan mencari kepastian tentang hari jadi Jatim. "Belanda memiliki arsip yang lebih lengkap daripada Jatim. Kami bisa mengetahui sejarah Jatim dari arsip-arsip di Belanda," ungkap kader Partai Golkar tersebut. Kepergian komisi A ke Belanda bukan kali pertama. Setahun lalu, Sabron juga mengunjungi Negeri Kincir Angin tersebut dengan tujuan yang sama, yakni menelusuri hari jadi Jatim. Dia juga mengakui hal tersebut. Namun, politikus bercambang lebat itu menyatakan bahwa kunker terdahulu berbeda jauh dibandingkan sekarang. "Dulu kan saya diajak Biro Arsip untuk melihat apakah di sana benar-benar ada data atau tidak. Nah, sekarang kami datang lagi untuk menentukan hari jadi Jatim," tegasnya. Kunker komisi A itu menjadi pergunjingan di pemprov. Sebab, beberapa waktu lalu, pemprov sebenarnya membentuk tim pencari fakta (TPF) untuk menelusuri hari jadi Jatim. TPF sudah mendapatkan serta arsip tentang sejarah Jatim. Dari hasil kajian, TPF dan pemprov menyatakan bahwa hari jadi Jatim jatuh pada 19 Agustus. Penetapan itu sudah dimasukkan dalam rancangan perda Hari Jadi Jatim yang kini digodok panitia legislasi dewan. Nah, komisi A dinilai hanya akan mendompleng hasil kerja TPF. Sebagaimana diberitakan, seluruh anggota dewan kini bersiap-siap kunker ke LN. Sesuai skenario, rombongan akan dibagi menjadi dua gelombang. Masing-masing anggota dewan mendapatkan sangu Rp 50 juta. Karena jumlah anggota dewan ada 100 orang, otomatis APBD yang bakal tersedot mencapai Rp 5 miliar. Rencana kunker tersebut memancing protes berbagai kalangan. Dewan dinilai tidak memiliki hati nurani karena bersikeras kunker di tengah penderitaan korban lumpur Porong serta tingginya angka kemiskinan di Jatim. BM PAN dan gabungan LSM mengancam akan men-sweeping Bandara Juanda untuk memaksa dewan membatalkan kunker. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) Jatim mengancam akan menggugat dewan jika tidak bisa membuktikan bahwa kunker tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Jatim. Namun, ancaman itu tidak menciutkan ambisi dewan. Mereka tetap bersikeras kunker ke LN. Sementara itu, kemarin, DPW Partai Bintang Bulan (PBB) Jatim secara resmi juga menolak kunker dewan ke LN. Mereka juga melarang satu-satunya kader PBB di dewan, Abdussalam Syah, mengikuti kunker kontroversial itu. "Partai sudah memutuskan menolak kunker ke luar negeri. Kader kami di dewan juga dilarang berangkat," tegas Ketua DPW PBB Jatim Tamat Anshori Ismail kepada Jawa Pos kemarin. Dia menyatakan, sebagian masyarakat Jatim saat ini sedang dilanda kesusahan akibat kemiskinan dan luapan lumpur Porong. "Meski peraturan membolehkan, hati nurani tetap harus peka. Apa pantas wakil rakyat ke luar negeri saat rakyat sedang susah, sekalipun dengan dalih penyusunan perda?" ujar pria yang juga anggota DPRD Jatim periode 1999-2004 tersebut. Wakil Sekretaris DPW PBB Subagio Burhan yang didampingi Humas Askhabul Mukminin menyatakan, Abdussalam Syah sebenarnya sudah ditunjuk menjadi ketua pokja (kelompok kerja) komisi D yang rencananya pergi ke Den Haag, Belanda, untuk studi banding raperda irigasi. Namun, Asas, panggilan Abdussalam Syah, harus membatalkan kepergiannya. Menurut Mukminin, Indonesia tidak kekurangan tenaga terdidik yang bisa dijadikan rujukan dalam mengambil keputusan tentang raperda. "Kalau beralasan cari ilmu buat bikin raperda, ngapain jauh-jauh. Emangnya negeri ini gak punya orang pinter apa?" katanya bernada menyindir. Peneliti dari Universitas Dr Soetomo tersebut menawarkan solusi untuk mengadakan forum diskusi dan mengumpulkan para pakar lokal sebagai referensi pembuatan perda. "Daripada buat nglencer, lebih baik kan disumbangkan untuk rakyat. Saya kira, lima miliar itu juga masih susuk (sisa, Red) kalau dibuat ngumpulin para ahli lokal," tegasnya. Di tempat terpisah, Asas menjelaskan, dirinya menerima dengan taat segala keputusan partai. Berhubungan dengan kewajibannya memimpin pokja raperda irigasi, dia siap menerima segala konsekuensi apa pun dari para anggota komisi D yang lain. "Tanpa bermaksud menyakiti hati kawan-kawan (para anggota dewan, Red), saya wajib taat pada keputusan partai. Apa pun yang terjadi, saya siap," katanya. Dia mengungkapkan, meski dirinya tidak ikut ke Den Haag, kualitas pokja raperda irigasi tidak akan terpengaruh. "Meski saya nggak boleh ikut, anggota saya kan pasti berangkat juga," ujarnya. Terkait dengan uang jatah kunker Rp 50 juta per orang, Asas tidak mau ambil pusing. "Lho itu kan duit rakyat. Kalau saya mau cawe-cawe ngambil, kan juga nggak pantes. Wong bukan hak saya," tegasnya. (oni/zul)
