Refleksi: Tidak mengherankan apabila DPR tidak peduli dengan komperensi Antikorupsi. Bukankah korupsi adalah salah satu sumber pendapatan tidak resmi bukan saja kepada DPR tetapi juga kepada mereka yang memegang kekuasaan negara, jadi kalau konperensi anti korupsi dipedulikan berarti bisa mengakibatkan pendapatan mereka akan berkurang atau bahkan samasekali hilang. Begitulah jalan falsafah mereka.
Selain itu juga barangkali tidak keliru bila dikatakan bahwa sengaja konperensi Antikorupsi diadakan di Bali mempunyai maksud untuk menunjukkan kepada rakyat yang mau dibodohkan dan dunia intersional bahwa pemerintah NKRI berdedikasi menjalankan politk anti korupsi, cuma anti korupsi bukan nol tolerans terhadap korupsi. Sampai sejauh mana sikap pemerintah NKRI dalam maslah anti korupsi bisa dilihat dengan kepedulian DPR terhadap konperensi yang sedang berlangsung. Sudikah Anda membiarkan terus penipuan yang berlarut-larut? Bukankah penipuan yang dijalankan selama ini mempunyai konsekwensi memberatkan bukan saja sekarang bagi Anda tetapi juga bagi generasi mendatang? http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=323949 Kamis, 31 Jan 2008, DPR Tak Peduli Konferensi Antikorupsi Sidharto dan Markus Tampak Sebentar, lalu Pulang NUSA DUA - Sesi forum parlemen dalam konferensi antikorupsi dunia di Nusa Dua, Bali, berjalan tanpa partisipasi anggota DPR. Meski hadir dalam acara bertajuk Implementing and Overseeing the UN Convention Against Corruption (UNCAC) tersebut, anggota Komisi I DPR Sidharto Danusubroto hanya tampak sekejap. Tak sampai duduk di kursi ruangan konferensi di Bali International Convention Centre (BICC) itu, pria berjas hitam tersebut langsung keluar bersama seorang pria setelah mengambil makalah. "Saya diare karena salah makan," ujarnya ketika dihubungi wartawan. Wakil ketua Komisi I DPR tersebut lantas menginformasikan bahwa ada dua wakil DPR dalam konferensi itu. Mitranya, anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) Markus Silano, bahkan lebih dulu pulang pada Selasa (29/1) tanpa alasan jelas. Ketua Panitia Nasional Konferensi UNCAC Eddy Santoso mengungkapkan, pihaknya mengundang DPR secara institusi untuk hadir dalam acara tersebut. "Saya tidak tahu berapa yang dikirim," ujarnya. Pakar hukum Mas Achmad Santosa mengungkapkan, DPR seharusnya peduli terhadap persoalan korupsi. "Tidak adanya anggota DPR yang hadir dalam forum tersebut sangat disayangkan. Peran DPR selama ini dalam pemberantasan korupsi sangat kurang, tak sebanyak eksekutif dan civil society," tegasnya. Padahal, kata dia, peran parlemen sangat penting dalam merumuskan kebijakan nasional. Peran DPR justru diharapkan lebih jauh. Para anggota DPR yang peduli korupsi justru harus bersatu dalam sebuah kaukus untuk mendorong UNCAC dalam membuat kebijakan. "Sebarkan virus antikorupsi kepada anggota DPR lain," ujar pria berkacamata tersebut.(ein/ [Non-text portions of this message have been removed]
