Sekali Lagi, Tentang Perkawinan Antar Agama
Ditulis oleh Adian Husaini
Beberapa hari lalu, saya mendapat hadiah buku kecil yang menarik dari seorang
tokoh Islam di Bekasi. Judulnya, Perkawinan Antar Pemeluk Agama Yang Berbeda.
Penulisnya seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr.
Muhammad Daud Ali (alm.). Buku setebal 32 halaman ini ditulis tahun 1992.
Setelah menguraikan pandangannya berdasarkan hukum Islam dan sejumlah
peraturan hukum di Indonesia, Prof. Daud Ali menarik beberapa kesimpulan,
diantaranya:
(1) Perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama dengan berbagai cara
pengungkapannya, sesungguhnya tidaklah sah menurut agama yang diakui
keberadaannya dalam Negara Republik Indonesia. Dan, karena sahnya perkawinan
didasarkan pada hukum agama, maka perkawinan yang tidak sah menurut hukum
agama, tidak sah pula menurut Undang-undang Perkawinan Indonesia.
(2) Perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama adalah penyimpangan dari
pola umum perkawinan yang benar menurut hukum agama dan Undang-undang
Perkawinan yang berlaku di tanah air kita. Untuk penyimpangan ini, kendatipun
merupakan kenyataan dalam masyarakat, tidak perlu dibuat peraturan tersendiri,
tidak perlu dilindungi oleh negara. Memberi perlindungan hukum pada warga
negara yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila sebagai cita
hukum bangsa dan kaidah fundamental negara serta hukum agama yang berlaku di
Indonesia, pada pendapat saya selain tidak konstitusional, juga tidak legal.
Demikianlah kesimpulan Prof. Daud Ali tentang perkawinan antar agama di
Indonesia. Penegasan guru besar UI itu perlu kita renungkan, mengingat saat ini
sejumlah guru besar liberal yang mengajar di sejumlah kampus Islam, seperti
Prof. Musdah Mulia dan Prof. Zainun Kamal, justru aktif membongkar dasar-dasar
hukum Islam dalam soal perkawinan, dan menciptakan hukum baru. Buku Fiqih
Lintas Agama yang ditulis oleh sejumlah profesor di UIN Jakarta dan aktivis
liberal juga terus-menerus disebarkan di tengah masyarakat Indonesia. Seperti
kita tulis dalam CAP-234 lalu, buku Fiqih Lintas Agama ini bukan hanya
membolehkan perkawinan antar agama, tetapi melangkah lebih jauh lagi dengan
menganjurkan masyarakat Indonesia agar melakukan perkawinan antaragama.
Kata buku terbitan Paramadina dan (edisi Inggrisnya oleh) International
Center for Islam and Pluralism (ICIP) ini: Di tengah rentannya hubungan antar
agama saat ini, pernikahan beda agama justru dapat dijadikan wahana untuk
membangun toleransi dan kesepahaman antara masing-masing pemeluk agama. Bermula
dari ikatan tali kasih dan tali sayang, kita rajut kerukunan dan kedamaian.
Sebagai umat beragama, kita tentu sulit memahami logika macam apakah yang
bercokol di otak para guru besar bidang agama ini, sampai tega-teganya
menganjurkan umat Islam melakukan perkawinan antar-agama, demi membangun
kerukunan umat beragama. Lagi pula apakah mereka juga melakukan hal itu pada
keluarga mereka sendiri; pada anak-anak mereka sendiri?
Lihatlah, apakah nama-nama yang tercantum sebagai penulis Buku Fiqih Lintas
Agama dan penyebar buku ini -- seperti Zainun Kamal, Nurcholish Madjid, Kautsar
Azhary Noer, Syafii Anwar, dan sebagainya -- juga bersedia menikahkan
anak-anaknya sendiri dengan orang yang beragama lain?
Kita patut bertanya-tanya, mengapa sebagian mereka aktif menikahkan orang
lain dengan pasangan beda agama, tetapi justru mereka sendiri tidak
menerapkannya. Ketika putrinya, Nadia Madjid, akan menikah dengan seorang
Yahudi Amerika, Nurcholish Madjid mengirimkan surat keberatannya. Diantara
isinya ialah mensyaratkan calon mantunya itu harus masuk Islam. Kalau memang
jadi, dia mutlak harus masuk agama kita, tulis Nurcholish Madjid dalam surat
bertanggal 13 Agustus 2001.
Bahkan, lebih jauh lagi, Nurcholish memberi syarat yang lebih berat untuk
calon mantunya waktu itu: Dan yang lebih penting, bahwa pengislaman itu
tercatat, dengan surat keterangan/tanda bukti yang mencantumkan nama-nama para
saksi resmi (biasanya dua orang, lebih banyak lebih baik) dan tanda tangan
mereka. Karena itu, acara pengislaman tersebut harus dilaksanakan di sebuah
lembaga yang diakui, seperti Islamic Center setempat, dan dibimbing oleh yang
berwenang di situ.
Kita tahu, apa yang kemudian terjadi pada kasus perkawinan antara Nadia
Madjid dengan David, seorang Yahudi Amerika. Kita tidak pernah tahu, bagaimana
sebenarnya sikap Nurcholish Madjid terhadap buku Fiqih Lintas Agama ini. Yang
jelas buku ini diterbitkan sebelum dia meninggal dunia. Namanya tercantum
sebagai salah satu Tim Penulis di buku ini. Yang kita tahu kemudian, tahun
2006, ICIP yang dipimpin Dr. Syafii Anwar sahabat dekat dan pengikut setia
Nurcholish Madjid malah menerbitkan edisi bahasa Inggris dari buku yang
jelas-jelas merusak aqidah dan syariat Islam ini. Dalam edisi bahasa Inggris
yang diberi judul Interfaith Theology ini, nama Nurcholish Madjid tetap
dicantumkan dalam jajaran penulis, setelah nama Zainun Kamal, seorang guru
besar UIN Jakarta yang juga berprofesi sebagai penghulu swasta dalam
perkawinan antar-agama.
Kita perlu benar-benar memperhatikan pemikiran dan perilaku para penganjur
perkawinan antar-agama dari kalangan dosen-dosen UIN dan aktivis liberal ini.
Sebab, sadar atau tidak, melalui pemikiran dan tindakan tersebut, mereka
sebenarnya sudah melakukan sebuah tindakan yang merobohkan bangunan masyarakat
Islam dari dasarnya, yaitu merusak institusi keluarga Muslim. Padahal, dari
keluarga inilah diharapkan akan lahir generasi masa depan yang tangguh, yang
tentu saja harus didasari dengan keimanan yang kokoh. Jika di tengah keluarga
ini kedua orang tuanya berbeda keimanan, bagaimana mungkin akan terbangun
generasi anak yang shalih menurut Islam?
Karena itulah, perkawinan antar-agama bukan hanya menjadi masalah bagi Islam,
tetapi juga bagi agama-agama lain. Dalam bukunya, Prof. Daud Ali mengutip
ketentuan perkawinan antar-agama pada sejumlah agama di Indonesia. Agama
Katolik dengan tegas menyatakan bahwa Perkawinan antara seorang Katolik dengan
penganut agama lain tidak sah (Kanon 1086). Namun demikian, bagi mereka yang
sudah tidak mungkin dipisahkan lagi karena cintanya sudah terlanjur mendalam,
pejabat gereja yang berwenang, yakni uskup, dapat memberi dispensasi
(pengacualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus) dengan jalan
mengawinkan pemeluk agama Katolik dengan pemeluk agama lain itu, asal saja
kedua-duanya memenuhi syarat yang ditentukan dalam kanon 1125 yakni:
1. yang beragama Katolik berjanji (a) akan tetap setia pada iman Katolik, dan
(b) bersedia mempermandikan dan mendidik semua anak-anak mereka secara Katolik.
2. Sedangkan yang tidak beragama Katolik berjanji antara lain (a) menerima
perkawinan secara Katolik (b) tidak akan menceraikan pihak yang beragama
Katolik, (c) tidak akan menghalangi pihak yang Katolik melaksanakannya imannya
dan (d) bersedia mendidik anak-anaknya secara Katolik.
Karena akan menimbulkan berbagai konflik dalam keluarga, maka menurut agama
Katolik, perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama hendaklah dihindari.
Demikian kutipan dari buku Prof. Daud Ali.
Dr. Al. Purwohadiwardoyo MSF, dalam bukunya yang berjudul Perkawinan Menurut
Islam dan Katolik, Implikasinya dalam Kawin Campur, (Yogyakarta: Kanisius,
1990), menulis sebagai berikut:
Menurut hukum gereja katolik, perkawinan mereka (kawin campur.pen) itu
bukanlah sebuah sakramen, sebab salah satu tidak beriman kristen. Hukum gereja
katolik memang dapat mengakui sahnya perkawinan mereka, asal diteguhkan secara
sah, namun tidak mengakui perkawinan mereka sebagai sebuah sakramen (sebuah
perayaan iman gereja yang membuahkan rahmat berlimpah. Pen). (hal. 18-19).
Lebih jauh dikatakan dalam buku ini:
Kesulitan lain muncul dalam hal memberikan pendidikan kepada anak-anak
mereka. Pihak Katolik mempunyai kewajiban untuk mendidik anak-anak dalam
semangat katolik, bahkan ia harus berusaha sekuat tenaga untuk membaptis mereka
secara katolik. Padahal kewajiban yang sama juga ada pada pihak yang beragama
Islam.(hal. 77).
Karena memandang penting dan strategisnya soal perkawinan ini, maka pada awal
tahun 1970-an, umat Islam Indonesia telah mengerahkan segala daya upaya untuk
menggagalkan RUU Perkawinan sekular yang diajukan pemerintah ke DPR ketika itu.
Prof. HM Rasjidi, menteri agama pertama RI, dalam artikelnya di Harian Abadi
edisi 20 Agustus 1973, menyorot secara tajam RUU Perkawinan yang dalam pasal 10
ayat (2) disebutkan:
Perbedaan karena kebangsaan, suku, bangsa, negara asal, tempat asal, agama,
kepercayaan dan keturunan, tidak merupakan penghalang perkawinan.
Pasal dalam RUU tersebut jelas ingin mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia pasal 16 yang menyatakan: Lelaki dan wanita yang sudah dewasa, tanpa
sesuatu pembatasan karena suku, kebangsaan dan agama, mempunyai hak untuk kawin
dan membentuk satu keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dengan hubungan
dengan perkawinan, selama dalam perkawinan dan dalam soal perceraian.
Dalam tulisannya tentang Perbandingan Hak-hak Asasi Manusia Deklarasi PBB
dengan Islam, khusus tentang pasal 16 tersebut, Hamka menulis kesimpulan yang
sangat tajam: Oleh sebab itu dianggap kafir, fasiq, dan zalim, orang-orang
Islam yang meninggalkan hukum syariat Islam yang jelas nyata itu, lalu pindah
bergantung kepada Hak-hak Asasi Manusia yang disahkan di Muktamar San
Francisco, oleh sebagian anggota yang membuat Hak-hak Asasi sendiri karena
jaminan itu tidak ada dalam agama yang mereka peluk. (Hamka, Studi Islam,
(1985:233).
Jika kaum sekular di awal 1970-an berusaha meluluskan sebuah RUU Perkawinan
sekular yang meninggalkan agama, maka kini sejumlah dosen UIN Jakarta, seperti
Prof. Zainun Kamal dan Musdah Mulia, justru berusaha membuat hukum syariat
baru, bahwa perkawinan antar agama adalah halal. Lebih jauh, Prof. Zainun Kamal
bahkan sering bertindak sebagai penghulu swasta dalam perkawinan antar-agama.
Dengan sokongan lembaga-lembaga donor Barat seperti The Asia Foundation, apa
yang dikerjakan oleh para ilmuwan agama dalam merusak hukum Islam ini adalah
jauh lebih besar kadar kejahatan dan daya rusaknya. Sebab, yang mereka lakukan
adalah merusak konsep kebenaran itu sendiri. Mereka berusaha menciptakan
kebingungan dan ketidakpastian dalam hukum Islam.
Seperti kita ketahui, pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tahun 1974 menyatakan:
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya
dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan pasal demi pasal menyatakan dengan
tegas, bahwa: Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan
di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
Dengan legitimasinya sebagai guru besar bidang keagamaan di kampus berlabel
Islam, maka para dosen penganjur perkawinan antar-agama itu berusaha
meruntuhkan bangunan hukum Islam dalam soal perkawinan. Dengan posisinya itu,
seolah-olah mereka memiliki otoritas di bidang hukum Islam, sehingga
pendapatnya juga dianggap mewakili Islam. Toh selama ini, pimpinan kampus dan
pihak pemerintah juga membiarkan saja perilaku para dosen tersebut. Sesuai
dengan doktrin liberal, tidak ada penafsiran yang tunggal dalam soal hukum
Islam. Mereka menyebarkan paham, perbedaan pendapat dalam soal apa saja adalah
sah dan harus dihormati.
Tidak heran, setelah dikawinkan dengan Kalina (Muslimah) oleh Prof. Zainun
Kamal, pesulap nyentrik Deddy Corbuzier (Katolik) merasa perkawinannya telah
sah menurut agama. Ia berujar, Yang penting, kami sah dulu secara agama.
(Tabloid C&R edisi 28 Februari-06 Maret 2005).
Memang, banyak cara merusak Islam. Tapi, kita tidak pernah risau dengan semua
tindakan mereka tersebut. Toh, Islam adalah milik Allah. Masing-masing tindakan
sudah disediakan balasan yang setimpal. Tindakan merusak Islam pasti akan
berdampak kepada pelakunya sendiri. Jika tidak di dunia, pasti di akhirat.
Wallahu Alam. [Depok, 10 Jumadilawwal 1429 H/16 Mei 2008/www.hidayatullah.com]
[Non-text portions of this message have been removed]
