Selasa, 14/10/2008 17:38 WIB
Buy Back Yang Penuh Ketidakadilan Suhendra – detikFinance Jakarta - Pemerintah meminta BUMN-BUMN gencar melakukan buy back. Kebijakan itu dinilai tak adil karena pasar saham hanya dikuasai oleh 0,21% penduduk produktif Indonesia. Hal ini dikatakan oleh Yanuar Rizky anggota Kelompok Masyarakat sipil Indonesia, dalam acara konferensi pers di Jakarta, Selasa (14/10/2008). Yanuar menduga, langkah buy back BUMN cenderung sarat kepentingan para pemilik saham di BUMN termasuk pejabat pemerintah. Selain itu, keputusan buy back termasuk kepada BUMN akan memunculkan ketidakadilan karena investor yang menanamkan uang di saham sangat kecil pemegang rekening efek hanya 289.000 orang dan 85.000 di reksa dana. Jumlah investor dipasar modal kira-kira 0,21% dari penduduk produktif. "Buy back saham pada dasarnya subsidi untuk investor dan spekulan yang jumlahnya sangat kecil dari total penduduk," katanya. Dikatakannya buy back saham sangat erat dengan konflik kepentingan karena melalui program management option plan (MSOP) banyak direksi dan manager di BUMN yang memegang saham. Banyak pejabat tinggi negara yang punya kepentingan dengan BUMN karena memilik saham. "Program buy back sesungguhnya merupakan penyelamatan aset dan kekayaan pribadi para pengambil kebijakan," ketusnya. Seharusnya dilakukan pemerintah adalah melakukan kebijakan repo bagi emiten termasuk BUMN. Dengan sinis, Yanuar mengatakan aksi buy back tidak memberikan edukasi bagi masyarakat umum untuk menjadi pemain baru berpartisipasi dalam kepemilikan saham di BUMN. Ia pun mengkritik pemerintah, agar membatalkan pinjaman standby loan kepada Bank Dunia sebesar US$ 2 miliar untuk stabilitas pasar finansial, yang ujung-ujungnya adalah memberikan subsidi kepada spekulan. http://www.detikfinance.com/read/2008/10/14/173842/1020048/6/buy-back-yang-penuh-ketidakadilan Selasa, 14/10/2008 18:08 WIB Buy Back Picu Insider Trading Suhendra - detikFinance Jakarta - Aksi pembelian saham atau buy back saham yang dilakukan oleh BUMN dan Non BUMN berpeluang memicu insider trading yaitu transaksi pengendalian oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya masing-masing. Program buy back senilai Rp 4,1 triliun untuk BUMN, diduga sarat kepentingan dari pejabat publik yang memiliki saham di BUMN tersebut. "Kami minta supaya pengambil kebijakan itu mengumumkan kepemilikan saham mereka di BUMN yang terkena program buy back. PPTAK (Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan), harus aktif melacak adanya kemungkinan praktik insider trading dalam hal ini," kata koordinator ICW Teten Masduki dalam konferensi pers Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia, di Jakarta, Selasa (14/10/2008). Bahkan dengan tegas Teten mengatakan apabila ada indikasi tersebut dan memiliki bukti yang kuat, sudah seharusnya komisi pemberantasan (KPK) bisa melakukan tindakan. Menurutnya aksi buy back BUMN sarat dengan kepentingan para direksi dan manajer yang memiliki saham di BUMN. "Mekanisme management stock option plan (MSOP) tidak tertutup kemungkinan para pejabat publik yang saat ini terlihat gigih mendorong buy back ini memiliki saham yang signifikan di BUMN," ujar Teten. Ia menambahkan seharusnya pemerintah membiarkan mekanisme pasar menentukan harga saham BUMN maupun saham lainnya dalam perdagangan bursa yang sedang dihajar krisis AS. Sementara itu pengamat pasar modal Yanuar Rizky, mengatakan dari sisi jumlah dana yang disiapkan untuk buy back (Rp 4,1 triliun) dianggap tidak memiliki arti dibandingkan kapitalisasi bursa yang nilainya bisa mencapai Rp 1.000 triliun. "Nilai ini tidak akan meningkatkan IHSG secara signifikan, sama saja menaruh garam di laut," imbuh Yanuar.(hen/ir) http://www.detikfinance.com/read/2008/10/14/180826/1020069/6/buy-back-picu-insider-trading Jakarta, Probisnis Rakyat Merdeka. Buy back saham yang dilakukan oleh pemerintah untuk menahan dampak krisis akibat krisis finansial yang melanda AS yang imbasnya sampai ke Indonesia dikritik habis-habisan oleh berbagai kalangan LSM dalam acara Konferensi Pers Pernyataan Bersama Masyarakat Sipil di Indonesia Menolak Buy Back Saham. Mereka menganggap, buy back saham dengan dana Rp4 triliun yang diambil dari dana infrastruktur ditambah dana siaga dari kas internal BUMN untuk membeli kembali saham BUMN, hanya akan menguntungkan sebagian elit keuangan dan merugikan negara. Deputy Director International NGO Forum on Indonesian Development, Dian Kartika Sari mengatakan, pemerintah menggunakan dana sebesar Rp 4 triliun dari utang stand by loan Bank Dunia untuk membeli kembali saham BUMN. Padahal menurutnya, dana stand by loan tidak boleh diutak-atik dan dana ini hanya boleh diambil jika keadaan negara sangat darurat. “Oleh karena itu, apabila pemerintah menggunakan utang stand by loan untuk pembayaran utang saham yang hanya menguntungkan segelintir orang, maka utang ini adalah utang yang tidak sah!”tegasnya. Lebih lanjut dia menjelaskan, bahwa pemerintah harus membatalkan utang stand by loan dari Bank Dunia untuk stabilisasi pasar finansial. “Dengan integritas regulator sektor keuangan yang dipertanyakan, dana utang dari Bank Dunia bisa berujung pada subsidi kepada orang kaya dan spekulan,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Yanuar Rizky, Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), mempertanyakan efektifitas buy back saham yang dilakukan pemerintah. “Rencana buy back saham menimbulkan banyak persoalan, contohnya dengan kapitalisasi bursa yang mencapai Rp 1000 triliun menjadikan dana yang dikucurkan oleh pemerintah ibarat menggarami air laut, karena dana yang digelontorkan oleh pemerintah tidak cukup untuk meningkatkan IHSG secara signifikan sehingga buy back saham bisa seperti BLBI yang akhirnya menguras anggaran negara,” katanya. Selain itu, lanjutnya, buy back saham tidak akan efektif karena yang dibantu oleh pemerintah hanya pemain lama dan tidak akan memunculkan pemain baru. “Ibarat asam urat, kalau dipijit besoknya kaki bengkak, begitu sembuh besoknya langsung makan kacang-kacangan. Jadi hidup itu harus disiplin, begitu juga dengan menghadapi krisis global ini. Pemerintah selalu memberikan bantuan para pengusaha yang itu-itu saja yang selalu tidak disiplin sehingga tidak mampu menahan dampak setiap kali mengalami krisis global semacam ini. Akibatnya yang terbantu ya pengusaha yang itu-itu saja dan pemerintah tidak berhasil memunculkan pemain baru,”imbuhnya. Untuk itu dia menyarankan kepada pemerintah untuk menghentikan subsidi kepada orang kaya dan spekulan melalui skema buy back saham. “Lebih baik subsidi diberikan kepada orang miskin atau dialokasikan untuk stimulus sektor riil di Indonesia daripada menyelamatkan kepentingan segelintir investor yang mengalami kerugian,” usulnya. Disamping itu, pemerintah juga harus mendeklarasikan kepada siapa saja para pemegang saham di kabinet, direksi, dan komisaris BUMN dan seluruh pejabat publik untuk menghindari konflik kepentingan. “Pernyataan ini penting untuk memastikan seluruh kebijakan di sektor finansial tidak untuk kepentingan pribadi para pejabat publik,” jelasnya. Berkaitan dengan konflik kepentingan, Ketua Indonesia Corruption Watch (ICW), Teten Masduki, menduga PPATK mempunyai konflik kepentingan dalam buy back saham. “Maka saya menyarankan agar PPATK harus memeriksa aliran dana di buy back saham dan memastikan bahwa tidak terjadi aliran ke pihak-pihak yang berkepentingan yang juga terlibat di perumusan kebijakan tersebut. Kami mengharapkan PPATK bisa memprioritaskan neraca transaksi yang mencurigakan dalam buy back saham dan segera melapor ke ICW bila memang terdapat neraca transaksi yang mencurigakan agar dana yang digelontorkan pemerintah tidak jatuh ke tangan yang salah.” “Setahu saya, melalui program Mangement Stock Option Plan (MSOP), banyak direksi dan manajer di BUMN yang memegang saham. Juga banyak pejabat tinggi negara yang punya kepentingan dengan BUMN juga memiliki saham. Oleh karena itu, program buy back saham sesungguhnya merupakan penyelamatan aset dan kekayaan pribadi pengambil kebijakan,” imbuhnya lagi. ITA ___________________________________________________________________________ Yahoo! Toolbar kini dilengkapi dengan Search Assist. Download sekarang juga. http://id.toolbar.yahoo.com/ [Non-text portions of this message have been removed]
