Saya kira kalau apa yang dikatakan sang profesor itu dituruti, berarti gubernur itu harus sesuai dengan selera pemerintah pusat dalam hal ini presiden, jadi bukan selera rakyat. Contohnya seperti ratu Belanda mengangkat gubernur untuk Hindia Belanda dulu atau sekarang ratu Elisabeth di Inggris mengangkat guber untuk Australia.
Di Indonesia sekarang juga tidak beda jauh dengan kedua contoh tsb, sekalipun dicalonkan di daerah, tetapi harus harus disetujui oleh pusat. Pemilihan gubernur di Maluku Utara beberapa waktu silam adalah contoh jelas antara wakil rakyat yang disetujui rakyat dan wakil yang tidak disetujui rakyat tetapi didukung pusat. Sekalipun wakil rakyat yang menang, tetapi macam-macam gugatan akhirnya yang direstu pusat yang menang. Jadi kalau Anda mau mencalonkan diri untuk gubernur daerah harus punya banyak kenalan di pusat kekuasaan, sebab kalau tidak ada kenalan, berarti tidak ada restu. ----- Original Message ----- From: Wikan Danar Sunindyo To: wanita-muslimah@yahoogroups.com Sent: Friday, December 05, 2008 5:14 PM Subject: Re: [wanita-muslimah] Ryaas Rasyid: Gubernur tak Perlu Dipilih Rakyat kalau gubernurnya beda partai atau oposan dari pemerintah pusat terus gimana dong? ini yang bikin masalah saat ini di indonesia. presidennya pengin A, gubernurnya karena oposannya pemerintah pusat dan lebih mengikuti ketua partainya akhirnya menolak kebijakan presiden dan bikin kebijakan B. Kalau seperti ini terus pembangunan gak bisa jalan sampai ke daerah deh, karena selalu diboikot di tingkat daerah. salam, -- wikan 2008/12/6 Sunny <[EMAIL PROTECTED]>: > Refleksi: Bagus sistem sang profesor? Apa pendapat Anda? > > Harian Komentar > 05 Desember 2008 > > Ryaas Rasyid: Gubernur tak Perlu Dipilih Rakyat [Non-text portions of this message have been removed]
