MENUJU ISLAM YANG AKOMODATIF
TERHADAP NILAI-NILAI KEMANUSIAAN
Musdah Mulia
Islam membawa perubahan radikal demi memanusiakan manusia
Islam dalam arti formal agama mulai diperkenalkan pada abad ke-7 M oleh Nabi
Muhammad saw. Islam datang dalam sebuah komunitas Arab yang begitu bobrok
perilakunya sehingga disebut jahiliyah. Bentuk paling nyata dari kebobrokan
mereka adalah perilaku tidak manusiawi terhadap kalangan tertindas
(mustadh'afin), seperti perempuan. Mereka menegasikan nilai-nilai universal
kemanusiaan sebagai terkandung dalam esensi agama berupa nilai-nilai keadilan,
kejujuran, kedamaian, kesetaraan dan kebebasan.
Masyarakat Arab jahiliyah terdiri dari banyak suku dan sering terjadi
peperangan memperebutkan sumber-sumber alam demi kelangsungan hidup mereka.
Kehidupan nomaden di alam tandus sangat bertumpu pada kekuatan otot dan fisik.
Sementara perempuan selalu diklaim sebagai lemah dan rapuh sehingga tidak punya
tempat dalam kehidupan suku.
Keterpurukan perempuan di era jahiliyah terlihat jelas dalam tradisi waris,
mahar, perbudakan dan poligami. Perempuan tidak berhak menerima waris, malah
tubuhnya dianggap bagian dari harta warisan. Jika seorang suami meninggal,
isteri menjadi barang warisan. Selanjutnya, mahar dianggap sebagai harga
penjualan tubuh perempuan, sebab perkawinan intinya hanyalah barter atau
transaksi jual-beli. Mahar adalah hak milik orang tua atau para wali. Wujud
mahar tidak seperti dalam perkawinan di Indonesia, terdiri seperangkat alat
salat atau sejumlah gram emas. Mahar selalu berbentuk harta bernilai, seperti
rumah dan seisinya sehingga dapat dijadikan modal sosial. Mahar tidak diberikan
kepada perempuan karena asumsinya perempuan bukanlah manusia utuh seperti
laki-laki yang memiliki hak properti. Demikian halnya poligami, dipandang wajar
dan alami seperti perbudakan. Laki-laki mengawini perempuan kapan saja, dan di
mana saja tanpa batasan jumlah dan tanpa syarat keadilan apa pun. Tidak heran,
seorang laki-laki dapat memiliki istri sebanyak-banyaknya. Bukan hanya itu,
mereka pun masih boleh mengambil perempuan lain sesukanya untuk dijadikan
gundik. Laki-laki dapat menggauli budak perempuan sesuka hati karena mereka
tidak dianggap manusia. Ringkasnya, masyarakat jahiliyah tidak mengenal etika
penghargaan terhadap perempuan dan menafikan nilai-nilai universal kemanusiaan.
Jauh sebelum diangkat menjadi rasul, Muhammad telah dianugerahi empati dan
kesadaran kemanusiaan yang tinggi sehingga dia menjadi sangat prihatin terhadap
lingkungan jahiliyahnya. Nabi sadar, kebobrokan masyarakat harus diperbaiki.
Harus ada upaya perubahan. Masyarakat jahiliyah harus diubah menjadi masyarakat
madani, beradab, menjunjung tinggi kemanusiaan, prinsip-prinsip kesetaraan dan
kebebasan. Karena itu, berbeda dengan pemuda di masanya, Muhammad menolak
kehidupan jahiliyah dengan banyak merenung dan mengurung diri di gua Hiraa,
sebuah tempat sepi di Jabal Nur lokasinya sekitar 6 km sebelah utara Mekkah.
Kebiasaan Nabi berkontempelasi di gua Hiraa berlangsung sampai turun wahyu.
Kegelisahan dan keprihatinannya selama ini terjawab sudah. Ayat-ayat pertama
secara tegas memberikan pedoman bagaimana membebaskan manusia dari belenggu
tiranik dan despotik, membersihkan aqidah jahiliyah dan mengisinya dengan
aqidah tauhid sebagai inti Islam.
Esensi tauhid adalah memanusiakan manusia. Tauhid mengajarkan agar manusia
dibebaskan dari semua belenggu yang menistakan derajat, martabat dan kehormatan
dirinya sebagai makhluk Tuhan paling mulia. Manusia harus dibebaskan dari semua
bentuk dominasi, diskriminasi, dan eksploitasi untuk alasan apa pun. Tauhid
mengajarkan pentingnya penghargaan dan penghormatan kepada manusia, mengajak
mereka: laki-laki dan perempuan berjuang menjadi khalifah fi al-ardh agar dapat
mengelola kehidupan damai di bumi sehingga Islam menjadi rahmat bagi semua
makhluk.
Fakta sejarah menjelaskan, perempuan adalah kelompok paling diuntungkan oleh
kehadiran Islam. Islam merayakan kehadiran bayi perempuan melalui acara aqiqah,
padahal tradisi Arab memandang aib kelahirannya. Islam menetapkan perempuan
sebagai subyek pemilik hak waris di saat masyarakat memperlakukannya sebagai
obyek warisan. Mahar menjadi hak mutlak perempuan, sebelumnya merupakan
monopoli para wali yang notabene laki-laki. Nabi pun menggugat praktek poligami
jahiliyah yang menempatkan perempuan sebagai obyek seksual dengan mencontohkan
perkawinan monogami yang damai penuh kebahagiaan. Bahkan, sebagai ayah, Nabi
secara terang-terangan menunjukkan sikap marah dan tidak setuju ketika anak
perempuannya, Fatimah akan dipoligami. Lebih dahsyat lagi, Nabi mengangkat
perempuan menjadi imam shalat ketika masyarakat memandang jabatan sakral itu
hanya untuk laki-laki. Nabi justru mempromosikan posisi ibu tiga kali lebih
tinggi dan lebih mulia dari ayah ketika masyarakat melihat ibu hanyalah mesin
reproduksi. Nabi menempatkan isteri sebagai mitra sejajar di saat masyarakat
memperlakukan mereka sebagai pelayan belaka.
Fakta-fakta historis tersebut melukiskan secara terang-benderang bahwa Nabi
melakukan perubahan sangat radikal : dari masyarakat jahiliyah menjadi
masyarakat madani dengan memberdayakan kelompok marjinal, khususnya perempuan
dan kaum budak. Nabi mengubah kedudukan perempuan dari posisi sebagai obyek
yang dihinakan dan dilecehkan menjadi subyek yang dihormati dan diindahkan.
Nabi memproklamirkan keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan laki-laki.
Tidak ada perbedaan di antara manusia kecuali prestasi takwanya, dan soal takwa
Allah semata berhak menilai. Tugas manusia hanyalah ber-fastabiqul khairat,
yaitu berkompetisi berbuat kebajikan.
Perjuangan Nabi di masa awal Islam melahirkan figur-figur perempuan dinamis,
aktif, sopan, dan memiliki empati kemanusiaan yang tinggi. Al-Qur`an pun
melukiskan figur ideal seorang muslimah sebagai pribadi memiliki kemandirian
dalam berbagai bidang kehidupan. Perempuan harus mandiri dalam kehidupan
politik (al-istiqlal al-siyasah), seperti figur Ratu Bulqis, pemimpin kerajaan
superpower ('arsyun 'azhim) Al-Qur'an mengizinkan perempuan melakukan
perlawanan terhadap pemerintah tirani. Perempuan harus mandiri dalam kehidupan
ekonomi (al-istiqlal al-iqtishadi), seperti figur perempuan pengelola
peternakan dalam kisah Nabi Musa di Madyan. Perempuan harus mandiri dalam
menentukan pilihan pribadi (al-istiqlal al-syakhshi), sekalipun berbeda dengan
pandangan suami atau menentang pendapat publik (public opinion). Hasilnya, pada
masa Nabi tercatat sederetan tokoh perempuan memiliki kemampuan dan prestasi
cemerlang. Dalam jaminan Al-Qur'an, perempuan dengan leluasa dapat berkiprah
pada semua sektor kehidupan di masyarakat tanpa hambatan sedikit pun.
Islam mengalami distorsi dan kembali mengadopsi tradisi jahiliyah
Setelah masa Nabi, Islam mengalami distorsi dan kembali mengadopsi tradisi
jahiliyah. Akbatnya, wajah Islam dalam kehidupan sosial telah berubah menjadi
sangat tidak simpatik. Wajah Islam identik dengan budaya patriarki, penuh
pemaksaan dan kekerasan. Islam menjadi tidak bersahabat terhadap kelompok lain,
demikian juga terhadap perempuan, padahal perempuan dengan sifat feminitasnya
sangat berpeluang memahami dan mengamalkan Islam dengan baik.
Gambaran ideal kehidupan perempuan di masa Nabi tinggal kenangan. Di berbagai
dunia Muslim tidak banyak perempuan berkiprah di area publik, terutama di
bidang politik. Umat Islam kembali mengadopsi tradisi jahiliyah yang dulu
diberangus habis oleh Nabi. Tidak heran, jika posisi perempuan dalam Islam
menjadi sangat marginal dan tersubordinasi. Hal itu terlihat jelas dalam
berbagai formulasi hukum Islam, khususnya tentang perkawinan dan kewarisan
seperti Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Bahkan, distorsi terjadi juga dalam
sejumlah perundang-undangan lain, seperti UU Pornografi yang mengkriminalkan
tubuh perempuan dan memandangnya sebagai sumber fitnah; UU Kesehatan yang
menafikan kepemilikan perempuan akan rahimnya dan melarang aborsi walau untuk
keselamatan hidup sang ibu; dan UU Ketenagakerjaan yang melihat pekerja
perempuan bukan sebagai pekerja utama, melainkan sebatas pendamping atau
pelengkap.
Realitas sosiologis di masyarakat memaparkan secara konkret bahwa atas nama
Islam, perempuan tidak diakui sebagai manusia utuh sehingga mereka tidak berhak
merepresentasikani dirinya sendiri dalam akad nikah, tidak berhak menjadi wali
dan saksi perkawinan, meski terhadap anak kandung yang dibesarkan sendiri
dengan penuh duka lara. Atas nama Islam, perempuan disubordinasikan dan
dipinggirkan sehingga tidak pantas menjadi pemimpin walau terhadap dirinya
sekalipun. Atas dalih agama, perempuan dipandang makhluk kotor sehingga tidak
punya akses menjadi pemimpin ritual dan harus dienyahkan dari rumah ibadah
ketika menstruasi. Atas titah agama, perempuan dipojokkan sebagai makhluk
domestik, hanya berkutat seputar sumur, kasur dan dapur. Perempuan tidak berhak
mendapat pendidikan tinggi, tidak boleh berkarir dan beraktivitas di luar
rumah, dan harus menjadi penyangga moral demi kebaikan masyarakat. Atas kuasa
agama, perempuan dinistakan sebagai obyek seksual, dipaksa memuaskan birahi
suami sebagai jaminan masuk sorga. Sorga pun ternyata bukan tempat yang
memenuhi fantasi perempuan karena selalu didefinisikan sebagai taman penuh
bidadari -yang notabene tidak menarik bagi perempuan- kecuali perempuan dengan
orientasi seks sejenis.
Munculnya Kesadaran Feminisme
Memasuki abad ke-20 kesadaran global tentang perlunya perlindungan terhadap
hak-hak asasi manusia dan menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan
(human centred development) tampak semakin jelas. Kesadaran global akan
pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa
membedakan jenis kelamin, warna kulit, gender, ras dan suku bangsa semakin
menguat. Kesadaran ini mempengaruhi para pemikir Islam di berbagai negara untuk
melakukan upaya-upaya reinterpretasi sehingga akomodatif terhadap nilai-nilai
kemanusiaan dan ramah terhadap perempuan. Di antara mereka adalah Rifa`ah Rafi
al-Tahtawi (1801-1873), Qasim Amin (1865-1908), Muhammad Abduh (1849-1905), dan
Tahir al-Haddad (1899-1935).
Dimulai dengan Rifa`ah Rafi al-Tahtawi (1801-1873). Beliau seorang pemikir
reformis asal Mesir, dan tokoh Muslim pertama menulis tentang status perempuan
dalam buku berjudul: Takhlis al-Ibriz fi Talkhis Bariz, terbit di Kairo tahun
1843. Buku itu mengulas kehidupan perempuan di Paris. Al-Tahtawi memuji
kebebasan beropini dan bertindak yang dinikmati perempuan Perancis dan berharap
agar perempuan Mesir juga mendapatkan kebebasan serupa melalui pendidikan
sebagai prioritas utama dan pemberian akses lapangan kerja.
Senada dengan Al-Tahtawi, Qasim Amin (1865-1908) juga seorang pemikir reformis
asal Mesir menyerukan perlunya pembebasan perempuan sebagaimana tertuang dalam
dua bukunya yang sangat kontroversial: Al-Mar`ah al-Jadidah dan Tahrir
al-Mar`ah. Menurutnya, suatu bangsa tidak mungkin maju dan berkembang dengan
baik manakala perempuan -yang notabene merupakan setengah dari populasi
penduduk- tidak berdaya. Para isteri selama ini menurutnya, hanya dipakai
sebagai objek seksual. Laki-laki memerlukan mereka hanya kalau dibutuhkan dan
setelah itu dicampakkan. Perempuan harus diberdayakan melalui pendidikan,
pembebasan dari jilbab dan hijab, dan penghapusan poligami. Lebih lanjut ia
menjelaskan, Al-Qur'an memberikan posisi tinggi kepada perempuan, namun tradisi
dari luar Islam menjadi salah satu faktor penyebab perempuan Islam
terkebelakang dan terpuruk. Bahkan menurutnya, umat Islam mundur karena separoh
dari umatnya, yakni kaum perempuan mengalami kemunduran. Untuk memajukan umat
Islam tidak ada pilihan lain kecuali membebaskan perempuan dari keterbelakangan
dan ketertindasan. Sementara itu, Muhammad Abduh (1849-1905) menambahkan, jika
perempuan memiliki kelebihan, misalnya mempunyai kualitas menjadi pemimpin atau
pembuat keputusan, maka keunggulan laki-laki tak berlaku lagi. Selanjutnya,
reformis asal Mesir ini juga secara tegas menjelaskan, penyebab terjadinya
fitnah dan kekacauan dalam masyarakat adalah karena laki-laki suka mengumbar
hawa nafsunya.
Pemikir reformis lain yang tidak kurang pentingnya, Tahir al-Haddad
(1899-1935), reformis asal Tunisia secara tegas mendobrak keterbelakangan
perempuan Tunisia dan menganjurkan reformasi total. Menurutnya, perempuan harus
mendapatkan hak pendidikan setara dengan laki-laki. Perempuan harus diberi
kesempatan bekerja di ruang publik. Selain itu, untuk mengangkat harkat dan
derajat kaum perempuan maka talak sepihak dari suami harus dihapuskan, demikian
juga poligami karena jelas merupakan bentuk ketidaksetaraan gender. Pemikiran
reformasi al-Haddad menghasilkan amandemen terhadap undang-undang perkawinan
yang protektif terhadap perempuan. Salah satu pasal penting adalah tentang
larangan poligami secara mutlak. Pasal 18: "bahwa beristeri lebih dari satu
dilarang. Siapa saja yang menikah sebelum perkawinan pertamanya benar-benar
berakhir, akan dikenakan hukuman penjara selama satu tahun atau denda sebesar
240.000 malim atau penjara dan denda sekaligus."
Sayangnya, kemunculan para feminis dan pemikir pembaharu di berbagai wilayah
Islam tidak serta merta mengubah posisi perempuan Muslim. Sebab, pemikiran dan
gerakan mereka belum menjadi arus utama (mainstream). Di berbagai negara Islam
tetap saja muncul kebijakan baru yang tidak memihak demokrasi dan pluralisme,
mengukuhkan subordinasi perempuan dan mengucilkan mereka di area publik.
Sebagai contoh, Komite Penafsiran dan Legislasi Al-Qur'an di negara Kuwait pada
1985 mengeluarkan sebuah fatwa, perempuan tidak memiliki hak politik untuk
memilih wakil-wakil mereka di parlemen. Alasannya, proses pemilihan dan hak
memilih diperuntukkan semata-mata untuk kaum laki-laki. Perempuan cukup
memberikan suara dan aspirasinya melalui keluarga mereka yang laki-laki: para
ayah, suami, dan saudara laki-laki. Alasan lain bahwa Islam tidak membolehkan
perempuan meninggalkan tugas-tugas utama mereka sebagai seorang ibu, yaitu
hamil dan mengasuh anak. Memprihatinkan bahwa fatwa serupa juga bermunculan di
Indonesia akhir-akhir ini. Bahkan telah dilegalkan dalam bentuk undang-undang,
seperti UU Pornografi, Perda Larangan Keluar Malam dan Pemaksaan Jilbab.
Pembaruan Penafsiran: Suatu Keniscayaan
Umat Islam hampir sepakat bahwa ijtihad dalam arti pembaruan penafsiran dan
pemahaman terhadap Islam adalah suatu kebutuhan dasar, bukan hanya setelah
Rasul tiada, bahkan ketika masih hidup. Hadis Muaz ibn Jabal mengindikasikan
kebutuhan itu dengan sangat jelas. Hadis lain yang sering dijadikan acuan
mengenai pentingnya pembaruan ini adalah: "innallaha yab`atsu ala kulli ra`tsi
miati tsanah man yujaddidu laha dinaha" (Sesungguhnya Allah akan mengutus
setiap seratus tahun seorang pembaru yang akan memperbarui agamanya).
Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber utama Islam meski mempunyai aturan hukum,
namun jumlahnya amat sedikit dibandingkan dengan begitu banyaknya persoalan
sosial manusia yang memerlukan ketentuan hukum. Oleh karena itu, pembaruan
penafsiran merupakan keniscayaan. Pembaruan penafsiran harus tetap mengacu
kepada sumber-sumber Islam utama, yakni Al-Qur`an dan Sunnah. Hanya saja
pemahaman terhadap kedua sumber tadi tidak semata didasarkan kepada pemaknaan
literal teks, melainkan lebih kepada pemaknaan non-literal atau kontekstual
teks dengan mengacu kepada tujuan hakiki syariat (maqashid al-syari`ah). Tujuan
syariat secara jelas terimplementasi dalam nilai-nilai keadilan (al-`adl),
kemashlahatan (al-mashlahah), kebijaksanaan (al-hikmah), kesetaraan
(al-musawah), kasih sayang (al-rahmah), pluralisme (al-ta`addudiyah), dan hak
asasi manusia (al-huquq al-insaniyah).
Al-Ghazali, ulama besar abad ke-12 (w. 1111) merumuskan nilai-nilai maqashid
al-syari`ah ke dalam lima prinsip dasar hak asasi manusia (al-huquq
al-khamsah). Kelima hak asasi dimaksud adalah hak hidup, hak kebebasan beropini
dan berekspresi, hak kebebasan beragama, hak properti, dan hak reproduksi.
Konsep al-Huquq al-Khamsah ini selanjutnya membawa kepada pentingnya melihat
manusia sebagai sasaran sekaligus subyek hukum dalam syariat Islam.
Berangkat dari teori Maqashid al-Syari`ah, Ibnu Muqaffa` mengklasifikasikan
ayat-ayat Al-Qur`an ke dalam dua kategori: ayat ushuliyah yang bersifat
universal karena menerangkan nilai-nilai utama dalam Islam dan ayat furu`iyah
yang bersifat partikular karena menjelaskan hal-hal yang spesifik. Contoh
kategori pertama adalah ayat-ayat yang berbicara soal keadilan, sedangkan
kategori kedua adalah ayat-ayat yang mengulas soal uqubat (bentuk-bentuk
hukuman), dan hudud (bentuk-bentuk sanksi), serta ayat-ayat tentang perkawinan,
waris, aborsi, kemiskinan dan transaksi sosial. Sayangnya umat Islam lebih
banyak terjebak pada implementasi ayat-ayat partikular secara sempit dan kaku,
serta mengabaikan ayat-ayat universal. Tidak heran jika penampilan umat Islam
sering terkesan sangar, eksklusif, dan tidak ramah, terutama kepada perempuan
sebagaimana digambarkan secara apik dan indah dalam puisi Gadis Arivia pada
buku ini.
Sebagai penutup, mari cermati pernyataan Ibnu al-Qayyim al-Jawziyah, ahli fiqh
dari Mazhab Hanbali, bahwa Syariat Islam sesungguhnya dibangun untuk
kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal, seperti
kemashlahatan, keadilan, kerahmatan, dan kebijaksanaan. Prinsip-prinsip inilah
yang harus menjadi acuan dalam pembuatan hukum dan juga harus menjadi inspirasi
bagi setiap pembuat hukum. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti
menyalahi cita-cita hukum Islam itu sendiri. Pernyataan tegas serupa
dilontarkan oleh Ibnu Rusyd bahwa kemashlahatan manusia merupakan akar dari
berbagai syariat yang ditetapkan Tuhan. Bahkan, Izzuddin ibn Abdissalam sampai
kepada kesimpulan bahwa seluruh ketentuan agama diarahkan sepenuhnya untuk
memenuhi kemaslahatan manusia. Jadi, syariat Islam bukan untuk membelenggu dan
menyengsarakan manusia. Wallahu a'lam bi as-shawab.
Jakarta, 1 Februari 2008
