Mbak Herni,

Meski tak ada hubungannya dengan PDIP dan Gerindra, saya termasuk yang 
memperjuangkan UUD 1945. Babak belurnya NKRI sejak krisis reformasi adalah 
karena MPR reformasi telah menghancurkan UUD 1945.

Apa tidak perlu amandemen? Sangat diperlukan! Tetapi, amandemen itu bukan 
mengubah UUD 1945, melainkan menambahkan pasal-pasal yang kurang dan pasal 
tambahan itu dilampirkan. Dengan cara itu, bangsa Indonesia akan bisa 
mengontrol isi undang-undang yang dibuatnya pada tingkat orisinalitasnya, dan 
bisa mengontrol pasal-pasal yang ditambahkan. Dengan cara itu, bangsa Indonesia 
bisa mengamandemen amandemen yang keliru.

Sekarang ini orang kebingungan apa isinya UUD 1945 yang asli itu. Dan, dalam 
amandemen sebanyak 4 kali itu, penjelasan UUD 1945 lha koq dihilangkan? Ingat, 
penjelasan UUD 1945 itu termasuk dalam UUD 1945 agar mereka yang mengamandemen 
tidak salah tafsir dan punya pijakan historis.

Wassalam,
chodjim 



  ----- Original Message ----- 
  From: Herni Sri Nurbayanti 
  To: wanita-muslimah@yahoogroups.com 
  Sent: Monday, June 01, 2009 7:30 PM
  Subject: [wanita-muslimah] Re: Neolib





  Kalo gak salah, yg disasar itu peralihan bisnis militer, mbak. Tapi emang 
informasi soal reformasi di dunia militer minim sekali.

  Belum lagi, belum tentu institusinya mau direformasi. Di antara institusi2 
negara, mungkin yg paling terbuka buat perubahan adalah MA, terlepas dari 
segala kekurangan yg ada dalam prosesnya. Kejaksaan, misalnya... mengalami 
hambatan, mungkin baru tahun 2007an bisa efektif masuk, itupun terbatas. Ada 
pintu2 tertentu yg bisa dimasuki. Di menegpan? Reformasi birokrasi diartikan 
secara sempit: renumerasi :-(.
  Dan ini jadi kartu domino, akan merembet juga ke seluruh pemda. Bayangkan 
menggelembungnya anggaran, mending kalau memang efektif. 

  Yg dianggap berhasil, paling MK dan KPK.. tapi kan ini institusi baru. Masa 
iya, kita mau bikin institusi baru terus? :)

  Di legislatif, ada DPD tapi itupun jadi anak bawang aja. Konstelasi politik 
di DPR sendiri berubah2. Dan dari segi struktur organisasi, DPR cukup gembung.. 
Pamdalnya aja bisa ratusan... itu baru pamdal. Kapasitas ditingkatkan, tapi 
apakah produktivitas juga naik? Liat aja jumlah RUU usul inisiatif DPR ada 
berapa dan kinerjanya 5 thn ini.

  Belum lagi, kalau PDIP dan Gerindra maju dan berkuasa, visi mereka kan 
kembali ke UUD 1945, yang berarti mengembalikan semua proses perubahan selama 
10 thn ini (bila dihitung dari 1998) ke titik nol lagi :-( Saya gak tau dng 
Hanura, bisa jadi visinya sama (?). 

  Jadi memang negara dalam keadaan genting... atau sayanya yg pesimis? :)

  salam,
  Herni

  --- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, "Mia" <al...@...> wrote:

  kita semua neolib...:-( SBY-budi dibilang neolib padahal kampanyenya sarat 
dengan block grant / bantuan langsung - yang kalo saya liat sendiri di lapangan 
success ratenya rendah. neolibnya itu mungkin karena gampang terima pinjaman 
asing untuk block grant itu (?). neolib apa ini namanya...

  emangnya kita dan media berani mempermasalahkan militer dan tokoh2nya yang 
bermasalah?
  > 
  > sekarang kita berani menyidangkan perkara korupsi2, walaupun masih pilih2 
bulu, paling tidak sudah ada political will.
  > 
  > tapi kiprah militer di politik? masih barang haram untuk dibongkar, padahal 
mestinya itu masuk good governance juga, prioritas sesudah korupsi finansial. 
kita semua masih terpesona dengan militer, beraninya dengan sesama sipil. 
  > 
  > reformasi di militer blum kedengaran tuh. fokusnya supaya elitnya 
konsentrasi ke keamanan wilayah/border, terutama kelautan, operasional, 
maintenance & equipment - jangan networking ke politik dan personal business 
melulu. berbarengan, mesti ada program capacity building di politisi sipil 
supaya nggak nyeret2 elit militer ke politik.
  > 
  > salam 
  > Mia
  > 
  > --- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, "ariel" <ariela4ever@> wrote:
  > >
  > > 
  > > saya setuju dengan pendapat penulis, Budiono yg jadi sasaran tembak isu 
Neolib kurang piawai dalam memberikan argumen, semestinya ybs mencontoh jawaban 
Miranda, koleganya di BI, yg mengatakan kepada DPR "teorinya saja saya tidak 
paham, selama 42 tahun saya belajar ekonomi saya tidak tahu neoliberal, jadi 
maaf saya tidak bisa jawab", simpel walau agak berbau retorik. Untuk detilnya 
serahkan saja ke Sri Mulyani yang belakangan ini sibuk pasang badan dan 
berakrobat dengan data2 hutang luar negeri. 
  > > 
  > > menurut saya, untuk menembak Budiono bisa lewat isu BLBI, dan untuk 
Wiranto dan Prabowo dengan isu kerusuhan Mei 98. Tapi sepertinya ke tiga 
pasangan tsb enggan membawa-bawa isu dari jaman Orba, mungkin karena dapat 
menjadi bola liar yang balik menyerang mereka semua.
  > > 
  > > pemilu kali ini memang lucu, yang jadi isu utama variannya sangat luas 
mulai dari neolib, ekonomi kerakyatan, sampai ke jilbab, namun sudah lebih baik 
dibanding pemilu 2004, setidaknya tidak ada capres yg mengatakan "capres paling 
ganteng atau paling cantik" :-)
  > > 
  > > salam,
  > > -ariel-
  > > --- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, "Ary Setijadi Prihatmanto" 
<ary.setijadi@> wrote:
  > > >
  > > > 
  > > > Adam Smith, Keynes sama Hayek juga, kalo kebetulan orang Indonesia dan 
menemukan konsep2nya jaman sekarang, mungkin namanya "teori ekonomi kerakyatan"
  > > > ;-))
  > > > 
  > > > "Devil is in the detail"
  > > > 
  > > >
  > >
  >



  

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke