Untuk mencegah tampilnya orang2 yang membawa paham atheis, maupun orang2 yg 
bermasalah....

Maka Pilpres cukup satu putaran 

dimana seluruh rakyat harus langsung pilih SBY-Boediono

Siapa yang pilih calon lain.. tidak berhak menikmati pembangunan

tidak berhak hidup di Indonesia

__________________________________________________

From: Hery Wardono <heryko...@yahoo.com>

Subyek: Awas Komunisme: Media Indonesia dkk perlu diperingatkan/ diberi 
pelajaran



Saya kira orang2 yg mengkritik kebijakan yg pro rakyat dengan
memberikan kesejahteraan pada rakyat yg dilaksanakan oleh pak SBY,
seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) ataupun gaji ke 13 untuk pegawai
negara yang dilaksanakan pada bulan juni 2009 ini untuk memperkuat daya
tahan masyarakat menghadapi krisis dunia, itu PERLU DIWASPADAI. Karena
hanya paham komunis saja yang tidak suka rakyat makmur. Mereka manya
rakyat ini susah, agar ideologi mereka dapat tumbuh subur di bumi
Indonesia. Jangan2 memang mereka yg mengkritik pak SBY ini memang ber
paham komunis..


_____________________________________


From: Arda Netadji PW <anputraward...@yahoo.com>


Subyek: Media Indonesia dkk perlu diperingatkan/ diberi pelajaran





Saya kira, Media Indonesia dkk (termasuk juga media
 massa yang lain
yang masih main2) perlu ditegur atau kalau perlu diperingatkan, karena
berita semacam ini termasuk berita yang menyakiti hati rakyat dan
mencemarkan nama baik pemerintah..



Sudah boleh terbitkan koran dengan oplah cukup banyak, dan tidak ada
hambatan dari pemerintah seperti masa orde baru  kok masih memberitakan
hal yang bisa menyesatkan rakyat..



untuk itu pemerintah perlu memperingatkan dan kalau masih berulah kalau perlu 
izinnya dicabut...



masyarakat diharapkan tidak membeli dan diharap kampanye serta
melakukan tindakan yang dianggap perlu, agar Koran Media Indonesia
(maupun media massa yang lain yang masih main2) tidak dapat beredar di
masyarakat..



Agar Media Indonesia tau rasa bagaimana jika harus berhadapan dengan rakyat..





Salam


Arda Netadji Putrawardana


HP: 08155021064



_____________



Media Indonesia 10 Juni 2009







TERNYATA BLT PAKAI UANG UTANG



Pernyataan sejumlah pengamat dan LSM
bahwa dana bantuan langsung tunai (BLT)
diambilkan dari utang luar negeri ternyata benar.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Anwar Nasution mengonfirmasi hal itu, kemarin.


Seusai menyampaikan hasil pemeriksaan BPK atas
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2008 kepada
DPR, 








Pada 2008, pemerintah menggelontorkan Rp14,1
triliun untuk program BLT selama tujuh bulan. Dana itu
dibagikan kepada 19,1 juta kepala keluarga (KK) dengan
jumlah bantuan Rp100 ribu per KK setiap bulan.


Pada kampanye pemilu legislatif lalu, program BLT
menjadi andalan Partai Demokrat untuk mendulang
suara. Keberhasilan BLT dianggap sebagai sukses
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua
Dewan Pembina Demokrat, dalam menjalankan
pemerintahan prorakyat.







Dalam sebuah kampanyenya Maret lalu SBY membantah
bahwa BLT dibiayai dengan dana utang. “Tidak
benar BLT itu menghambur-hamburkan uang negara.


Bukan pula dengan jual aset, bukan dengan privatisasi.


Salah kalau mengatakan BLT dari utang.”
Kendati membantah BLT dari utang, Kementerian
Koordinator Bidang Kesra mengakui bahwa Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
dibiayai dari utang Bank Dunia. Padahal, BLT termasuk
kelompok (cluster) pertama PNPM.







Menurut Anwar Nasution, omong kosong bisa membiayai
belanja tanpa utang jika penerimaan pajak tidak
naik. Apalagi, saat ini potensi ekspor turun karena krisis
ekonomi global. “Akan semakin banyak orang yang
beradadi bawah garis kemiskinan. Ini akan menambah
beban BLT, padahal BLT pun dengan utang.”
Masalahnya, strategi utang pun berubah menjadi
sangat memberatkan. Pada saat Orde Baru, utang luar
negeri dilakukan dengan meminjam secara langsung
dari kreditur, seperti CGI dan IMF, dengan persyaratan
lunak dan bunga hanya 4%-6%. Kini, strategi utang
berubah menjadi melalui pasar dengan menerbitkan surat
utang negara yang bunganya mencapai 12%-13%.







Dengan banyaknya program dan dana penanggulangan
kemiskinan, lanjut Wahyu, seharusnya angka
kemiskinan bisa turun antara 5%-6%. “Faktanya, kemiskinan
hanya turun sekitar 1%. Padahal, beban utang
kita hingga 2014 makin berat karena banyak utang
jatuh tempo. Ini akan mengancam target pembangunan
milenium pada 2015.” (X-10)
tup...@mediaindonesia.com
                                                



      Yahoo! Mail Sekarang Lebih Cepat dan Lebih Bersih. Rasakan bedanya! 
http://id.mail.yahoo.com

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke