Refleksi : Sangat bagus, adanya menteri pertanian dari PKS, karena banyak tanah mudah bisa diberikan konsesi guna pertanian bahan makan bagi timur tengah yang kekurangan tanah pertanian. :-)
http://www.mediaindonesia.com/read/2009/08/08/92306/3/1/PKS-Dapat-Jatah-Empat-Menteri PKS Dapat Jatah Empat Menteri Selasa, 25 Agustus 2009 20:51 WIB Penulis : Maya Puspita Sari JAKARTA--MI: Fungsionaris PKS Agus Purnomo mengungkapkan PKS diperkirakan memperoleh jatah empat kursi di kabinet. Dari jatah tersebut, PKS diantaranya mendapat jatah Menteri Komunikasi dan Informasi dan Menteri Pertanian. \"Kita kemungkinan dapat 4 kursi, Konon kita dapat Menkominfo dan Mentan,\" ujar Agus yang juga anggota Komisi II DPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (25/8). Ia mengatakan untuk posisi Menkominfo, PKS menempatkan Presiden PKS Tifatul Sembiring. Sementara untuk posisi Menteri Pertanian, PKS berencana menempatkan Ketua Komisi IV DPR Suswono atau Anton Apriyantono, yang kini menjabat sebagai Menteri Pertanian. Agus menyatakan, nama-nama untuk posisi menteri dari PKS sudah diberikan sejak penandatanganan kontrak politik antara PKS dan Demokrat di Bandung sebelum deklarasi. \"Untuk nama sudah hampir fix,\" imbuhnya. Posisi lainnya yang disebut-sebut akan diisi oleh kader PKS adalah Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Sosial. Terkait jatah kursi menteri tersebut, Agus berharap angka empat itu adalah angka yang tetap dan tidak akan dikurangi meski PDI Perjuangan dan Partai Golkar disebut-sebut bakal bergabung dengan partai pemerintah. \"Kalau tiga janganlah. Empat saja, syukur-syukur bisa lima,\" tukasnya. Menurut Agus, sikap Demokrat yang menggandeng PDI Perjuangan bisa diterima mengingat sejak awal Demokrat dan partai-partai koalisi bercita-cita untuk mencapai rekonsiliasi nasional. \"Platform PDIP adalah partai nasionalis, jika bergabung dengan Demokrat yang berideologi religius dan nasionalis ini menarik. Skema yang baik untuk masa depan,\" katanya. Bahkan, Agus mengatakan, kalau perlu Demokrat merangkul semua partai, termasuk Partai Golkar. Menurutnya, oposisi tidak dikenal dalam sistem presidensial. Fraksi-fraksi pemerintah di DPR tetap berhak mengajukan kritik atas kebijakan pemerintah. \"Dalam sistem presidensial, oposisi tidak wajib. Fraksi-fraksi bisa tetap mengajukan kritik, beda dengan parlementarian dimana oposisi vis avis dengan pemerintah,\" tukasnya. (MP/OL-06) [Non-text portions of this message have been removed]
