http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28018:menata-kualitas-demokrasi-&catid=78:umum&Itemid=131
Menata Kualitas Demokrasi
Oleh : May Ellyn N, SH, MKn
Sejak berdirinya negeri ini, para the founding father kita telah sepakat
bahwa negeri ini menganut system demokrasi.
Oleh sebab itulah, walaupun pemimpin negeri ini silih berganti, namun
system demokrasi yang kita anut tetap dijalankan, bahkan kalau mau jujur,
demokrasi kita semakin hari semakin menuju proses pematangan. Terlepas dari
berbagai kekurangan dalam implementasinya, namun yang pasti bahwa demokrasi
kita sudah semakin menunjukkan tanda-tanda kearah yang lebih baik.
Memang dalam perjalanannya, system demokrasi yang dianut bangsa kita
tidaklah berjalan mulus. Berbagai tantangan, bahkan sampai pada tanda-tanda
perpecahan sudah sempat mencuat kepermukaan. Pada masa presiden Soekarno (Orde
Lama), misalnya, Indonesia? pernah menerapkan demokrasi parlementer dan
demokrasi terpimpin. Lalu, pada zaman presiden Soeharto, negara kita
melaksanakan demokrasi ala Orde Baru yang kemudian mengantarkan Soeharto
berkuasa hingga lebih dari 30 tahun. Semua system tersebut, baik pada masa Orde
Baru maupun Orde Lama ternyata hampir mengantarkan bangsa Indonesia ke jurang
perpecahan.
Bahkan, nyaris membawa negara kita ke ambang kehancuran. Tetapi kemudian
kita bersyukur bahwa semua itu tidak terjadi. Reformasi telah menyelamatkan
Indonesia menjadi negara yang kuat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Belajar dari perjalanan panjang sejarah Indonesia tersebut,
kita kemudian bersepakat untuk menerapkan sistem demokrasi. Yaitu,
mengembalikan kedaulatan negara berada di tangan rakyat.
Pada tahun 2004 lalu, untuk pertama kali, Indonesia telah
menyelenggarakan pemilihan presiden-wakil presiden secara langsung oleh rakyat
dengan suasana aman dan damai. Sedangkan pada tahun 2009, walau disana-sini
terdapat kekurangan, namun yang pasti bahwa Negara kita nampaknya akan
benar-benar menyerahkan sepenuhnya kedaulatan ketangan rakyat. Rakyatlah yang
menentukan siapa yang layak memimpin negeri ini.
Harga Mati
Tentunya, bagi seluruh rakyat negeri ini, sistem demokrasi seperti yang
berlangsung sekarang adalah harga mati. Bangsa ini tidak boleh lagi mundur ke
belakang dengan mengubah system demokrasi yang ada. Walau memang harus
berkorban karena tidak sedikit biaya yang habis akibat pemilu, namun rakyat
harus tetap sebagai pemegang kedaulatan. Rakyatlah yang menilai apakah
kepemimpinan seseorang layak diteruskan atau tidak, dan rakyat jugalah yang
menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin negeri ini.
Namun demikian, demokrasi yang kita inginkan jangan sampai hanya sekadar
demokrasi belaka. Demokrasi kita haruslah demokrasi yang bisa menjadikan negara
dan bangsa Indonesia lebih bermartabat. Demokrasi yang bisa membawa negara dan
bangsa lebih sejahtera, lebih aman, dan lebih makmur. Demokrasi yang menjadikan
Indonesia lebih kuat dan kokoh, bukan justru sebaliknya menimbulkan perpecahan
diantara para anak negeri ini.
Masalah ini perlu ditegaskan, mengingat saat ini kita melihat bahwa para
elit politik negeri ini, dengan berbagai kepentingannya sedang larut dalam
berbagai persoalan yang dikemukakan. Lihat saja misalnya, dua pasang
capres-cawapres yang kalah menurut hasil rekapitulasi suara KPU sedang
mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait adanya dugaan
penyelewengan/kejanggalan mengenai daftar pemilih tetap (DPT). Sehingga,
penetapan resmi pasangan presiden-wakil presiden terpilih masih menunggu
keputusan MK.
Disinilah kita mengharapkan agar para capres-cawapres serta tim sukses
mereka bisa bersikap sebagai negarawan. Yakni, semua harus berpikir dan
berperilaku demi kepentingan negara dan bangsa. Bukan hanya untuk kepentingan
dirinya, partai, atau kelompoknya.
Dalam alam demokrasi, siapa pun pemenangnya adalah kemenangan buat
rakyat, asal proses demokrasi tersebut dijalankan dengan baik dan fair. Bila
ada dugaan adanya kecurangan, penyelesaian satu-satunya harus ditempuh melalui
proses dan mekanisme hukum. Tidak boleh dengan cara-cara yang lain, misalnya
dengan pengerahan massa dan apalagi dengan menggagalkan hasil pemilu itu
sendiri.
Karena itu, kita mendukung pengajuan penyelesaian dugaan adanya
penyelewengan dalam proses pemilu ke MK sembari kita tetap terus mengawasi dan
mengawal proses pengambil keputusan di lembaga penyelesaian sengketa pemilu
tersebut. Bila keputusan telah diambil, semua pihak harus menghormatinya.
Kedaulatan rakyat harus kita hormati.
Kita tidak boleh mundur ke belakang, seperti ketika rakyat hanya sebatas
objek kepentingan para penguasa. Otoriterianisme seperti pada masa lalu harus
kita hentikan. Proses demokrasi yang sudah dijalankan selama ini haruslah lebih
ditingkatkan demi penataan kualitas demokrasi.
Untuk itu, maka pelaksanaan demokrasi kali ini harus menjadi cermin bagi
bangsa ini, segala kekurangan yang ada seyogianya dijadikan sebagai masukan dan
pelajaran berharga menuju pematangan demokrasi itu sendiri. Termasuk dengan
pemilihan personil KPU sebagai penyelenggara harus benar-benar menjadi
perhatian serius pemerintah.
Jangan sampai demokrasi yang sudah dibangun dengan biaya mahal ternyata
hanya menghasilkan pemerintahan yang bobrok dan tidak berkualitas. Pengorbanan
rakyat melalui pemanfaatan uang rakyat untuk menyelenggarakan pesta demokrasi
harus benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin demi membangun pemerintahan
dan bangsa Indonesia yang lebih berkualitas.***
Penulis, Alumnus Universitas Sriwijaya Palembang.
[Non-text portions of this message have been removed]
