http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=10894
2009-10-06 Bantuan Menumpuk, Korban Kelaparan [PADANG] Distribusi bantuan kepada korban gempa bumi Sumbar masih belum lancar. Hingga hari kelima pascagempa, Selasa (6/10), masih banyak warga di desa-desa terpencil yang sama sekali belum menerima bantuan secara memadai. Banyak bantuan yang masih menumpuk di rumah dinas gubernur, karena Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satkorlak PB) Provinsi Sumbar menetapkan pola distribusi bantuan secara berjenjang, dengan pusat distribusi di rumah dinas Gubernur Sumbar, yang dijadikan Posko Satkorlak PB tingkat provinsi. Kurangnya armada pengangkut, khususnya di daerah kabupaten, mengakibatkan penyaluran bantuan ke warga terhambat. Akibatnya, banyak warga yang kini terancam kelaparan, karena mulai kekurangan beras dan berhari-hari hanya makan mi instan. Seperti yang dialami warga Desa Kampung Dalam, Kecamatan V Koto, Kabupaten Padang Pariaman, yang hingga Senin (5/10) setiap hari hanya makan mi instan, akibat belum tersentuh distribusi bantuan bahan makanan. Adrizal, warga Kampung Dalam menyayangkan kurang sigapnya pemerintah setempat mendistribusikan bantuan. "Warga desa kami sangat membutuhkan bantuan tenda, beras, dan obat-obatan. Banyak bantuan dibiarkan menumpuk di rumah dinas bupati dan tak segera dikirim kepada kami," ujarnya. Warga Desa Kampung Dalam pun terpaksa mendirikan tenda ala kadarnya dengan menggunakan terpal bertiang puing-puing kayu dari rumah yang hancur akibat gempa. Mereka yang kurang beruntung, terpaksa mendirikan tenda dari kardus, karton, dan plastik yang tersisa di antara reruntuhan. Warga juga mulai cemas dengan persediaan beras yang sudah kritis. Akibatnya, banyak yang sehari-hari hanya makan mi instan. Adrizal mengeluhkan aparat pemerintah kecamatan, kelurahan, dan RT yang dinilai kurang proaktif menjemput bantuan ke pemerintah kota maupun kabupaten. "Aparat hanya menunggu bantuan. Sedangkan pihak Satlak di kota dan kabupaten juga menunggu laporan dari kecamatan, desa, dan RT tentang jumlah korban gempa dan bantuan yang dibutuhkan. Sikap sama-sama menunggu ini menjadi penyebab bantuan menumpuk di rumah gubernur, wali kota, bupati dan bandara. Akibatnya, warga yang menjadi korban dan semakin menderita," katanya. Distribusi Terpusat Selain itu, menurut Adrizal, penumpukan bantuan juga karena pengumpulan bantuan terpusat di rumah gubernur. Seluruh bantuan dari berbagai pihak terlebih dahulu diantar ke rumah gubernur sebagai Pusat Satkorlak Penanggulangan Bencana Provinsi Sumbar. "Setelah itu baru disalurkan ke rumah wali kota dan bupati, dan diteruskan ke warga. Ini terlalu birokratis," kritiknya. Distribusi bantuan yang lamban juga diakui Kepala Satkorlak PB Provinsi Sumbar, Ade Edward. Menurutnya, ini terjadi karena kurangnya armada pengangkut, khususnya di daerah kabupaten. "Distribusi bantuan dari rumah dinas gubernur ke rumah wali kota dan bupati sebenarnya lancar. Yang kurang lancar adalah distribusi dari rumah wali kota dan bupati kepada warga akibat kurangnya armada angkutan," katanya. Dia mengakui, proses distribusi bantuan dilakukan secara berjenjang, dari pusat distribusi bantuan di rumah dinas Gubernur Sumbar, yang dijadikan posko Satkorlak PB Sumbar. Hal ini untuk mencegah penyelewengan atau salah sasaran penyaluran bantuan. "Distribusi bantuan dilakukan secara berjenjang agar bantuan benar-benar sampai kepada para korban gempa. Distribusi bantuan tidak dilakukan langsung dari tingkat provinsi kepada warga, karena pihak pemerintah kota, kabupaten, kecamatan dan RT yang tahu persis data korban gempa," kata Ade. Hentikan Pencarian Sementara itu, 688 orang anggota tim SAR (Search and Rescue) dari 21 negara yang membantu mencari korban hidup di Padang, Sumatera Barat, pada Selasa (6/10) menghentikan aktivitasnya dan mulai meninggalkan Kota Padang. Keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama anggota tim SAR negara-negara asing. Kesepakatannya, proses pencarian korban hidup dinyatakan selesai, sehingga tim SAR tidak diperlukan lagi. "Tim SAR bertugas mencari dan menyelamatkan korban hidup, sementara pencarian jenazah di dalam puing-puing gempa dapat dilakukan petugas penyelamatan dari dalam negeri," ungkap Kepala Humas BNPB, Priyadi Kardono di Padang, Selasa pagi. SP/Alex Suban Barang-barang bantuan untuk korban gempa disimpan di rumah dinas Gubernur Sumatera Barat, Padang, Selasa (6/10). Bantuan tersebut antara lain terdiri dari mi instan, beras, selimut, matras, tenda, dan genset. Bantuan mulai menumpuk dan baru sebagaian kecil saja yang telah disalurkan. Setelah pencarian korban hidup dihentikan, sembari melanjutkan pencarian korban tewas di antara puing-puing bangunan yang hancur, sejumlah relawan mulai memberi pendampingan psikologi kepada korban gempa, untuk mengatasi trauma. Seperti yang dilakukan World Vision Indonesia, berupa pendampingan psikologi kepada 10 anak korban gempa di Desa Bungus Timur, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang, Sumbar. Dihentikannya aktivitas tim SAR asing tersebut juga sejalan dengan pernyataan PBB melalui tim penyelamat United Nations INSARG Heavy Rescue yang telah menghentikan pelacakan korban di semua lokasi bangunan yang hancur, karena tidak ditemukan tanda-tanda korban selamat. Priyadi menambahkan, hingga Selasa pagi, korban tewas yang telah ditemukan sebanyak 704 orang. Sementara itu, pencarian korban tewas di reruntuhan Pasar Inpres Padang yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, pada Selasa pagi terhambat oleh banyaknya pedagang yang mulai menggelar dagangannya di depan pasar. Pencarian baru bisa dimulai setelah pedagang diminta pindah. Sedangkan tim penyelamat sejak Selasa dini hari telah menemukan empat jenazah di bawah reruntuhan Hotel Ambacang. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat rapat kabinet terbatas di Jakarta, Senin, mengusulkan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam di Sumbar dan Jambi meniru pola penanganan bencana di Nanggroe Aceh Darussalam, Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Sebab selain dana APBN dan APBD, dana asing juga banyak mengalir untuk membantu meringankan beban rakyat Sumbar dan Jambi. Sejauh ini, berdasarkan keterangan Sekretaris Menko Kesra, Indroyono Susilo, sebanyak 51 negara terlibat mengatasi dampak bencana gempa di Sumbar. Selain memberi bantuan uang, bantuan juga diwujudkan dengan mengirim relawan, bahan makanan, dan obat-obatan. Pemerintah Indonesia sendiri telah menganggarkan Rp 6 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dampak gempa. Sementara itu, AS telah mengirim tim bantuan kemanusiaan, dan mendirikan rumah sakit darurat di belakang RS M Jamil, Padang, yang bisa merawat 400 korban setiap hari. Pemerintah AS sebelumnya telah menyalurkan bantuan senilai US$ 300.000 kepada Mercy Corps International, melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). Dana tersebut untuk pengadaan alat-alat penanganan darurat, air bersih, peralatan sanitasi, dan peralatan untuk perbaikan dan rekonstruksi rumah. [141/A-20/E-7/A-21] [Non-text portions of this message have been removed]
