http://www.sinarharapan.co.id/cetak-sinar/berita/read/sudah-25-anak-dijual-dari-kampung-beting/
Senin, 15 Pebruari 2010 13:31 Kasus Penjualan Janin Sudah 25 Anak Dijual dari Kampung Beting Jakarta - Sepanjang 1990 hingga 2010, sedikitnya ditemukan 25 kasus penjualan anak yang terjadi di Kampung Beting Remaja, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Motifnya karena kemiskinan yang membelenggu di kawasan tersebut. Hal itu diungkap oleh Ketua Forum Bersama Penggugat Kampung Beting Ricardo Hutahaean di Jakarta, Senin (15/2) siang ini. Dia menyebutkan, berdasarkan data yang ia punya sejak 1990 hingga 2010, sedikitnya ada 25 kasus penjualan anak di Kampung Beting Remaja. "Motifnya karena kemiskinan, mereka tidak punya biaya persalinan," katanya. Dia berpendapat, kejadian itu menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengurus masalah kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya. Pernyataan tersebut dikemukakan terkait kasus penjualan anak yang dilakukan pasangan Rudy (37) dan Marni (35), warga Kampung Beting Remaja, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Sebelumnya, Rika (bukan nama sebenarnya) (24) warga setempat juga nekat menawarkan anak yang masih di dalam kandungan demi melunasi utang sebesar Rp 550.000. Saat ini usia kandungan Santi padahal baru sekitar delapan bulan. Baik Rudy (37) maupun Marni (35) (keduanya bukan nama sebenarnya) tidak mau disebut sebagai penjual anak. "Kami butuh uang, mereka punya uang dan kebetulan belum punya keturunan. Jadi mereka yang mengurus anak-anak kami," ujar Marni saat ditemui di rumahnya di Kampung Beting Remaja, Blok A, Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, Senin (15/2). Pasangan Rudy dan Marni yang berprofesi sebagai pengamen keliling ini mengaku merelakan dua dari enam anaknya diserahkan kepada orang lain, pada 1995 dan 2000 silam. "Mereka adalah anak kedua dan keempat kami," ujarnya. Rudy dan Marni hanya meminta dibayari ongkos persalinan antara Rp 500.000 hingga Rp 1 juta. Putri kedua diambil oleh seorang keturunan Tionghoa asal Bandung, sedangkan yang kedua diambil oleh orang asal Surabaya. "Saya tidak tahu di mana mereka sekarang, sampai saat ini kedua orang itu nggak pernah membawa mereka untuk bertemu saya. Saya padahal ibu kandungnya," ujar Marni sambil meneteskan air mata. Baik Marni maupun Rudi mengaku menyesal telah menjual kedua anaknya. "Saat itu kami benar-benar terpaksa karena sudah tidak uang lagi untuk biaya persalinan," tukas Rudi yang menemani istrinya di rumah gubuk mereka yang berukuran 2 x 3 meter. Menurut Rudi, sejak keduanya menikah tahun 1992 silam, mereka langsung berpisah dari keluarga besarnya. "Pernikahan saya tidak direstui oleh kedua orang tua kami. Sekarang keluarga saya mupun keluarga istri tidak mau mengakui kami, sebab kami miskin," tambahnya. Bayar Utang Sebelumnya, Rika (bukan nama sebenarnya) (24) warga Kampung Beting, Koja, Jakarta Utara, nekat menawarkan anak yang masih di dalam kandungannya demi melunasi utang sebesar Rp 550.000. Saat ini usia kandungannya baru sekitar delapan bulan. "Saya terpaksa, karena tidak punya uang sama sekali untuk membayar biaya melahirkan," kata Rika saat ditemui di rumah kontrakannya di Kampung Beting, Koja, Jakarta Utara, Minggu (14/2) siang. Anak yang masih dikandungan Rika tersebut, merupakan anak keduanya dengan Taufik-bukan nama sebenarnya-(29). Anak pertama Rika saat ini telah berusia 10 tahun, dan dirawat oleh orang tua suaminya di Palopo, Sulawesi Selatan. "Sudah ada dua orang yang siap membayar Rp 1 juta," ujarnya. Namun, Rika tidak bersedia menyebutkan nama dan alamat dua orang yang bersedia membeli calon anak Rika itu. Rika dan Taufik mengaku terpaksa menjual calon anaknya ini karena kemiskinan mereka. "Sekarang masalah bertambah dengan dipecatnya suami saya dari pekerjaannya sebagai juru mudi di kapal tongkang milik PT Inti Lintas Tirta Nusantara sejak Januari lalu, " katanya. Selain untuk membayar biaya persalinan, uang tersebut nantinya juga akan mereka gunakan untuk membayar utang sebesar Rp 550.000 kepada seorang pemilik rumah kontrakan yang pernah ditinggalinya, di Kampung Sawah, Tanjung Priok. "Jatuh tempo utang tersebut pada 22 Februari nanti," tambahnya.(cr-9) ++++ http://www.sinarharapan.co.id/cetak-sinar/berita/read/kekerasan-terhadap-anak-kian-meningkat/ Senin, 15 Pebruari 2010 13:29 Kekerasan terhadap Anak Kian Meningkat OLEH: NAOMI SIAGIAN Jakarta - Satu anak mengalami kekerasan sudah terlalu banyak. Namun, yang terjadi di Indonesia sebaliknya. Jumlah kekerasan terhadap anak meningkat setiap tahun. Tragisnya, negara abai memberi perlindungan. Belakangan ini, kasus kekerasan terhadap anak muncul dengan sangat mengejutkan. Mutilasi dan pedofilia, perdagangan anak lewat Facebook, mempekerjakan anak di bawah umur, dan kekerasan seksual terhadap anak, muncul secara beruntun di negara yang diakui sebagai negara beradab ini. Fakta Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menunjukkan, lebih dari 100 pengaduan setiap bulan mereka terima atas berbagai kasus pelanggaran hak anak selama tahun 2009. Total, Komnas menerima laporan pengaduan sepanjang tahun itu mencapai 1.998 kasus. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2008, yakni 1.736 kasus. Bentuk pelanggarannya pun makin kompleks dengan beragam modus. "Fakta dan data yang dilaporkan masyarakat ke Komnas Perlindungan Anak makin kompleks, di luar akal sehat manusia dan tidak bisa ditoleransi," tegas Sekretaris Jenderal Komnas PA Ariest Merdeka Sirait dalam diskusi Kekerasan terhadap Anak: Siapa yang Bertanggung Jawab yang diselenggarakan Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC), di Jakarta, Kamis (11/2) pekan lalu. Hasil survei Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organizations (ILO) dan Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru tentang pekerja anak di Indonesia, juga sangat mencengangkan. Dari 58 juta anak berusia 5-17 tahun, sebanyak 4,05 juta atau 6,9% masuk ketegori anak bekerja. Dari jumlah keseluruhan anak yang bekerja, sebanyak 1,76 juta atau 43,3% merupakan pekerja anak. Dari keseluruhan anak yang bekerja, ada 48,1 juta anak atau 81% bersekolah dan 24,3 juta atau 41,2% terlibat dalam pekerjaan rumah dan 6,7 juta atau 11,4% anak tergolong idle, yaitu tidak bersekolah, tidak membantu di rumah, dan tidak bekerja. Anak yang bekerja umumnya masih bersekolah, bekerja tanpa dibayar di berbagai bidang industri, jasa, dan pertanian. Siapa bisa menoleransi kasus kekerasan yang terjadi pada anak? Anak begitu mudah dieksploitasi orang dewasa, di jalanan, di rumah maupun di sekolah. Kita melihat anak mendapat caci maki, pemaksaan, pemerasan, dan berbagai cara lainnya. Angka-angka yang terpapar menunjukkan betapa memprihatinkannya kondisi anak Indonesia. Trihadi Saptoadi, Direktur World Vision Indonesia (WVI) bahkan menegaskan, kekerasan atau pelanggaran hak anak layak disebut tragedi kemanusiaan. "Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab atas kekerasan terhadap anak, jawabnya sudah pasti negara. Tetapi, ada cara pandang yang salah dari negara terhadap anak sehingga kebijakan yang diambil tidak berpihak pada anak," kata anggota Komisi IX DPR Rieke Dyah Pitaloka. Negara tidak memandang anak sebagai sebuah pribadi. Anak adalah milik keluarga, milik pribadi. Hal itu tidak lepas dari paradigma budaya masyarakat Indonesia yang menempatkan pada level terbawah. Maria Ulfa, Ketua Umum Fatayat NU menegaskan, fakta kekerasan yang dialami anak merupakan tanggung jawab negara dan orang tua. Budaya pragmatis yang semakin kuat di Indonesia tidak jarang menjadikan anak sebagai mesin uang. Contohnya saja, banyak orang tua memaksakan anak ikut kompetisi menyanyi Idola Cilik karena hanya memikirkan bagaimana anak bisa menghasilkan uang. Ironisnya, kata Maria, sistem pendidikan yang hanya mengejar kurikulum, juga ikut melakukan kekerasan terhadap anak. Sistem pendidikan tidak menyediakan ruang bagi anak mengembangkan potensi dirinya. Peran Agama Hilang Banyak yang kemudian mempertanyakan di mana peran agama sehingga kekerasan pada anak marak terjadi. Indonesia padahal merupakan negara beragama, semua rakyat menganut agamanya masing-masing. Romo Benny Susetyo dari Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) menegaskan agama telah kehilangan kepekaan kemanusiaannya. "Sekarang agama jadi agama Mcdonalisasi. Agama cuma menjadi bisnis ritual, tidak masuk dalam kebatinan," tegas Romo. Agama terjebak pada kesalehan pribadi, namun sekaligus mengabaikan lingkungan sosial. Tokoh agama lebih senang pada simbol-simbol keagamaan, namun tidak memperhatikan martabat manusia. Oleh karena itu juga, ketika kekerasan terhadap anak terjadi, tokoh agama membiarkannya. Negara leluasa memproduksi kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. "Sekarang Presiden membiarkan anak-anak ditindas, dan seharusnya tokoh agama berani mengingatkan. Tokoh agama harus ikut mencegah kekerasan," katanya menekankan. Menurutnya, Indonesia negara ketiga terbanyak melakukan kekerasan terhadap rumah ibadah, anak-anak, dan perempuan. Mencegah kekerasan terhadap anak harus dilakukan sejak sekarang. Jika tidak, anak akan terus-menerus menjadi mangsa. Sudah saatnya ada koalisi semua masyarakat sipil bergerak mengingatkan pemerintah untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Tuntutan ini tidak berlebihan. Regulasi untuk mendukung perlindungan anak sudah lengkap. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak yang dituangkan dalam undang-undang (UU). Sekarang tinggal bagaimana implementasinya. Bahkan, Ariest Merdeka dengan tegas menyatakan, bila pemerintah tidak menjalankan kebijakan, harus bisa dikriminalkan. "Contohnya saja, pemerintah menjanjikan Kota Ramah Anak di setiap wilayah, kalau tidak dipenuhi yang membuat kebijakan itu dikriminalkan." tandasnya. Saatnya negara memproduksi kebijakan dan masyarakat harus berkomitmen demi kepentingan terbaik anak. Anak Indonesia harus diselamatkan. n [Non-text portions of this message have been removed]