Sepertinya keadaan ini (KUA dan Catatan Sipil) akibat warisan kolonial yang membeda-bedakan penduduk (etnik/ras, tempat, agama). Di jaman kolonial perkawinan bumiputera Muslim ada dibawah penguasa lokal (bupati atau yang lainnya) sedangkan negara (pusat/pemerintah kolonial) hanya "mencatat" perkawinan orang Eropa dan warga keturunan China. Malah, kalau tidak salah, bumiputera yang Nasrani, beda juga ....(cmiiw).
Salam, WALUYA --- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, "ah-mbel-ah" <eyang_mbelge...@...> wrote: > > Sebenarnya hanya kantor catatan sipil saja yang boleh mewakili negara dalam > hal pencatatan perkawinan, kelahiran dan kematian warganegaranya. Departemen > Agama, dan oleh karenanya KUA, adalah duplikasi catatan sipil yang menambah > kekisruhan kewarganegaraan, menambah birokrasi, memperuncing perbedaan > keyakinan dan membebani keuangan negara. > > Perlu diingat bahwa sebagian besar APBN dibiayai oleh pajak. Pembayar pajak > besar adalah para pengusaha. Sementara itu, mayoritas dari pengusaha besar > bukanlah pengguna jasa dari Departemen Agama/KUA sehingga tidak memerlukan > keberadaannya. Jika Depag/KUA dibubarkan, keuangan negara dapat dihemat dan > dialihkan untuk pemenuhan kesejahteraan sosial lain yang lebih penting > daripada urusan-urusan yang sebenarnya tidak diperlukan. > > Jika departemen agama dibubarkan, KUA tidak diperlukan lagi. Dengan demikian, > MUI juga akan mengikutinya. Jika tidak ada MUI, masyarakat dapat menjalani > hidupnya tanpa fatwa-fatwa yang bermutu rendah. > > Ingat NKRI bukan NII. >
