----- Original Message ----- From: "ah-mbel-ah" <eyang_mbelge...@yahoo.com> To: <wanita-muslimah@yahoogroups.com> Sent: Monday, February 22, 2010 11:13 Subject: [wanita-muslimah] Re: Ulama Pasuruan Tolak RUU Nikah Siri
Sebenarnya hanya kantor catatan sipil saja yang boleh mewakili negara dalam hal pencatatan perkawinan, kelahiran dan kematian warganegaranya. Departemen Agama, dan oleh karenanya KUA, adalah duplikasi catatan sipil yang menambah kekisruhan kewarganegaraan, menambah birokrasi, memperuncing perbedaan keyakinan dan membebani keuangan negara. Perlu diingat bahwa sebagian besar APBN dibiayai oleh pajak. Pembayar pajak besar adalah para pengusaha. Sementara itu, mayoritas dari pengusaha besar bukanlah pengguna jasa dari Departemen Agama/KUA sehingga tidak memerlukan keberadaannya. Jika Depag/KUA dibubarkan, keuangan negara dapat dihemat dan dialihkan untuk pemenuhan kesejahteraan sosial lain yang lebih penting daripada urusan-urusan yang sebenarnya tidak diperlukan. Jika departemen agama dibubarkan, KUA tidak diperlukan lagi. Dengan demikian, MUI juga akan mengikutinya. Jika tidak ada MUI, masyarakat dapat menjalani hidupnya tanpa fatwa-fatwa yang bermutu rendah. ################################################################################################# HMNA: Biuh, biuh, biuh, seirama dengan visi misionaris Abdullah an-Na'im yang mengemban missi/diplomasi sekularisme yang dikirim oleh Amerika ke Indonesia. Baca Seri 792 di bawah: *********************************************************** BISMILLA-HIRRAHMA-NIRRAHIYM WAHYU DAN AKAL - IMAN DAN ILMU [Kolom Tetap Harian Fajar] 792 An-Na'im Setali Tiga Uang Dengan Abu Zayd Dalam rangka mengemban missi/diplomasi sekularisme yang dikirim oleh Amerika ke Indonesia, sudah lebih sepekan Abdullah an-Na'im melakukan roadshow di Indonesia. Abdullah an-Na'im sebagai duta sekularisme yang dikirim Amerika berupaya "menjual" dagangannya yang tertuang dalam bukunya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: "Islam dan Negara Sekuler, Menegosiasikan Masa Depan Syariah." An Na'im menyempatkan diri bertandang ke redaksi Fajar, pada hari Selasa 7 Agustus 2007, sehari sebelum bukunya itu dibedah di UIM (mantan IAIN) Alauddin Makassar. Dalam kolom ini saya kemukakan yang belum sempat muncul dalam bedah buku di UIM tersebut, yaitu seperti judul di atas "Abdullah an-Naim Setali Tiga Uang Dengan Nasr Hamid Abu Zayd". (Saya potong nama lengkap keduanya, supaya judul itu tidak terlalu panjang). "Idealnya negara harus berbentuk sekuler, semua warga negara diuntungkan. Negara sekular bukan untuk ditakuti umat Islam. Agama mesti dipisahkan dari otoritas negara. Tidak ada institusi yang bisa mengatur urusan keagamaan masyarakat, karena itu adalah hak personal yang tidak bisa diintervensi. Syariah adalah produk penafsiran, produk pemikiran dan produk pengalaman manusia. Jadi syari'ah bukanlah produk Tuhan, tidak abadi dan tidak mengikat," demikian menurut an-Na'im. *** An-Na'im terlalu menyederhanakan negara sekuler dan syari'ah. Negara sekuler tidak ada yang polos. Negara sekuler Perancis(*) berdasarkan sinergi humanisme-liberalisme. Negara sekuler Turki berdasarkan Kemalist yang anti agama. Realitas di Perancis dan Turki tidak menguntungkan ummat Islam, semua yang suka membaca berita kontemporer tahu akan hal itu. Ratu Inggris Elizabeth II memberikan gelar bangsawan "Sir" buat Salman Rushdie penulis buku "The Satanic Verses". Bahkan Tom Trancendo kandidat presiden AS dari Partai Republik, yang partainya Geoge War Bush, mau membom nuklir Makkah dan Madinah. Pandangan An-Naim tentang syari'ah di atas itu menunjukkan dia itu merelatifkan syari'ah. An-Na'im yang merelatifkan syari'ah tersebut, sama sekali tidak na'im (nyaman), karena dia berusaha memperkecil peran dan pengaruh hukum syariah dalam kehidupan publik ummat Islam. Bahkan lebih dari itu, Islam dan hukum syariah tidak bisa berperan sama sekali dalam ranah publik. Kalau idenya ini direalisasikan di Indonesia, maka semua institusi yang berlebelkan Islam harus dihapus, UU yang menjadi dasar pembentukan Nanggroe Aceh Darussalam harus diganti, GAM lalu berontak lagi, semua upaya perdamaian yang dengan susah payah dicapai, akan menjadi sia-sia, seluruh keadaan di Indonesia menjadi amburadul, karena Departemen Agama, Peradilan Syari'ah, Majelis Ulama Indonesia di pusat dan di daerah-daerah harus dihapus total. Merelatifkan syari'ah itu sangat keterlaluan liberalnya. Firman Allah: -- W aATYNHM BYNT MN ALAMR (S. ALJATsYt, 45:17), dibaca: -- wa a-tayna-hum bayyina-tin minal amri, arinya: -- dan Kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan; -- TsM J'ALNK 'ALY SyRY'At MN ALAMR FATB'AHA WLA TTB'A AHWAa ALDzYN LA Y'LMWN (45:18), dibaca: -- tsumma ja'alna-ka 'ala- syari'atim minal amri fattab'ha- wa la- tattabi' ahwa-al ladziyna la- ya'lamu-n, artinya: -- Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariah dari urusan, maka ikutilah syariah itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Kemudian dilanjutkan pada ayat (45:19) bahwa orang-orang zhalim yang menolak syari'ah dalam hal urusan, mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. -- WAN ALZhLMYN B'ADhHM AWLYAa B'ADh dibaca: -- wa innzha-limi-na ba'dhuhum awliya-u ba'dhin. arinya: -- dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Apa yang dimaksud dengan al-amr (urusan) dalam ayat-ayat di atas itu? -- WAMRHM SyWRY BYNHM (S. ALSyWRY, 42:38), dibaca: -- wa amruhum syu-ra- baynahum, artinya: -- dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka. Jadi urusan dalam syari'ah dalam ayat-ayat di atas itu adalah mengenai urusan kenegaraan. Rasulullah SAW bersabda: Umat ini senantiasa tetap pada syariah, selama belum nampak tiga perkara: 1- Belum dilenyapkannya ilmu (agama) dari mereka, 2- Belum banyaknya anak-anak dari hasil perzinaan, 3 dan belum nampak Shaffarun. Mu'adz bertanya, apakah Shaffarun atau Shaffalawun itu ya Rasulullah? Beliau bersabda: Mereka itu adalah manusia yang muncul di akhir zaman, di mana ucapan selamat atau pujian (tahiyyah) di kalangan mereka adalah pelaknatan"(HR. Ahmad). Jika Nasr Hamid Abu Zayd mengemukakan paham relativisme dalam hal wahyu dan aqidah, maka an-Naim mengemukakan relativisme itu dalam tataran hukum syariah vs negara. Ini tidak aneh, sebab sesama kalangan liberal adalah ba'dhuhum awliya-u ba'dhin, seperti disebutkan dalam ayat (45:19) yang dikutip di atas itu. Menurut Dr.M. Emarah, dari sudut latarbelakang pemikiran, Abu Zayd merupakan seorang kader "Sosialis"-"Marxis" Arab muda, sehingga kunci untuk memahami pemikiran Nasr ada pada methodologi dialektika Marxisme: "Historische-Materialisme." Bagi Nasr aqidah dibangun diatas landasan persepsi-persepsi "mitos", dalam kebudayaan komunitas manusia, sehingga aqidah sifatnya relatif. Menurut An-Naim, negara adalah benda mati, jadi negara tidak bisa menjadi atau disebut Islami. Kalau diperturutkan logika An-Naim bahwa negara adalah benda mati, sehingga An-Naim bilang tidak boleh ada negara Islam, maka negara sekulerpun tidak boleh ada juga, dan kalau logika ini seterusnya diperturutkan, maka menuju kepada konsep kekafiran Marxime yang berangan-angan dengan spekulasi: "masyarakat tanpa kelas dan tanpa negara." Di Makassar ini an-Na'im mendapat tantangan sengit di forum UIM Alauddin, maka elok juga ulasan ini ditutup dengan mengemukakan dua hal yang lucu, pertama, macam mana pula orang seperti an-Naim, yang sangat sederhana memaknai hukum syariah vs negara, melakukan roadshow mengkampanyekan sekularisme, bisa dijadikan duta Amerika Serikat, yang kandidat presidennya mau membom nuklir Makkah dan Madinah, kedua, buku an-Naim edisi Indonesia ini, mendapat pengakuan dan sanjungan dari dua akademisi nasional, Prof. Dr. Azyumardi Azra dan Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif dalam sampul (cover) depan dan belakang. semoga butir kedua ini bukan "ba'dhuhum awliya-u ba'dhin". WaLlahu a'lamu bisshawab. *** Makassar, 19 Agustus 2007 [H.Muh.Nur Abdurrahman] http://waii-hmna.blogspot.com/2007/08/792-naim-setali-tiga-uang-dengan-abu.html -------------------------------- (*) Update: Contoh nyata negara sekuler: Kehadiran Burger Halal Hebohkan Prancis Date: Saturday, February 20, 2010, 05:58Sumber : www.okezone.comPARIS - Sebuah restoran cepat saji di Prancis menawarkan sebuah menu baru yang membuat berang beberapa politisi di Prancis. Restoran ini menawarkan menu burger halal dalam layanannya, sekaligus tidak lagi menjual burger daging babi. Restoran cepat saji yang bernama Quick ini menarik penggunaan daging babi di salah satu cabangnya di kota Roubaix, Utara Prancis. Layanan serupa juga mereka terapkan di cabang mereka di Marseille dan Argenteuil. Layanan ini dilakukan oleh Quick sebagai respons meningkatnya pasar makanan halal yang dicari oleh warga muslim. Layanan yang dimaksudkan untuk menarik pelanggan muslim ini, langsung mengundang kecaman dari politisi garis keras Prancis. Sebagian politisi dari golongan kiri dan sayap kanan Prancis menilai, pengalihan dari menu mengandung babi ke menu halal termasuk untuk burger, dianggap menekan hak warga nonmuslim Prancis untuk mendapatkan menu sehari-hari mereka. Akibat layanan baru dari Quick ini, menyebabkan warga nonmuslim harus berjalan jauh untuk mencari cabang Quick lain yang masih menyediakan menu daging babi. Walikota Roubaix Frank Berton melayangkan keberatannya atas tindakan yang dinilai diskriminatif ini. Ia pun melayangkan tuntutan hukum atas hal ini."Saya tidak terganggu dengan tersedianya menu halal," ucap Walikota Roubaix, Frank Berton seperti dikutip AFP, Jumat (19/2/2010). "Tetapi layanan ini menjadi satu-satunya yang disediakan dan menjadikannya layanan yang diskriminatif," lanjut Frank Berton. Politisi sayap kanan Prancis Marine Le Pen menuduh, jika menu halal ini menyediakan jaminan finansial bagi organisasi muslim yang membenarkan pembantaian binatang seperti sapi dan kambing, yang berbalut atas nama kurban. Le Pen sendiri mengecam jika menu halal ini tidak dapat diterima dan menilai hal tersebut merupakan bentuk Islamisasi yang kian dekat ke masyarakat Prancis. (faj)(rhs *** Dan dari file lama: http://www.republika.co.id/ASP/koran_detail.asp?id=152066&kat_id=16 Senin, 02 Februari 2004 Jilbab, HAM, dan Sekularisme Laporan : Heru Susetyo, SH. LL.M. M. Sos. Heru Susetyo, SH. LL.M. M. Sos. Ketua Dewan Pengurus Pusat Advokasi Hukum dan HAM Indonesia (PAHAM) Kaum muslimin yang berjenggot dan muslimah yang berjilbab barangkali kini tengah bersyukur dan mengucap: "untung saya tidak tinggal di Perancis." Pangkalnya adalah pidato Presiden Perancis Jacques Chirac pada 17 Desember 2003 tentang penegasan kembali prinsip-prinsip sekularisme di Perancis yang pada akhirnya mempersoalkan penggunaan atribut-atribut keagamaan seperti jilbab/hijab (Islamic veil) bagi umat Islam, kippa bagi umat Yahudi, dan salib bagi umat Kristiani. Atribut-atribut keagamaan tersebut dilarang digunakan di sekolah-sekolah publik dari tingkat dasar hingga menengah. Tak cukup jilbab, menteri Perancis Luc Ferry juga mempersoalkan jenggot, yang menurutnya harus ditinjau ulang untuk dapat eksis di negara sekuler seperti Perancis (Republika, 26/1 -04). Komentar yang paling umum terhadap pelarangan tersebut adalah mengapa di negara sekuler yang seharusnya tidak mencampuri urusan privat warganegaranya (termasuk masalah ibadah dan kebebasan mengekspresikan agama), masalah jilbab dan jenggot dipersoalkan? Wajarlah, gelombang aksi dan protes massa, utamanya dari masyarakat muslim di dunia, tak henti-hentinya membombardir kedutaan dan perwakilan Perancis di seluruh dunia. Di Indonesia, perwakilan Pusat Kebudayaan Perancis di Surabaya dan Kedutaan Besar Perancis di Jakarta tak luput dari kunjungan para demonstran. Satu komentar yang menarik dari seorang demonstran di Jakarta adalah, ''Kalau warga muslim di Perancis tak boleh pakai jilbab, semestinya turis Perancis-pun tidak boleh pakai celana pendek di Indonesia. Itu namanya adil.'' Apapun motifnya, pelarangan atribut-atribut keagamaan di Perancis ini menarik untuk dikaji. Utamanya dari sisi hak asasi manusia dan perspektif sekularisme terhadap agama. Benarkah sekularisme bisa berarti peniadaan ekspresi keagamaan? Pidato Chirac Dalam pidatonya pada 17 Desember 2003 (dapat diakses pada situs kedubes Perancis), Presiden Perancis Jacques Chirac menegaskan bahwa Perancis adalah negeri tempat lahirnya ide-ide dan prinsip-prinsip besar. Negeri yang ramah dan mewarisi kekayaan sejarah dalam hal pluralitas (diversity) baik budaya, suku, keyakinan/ agama, bahasa, dan lain-lain. Menurutnya, mengkotak-kotakkan masyarakat ke dalam berbagai komunitas tidak menjadi pilihan bagi Perancis. Bahkan, bertentangan dengan sejarah, tradisi, dan budaya Perancis. Juga, bertentangan dengan prinsip-prinsip humanisme Perancis. Kemuliaan Perancis yang membawanya pada peradaban sosial yang tinggi sangat bergantung pada komitmen terhadap persamaan (equality) dan persaudaraan (fraternity) di antara masyarakat Perancis. Chirac mengatakan pula, demi menjaga integrasi dan menjamin kesempatan yang sama di Perancis, maka kita harus terus menghidupkan prinsip sekularisme, yang merupakan pilar dari konstitusi kita. Sekularisme mengekspresikan ketetapan kita untuk hidup bersama secara saling menghargai, mengembangkan dialog, dan toleransi. Sekularisme menghargai kebebasan nurani dan kebebasan untuk berkeyakinan atau tidak berkeyakinan. Setiap orang bebas untuk mengekspresikan dan mempraktekkan keyakinannya secara damai dan bebas, tanpa ancaman dari penganut keyakinan yang lain. Kemerdekaan untuk mengekspresikan keyakinan agama dapat dibatasi hanya ketika bertentangan dengan kebebasan orang lain, dalam rangka ketaatan terhadap aturan hidup bersama dalam masyarakat (rules of life in society). Kemerdekaan berkeyakinan tak dapat merusak aturan hidup bersama. ''Saya telah mempertimbangkan bahwa penggunaan pakaian-pakaian atau tanda-tanda yang menunjukkan afiliasi kepada suatu agama tertentu haruslah dilarang di sekolah-sekolah. Terkecuali, salib, bintang Daud (star of David), tangan Fatima (hand of Fatima) dapat tetap diijinkan. Sebaliknya, tanda-tanda yang menyolok dan menarik perhatian seperti kerudung/jilbab (Islamic veil), Kippa (bagi umat Yahudi), dan tanda salib yang terlalu besar, tidak punya tempat di sekolah-sekolah publik. Sekolah-sekolah publik harus tetap sekuler.'' Korban-Korban Pelarangan Jilbab Islamic Human Rights Commission, satu NGO Islam di Inggris, melaporkan (Januari 2003) bahwa telah 400 kasus terjadi di Perancis berkenaan dengan pelarangan jilbab ini sebelum dan sesudah pidato Chirac. Majalah Tarbawi (Januari 2004) menyebutkan bahwa sejumlah muslimah berjilbab diberhentikan dari tempat kerja di institusi pemerintahan dan pendidikan Perancis. Seorang anggota tim Juri pengadilan kota Bubini, Paris, juga dipecat dari pekerjaannya atas perintah jaksa agung Perancis, karena berjilbab. Menteri kehakiman Dominique Perben melarang perempuan berjilbab berada di gedung pengadilan. Ia mengatakan tidak dapat menerima simbol-simbol keagamaan ada di ruang pengadilan. Menlu Perancis Nicole Sarkozi mengungkapkan pada 19 April 2003 bahwa mereka yang mengenakan jilbab harus melepaskan jilbab bila terkait urusan kepolisian. Pernyataan ini disampaikan di hadapan 15.000 muslimin Perancis. Pada awal November 2003, beberapa muslimah dilarang masuk sekolah karena mereka mengenakan jilbab. Kemudian dua orang muslimah, Laila dan Levi, dikeluarkan dari sekolah di wilayah Eberfily, Paris Utara. Keduanya tetap kukuh tak ingin melepaskan jilbab. Lalu, seorang perempuan Perancis asal Turki dikeluarkan dari tugasnya sebagai guru, juga karena memakai jilbab. Jilbab=Simbol Keagamaan? Di dalam isu pelarangan jilbab, kippa (Yahudi), dan salib (Kristiani) tersebut di Perancis (dan juga di Jerman), kata kunci yang sering digunakan adalah bahwa ekspresi keagamaan tersebut adalah merupakan simbol-simbol agama (religious symbols) yang seharusnya tak ditampakkan secara menyolok (conspicuous) pada negara sekuler. Jadi, menurut para sekularis tulen, menampilkan simbol-simbol keagamaan di lingkungan kenegaraan adalah bertentangan dengan semangat pemisahan agama dari negara (Sekularisme). Padahal, jilbab bukanlah simbol Islam (religious symbol). Doktor Yusuf Qardhawi dalam situs islamonline.com (majalah Tarbawi, Januari 2004) menyebutkan bahwa pelarangan jilbab sama sekali bertentangan dengan prinsip kebebasan hidup modern, yakni kebebasan individu dan kebebasan beragama. "Ada kesalahan besar bila dikatakan jilbab adalah simbol keagamaan. Ini aneh. Jilbab bukan simbol agama, tapi kewajiban. Tak ada terbetik dalam di pikiran seorang muslimah bahwa jilbab untuk menunjukkan keislaman seseorang. Jilbab tidak sama dengan salib atau dengan kippa milik orang Yahudi," ujar Qardhawi. Karena jilbab merupakan kewajiban agama, maka seharusnya jilbab dilindungi oleh prinsip sekularisme. Karena, pada saat yang sama, sebetulnya, sekularisme mengakui kebebasan beragama. Hakikat sekularisme tercermin pada ungkapan Bibel (Perjanjian Baru): "Render to God what is God's, and render to Caesar what is Caesar's" (Berikan kepada Tuhan apa yang menjadi urusan Tuhan, dan berikan kepada Kaisar apa yang menjadi urusan Kaisar). Pelanggaran HAM Pelarangan hijab/jilbab disamping bertentangan dengan semangat dasar sekularisme, juga bertentangan dengan hak-hak sipil yang terkandung dalam beberapa instrumen HAM universal. Pasal 18 Deklarasi HAM Universal, 1948, menyebutkan bahwa : "Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama; hak ini termasuk kebebasan menyatakan agama dan kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan di tempat umum maupun tersendiri." Muatan pasal ini hampir senada dengan pasal 9 Konvensi Eropa tentang Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar tahun 1950. Sementara itu, pasal 18 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik tahun 1966 menambahkan bahwa tidak seorang-pun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri. Pembatasan yang diperbolehkan Pasal 18 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-hak sipil dan Politik tahun 1966, dan pasal 9 ayat (2) Konvensi Eropa tentang Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar tahun 1950 memang mengenal pembatasan tertentu untuk hak-hak kebebasan beragama dan beribadah, seperti untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, kesusilaan umum atau hak-hak asasi dan kebebasan orang lain. Masalahnya adalah, apakah penggunaan hijab, kippa atau salib telah mengganggu keamanan, ketertiban, kesusilaan umum, dan melanggar hak-hak asasi orang lain? Jawabannya tentu tidak. Karena barangkali mereka yang berjilbab, ber-kippa ataupun bersalib akan dengan mudah mengatakan bahwa kami juga amat terganggu dengan orang-orang yang menonjolkan ataupun membuka auratnya, baik dengan bercelana pendek, rok mini, ataupun tanpa busana sekalipun. Walaupun di Perancis, Belanda, dan di negara-negara barat lainnya ada pantai khusus untuk kaum nudist (telanjang), toh kami tak pernah meminta tempat tersebut ditutup. Ketika kaum nudist ataupun mereka yang gemar mempertontonkan auratnya bisa berdalih bahwa adalah hak mereka untuk mengumbar atau mengekspresikan keindahan tubuhnya, maka seharusnya kamipun bisa mengatakan dan berhak atas hak-hak yang sama. Untuk mengekspresikan agama dan kepercayaan kami. Penutup Menyebutkan pelarangan hijab/jilbab dan ekspresi keagamaan yang lain sebagai bertentangan dengan semangat sekularisme adalah asumsi yang kurang berdasar. Semestinya, sekularisme justru tidak ambil peduli dengan masalah-masalah privat masyarakat seperti kemerdekaan mengekspresikan agamanya. Nuansa yang terlihat lebih dominan justru adalah pengekangan hak asasi manusia, khususnya dalam wilayah hak-hak sipil. Memang, instrumen HAM universal mengenal pembatasan ekspresi keagamaan, yaitu ketika sudah melanggar keamanan, ketentraman, dan kesusilaan umum. Apakah ekspresi keagamaan seperti jilbab melanggar kesusilaan umum? Kesan yang lebih terlihat justru adalah suatu Islamophobia, rasa kurang suka atau takut dengan perkembangan Islam dan umat Islam. Kesan seperti ini merebak deras pasca tragedi 11 September 2001 (9/11) yang tertuju kepada kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Maka, apabila logika melanggar keamanan, ketentraman dan kesusilaan umum yang digunakan, maka bisa jadi turis-turis Perancis yang datang ke Indonesia-pun akan dilarang untuk menggunakan celana pendek ataupun rok mini. Karena, membuka aurat adalah selamanya mengganggu kesusilaan umum. Wallahua'lam http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0402/02/int4.htm Ingat NKRI bukan NII. [Non-text portions of this message have been removed]