perlu dibaca untuk menambah pengetahuan
dh
---------- Forwarded message ----------
From: HMT OPPUSUNGGU <humtia...@hotmail.com>
Date: 2010/3/5
Subject:
To: Presiden SBY <hart...@lpem-feui.org>, Presiden Yudhoyono <
c...@csis.or.id>, MenKeu Dpt Keuangan <helpd...@depkeu.go.id>,
hu...@ekon.go.id, webmas...@setneg.go.id, lsmlawoff...@lsm86law.com,
hikmaha...@yahoo.com, i...@paramadina.ac.id, off...@abnp.co.id,
sekretar...@republika.co.id, set_komi...@dpr.go.id, set_komi...@dpr.go.id,
set_komi...@dpr.go.id, set_komi...@dpr.go.id, set_komis...@dpr.go.id,
"Pres.Dr Soesilo Yudhoyono" <set_komis...@dpr.go.id>, rek...@ui.edu, Bistok
Sitorus <sitorusbis...@yahoo.com>, kep...@lipi.go.id, fata...@ui.edu,
icwm...@rad.net.id, KADIN <sjah...@rad.net.id>, Kwik Kian Gie <
k...@indo.net.id>, Sri-Edi Swasono <swas...@yahoo.com>, Gubernur Bank
Indonesia <huma...@bi.go.id>, Komisi korupsi <pengad...@kpk.go.id>,
bro...@indo.net.id, wkasm...@gmail.com, charles.hutas...@yahoo.com
Cc: sekretaris...@unair.ac.id, a...@ipmimba.ac.id, irwanid2...@yahoo.com,
iraw...@ipmimba.ac.id, i...@bisnis-jakarta.com, sa...@dunamis.co.id,
um...@ugm.ac.id, Aristides Katoppo <reda...@sinarharapan.co.id>,
i...@itb.ac.id, danendraind...@yahoo.com.sg, sekretar...@komisihukum.go.id,
fo...@mediaindonesia.co.id, ko...@tempo.co.id, salahuddin_wa...@yahoo.com,
i...@qchannel.tv, i...@tvone.co.id, i...@wahidinstitute.org,
forum-pembaca-kom...@yahoogroups.com, megam...@gmail.com, h...@bni.co.id,
hu...@unpad.ac.id, bdo...@indopetroleum.com, republik_mi...@yahoo.com,
ari.puspas...@yahoo.com, dharma.hutau...@gmail.com, s...@pacific.net.id,
webmas...@fe.unibraw.ac.id, Sugeng Saryadi <s...@cps-sss.org>
* (revisi) *
* INDONESIA** GAWAT DARURAT:*
* PRESIDEN SBY MEMBUKA TOPENG SANDIWARANYA. *
Presiden SBY tgl 1-3-2010 menyatakan sikapnya *membenarkan dan bertanggung
jawab atas kebijakan pemberian dana talangan kepada Bank Century (BC). Kalau
saya gunakan logika apakah harus selamat atau jatuh seperti krisis. Mengapa
memilih? Pilihannya adalah tutup dengan keluarkan Rp 6.7 triliun dengan bail
out
Pengucuran dana tsb dilakukan demi penyelamatan perekonomian Indonesia.
*
Pernyataan SBY bahwa beliau memegang tanggung akhir atas tindakan kebijakan
benar atau salah- yang dijalankan para Menterinya bukan merupakan berita
baru, karena tanggung jawab seperti itu berlaku umum untuk setiap kepala
Negara. Berita yang paling mengerikan dan menakutkan dan membuat bulu roma
kita tegak adalah kesaksian tegas dari Pres. SBY mendukung dan bertanggung
jawab atas kekeliruan fatal dari kebijakan Boediono dan Sri Mulyani. Sebab,
bail out BC yang mereka jalankan melulu merupakan tipu muslihat luar biasa,
karena dilakukan di luar dasar-dasar ilmiah yang selayaknya.
*There must be something seriously wrong with his economics*, bila SBY yang
nota bene ekonom, dengan gigih *mendukung dasar-dasar non-ilmiah dari bail
out* yang dijalankan Boediono dan Sri Mulyani terhadap satu bank yang sudah
lumpuh dirampok pemiliknya Robert Tantular cs. *Lebih parah pula keyakinan
SBY yang menganggap bail out BC tadi dilakukan demi penyelamatan
perekonomian Indonesia, katanya.*
Seolah-olah SBY berkata: *Sebuah** pohon yang dimakan rayap
harus diobati*
* supaya hutannya bisa
diselamatkan.*
Dengan pernyataan dukungannya tsb, Pres. SBY membuka sendiri topengnya
sejati, bahwa beliau pemain sandiwara tulen seperti yang dimainkan Boediono
dan Sri Mulyani. Mengapa harus bersandiwara adalah rahasia khusus antara SBY
dan Sri Mulyani. Rahasia tsb telah dapat diindikasikan temuan-temuan yang
diperoleh Pansus. Khusus untuk meredam temuan-temuan Pansus inilah, SBY
menegaskan tidak ada yang salah dengan bail out BC dan Presiden sepenuhnya
mendukung kebijakan Boediono dan Sri Mulyani.
Dari semula sejak Konperensi Kopenhagen, SBY menyatakan bahwa menurut
Undang-Undang, Boediono dan Sri Mulyani tidak mungkin dimakzulkan, bahkan
Pansus sendiri dituduhnya bermaksud mengkriminalisasi kedua otoritas moneter
tadi. Rakyat didorong oleh hati nurani dan rasa keadilan- marak
berdemonstrasi di mana-mana. Mereka menuntut Boediono dan Sri Mulyani,
bahkan SBY sendiri supaya turun takhta. Namun, SBY mencemoohkan para
demonstran tadi yang dianggapnya tidak tahu sopan santun terhadap pimpinan
Negara. Padahal persoalannya bukan etika atau penghinaan terhadap pimpinan,
tapi penderitaan rakyat, khususnya dari para nasabah BC yang kehilangan
uang-depositonya tega dibiarkan SBY dimalingi Boediono dan Sri Mulyani.
Sekalipun tingkat ilmu para demonstran jauh dibawah ilmu kesarjanaan namun
hati nurani dan rasa keadilan mereka jauh lebih unggul ketimbang Boediono,
Sri Mulyani dan Pres. SBY karena rakyat dapat merasakan betapa pedihnya
penderitaan keluarga para nasabah korban bail out BC tadi. Persoalannya jauh
di luar etika.
Kenyataannya, bail out BC tsb sama sekali terlepas dari dasar-dasar
ilmu-ekonomi-moneter-perbankan .
Tidak ada ilmu dan teori moneter atau *logika murid Taman
Kanak-Kanak* sekalipun, yang memperbolehkan kedua otoritas moneter Boediono
dan Sri Mulyani, dengan alasan apapun, untuk mem-bail out *satu bank* BC-
yang oleh SBY sembrono dihubung-hubungkan begitu saja seolah-olah dilakukan
untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia!?! *Di mana teorinya Pak SBY?**Bank
* *BC mati atau * *berkembang seperti Bank Lippo, tidak ada sangkut pautnya
dengan * *perekonomian Nias saja, apalagi dengan ekonomi seluruh Indonesia.*
*Mutatis mutandis*, logika awam saja tidak akan menerima dalil
yang mengatakan bahwa bila Bank Mandiri, misalnya,dibantu dengan tambahan
modalnya 10x Rp 6.7 miliar, maka perkereta apian, pabrik semen dll, ya,
pertumbuhan ekonomi Indonesia akan maju pesat? Dengan kata lain, ilmu atau
logika SBY, Boediono dan Sri Mulyani dalam bail out BC, jauh lebih rendah
dari kaum awam.
Begitu pula perlu dipahami, bahwa semua peraturan-peraturan,
seperti FPJP, KSSK, PERPU, INSTRUKSI, DLL yang dirumuskan Sri Mulyani (baca
Laporan di bawah) untuk mengahalkan tindakan bail-out BC harus dianggap
batal karena merupakan pelanggaran saja atas kebenaran ilmu moneter
perbankan sendiri.
Demikian pula rapat akbar yang digelar Sri Mulyani bulan Desember 2008
dengan mengumpulkan seluruh tokoh-tokoh ilmuwan Indonesia dan yang dengan
aklamasi mendukung gagasannya mem-bail out BC, hanya antek Sri Mulyani
belaka untuk turut bersandiwara. Sebab, jika aklamasi dukungan tsb
benar-benar ilmiah sifatnya, maka rapat akbar tsb tidak perlu diadakan.
Sebab kebenaran ilmiah tidak memerlukan dukungan apa-apa dari cendekiawan
manapun. Ekonom yang masih mendukung kebijakan bail out BC oleh Boediono dan
Sri Mulyani harus dianggap bukan lagi sarjana, tapi ekonom-dagelan saja yang
hanya pinter berpura-pura dan bersandiwara seolah-olah ahli moneter, seperti
Sri Mulyani, yang halnya diuraikan lebih lanjut di bawah ini.
*Kompas tgl* *5 Desember 2008 *melaporkan, bahwa Sri Mulyani, Menteri
Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Bidang Perekonomian berkata <<*Dalam
menghadapi krisis keuangan global, yang sedang kami rumuskan adalah respons
yang paling tepat. Karena jika berbicara tentang PHK, mana yang akan
dibantu, pekerja, pengusaha, atau kedua-duanya. Lalu apakah bantuannya
sementara atau jangka panjang? *
*Meski demikian, Sr Mulyani menegaskan, pihaknya akan merevisi semua paket
kebijakan yang telah disusun untuk menghadang dampak krisis ekonomi global.
Paket kebijakan pasti akan disesuaikan, karena kami juga mendengarkan suara
pengusaha dan industri. Kami akan lihat berdasarkan statistik, penarikan
pajaknya, volume penjualan, dan perkembangan harga komoditas. Pemerintah
terus melakukan penyesuaian kebijakan yang tanggap terhadap krisis sepanjang
2009. Seluruhnya akan dibahas dalam sidang Kabinet, kemudian baru diumumkan.
Sementara ini, Pemerintah akan menggunakan ruang fiskal yang telah
dimiliki dalam
APBN 2009, untuk mengakomodasi pertolongan terhadap sektor-sektor yang
mengalami pelambatan akibat tekanan krisis global
Pada 28 Oktober 2008,
Presiden SBY mengeluarkan 10 instruksi untuk menanggulangi dampak krisis
nilai tukar rupiah dan gejolak ekonomi global
Selain itu, sebelumnya pada 13
Oktober 2008, Pemerintah menerbitkan tiga Peraturan Pemerintah pengganti
undang-undang (Perpu) untuk meredam krisis moneter dan menghindarkan
Indonesia dari krisis seperti yang terjadi tahun 1997. Melalui tiga Perpu
itu, Pemerintah membolehkan perbankan meminjam dana kepada BI dengan jaminan
asset yang lebih ringan. Kebijakan lain, dana simpanan nasabah yang dijamin
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dinaikkan dari Rp 100 juta menjadi Rp 2
miliar per nasabah per bank >>*
* *
Banyak masalah dan solusi-solusi yang melompat dari sana kemari disajikan
Sri Mulyani di atas, namun kita bingung menemukan hubungan-ilmiah dari
masalah yang satu dengan yang lain, begitu juga antar-faktor-faktor
penyebabnya. Semua serba campur aduk dan kacau dan disusun terburu-buru.
Namun, *psychoanalysis dan mindset reading* meyakinkan dengan jelas bahwa
peran utama mem-bail out BC dengan sangat lincah dan lihai dijalankan oleh
Sri Mulyani sendiri yang menjadi single fighter dan aktor intelektualitas
utama. Dapat disimak bahwa dialah yang terlebih dahulu dan yang sudah lama
mempersiapkan *segala sesuatunya* untuk menghalalkan tindakannya memilih
sebuah bank yang sekalipun sudah lumpuh total Bank Century- tapi di luar
norma-norma akal sehat dijadikan korban empuk untuk di-bail out dengan
talangan-uang yang harus luar biasa pula jumlahnya, sambil menyulapnya
sekaligus menjadi bank milik Negara. Penjelasan panjang lebar Sri Mulyani di
atas hanya bumbu-bumbu seolah-olah ilmiah bunyinya tapi dimaksudkannya hanya
sebagai kedok untuk mengelabui rakyat belaka, yang dianggap Sri Mulyani
sekadar awam belaka yang tidak akan mempertanyakan tindakan-tindakan yang
dipermainkannya. Target akhir dan pokok bagi Sri Mulyani adalah apa yang
dijelaskannya pada akhir pernyataannya di atas, bahwa *(i) bank-bank
diperbolehkan Pemerintah meminjam dana dari BI dan (ii) jaminan LPS bagi
setiap nasabah bank diroketkannya 20x lipat. Akhirnya Sri Mulyani berhasil
merekayasa dana bail out BI Rp 689 miliar dan Rp 6.7 triliun dari LPS. *
* *
Sri Mulyani yakin bahwa berdasarkan rahasia bank, Pansus tidak akan
berhasil menelusuri terjadinya pelanggaran hukum dari aliran dana ke dan
dari Bank Mutiara yang disulapnya secara illegal menjadi milik Negara
menggantikan BC milik swasta. Dalam menghilangkan BC dari peredaran, Sri
Mulyani mengikuti jejak hilangnya Bank Bali dari muka bumi bisa terjadi
berkat kerjasama antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI pada waktu Pemilu
1971. Sekarang juga demikian halnya.
Sri Mulyani dengan mudah berhasil membentuk kerjasama dengan memperalat
Boediono, yang ternyata kokokbeluk belaka selama menjabat sebagai Gubernur
BI. Boediono dijadikannya anggota pasif saja dari KSSK ciptaan dan diketuai
Sri Mulyani, yang mencaplok dan mengambil alih tugas pokok BI yang
seyogianya satu-satunya lembaga yang berfungsi untuk stabilisasi Sektor
Keuangan (=Moneter).
Dari kutipan di atas dengan terang benderang dapat disimak kelicikan Sri
Mulyanilah yang dengan halus dan tanpa rintangan apa-apa, berhasil mengambil
alih tugas moneter dari Gubernur BI. Segala sesuatunya berjalan mulus untuk
menghalalkan pencaplokannya atas BC. Tujuan utama bukan penyelamatan BC
supaya hidup kembali tapi pencaplokan BC demi pengumpulan dana bagi Pemilu
dan Pilpres 2009. *Inilah kebanggaan tersendiri dari SBY atas Sri Mulyani .*
Dari kutipan di atas dapat pula disimak bahwa Sri Mulyani tidak pernah
menyebutkan, bahwa Indonesia pada 2008 mengalami krisis, selain dari krisis
finansial global yang bermula di USA. Untuk mengahadapi krisis global tsb,
Sri Mulyani mendongeng, bahwa pada tgl 28 Oktober SBY mengeluarkan instruksi
untuk menanggulangi dampak *krisis nilai tukar rupiah* dan *gejolak ekonomi
global*. Instruksi itu katanya- a.l. memberlakukan kontrol devisa untuk
BUMN
dongeng belaka dari Sri Mulyani. Selanjutnya kutipan di atas
menunjukkan pula khayalan Sri Mulyani bahwa pada tgl 13 Oktober 2008,
Pemerintah menerbitkan tiga PerPu katanya- untuk meredam Krisis Moneter dan
menghindarkan Indonesia dari krisis seperti yang terjadi tahun 1997.
Padahal, Sri Mulyani sendiri butahuruf dan tidak memahami apa arti Krisis
Moneter itu sendiri. Demikian pula pengertiannya tentang *krisis nilai tukar
* sangat keliru, karena krisis nilai tukar rupiah tidak pernah ada di
Indonesia atau krisis nilai tukar di Negara manapun di dunia. Lagi pula,
dalam realita, dia sendiri sama seperti Boediono- buta huruf total untuk
tidak menyadari, bahwa kurs rupiah ditentukan oleh Bloomberg dan Reuters,
sedang BI karena tidak memahami caranya- tinggal menyonteknya saja.
Untuk mempertegas kebenaran pengertiannya atas krisis moneter, Sri Mulyani
melakukan wawancara umum dan di TV, di mana dia dengan sangat berani
berbohong, mempertaruhkan dan memperalat nama Presiden SBY, seolah-olah SBY
mengerti apa Krismon dan atas dasar itu katanya- menginstruksikan padanya
supaya *coute que coute *mencegah krisis 1997 jangan kembali lagi menjelang
akhir 2008. Padahal, instruksi tsb tidak pernah ada, tapi dicetuskan menjadi
alasan kuat, sekalipun dibuat-buat, melulu untuk menghalalkan pencaplokan
Sri Mulyani atas BC.
Sekalipun benar analisis Sri Mulyani bahwa dia berhasil mencegah kembalinya
Krisis 1997, namun hilangnya Krisis tsb sama sekali tidak ada sangkut
pautnya dengan bail out BC. Krisis finansial globalpun tidak ada hubungannya
dengan bail out BC.
Kata Sri Mulyani pula- BC tiba-tiba kesurupan Dampak-Systemic yang sangat
membahayakan seluruh perbankan nasional, atas dasar mana sambungnya- BC
harus segera di-bail out untuk meniadakan dampak-systemic tadi, agar
perekonomian Indonesia bisa terhindarkan dari jeratan krisis moneter yang
lebih dahsyat dari Krismon 1997
lagi-lagi khayalnya dan bohong Sri Mulyani
belaka.
Khusus si Mulut-Kotor Ruhut Sitompul dan Prof. Moneter Amir Syamsuddin dari
Partai Demokrat mengelu-elukan dan memuja-muji Sri Mulyani sebagai pahlawan
ekonomi, yang dengan bail out BC, Indonesia bisa terhindar dari malapetaka
KrisMon 1997.
Investor Daily, 1 Maret 2010, melaporkan, bahwa *antek-antek Sri Mulyani*,
Sigit Pramono, Purbaya Sadewa, Sudargo, Pande Raja Silalahi, Dyah Makhijani
sependapat, bahwa *langkah BI menyelamatkan BC lewat pemberian FPJP sudah
benar dan sesuai Undang-Undang. Dalam situasi yang memburuk dan kondisi
system keuangan yang rawan, bank sekelas apapun (BC) tak boleh dibiarkan
bangkrut guna mencegah kerusakan system keuangan yang lebih dahsyat.* Semua
antek-antek ini bersandiwara.
*Di salah satu kampung di Jawa Tengah -50 tahun yl- sudah
menjadi* *kebiasaan ibu-ibu rumah tangga sewaktu terjadi hujan lebat dan
sambaran petir- * *untuk melemparkan segenggam nasi ke halaman rumah untuk
makanan raja petir * *supaya rumahnya jangan terbakar oleh amukan petir.*
Memang benar, bahwa tidak ada satupun rumah di kampung tadi disambar petir.
Demikian pula hampir seluruh ekonom bersyukur memuji tindakan brilyan Sri
Mulyani yang mem-bail out BC dan melepaskan Indonesia dari
Dampak-Systemic.Ternyata Sri Mulyani benar sekali, karena KrisMon 1997
bisa diusirnya menghilang dan tidak satupun bank yang disiksa Dampak
Systemic, karena Sri Mulyani memberi makanan bail out BC dengan Rp 6.7
triliun. Dia tidak mempersoalkan para nasabah BC ditinggalakannya
tersiksa.
Krisis bisa saja berulang kali kembali dialami setiap Negara, namun jenis
dan bentuk khas dari krisis yang satu tidak akan pernah berulang dan kembali
pada masa berikutnya, karena situasi dan penyebab dari krisis yang satu
berbeda diametral dari situasi dan penyebab dari krisis berikutnya tadi.
Mari kita simak apa itu Krisis Moneter 1997.
Soedradjad Djiwandono yang sama kebadutannya dengan Boediono-
keliru menyebut Krisis Moneter (yang terkenal dengan sebutan Krismon)
menimpa Indonesia pada pertengahan 1997. Padahal krisis moneter tsb tidak
pernah ada, karena tidak ditandai sebagai ciri khasnya oleh cepatnya terjadi
inflasi yang diakibatkan oleh melonjaknya peredaran uang. Soedradjad, yang
dianya bukan ahli-moneter, membiarkan dirinya ditipu- muslihati oleh IMF
(Baca dalam hubungan ini Bab III dari buku kami: *Tsunami SBY*). Memang
IMF mengantisipasi akan datangnya Krisis Valas pada tahun 1998 dan untuk itu
IMF menyediakan standby loan sebanyak $41 miliar pada November 1997.
Memang Krisis Valas tadi tidak terelakkan, sebagai akibat dari Pakto 1986
yang keliru dikeluarkan Gubernur BI Adrianus Mooy dan Menteri Keuangan
JB Sumarlin. Pakto tadi memperbolehkan para konglomerat bebas meminjam
valas dari luar negeri sambil memperbolehkan mereka pula memarkir valas
miliknya di luar negeri. Pada permulaan 1998, persediaan devisa memang akan
ludes kosong- habis, bila utang valas Indonesia yang jatuh tempo
pada waktu itu harus dilunasi. Syukur, Indonesia oleh kreditur valas
diizinkan memperoleh moratorium untuk menunda pembayaran utang tsb. Namun,
sekalipun standby loan sudah tersedia untuk menampung gejolak neraca
pembayaran,Soedradjad memelihara persediaan valas tertimbun saja, dan
membiarkan kurs rupiah melonjak terus hingga terdepresiasi sebanyak 500%.
Akibatnya export Indonesia memperoleh rezeki nomplok luar biasa yang
dibiayai dengan pajak impor yang luar biasa pula tingginya. Alhasil, ongkos
impor naik luar biasa yang pada gilirannya langsung meroketkan ongkos
produksi di dalam negeri. Ketololan Soedradjad meroketkan kurs rupiah tadi
membuat ketimpangan dimana sektor ekspor dimanjakan memperoleh *extremely
high-income earnings*, sedang sektor ekonomi dalam negeri menderita *
high-cost-economy*. Akibat dari high-cost economy tadi timbullah *krisis
ilikuiditas perekonomian*, yang menciptakan kebangkrutan dan tertutupnya
banyak perusahaan dan bank yang sekaligus menciptakan pengangguran
besar-besaran. Ketimpangan antara expor dan impor Indonesia tetap saja
berlanjut hingga hari ini
sekalipun BC sudah di-bail out.
Perlu pula dicatat, bahwa Dewan Gubernur BI kebingungan dan
menyediakan pinjaman BLBI besar-besaran untuk mem-bail out perbankan.
Namun, BI melakukan kekeliruan, karena pembayaran kembali BLBI ditagih
segera, sedang kesulitan likuiditas perusahaan dan bank, sifatnya sudah
jangka panjang. Dalam pada itu Soedradjad dan anggota Dewan Gubernur
lainnya, karena jiwa banditisme mereka, masih berani saja melakukan
korupsi uang BLBI tsb, praktek mana diikuti juga oleh beberapa anggota
Dewan Gubernur berikutnya. Tapi jauh lebih kejam lagi ketimbang korupsi
moneter tadi, adalah kejahatan para Gubernur BI seperti Boediono sendiri-
yang bersandiwara seolah-olah menguasai keahlian-moneter, sehingga merusak
fungsi BI sebagai Bank Sentral. Ulah sandiwara Boediono dan para Gubernur
sebelumnya membuat system perbankan di Indonesia rusak total dan berada jauh
di bawah system Bank Sentral beserta perbankan nasional di Negara tetangga
ASEAN. Namun, Boediono, Sri Mulyani dan SBY tidak mempersoalkan, bahkan
membiarkan perbankan dan Bank Sentral beroperasi acak-acakan tanpa system
hingga hari ini.
Saya sendiri mengirimkan kepada Pres. SBY 1 copy dari
Undang-Undang Bank Sentral Filipina agar kiranya dapat dipahami kepalsuan
Undang-Undang BI No.23, 1999, yang sejak lama dibiarkannya berjalan
berlarut-larut dan dengan demikian membiarkan Boediono bersandiwara saja
terus selama menjabat di BI sama halnya seperti Sri Mulyani yang
bersandiwara seolah-olah menjadi Gubernur BI, khususnya *berkaitan dengan
bail out BC*.
Jelaslah dari uraian di atas bahwa sandiwara dan kebohongan dari Boediono
dan lebih-lebih dari Sri Mulyani membuat mereka berdua menjadi biang keladi
utama dari skandal BC, yang ditengarai seperti diindikasikan temuan-temuan
Pansus- sebagai keterlibatan mereka dalam siasat Mafia Moneter Team Sukses
Partai Demokrat untuk Pemilu dan PilPres 2009. Sukar dibuktikan, tapi
kebenarannya tidak bisa disembunyikan.
Memang, kejahatan-moneter Boediono dan Sri Mulyani tidak bisa dijerat
KUHP. Namun demkian, setelah sekarang topeng-sandiwara Presiden SBY
sendiri terbuka lebar, maka jelas sekali Presiden memperlihatkan dukungan
palsunya melindungi kedua ahli-moneter-gadungan tsb. Bagi Pres. SBY tidak
ada pilihan lain selain dari SBY harus segera mencopot ke-2 kesayangannya
tadi dari jabatan mereka sekarang, agar demonstrasi hati nurani dan rasa
keadilan rakyat tidak memakzulkan SBY sendiri. Orang kuat bisa diturunkan
orang lemah.
*Siapa nyana, Soekarno bisa turun lantaran KAMI/KAPPI atau
Soeharto turun *
* takhta karena pembunuhan mahasiswa di Trisakti dan Semanggi
I&II.*
* Siapa nyana parlemen-jalanan sanggup meruntuhkan singgasana
SBY.*
* *
4-3-2010.
hmt oppusunggu
(Sebarkan ke kantor-kantor Pemerintah, DPR, Yudikatif, Dewan Mahasiswa-BEM
universitas di Jakarta dan tentunya ke Sabang-Merauke)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
=======================
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscr...@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejaht...@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelism...@yahoogroups.com
Milis ini tidak menerima attachment.Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
wanita-muslimah-dig...@yahoogroups.com
wanita-muslimah-fullfeatu...@yahoogroups.com
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
wanita-muslimah-unsubscr...@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
