http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51978:perjalanan-reformasi-birokrasi-bak-kapal-yang-tengah-berlayar&catid=78:umum&Itemid=139
Perjalanan Reformasi Birokrasi, Bak Kapal yang Tengah Berlayar Oleh : Sarwin Siregar, SE Berbicara mengenai reformasi, penulis teringat 12 tahun yang lalu tepatnya pada bulan Mei 1998 ketika masih kuliah di Jakarta. Ikut berdemonstrasi menurunkan Alm Presiden Soeharto di Gedung DPR/MPR Senayan. Filosofi yang diusung, dengan turunnya Presiden Soeharto kesejahteraan rakyat akan lebih baik. Semua sependapat, saling merapatkan barisan, bahu membahu melontarkan pabrik kata-kata dengan berorasi di hadapan para wakil rakyat. Rakyat mendukung, konsumsi buat aksi demonstrasi tak pernah putus. Berapapun nasi bungkus yang diminta demonstran selalu dipenuhi oleh dapur umum. Demonstran tak ada yang kelaparan malah ada yang sekali makan lebih dari satu bungkus nasi. Aku jadi heran benarkah ini kekuatan murni suara nurani rakyat? Saya bertasbih dalam hati, semoga saja benar adanya. Reformasi sejatinya melahirkan perubahan sistematis dan terencana yang diarahkan untuk melakukan transformasi secara mendasar dengan hasil yang lebih baik. Reformasi harus di wujudkan dengan kemauan bersama untuk melakukan perubahan. Namun kadang bahkan sering kemauan tersebut kalah akan kepentingan individu / kelompok. Reformasi birokrasi merupakan implementasi dari reformasi yang di gaung-gaungkan oleh para demonstran di tahun 1998. Dengan reformasi birokrasi diharapkan terwujud komitmen pejabat pemerintah untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dengan perbaikan sistem pelayanan lebih efektif dan efisien. Kasus mafia perpajakan yang menyeret pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus Halomoan P. Tambunan, dan sejumlah nama di kepolisian dan kejaksaan menampar wajah Birokrasi kelembagaan di Republik kita yang tercinta ini. Reformasi Birokrasi yang tengah berjalan di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan semakin dipertanyakan Anggota Dewan dan berbagai elemen masyarakat. Benarkah reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan gagal Total ? Sebelum kita menjawab kearah sana terlebih dahulu mari kita pahami dulu alur reformasi birokrasi di Depkeu. Reformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan Departemen Keuangan yang sekarang telah berubah nama menjadi kementerian keuangan menerapkan 4 langkah dalam melaksanakan program reformasi birokrasi di kementeriannya yaitu : Pertama, Penataan Organisasi didalamnya meliputi : Modernisasi Organisasi, Pemisahan Fungsi, Penggabungan Fungsi dan Penajaman Fungsi Organisasi. Kedua, Peningkatan Sumber Daya Manusia, yang meliputi : Pendidikan dan Latihan Berbasis Kompetensi, Pembangunan Assesment Center, Penyusunan Pola Mutasi, Peningkatan Disiplin SDM dan Integrasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Ketiga, Penyempurnaan Tata Laksana (Business Process) yang meliputi : Analisis dan Evaluasi Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Penyusunan Standar Prosedur Operasi (SOP). Keempat, Perbaikan Struktur Remunerasi, yang meliputi : Kenaikan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara, Sistem Remunerasi Berbasis Kinerja, Remunerasi Ditetapkan berdasarkan Jenjang Jabatan (Job Grade) yang jumlahnya 27 jenjang atau grade. Keempat langkah yang diambil merupakan proses yang komprehensif dan menyeluruh perbaikan sistem birokrasi di kementrian keuangan untuk menuju perbaikan pelayanan yang efektif dan efisien dalam rangka pengelolaan dan optimalisasi penerimaan keuangan Negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Survey yang dilakukan AC Nielsen sebuah lembaga survey internasional terhadap kepuasan wajib pajak atas pelayanan yang diberikan dengan konsep modernisasi antara lain: Hasil Survey kepuasan wajib pajak atas Kanwil Khusus yang di lakukan AC Nielsen tahun 2005 menunjukkan bahwa dalam pemenuhan kewajiban perpajakan 84 persen Wajib Pajak menyatakan menjadi lebih mudah, 13 persen tidak ada perubahan, 2 persen lebih sulit, 1 persen. Dari gambaran diatas jelas secara umum bahwa dengan adanya modernisasi kepuasan wajib pajak semakin meningkat. Puaskah WP atas modernisasi pajak tersebut? AC Nielsen merilis hasilnya. Bahwa indeks kepuasan WP (eQ Index) adalah 81. Artinya, makin tinggi indeksnya, makin baik. Berada di atas pelayanan umum instansi pemerintah lainnya di Indonesia 75. Juga di atas beberapa negara sekitar, seperti, Australia 74, Hong Kong 71, India 78, dan Singapura 76 ( Harian Kontan, 16 Nov 2007). Reformasi Birokrasi perpajakan menunjukkan adanya nilai positif, Wajib Pajak merasa bahwa pelayanan perpajakan yang diberikan semakin baik bahkan indeks kepuasan masyarakat terhadap perpajakan di Indonesia lebih baik di banding negara Australia, Hongkong, India dan Singapura. Kasus Gayus Halomoan P Tambunan hanyalah merupakan oknum yang merusak citra perpajakan, memang sungguh sangat disesalkan. Disetiap instansi/organisasi, pasti ada saja oknum yang melakukan tindak kejahatan. Jangankan organisasi sebesar Direktorat Jenderal Pajak di setiap kelas saja tidak semua murid baik, tentu ada saja murid yang nakal. Apakah karena satu orang murid yang nakal, semua murid mendapat hukuman ? tentu hal itu tidak fair. Biarkanlah yang salah dihukum atas kesalahannya, agar tidak menimbulkan luka pada yang lainnya. Jangan lah kita terlalu cepat mengambil kesimpulan dengan menggeneralisasikan atas kesalahan satu oknum menjadi kesalahan/kegagalan satu organisasi, tentu pendapat seperti itu adalah keliru. Kapal reformasi birokrasi telah melaju di tengah lautan, menuju alam perubahan biarkanlah dia berjalan karena penumpang yang nakal telah di campakkan ke tengah lautan oleh zaman. Kapal tidak boleh terlambat sampai di tujuan, karena rakyat telah menanti bahwa mereka selalu memimpikan peningkatan kesejahteraan. Kita berharap ada kapal-kapal lain dibelakang dan mari kita belajar dari kapal terdahulu. Ambil yang baik buang yang buruk, saling instropeksi beri masukan yang bersifat solusi. Semoga Tuhan memberi jalan yang terbaik bagi kemajuan negeri ini.*** Penulis adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tinggal di Medan. [Non-text portions of this message have been removed]