PBNU Minta Pemerintah Bertindak atas Kekerasan FPI Kamis, 1 Juli 2010 16:19 Jakarta, NU Online Rais Syuriyah PBNU KH Masdar F Mas'udi meminta agar pemerintah melakukan tindakan nyata atas kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dari Front Pembela Islam (FPI).
"Kita tidak meminta organisasi ini dibubarkan, tetapi pelaku kekerasannya ditindak, karena kalau tidak akan memicu fihak lain yang tidak sepakat untuk melakukan kekerasan yang sama sebagai balasan," katanya di gedung PBNU, Kamis (1/7). Terakhir, organisasi ini membubarkan sebuah pertemuan yang dihadiri oleh anggota DPR RI di Banyuwangi karena diduga pertemuan ini melibatkan eks PKI sebagai korban dari Orde Baru. Sudah berulang kali FPI bertindak brutal, diantaranya yang paling menghebohkan adalah peristiwa Monas pada peringatan hari Pancasila. Ia berharap agar seluruh komponen masyarakat melakukan penekanan terhadap pemerintah untuk melakukan tindakan pada FPI karena selama ini pemerintah sudah terbiasa untuk tidak melakukan apa-apa kecuali didesak." Sikap yang dilakukan oleh pemerintah seperti ini jelas-jelas tidak bijak," tambahnya. Menurutnya, kelompok seperti FPI telah salah dalam memaknai perintah amar makruf nahi munkar atau mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran. Amar makruf lebih mudah dilakukan sementara perintah nahi munkar memiliki batasan yang bisa dilakukan oleh warga sipil, yaitu sebatas mengingatkan melalui lisan untuk menyadaran. "Nahi mungkar dengan "tangan" dan kekerasan hanya menjadi monopoli negara," terangnya. Upaya tafsir yang dilakukan oleh kelompok ini hanya melakukan pendekatan tangan kosong atau tekstual saja tanpa melihat konteks kenegaraan yang ada sekarang. "Kalau tindakan seperti ini dibiarkan, akan mengundang kekerasan balik dari kelompok lain, ini akan mengerikan jika negara tidak bertindak," tegasnya. Sementara itu Thamrin Amal Tomagola meminta dukungan dari PBNU agar melakukan class action atas tindakan yang dilakukan FPI untuk menuntut agar organisasi ini dibubarkan mengingat sudah seringkali pelanggaran yang dilakukan. Dijelaskannya, berdasarkan konstitusi sekarang, organisasi hanya bisa dibubarkan oleh pengadilan, tidak oleh pemerintah sebagaimana yang dilakukan oleh Rezim Soekarno dan Soeharto. Menanggapi hal ini, Masdar menyatakan, class action ini merupakan salah satu alternative, tetapi terdapat sisi negatifnya, karena organisasi yang dibubarkan bisa dengan mudah membentuk organisasi baru yang mirip sementara disisi lain, ini akan mendorong terjadinya upaya class action terhadap satu kelompok pada kelompok lain yang tidak disukai, karena itu, yang paling efektif menurutnya adalah dengan mengambil tindakan para pelaku kekerasannya. Hadir pula dalam kesempatan tersebut anggota DPD Ratu Hemas yang menegaskan agar kekerasan yang dilakukan FPI ini jangan sampai terulang kembali sehingga perlu dilakukan sebuah tindakan tegas. (mkf)
