http://salihara.org/event/2010/07/06/negara-islam
Musyawarah Buku Rabu, 28 Juli 2010 19:00 WIB Diskusi Buku "Negara Islam" karya Musdah Mulia Serambi Salihara Pengulas: Pdt. Dr. Andreas A. Yewangoe (Ketua Umum PGI), Imdadun Rakhmat (PBNU) dan Dr. Musdah Mulia (Pengarang) Moderator: M. Hasibullah Satrawi (Alumnus Universitas al-Azhar, Cairo, Mesir) Terbuka untuk umum & GRATIS Komentar untuk buku ini: Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution: Saya angkat topi pada Musdah Mulia yang dengan kejelian intelektual dan komitmennya senantiasa berjuang untuk kesetaraan, keadilan, dan hak asasi manusia. Ia dengan gigih menolak pembajakan interpretasi ajaran Islam dalam makna sempit. Dengan mengangkat pemikiran Muhammad Husain Haikal, seorang doktor ilmu hukum yang progresif dan pemikir politik Islam dari Mesir, Musdah menyampaikan pesan bahwa seorang yang bertauhid justru harus terus berikhtiar bagi persaudaraan, persamaan, dan kebebasan. Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, SJ: Sejak 65 tahun debat tentang negara Islam tetap berlangsung di Indonesia. Karena itu sudah waktunya disertasi Musdah Mulia yang membahas pemikiran M. H. Haikal tentang negara Islam dibuka bagi publik lebih luas. Haikal termasuk pemikir Muslim abad ke-20 paling tajam dan menantang. Pemikirannya tentang Islam dan demokrasi perlu diperhatikan oleh siapa saja yang mau bicara secara bertanggung jawab tentang kenegaraan Islami. Prof. Dr. Ir. Aida Vitayala S. Hubeis: Buku Negara Islam karya Musdah Mulia ini seperti sebuah novel—mengalir dan lugas sehingga mudah ditelaah dan dipahami orang awam. Buku ini sarat pemahaman bagaimana seharusnya suatu negara diselenggarakan dengan berpedoman pada prinsip dasar kenegaraan yang merupakan seperangkat norma dan etika yang mengacu pada prinsip tauhid, sunatullah, dan kesetaraan relasi sosial antarmanusia; dengan mengakui adanya pluralisme dalam suatu negara dan kehidupan yang egaliter, meniadakan kebedaan status, ras, kesukuan dan jenis kelamin. Tuntutan perubahan zaman, perkembangan sains dan teknologi, bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari, tapi perlu disiasati dengan semangat persaudaraan, kesetaraan, dan kebebasan. Buku ini patut dan perlu dibaca tidak hanya oleh negarawan, tapi juga oleh kalangan akademisi dan masyarakat yang belum sempat mendalami pemahaman negara dalam konteks Islam. Prof. Dr. Bahtiar Effendy: Salah satu persoalan yang hingga kini belum selesai bagi sebagian komunitas Muslim adalah hubungan antara Islam dan negara. Sudah banyak pandangan diajukan mengenai hal ini, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim: pola hubungan tradisionalis, sekularis, dan reformis. Buku Musdah Mulia, dengan membahas pemikiran Muhammad Husain Haikal, memperkaya pengetahuan kita tentang persoalan tersebut. Luthfi Assyaukanie, PhD.: Sepanjang sejarah, pemahaman tentang nagara Islam tidak pernah seragam karena rujukan untuk konsep ini tidak pernah satu. Konsep negara-bangsa adalah sebuah kreasi baru orang-orang modern, padahal Islam lahir jauh sebelum konsep ini dikenal. Akibatnya, rujukan terhadap konsep Negara Islam berpindah-pindah dan tumpang-tindih antara dua peradaban: Islam dan Barat. Buku Prof. Dr. Musdah Mulia ini memberi uraian gamblang tentang konsep negara Islam dan perdebatan di seputar gagasan kontroversial ini. Dengan merujuk Muhammad Husain Haikal, seorang pembaru Muslim dan penulis produktif asal Mesir, Musdah menyimpulkan bahwa negara Islam adalah sintesa kreatif antara bentuk negara sekular dan negara teokrasi. Prof. Dr. Toeti Heraty: Inilah yang perlu kita pahami dari ulasan Musdah Mulia: politik Islam kontemporer sebenarnya menyajikan tiga alternatif hubungan negara dan agama. Yang telah ditolak NKRI (Piagam Jakarta) adalah pola tradisionalis, yang dikhawatirkan adalah pola sekularis, dan jalan keluar adalah pola reformis. Memang pemahaman ini memberi kelegaan, sesuai gagasan Haikal, budayawan Mesir. Islam tidak semata-mata tentang manusia dan Tuhan, bukan pula agama paripurna yang rinci mengurus kenegaraan, tapi kembali pada tiga prinsip dasar persaudaraan, persamaan, dan kebebasan yang memadai sebagai landasan pengaturan hidup kenegaraan. [Non-text portions of this message have been removed]
