Kata GM, bukankah tugas wartawan hanya mengisi halaman yang kosong? Hehehe....
--- abduh imanulhaq <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > MUDAH-MUDAHAN BERGUNA UNTUK AJI > > Mayoritas Wartawan Tak Penuhi Standar Profesi > > SEMARANG- Sejak April 2000, Dewan Pers telah > menerima sekitar 650 pengaduan dari masyarakat. > Pengaduan itu berkisar seputar pemberitaan yang > dinilai melanggar UU No 40/1999 tentang Pers dan > Kode Etik Jurnalistik. Temuan Dewan Pers mendapatkan > sebagian besar dari media yang diadukan tak memahami > UU tersebut dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). > Demikian dikemukakan Ketua Komisi Pengaduan > Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Leo > Batubara dalam diskusi bertajuk "Menggugat > Profesionalisme Wartawan" di Hotel Patra Jasa, Kamis > (26/1). Acara yang digelar Dewan Pers itu juga > menghadirkan tiga pembicara lain, yakni Wakil Ketua > Dewan Pers RH Siregar, Pemimpin Redaksi Harian Suara > Merdeka Sasongko Tedjo, dan Kepala Badan Informasi > Komunikasi dan Kehumasan (BIKK) Jateng Saman > Kadarisman. > Menurut Leo, hasil audit yang dilakukan pihaknya > juga menyimpulkan mayoritas wartawan dan pebisnis > pers tak memenuhi standar profesi. Dari sekitar 700 > penerbitan pers yang diteliti, hanya 30% saja yang > sehat secara bisnis. Bahkan, sejak Mei 1998, sekitar > 2000 penerbitan di Indonesia berhenti atau gulung > tikar. Fenomena ini mengukuhkan proyeksi bahwa > sebagian besar wartawan dan pebisnis pers memang tak > memenuhi standar yang diinginkan. > "Alat ukur profesionalisme wartawan itu produk yang > dihasilkannya, yakni berita. Jangankan yang kecil, > media massa besar pun diadukan beberapa pelapor > karena beritanya dinilai tak akurat dan merugikan. > Beberapa di antaranya mengakui bersalah dan meminta > maaf," katanya sambil menyebutkan sejumlah kasus > yang diadukan ke Dewan Pers. > Taat Asas > Namun, Leo juga meminta kalangan media tetap > menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol sosial. > "Kalau pers tiarap atau takut karena khawatir > dituntut dan diadukan, korupsi akan semakin subur > dan merajalela di Indonesia. Yang penting > wartawannya atraktif, memberi pencerahan, dan taat > asas jurnalistik," tandasnya berapi-api. > Hal senada juga diungkapkan Sasongko Tedjo. Menurut > Ketua PWI Jateng tersebut, tuntutan dan keluhan > masyarakat menjadi indikator rendahnya kualitas dan > standar profesi wartawan. Selain karena kurangnya > lembaga pendidikan pers yang handal, perhatian media > terhadap profesionalisme wartawannya masih minim. > Namun, kelemahan ini bukan tanpa solusi. Menurut > Sasongko, media bisa melakukan beberapa langkah > untuk mengatasinya, antara lain mendirikan lembaga > diklat, membenahi manajemen SDM dan membentuk > lembaga ombudsman. > "Wartawan sendiri juga terpacu semakin profesional > karena kekritisan masyarakat. Jangan lupa juga bahwa > kompetisi pasar mendorong media membenahi dirinya. > Rambu-rambu hukum juga menjadi koridor bagi pers > untuk bekerja profesional," paparnya. > Pembicara lainnya, Saman, meminta wartawan tak > melakukan boikot liputan kegiatan institusi > pemerintahan. Hal itu disebutnya sebanding dengan > aturan tak adanya pembredelan media dalam UU Pers. > Sedangkan RH Siregar menyebutkan, pelaksanaan kode > etik merupakan wujud pertanggungjawaban wartawan > kepada masyarakat. Sebab, kode etik merupakan kaidah > penuntun sekaligus pemberi arah kepada wartawan > dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya. > (abduh imanulhaq) > > aji setiakarya <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > KADO UNTUK HARI PERS NASIONAL > PERS DAN MASA DEPAN DEMOKRASI > (BAGIAN I) > Oleh: Aji Setiakarya > > Patut diakui, semenjak diterbitkannya UU Pers No > 40/1999, industri pers memberikan efek ekonomi yang > besar. Apalagi kepentingan iklan dan promosi, > kebutuhan terhadap pers semakin meningkat. Jadilah > industri pers sebagai ladang bisnis yang menggiurkan > dan mendatangkan banyak keuntungan. Pers dibidik > oleh kalangan pembisnis. Oleh beberepa kelompok > opurtunis, pers tidak lagi dipandang sebagai alat > kontrol masyarakat atau sebagai early warning system > sebagaimana sejatinya fungsi pers. Yang terjadi > adalah munculnya media yang tidak profesional dan > menggunakan kebebasan pers tanpa tanggung jawab. > Pengertian pers yang bertanggungjawab bukan > berarti pers yang tidak beriklan dan mengambil nilai > bisnis. Tetapi pers yang bertanggungjawab adalah > pers yang mampu menyeimbangan antara kepentingan > bisnis dan tugasnya sebagai to information dan to > influence serta yang lebih urgen lagi adalah sebagai > social control kepada mayarakat. Atas alasan inilah > pers dijuluki sebagai The Fourth Estate (Kekuatan > Negara Keempat) > Tapi sekarang pers seperti kehilangan akarnya, > pers bertindak sewenang-wenang. Di lapak-lapak koran > kita dapat menemukan gampang media-media > phornograpi. Kemudian di teleivisi banyak program > yang menayangkan adegan-adegan yang public afection, > prilaku pribadi yang diekspos oleh publik tanpa > batasan-batasan yang jelas. Pers telah mencampuri > lahan-lahan privasi masyarakat. Distorsi peran pers > akhirnya memunculkan demokrasi semu atau lebih parah > lagi mungkin otoriter terselubung. Pers dipakai alat > untuk menipu masyarakat. Karena hitungan laba-rugi > pers rela memberikan keterangan palsu untuk > kepentingan image building tokoh demi kepentingan > politik. Dengan memberikan citra pemerintahan yang > baik, berkomitmen terhadap pembangunan masyarakat > padahal semuanya tidak ada realisasinya. Maka pada > kasus ini betul apa yang diungkapkan sejak dulu oleh > pengkritik sosial, C. Wright Mills (1968), media > massa memberikan rumus hidup yang didasarkan pada > Pseudo World (Dunia Polesan), media hanya > memoles kenyataan seperti apa yang dinginkan oleh > pemilik modal, media dapat memberitakan > kejadian-kejadian yang tidak terjadi di lapangan. > McLuhan menyebutnya dengan Second Hand Reality > (Realitas Kedua). Media massa menjadi tangan kedua > dari kenyataan. Karena kepentinga-kepentingan > tertentu, seringkali pers menyulap hal-hal yang > tidak ada pada realitas pertama (realitas > sesungguhnya). Atau menghilangkan laporan guna > kepentingan teretntu. > Institut Studi Arus Informasi (ISAI), lembaga > nirlaba bidang pelatihan dan penilitian jurnalistik, > mengakui hal itu. Ancaman kebebasan pers kini justru > muncul dari masyarakat sendiri, baik dengan alasan > ideologi, agama, atau kepentingan modal, intsitusi > media itu sendiri dan populeritas perorangan. Tidak > semua media mampu bekerja secara profesional dalam > menjalankan pekerjaan persnya, para awak persnya > (wartawan) tidak bisa memilih peristiwa yang > benar-benar memiliki news value yang menarik dan > berarti bagi audiencenya. Karena tidak bisa menarik > khalayak, penghasilan mereka kurang memadai dan > akhirnya gulung tikar. Atau mereka yang kalah > tersebut mendirikan media dengan mewartakan > berita-berita provokatif atau informasi bohong untuk > menarik khalayaknya. Pers tidak lagi bebas tapi > bablas. > Syamsul Muarif, Mentri Informasi dan Komunikasi > semasa Abdurrrahman Wahid pernah mengkritik dunia > pers Indonesia. Dikatakan Syamsul bahwa kebebasan > yang merajalela telah melahirkan penyakit-penyakit > pers nasional. Ada lima penyakit yang menghinggapi > pers di Indonesia. Pornogrfi, character > asassination, berita bohong dan provokatif, > iklan-iklan yang tidak lagi berada pada dimensi > yang sebenarnya, dan munculnya wartawan-wartawan > ngamplop. Akibatnya wartawan yang betul-betul > memiliki idealatis dipandang sebelah mata oleh > masyarakat. > Memperhatikan fenomena semacam itu tahun 2001 lalu > pemerintah akan merevisi undang-undang No. 40 Tahun > 1999. Untunglah saat itu gaung reformasi dan > kebebasan masih terdengar nyalinya sehingga niat > pemerintah itu tidak terwujud.. Ini merupakan > tantangan bagi insan pers untuk mengembalikan > kedudukan wartawan sebagai kaum yang disebut oleh > Arif Budiman, sebagai kaum inteligensia, kaum yang > memiliki banyak pengetahuan dan berkeinginan > merombak keadaan kepada yang lebih baik. > Apabila insan pers membiarkan penyakit pers itu > terus terjadi, maka akan berbahaya terhadap > kemerdekaan pers itu sendiri. Sehingga demokrsi yang > sedang kita rintis sejak lama akan terkubur kembali. > Pemerintah akan acuh terhadap > pemberitaan-pemberitaan di media massa. Kemudian > dengan sendirinya masyarakat akan tidak percaya > terhadap kerja pers, meski informasi itu benar. Dan > bukan tidak mungkin kalau Departemen Informasi dan > Komunikasi saat ini akan membungkam kebebasan pers > yang tengah berlangsung saat ini. Meski Soesilo > Bambang Yudhoyono jelas-jelas berkata tida akan > membredel pers. Kalau sudah begitu kita hanya bisa > berharap pada profesionalime insan pers, wartawan. > > > Aji Setiakarya, Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNTIRTA > Manajer Kedai Buku Jawara > dan Kontributor www.rumahdunia.net > > > > > > > > > > > > > KADO UNTUK HARI PERS NASIONAL > WARTAWAN, KAUM INTELEGENSIA > === message truncated === __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com Tetap Semangat Mencintai Banten! Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/wongbanten/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
