Saatnya Kita Memilih Pemimpin Oleh Dr. MIFTAH FARIDL SELAMA tahun 2004 ini, bangsa Indonesia secara berkesinambungan akan mengikuti perhelatan politik panjang untuk menentukan nasibnya sendiri. Setelah melewati masa kampanye, hari ini pesta demokrasi melalui Pemilihan Umum Tahun 2004 dimulai. Ujungnya sama, memilih pemimpin yang dianggap paling layak memimpin bangsa yang secara kuantitatif sangat besar ini. Kita sama-sama terlibat terutama untuk ikut menentukan para wakil rakyat serta untuk pertama kalinya sejak republik ini berdiri memilih secara langsung presiden dan wakil presiden. Meskipun proses demokratisasi sendiri bukanlah merupakan sesuatu yang gampang, usaha-usaha ke arah itu tampak terus dilakukan oleh berbagai komponen kekuatan politik, baik formal maupun informal. Lahirnya sejumlah partai politik menjelang Pemilu 2004 ini, dan bahkan sejak proses reformasi 1998, memperlihatkan semakin besarnya kepedulian masyarakat (yang diwakili oleh segelintir elite politik level menengah ke atas) akan pentingnya pemilu. Pemilihan umum sendiri harus disikapi sebagai proses politik yang sejatinya dapat dilalui secara normal, damai, dan fungsional. Pemilu bukanlah tujuan yang hendak dicapai oleh sesuatu bangsa, tapi hanya proses antara untuk memperoleh hasil yang maksimal, yaitu kepemimpinan nasional serta tatanan kehidupan bangsa yang aman, adil dan sejahtera. Pemilu yang telah memakan biaya cukup besar ini seharusnya mampu melahirkan produk politik yang dapat membawa bangsa ini lebih nyaman, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya lainnya. Pemilihan umum pada hakikatnya merupakan proses demokrasi untuk memilih sejumlah pemimpin dan wakil rakyat. Agar proses pemilihan dapat mencerminkan kedaulatan rakyat yang lebih sehat, maka ia harus memberikan kebebasan tanpa pemaksaan. Umat pemilih adalah bagian penting dan independen yang akan menentukan pilihannya sesuai dengan nurani politik yang dimilikinya. Tulisan sederhana ini selanjutnya akan melihat sekaligus menjembatani antara konsepsi normatif kepemimpinan dengan tantangan empirik yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Manusia dan tugas kepemimpinan Secara moral, kepemimpinan berkaitan erat dengan tugas dan fungsi manusia di muka bumi ini. Sebab di antara tugas dan fungsi kelahirannya ke muka bumi ini adalah memelihara dan mendayagunakan sumber daya alam untuk kesejahteraan umat manusia. Manusia diciptakan sebagai khalifah Allah di muka bumi (Q.S., 2:30). Ia menjadi pemimpin sekaligus pemelihara bukan saja untuk komunitas manusia, tetapi juga untuk kepentingan segala bentuk makhluk yang diciptakan-Nya. Manusia menjadi wakil Tuhan untuk menjadi pemimpin agar mampu memelihara bumi dan langit beserta seluruh ciptaan yang ada di antara keduanya. Bahkan, untuk menegaskan fungsi pemelihara tersebut, Alquran juga mengingatkan manusia untuk tidak memerankan fungsi sebaliknya, tidak membuat kerusakan di muka bumi sehingga mengganggu keseimbangan alam (Q.S. 2:11-12). Kerangka teologis yang melandasi ajaran tersebut diyakini sebagai doktrin kekhalifahan, sehingga secara praktis ia berimplikasi pada keharusan memilih seorang pemimpin di kalangan Muslim. Bahkan, dengan dukungan interpretasi ayat-ayat lainnya dalam Alquran, ajaran itu mengisyaratkan agar seorang Muslim hanya dapat memilih seorang pemimpin dari kalangannya sendiri. Perintah ajaran di atas mengandung konsekuensi bahwa kepemimpinan dalam Islam merupakan salah satu prinsip yang harus ditegakkan dalam suatu masyarakat manusia. Setiap orang Islam, sesuai dengan kapasitas intelektual dan sosial yang dimilikinya, memiliki hak yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Pola rekrutmen kepemimpinan pun dalam banyak hal dapat berbeda-beda. Dalam kerangka politik (siyasi), rumusan ajaran yang menyangkut tema kepemimpinan biasa pula disebut fiqh siyasah. Karena itu, adalah lumrah jika seorang Muslim mengategorikan partisipasi politik khususnya berkaitan dengan masalah kepemimpinan sebagai aktivitas jihad untuk menegakkan ajaran agama yang diyakini kebenarannya. Karena itu, menjadi pemimpin dan ikut terlibat dalam proses pemilihannya dipandang sebagai perbuatan ibadah, karena dilakukan dengan mendasarkan pada salah satu perintah ajaran agamanya. Alquran mengilustrasikan hubungan antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya sebagai satu sistem yang saling memengaruhi. Sistem itu sendiri merupakan kumpulan komponen-komponen yang berada pada alur yang sama. Dalam Alquran digambarkan bahwa seorang pemimpin yang baik diperuntukkan bagi masyarakat yang baik pula. Atau dengan perkataan lain, suatu masyarakat yang baik hanya dapat dipimpin dan hanya membutuhkan seorang pemimpin yang baik pula. Masyarakat yang bermoral akan menentukan pemimpin dari kalangan yang bermoral pula. Di sisi lain, status kepemimpinan yang diberikan kepada manusia tidak lebih hanya sebagai amanat Allah (H.R. Muslim), yang sewaktu-waktu diberikan kepadanya atau (harus) dilepaskannya (Q.S. Ali Imran:26). Secara umum, amanat kepemimpinan ini meliputi, amanat khilafah (Q.S. Al-An'am:165; Al-Baqarah:30), amanat risalah (Q.S. Ali Imran 104 dan 110), dan amanat khidamah (H.R. Muslim). Berkenaan dengan amanat khidamah, dalam fungsinya sebagai pemimpin, manusia diproyeksikan untuk menjadi pelayan (khadim) bagi manusia lain yang dipimpinnya. Pemimpinan adalah pelayan publik yang oleh karenanya harus berpihak kepada publik. Jadi, seorang pemimpin itu harus melayani, bukan dilayani. Ia harus menjadi orang yang memberikan pelayanan kepada orang-orang yang memberikan kepercayaan kepadanya. Upah yang diterimanya juga merupakan pemberian insentif atas jasa pelayanan yang diabdikan kepada anggota atau masyarakat yang dipimpinnya. Dalam dunia usaha, model kepemimpinan yang mendasarkan kegiatannya pada konsep pelayanan akan memfokuskan perhatiannya pada kepentingan publik yang menjadi konsumen utamanya. Apa yang dianggap penting oleh masyarakat, maka akan dianggap penting pula oleh seorang pemimpin yang menjadi pelayan (khadim) baginya. Masyarakat atau konsumen adalah "majikan" bagi sesuatu institusi yang ada di lingkungannya. Mereka memiliki hak untuk memperoleh kepuasan; dan para pelaku atau pengelola sesuatu institusi berkewajiban untuk melayani sesuatu yang diperlukannya. Karena itu, besar kecilnya upah yang diperoleh akan bergantung pada prestasi pelayanan yang dilakukannya. Ungkapan "uang adalah sertifikat kreasi sebagai alat tukar yang sah" merupakan cermin kesalingbergantungan antara nilai yang diperolehnya dengan kualitas kerja yang dilakukannya. Dengan demikian, adalah adil jika lebih banyak kreasi yang dilakukan seseorang, maka lebih besar pula sertifikat yang diperolehnya. Sebaliknya, adalah tidak adil jika seseorang yang miskin kreasi, tetapi lebih banyak memperoleh sertifikat. Berkenaan dengan hubungan fungsional antara pemimpin dengan publik yang dipimpinnya, maka proses seleksi seorang pemimpin dilakukan secara demokratis dengan mendasarkan mekanismenya pada prinsip musyawarah. Bermusyawarah pada dasarnya dilakukan untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh umat manusia (Q.S. 3:159). Ia tidak terbatas hanya pada proses pemilihan seorang pemimpin yang mereka butuhkan. Hanya , karena kepemimpinan merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi umat, maka masalah itu pun dilakukan melalui proses permusyawaratan. Seorang pemimpin yang telah dipilih wajib diikuti dan ditaati selama tidak keluar dari garis ajaran serta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Kedudukan seorang pemimpin berada di bawah Allah dan Rasul-Nya. Bahkan secara eksplisit Alquran menyebutkan pemimpin secara berturut-turut setelah Allah dan Rasul, sebagai sosok yang harus ditaati oleh para pengikutnya. Sehingga keberadaannya di tengah-tengah umat hendaknya berfungsi sebagai wakil Tuhan untuk menyampaikan dan memelihara terlaksananya setiap ajaran Allah dan Rasul-Nya. Itulah sebabnya, di kalangan Syi'i, seorang pemimpin merupakan figur ganda antara imam sebagai pemimpinan sosial dan juga faqih sebagai seorang yang ahli dalam bidang keagamaan. Seorang pemimpin bukan hanya bertanggung jawab pada kepentingan politis keduniaan, tetapi juga urusan spiritual keakhiratan. Namun demikian, kalangan Sunni masih relatif lebih lentur, sehingga fungsi ganda itu dapat diperankan oleh dua sosok yang berbeda. Keharusan taat kepada seorang pimpinan tidak berarti bahwa para pengikutnya tidak bisa mengkritisi mekanisme kepemimpinan yang diperankannya. Fungsi kontrol harus tetap dimainkan oleh komunitas yang dipimpinnya. Terlepas dari persoalan apakah fungsi kontrol itu harus terlembaga atau tidak, tetapi Islam mengisyaratkan setiap individu harus mampu melakukan kontrol terhadap berbagai kemungkaran, termasuk kemungkaran yang dilakukan oleh para pemimpinnya. Bercermin pada sejarah Dalam sejarahnya, Nabi Muhammad dikenal sebagai pemimpin umat. Memang terdapat pandangan kontroversial berkenaan dengan statusnya sebagai pemimpin politik seperti halnya jabatan kepala negara atau bukan. Perbedaan pandangan itu terutama berakar pada perbedaan sudut pandang terhadap perilaku Nabi semasa memimpin masyarakat khususnya di Madinah. Terhadap perlakuan toleran terhadap warga masyarakat yang beragama lain, misalnya, dapat dilihat sebagai tindakan politis yang memosisikan dirinya sebagai pemimpin semua warga, atau justru sebagai seorang pembina umat untuk menegakkan fungsi rahmatan lil'alamin. Pengangkatan Nabi sebagai khalifah juga dilakukan melalui proses kewahyuan. Para pengikutnya berbai'at untuk mengangkat Nabi sebagai pemimpin mereka setelah diyakini bahwa Muhammad adalah seorang nabi yang mendapat wahyu dari Allah. Meskipun demikian, melalui interaksi sosial yang dilaluinya sejak usianya yang masih sangat dini, Muhammad telah dipercaya banyak orang untuk memimpin dan menyelesaikan konflik-konflik sosial yang terjadi di kalangan masyarakat Quraisy. Watak demokratis kepemimpinan Nabi tidak selalu diwujudkan dalam perilaku musyawarah. Sebab banyak persoalan sosial yang hanya membutuhkan otoritas Nabi sendiri, baik dalam kapasitasnya sebagai seorang pemimpin umat maupun sebagai rasul Allah. Nabi senantiasa mengajak para sahabatnya bermusyawarah, tetapi sering pula hanya memberikan instruksi untuk dilaksanakan tanpa banyak mempertanyakannya terlebih dahulu. Seorang sahabat cerdas, Umar, misalnya, ketika mendapat fatwa baru dari Nabi, ia pernah bertanya, "Apakah yang berfatwa itu Muhammad Rasulullah atau Muhammad bin Abdullah?" Lalu Nabi menjawab, "Muhammad Rasulullah." Dan umar pun lalu menyatakan ketaatannya kepada perintah itu. Hal ini mengisyaratkan bahwa di luar kewahyuan, atau dalam posisinya sebagai manusia biasa, masih terbuka untuk dikoreksi. Berbeda dengan kasus Nabi, para pelanjutnya dipilih menjadi khalifah melalui mekanisme yang berbeda-beda. Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama melalui pemilihan dalam satu pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah Nabi wafat dan sebelum jenazah beliau dimakamkan. Demikian pula khalifah kedua, Umar bin Khattab, berbeda dari kasus pemilihan Abu Bakar. Umar mendapat kepercayaan sebagai khalifah kedua tidak melalui pemilihan dalam suatu forum musyawarah terbuka, tetapi melalui penunjukan atau wasiat oleh pendahulunya. Usman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga melalui proses yang juga berbeda, tidak sama dengan Abu Bakar, tidak pula serupa dengan Umar. Usman dipilih oleh sekelompok orang yang nama-namanya sudah ditentukan oleh Umar sebelum dia wafat. Sedangkan Ali bin Abu Thalib, dua belas tahun kemudian, diangkat menjadi khalifah yang keempat melalui pemilihan, yang penyelenggaraannya jauh dari sempurna. Setelah para pemberontak membunuh Usman bin Affan, mereka mendesak Ali agar bersedia diangkat menjadi khalifah. Demikianlah gambaran proses pemilihan dan pengangkatan khalifah terutama setelah Nabi wafat. Sejarah itu mengilustrasikan dinamika kepemimpinan yang sarat konflik. Secara historis, proses itulah yang kemudian mengundang konflik yang berkepanjangan sehingga melahirkan mazhab-mazhan teologi yang tidak pernah ketemu. Lahirlah pula fiqh-fiqh politik yang berbeda-beda untuk memberikan legitimasi kekuasaan yang diperankannya. Menjaring bakal pemimpin Tahun ini, masyarakat Indonesia, akan menambah pengalaman politiknya yang baru dalam menjaring seorang pemimpin. Seluruh rakyat akan memilih seorang presiden dan wakil presiden secara langsung. Mekanisme perwakilan rakyat kini tidak lagi diberlakukan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena itu, proses pemilu tahun ini mensyaratkan kedewasaan politik masyarakat yang lebih tinggi, sehingga mampu membaca isyarat-isyarat secara jujur dan benar. Untuk memenuhi tujuan dibentuknya sistem kepemimpinan, ada beberapa kriteria khusus seorang pemimpin seperti berikut: Pertama, kemampuan memimpin sesuai dengan jabatannya (H.R. Bukhari). Seorang pemimpin dalam suatu komunitas harus memiliki keunggulan dalam bidang garapan yang dipimpinnya. Sebab hal ini akan berimplikasi pada prestasi kerja yang akan dicapainya. Seorang pemimpin dalam suatu perusahaan telekomunikasi, misalnya, harus seseorang yang memiliki kapasitas dalam lapangan yang dipimpinnya. Ia akan dituntut kerja profesional untuk mencapai tujuan maksimal. Kedua, dukungan dan kecintaan dari bawahannya (H.R. Muslim). Dalam manajemen modern dikenal istilah kerja kolektif dengan mendasarkan pada inisiatif produktif seluruh komponen yang terlibat. Mekanisme seperti itu hanya akan terjadi dalam iklim kepemimpinan yang satu sama lain terbangun sikap saling menghargai dan mencintai. Ketiga, terdiri dari orang-orang yang terbaik, termampu dalam jabatan tersebut (H.R. Hakim). Terbaik secara moral tentu berbeda dengan "terbaik" berdasarkan kepentingan politik. Kita harus mampu menjaring bakal pemimpin yang terbaik secara moral maupun sosial. Sebab pemimpin dalam banyak hal merupakan juru bicara bagi komunitas yang dipimpinnya. Ia merupakan representasi berbagai keinginan atau cita-cita institusi yang dikelolanya. Keempat, berakhlak, takwa (Q.S. Al-Anfal:34) terutama dalam menegakkan salat dan zakat (Q.S. Al-Maidah:54-55). Sifat-sifat seperti ini diperlukan terutama untuk memberikan nilai (value) terhadap pekerjaan yang digelutinya, sehingga kerja tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga memiliki semangat pengabdian yang tinggi. Akhlak dan takwa juga mencerminkan kualitas keberagamaan seseorang yang pada gilirannya akan menjadi kendali moral dari proses kepemimpinan yang diperankannya. Ciri-ciri kepemimpinan seperti disebutkan di atas pada dasarnya mengilustrasikan sosok pemimpin yang cerdas, berkualitas, akomodatif dan sarat nilai. Dalam gambaran Nabi, ciri-ciri itu tercermin dari sifat-sifat yang dimilikinya, yaitu shiddiq, tabligh, amanah, dan fathanah. Keutuhan setiap komponen kepemimpinan tersebut akan berpengaruh pada kemampuan berpikir dan berijtihad terutama dalam proses pemecahan masalah-masalah yang melilit masyarakat atau institusi yang dipimpinnya. Khatimah Jadi, kepemimpinan ini adalah sesuatu yang luhur. Ia merupakan salah satu pilar pembangunan masyarakat yang tidak bisa dinafikan. Ia harus selalu ada selama komunitas manusia itu ada. Karena itu, dalam kondisi apa pun, setiap individu masyarakat memiliki keharusan (fardlu 'ain) terlibat dalam mekanisme politik untuk menentukan pilihan pemimpin yang dianggap paling memenuhi syarat di antara warga masyarakat yang ada. Sebagai proses politik yang akan melibatkan seluruh warga masyarakat, pemilihan umum merupakan momentum untuk dimanfaatkan setiap pemilik hak pilih untuk menentukan pilihannya. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Inilah saatnya kita memilih seorang pemimpin yang terbaik di antara kita.*** Penulis Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung.
ucu jauhar <[EMAIL PROTECTED]> menulis: Sementara pemimpinnya asik mimpi mo nyalon jadi Gubernur Banten. Lihat statemen Dimyati di Radar Banten 2 hari lalu. Langkahnya sama persis seperti dia akan mencalonkan jadi bupati. "Saya lagi nunggu fatwa ulama dan kyia", agama jadi rumor. Padahal, siapa yang nanya dia nyalon apa kagak. Ide pencalonan Dimyati jadi cagub atau cawagub sudah dilemparkan jauh hari sebelum PEMILIHAN BUPATI Pandeglang kemarin...:-( Mari kita saksikan dagelan bupati coberboy ini. --- machsus thamrin <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > > Ini berita yang dikirimkan salah satu rekan wartawan > di Banten ke > kantornya di Jakarta. Kemarin kita membaca sekolah > rubuh yang > jaraknya 4 km dari kantor bupati Pandeglang, kini > gizi buruk > menghantui anak-anak kita. > > Kayaknya pemimpin, dan calon pemimpin yang tengah > berebut tiket > masuk bursa calon gubernur enggak ada yang peduli ya > dengan soal-soal > begini... > > > Masihkah kita layak disebut ummat Muhammad kalau > kita tidur dengan > perut kenyang sementara anak kita Muhammad Surya > kini tengah meregang > maut karena lapar? > > > > Salam > > > machsus > > > > > ((((LEAD))))) > > SEORANG PENDERITA GIZI BURUK DALAM KONDISI KRITIS > KEMBALI DITEMUKAN > DI LEBAK BANTEN// INI MERUPAKAN PASIEN KEDELAPAN > PENDERITA GIZI > BURUK/ YANG DIRAWAT DI RUMAH SAKIT UMUM AJIDARMO/ > LEBAK BANTEN/ DALAM > KONDISINYA KRITIS/ ENAM DIANTARANYA MENINGGAL > DUNIA// > > ((((ROLL)))) > > RUMAH SAKIT UMUM AJIDARMO/ LEBAK BANTEN/ KEMBALI > MERAWAT SEORANG > PASIEN PENDERITA GIZI BURUK DALAM KONDISI KRITIS// > PASIEN ATAS NAMA > MUHAMMAD SURYA USIA DUA SETENGAH TAHUN INI/ > MERUPAKAN PASIEN > KEDELAPAN YANG DIRAWAT DI RUMAH SAKIT INI/ DALAM > KONDISI KRITIS// > DARI DELAPAN PASIEN KRITIS/ ENAM DIANTARANYA > MENINGGAL DUNIA// > > > > Tetap Semangat Mencintai Banten! --------------------------------- YAHOO! GROUPS LINKS Visit your group "wongbanten" on the web. To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service. --------------------------------- Saprudin --------------------------------- Apakah Anda Yahoo!? Kunjungi halaman depan Yahoo! Indonesia yang baru! [Non-text portions of this message have been removed] Tetap Semangat Mencintai Banten! Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/wongbanten/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/