sumber: www.bantenlink.com, Rabu (31/1) Peta Mutasi 21 Pejabat Eselon II Dari Kedekatan Hingga Balas Budi Politik Serang Mutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Banten, belum lama ini lebih mengedepankan kekuasaan dan kepentingan kelompok tertentu, dibandingkan pertimbangan kemampuan, kinerja, kompetensi dan kredibilitas pejabat. Oleh : Nurzaman / Suhada Mutasi itu lebih mengutamakan politik balas budi terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten. Sesuatu yang tak lazim, seorang camat mendadak menjadi kepala biro atau pejabat eselon II, tak ada proses masuk dulu ke lingkungan provinsi. Ini ngurus provinsi, bukan kampung Pagelaran, kata Nurzaman, Sekretaris PC GP Ansor Pandeglang dan Suhada, Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (Alipp), Selasa (30/1).
Berikut pemetaan yang dilakukan PC Anshor dan Alipp dalam mengkritisi mutasi pejabat eselon II pada Kamis 25 Januari 2007. Pelantikan itu dilakukan Atut Chosiyah, Gubernur Banten terhadap 21 pejabat eselon II dan menghasilkan 4 pejabat stand by untuk menghindari istilah nonjob. Nama dan jabatan 21 pejabat eselon II yang dilantik dalam Keputusan Gubernur, No. 821.22/KEP.09-PEG/2007: Asmudji Dari Kepala Biro Hukum menjadi Asisiten Daerah Tata Praja atau dikenal Asda I. Jabatan yang diberikan kepada Asmudji ditengarai karena keberhasilannya mengamankan dan memenangkan perkara gugatan 14 pejabat yang dinonjobkan saat Atut Chosiyah masih Wakil Gubernur Banten dan menjadi Plt Gubernur Banten setelah Djoko tersandung kasus korupsi. Namun kapabelitas Asmudi yang berasal dari Jawa Tengah ini memang pas untuik jabatan asisten tata praja karena berlatar belakang (STPDN- SekolahTinggi Permerintahan Daerah Negeri). Di sekolah ini Asmudji tercatat sebagai lulusan terbaik. Hidayat Djohari Dari Asda III menjadi Asda II. Dia hanya bergeser atau linear. Hidayat yang berasal dari daerah Priangan ini dipandang berhasil mengamankan administrasi keuangan selama Plt Gubernur Banten menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, sehingga menjadi Gubernur Banten. Apon Suryana Dari Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Banten menjadi Asda III, menggantikan Hidayat Djohari yang menjadi Asda II. Diduga kuat, keberhasilan Apon yang lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat ini adalah program sosialisasi yang menampilkan Atut Chosiyah, Plt Gubernur Banten di media cetak dan elektronik maupun acara-acara yang bersifat masif. Dan, sosialisasi itu secara kebetulan berdekatan atau menjelang Pilkada Banten 2006. Sukiya Dari Biro Perlengkapan menjadi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Diperindagkop) Banten. Diperkirakan, keberhasilannya adalah mengamankan pengadaan lahan yang berkaitan dengan kelompok dominan di Provinsi Banten. Sekadar diketahui, Sukiya berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Tersebar isu, Sukiya memiliki kedekatan tersendiri dengan M Masduki, Wakil Gubernur Banten yang memang mantan pejabat di Pemprov Jawa Barat. Suroto Dari Kasubdin Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan menjadi Kepala Dinas Perhubungan Banten. Tak ada catatan prestasi yang menonjol dari pejabat yang semula eselon III menjadi eselon II. Tetapi rumor yang beredar adalah penempatannya berkaitan dengan proyek terminal di Pandeglang dan sejumlah daerah lainnya. Terkesan, penempatannya karena kepentingan pengusaha yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Ranta Soeharta Dari Kepala Biro Umum menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banten. Sebagian besar PNS mengetahui kedekatan Ranta dengan Hilman Nitiamadja, Sekda Pemprov Banten. Kedekatannya muncul ke permukaan saat Hilman menjabat Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Banten. Ketika menjabat Sekda, Ranta pun pindah dari Sekretaris Bapeda (eselon III) menjadi Kabiro Umum yang eselon II. Tak ada prestasi menonjol dari Ranta sebagai Kabiro Umum, kemudian menjadi Kadisbudpar Banten, menggantikan Suryadi Wiraatmadja yang kini nonjob alias stand by menurut istilah Atut Chosiyah, Gubernur Banten. Hanya ada yang janggal, kenaikan Ranta dinilai sangat cepat. Dalam tempo 5 tahun, dia melejit dari eselon IV ke eselon II, tanpa membukukan kinerja yang luar biasa bagi Banten. Opar Sohari Dari Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat menjadi Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Banten. Ada yang menarik dari perjalanan Opar Sohari. Terlahir di daerah Ciomas, lulusan Sekolah Pendidikan Guru Negeri (SPGN) Serang dan meraih gelar sarjana pendidikan (S1) dan S2 ini berkarir menjadi guru. Kemudian, dia masuk ke provinsi dan menjadi Kasubdin Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Banten. Tak lama setelah Atut Chosiyah menjadi Plt Gubernur Banten, Opar pun memangku jabatan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Banten, meskipun tidak jelas prestasi apa yang diraih Opar ketika menjabat Kasubdin Dikdas. Menjelang Pilkada Banten 2006, Opar dikenal gigih. Beberapakali media cetak lokal melansir berita, uang kesejahteraan rakyat sudah habis dibagikan kepada masyarakat dan kelompok-kelompok tertentu. Sedangkan lebih 5.000 proposal masih menumpuk di mejanya. Pada Perubahan APBD Banten 2006, Kesra mendapatkan tambahan dana. Dalam mutasi ini, Opar semula diisukan akan memangku jabatan Kepala Dinas Pendidikan Banten. Ternyata, dia menjadi Kadinsosnaker Banten, menggantikan Apon Suryana. Yunadi Dari Kepala Dinas Pendidikan menjadi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Banten. Aktivitas pejabat yang pernah memangku Asda II Pemkab Pandeglang ini meningkat menjelang Pilkada Banten 2006. Secara mencolok, pemirsa se-Indonesia disuguhkan tayangan tentang mensukseskan wajib belajar sekolah dasar di Banten melalui tayangan di televisi swasta. Dalam tayangan itu, tampil Atut Chosiyah mengenakan baju PDH dengan atribut gubernur di dadanya, berbaur dengan anak-anak berseragam SD dan figuran lainnya. Di lain pihak, Yunadi tidak mengukir prestasi yang luar biasa selama menjabat Kepala Dinas Pendidikan Banten. Widodo Hadi Dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum menjadi Kepala Dinas Pendidikan Banten. Mutasi ini paling mengejutkan bagi aktivis pendidikan dan elemen masyarakat Banten. Pasalnya, Widodo berlatar belakang arsitek sipil, lebih spesialis lagi arsitek waduk atau bendungan air. Tak ada sedikit pun perjalanan pendidikanWidodo yang pernah memimpin lembaga pendidikan. Secara berseloroh, aktivis mengatakan, Pemprov Banten akan membangun jembatan, bendungan atau waduk pendidikan. Artinya keberhasilan pendidikan di Banten tidak perlu diukur dengan partisipasi usia sekolah, indeks keberlanjutan sekolah, mutu lembaga pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan mampu memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan secara lokal, nasional dan menghadapi perkembangan global. Penempatan Widodo sebagai Kadis Pendidikan memperjelas, pendekatan kekuasaan dan pembangunan fisik. Perlu diingat, mulai tahun 2007, Mou perbaikan sekolah antara Pemerintah Pusat, Pemprov Banten dan kabupaten/kota harus dimulai. Dana perbaikan seluruh sekolah se-Banten mencapai Rp 1,2 triliun. Dan, 50 persen biaya pembangunan itu ditanggung pemerintah pusat. M Saleh Dari Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Dari sisi karir, terjadi peningkatan dan tidak akan menjadi persoalan yang signifikan atas diangkatnya sebagai Kadis PU Banten. Di kalangan PU, dia memang dikenal dekat dengan kelompok dominan, sehingga menempatannya sebagai Kepala PU, menggantikan Widodo tidak mengejutkan banyak pihak. Tahir Mudjahid Dari Kepala Dinas Perhubungan menjadi Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Banten. Bagi aktivis lingkungan, penempatannya justru membuktikan Pemprov Banten memang tidak concern terhadap perbaikan lingkungan. Kami akan melihat nanti, apakah Pak Tahir mampu belajar secara cepat terhadap penanganan lingkungan. Beginilah Banten, kata Np Rahadian, Direktur Eksekutif LSM Rekonvasi Bhumi. Karimil Fatah Dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan menjadi Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Banten. Sebagian besar PNS mengetahui, Karimil sangat loyal terhadap Atut Chosiyah sejak menjadi Wakil Gubernur Banten, Plt Gubernur hingga Gubernur Banten. Penempatannya sebagai Kepala Bapeda diisukan bukan berdasarkan kemampuannya melakukan perencanaan yang matang, teliti dan lebih mengutamakan menfaat pembangunan bagi masyarakat, tetapi lebih disebabkan unsur kedekatan dan lainnya. M Husni Hasan Dari Kasubdin Bina Program, Dinas Pekerjaan Umum menjadi Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Tak ada catatan prestasi yang menonjol dan bukan orang yang dibicarakan masyarakat. Isu yang beredar, kedekatan dengan kelompok dominan menyebabkan bisa naik menjadi Wakil Kepala DPU Banten. Agus Randil Dari Camat Pagelaran Kabupaten Pandeglang menjadi Kepala Biro Perlengkapan Pemprov Banten. Mutasi ini cukup spektakuler. Biasanya, seorang camat (eselon III) sebelum memangku jabatan eselon II diparkirkan di jabatan tertentu, kemudian dinaikan menjadi eselon II setelah beberapa bulan memangku jabatan tersebut. Saham atau prestasi luar biasa apa kepada Pemprov Banten yang membuat seorang camat mampu meloncat menjadi kabiro? Tetapi sebagian masyarakat Pandeglang memang mengetahui, Agus Randil memang gigih dalam Pilkada Banten 2006, meskipun sebagian daerahnya tidak secara mutlak dimenangkan pasangan nomor 2. M Natsir Aziz Dari Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan (eselon III) menjadi Kepala Biro Umum Pemprov Banten (eselon II). Ketika disebutkan namanya menjadi Kabiro Umum, sebagian besar PNS dan aktivis segera mahfum, apa yang sebenarnya terjadi. Kedekatan Natsir dengan pengusaha di lingkungan kekuasaan adalah faktor yang menyebabkannya terpilih menjabat kabiro umum. Prestasinya tak ada yang menonjol. Sebaliknya, dia sempat berurusan dengan kepolisian maupun kejaksaan. Acid Syamsuri Dari Kabag Tata Usaha Biro Umum menjadi Kepala Biro Kepegawaian. Kinerja apakah yang membuat mantan guru SD di Lebak ini mampu menjabat Kepala Biro Kepegawaian, suatu jabatan yang sangat penting bagi pengembangan karir dan SDM? Yang diketahui umum adalah Acid merupakan keponakan dari Chasan Sochib, ayah dari Atut Chosiyah, Gubernur Banten. Acid adalah adik istri di Labuan. Sigit Suwitarto Dari Kabag Kesejahtraan Sosial, Biro Kesejahtraan Rakyat menjadi Kepala Biro Kesejahtraan Rakyat. Sebelum dan selama Pilkada Banten 2006, selalu terlihat dalam setiap acara Atut Chosiyah sebagai Plt Gubernur Banten atau acara-acara yang terlepas dari jabatan tersebut. Selain Sigit adalah Opar Sohari, yang menjadi atasan Sigit. Dia juga dikenal dekat dengan Hidayat Djohari, waktu itu menjabat Asda III. Cepi Suwardi Mulya Noor Dari Sekretaris Badan Perencanaan Daerah menjadi Kepala Biro Adminsistrasi Pembanguan Skretariat Daerah. Isu tersebar bahwa dia adalah titipan Partai Bulan Bintang (PBB) yang menjadi pengusung Atut Chosiyah-M Masduki dalam Pilkada Banten 2006. Faryda Ruslan Dari Sekretaris Korpri menjadi Kepala Biro Organisasi Pemprov Banten. Jabatan ini ditukar tempat dengan Kurdi Matin yang menjabat Kabiro Organisasi. Kedua pejabat ini masih memiliki hubungan saudara. Anwar Masud Dari Kepala Biro Kepegawaian menjadi Kepala Biro Hukum. Penempatannya sebagai Kabiro Hukum juga banyak yang mempertanyakan. Sebab Biro Hukum akan menghadapi persoalan hukum yang akan semakin berat dihadapi Pemprov Banten. Kurdi Matin Dari Kepala Biro Organisasi menjadi Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi KORPRI. Selain ditukar tempat dengan saudaranya, Faryda Ruslan, perlu diketahui kemenangan Plt Gubernur Banten, Atut Chosiyah dalam menghadapi gugatan 14 pejabat nonjob tidak terlepas dari kesaksiannya sebagai Kepala Biro Organisasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Pandangannya sebagai biro yang menangani tata laksana organisasi mampu mematahkan dalil-dalil para pengacara ke-14 pejabat nonjob. Sebagai PNS, saya harus siap ditempatkan di mana saja, kata Kurdi. (nr) ____________________________________________________________________________________ Want to start your own business? Learn how on Yahoo! Small Business. http://smallbusiness.yahoo.com/r-index
