Written by Muhaimin Iqbal
Wednesday, 24 December 2008 06:54
Ketika ibu saya tiga tahun sakit di Jakarta, beliau memiliki 11 orang anak yang
bisa bergantian merawat sekaligus membiayai seluruh biaya kesehatan dan rumah
sakitnya.
Mayoritas kita yang lahir belakangan mungkin tidak seberuntung ibu saya dengan
sebelas anak, rata-rata kita punya dua tiga anak dan sedikit yang lebih dari
itu. Meskipun anak-anak kita insyaallah menjadi anak-anak yang sholeh/sholehah
yang ingin berbakti pada orang tuanya, tentu kita juga tidak ingin membebani
mereka ketika kita beranjak tua.
Lantas bagaimana kita akan membayar biaya kesehatan kita saat itu ?, padahal
biaya kesehatan kita justru meningkat sangat tajam ketika usia kita memasuki
usia pensiun.
Perusahaan-perusahaan besar tempat kita berpuluh tahun bekerjapun akan berlepas
diri dari membiayai kesehatan para pensiunannya, kalau toh mereka masih
kontribusi biasanya sangat minim kontribusinya.
Dari kawan-kawan aktuaris saya, saya tahu banyak sekali perusahaan besar/BUMN
yang saat ini tengah berjuang mengatasi liabilitymereka terhadap biaya
kesehatan para pensiunannya.
Selain kita bisa menabung dalam Dinar yang nilainya terjaga dan akan sangat
berguna pada saat kita memasuki usia pensiun kelak, tentu kita juga dapat
membeli asuransi kesehatan syariah yang banyak ditawarkan di pasar.
Namun masih ada beberapa masalah di asuransi kesehatan ini sehingga
penetrasinya ke masyarakat belum terlalu besar. Masalah-masalah tersebut antara
lain adalah premi yang dirasa terlalu mahal terutama untuk usia pensiun,
ribetnya prosedur klaim dan jaringan pelayanannya yang lebih sering terbatas.
Mudah-mudahan mereka dapat memperbaiki diri sehingga kedepan dapat menjadi opsi
yang menarik bagi masyarakat.
Sebenarnya ada cara lain diluar skema asuransi yang dapat pula dipakai untuk
mengelola biaya kesehatan secara efektif, yaitu apa yang disebut Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM).
Intinya JPKM ini terdiri dari empat pelaku yaitu Peserta, Badan Pelaksana
(BAPEL), Badan Pembina (BAPIM) dan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK).
Peserta idealnya adalah kelompok besar anggota masyarakat agar memenuhi apa
yang disebut Law of Large Numberssehingga penyebaran biaya bisa lebih luas dan
pola risiko bisa lebih manageable.
Kelompok pengajian yang sudah besar jamaahnya seperti jamaahnya Ust Arifin
Ilham, atau Alumni ESQ misalnya sangat cocok untuk membentuk JPKM ini. Pertama
karena jumlahnya yang besar dan kedua sudah adanya ikatan tertentu dari jamaah
tersebut.
BAPEL JPKM dapat berupa koperasi, perseroan terbatas, BUMN, BUMD bahkan dapat
pula berupa yayasan. Intinya mereka harus mengantongi ijin JPKM dari Menteri
Kesehatan RI.
BAPEL ini dituntut kemampuan yang sangat mumpuni baik dalam hal pengelolaan
kesehatannya sendiri maupun pengelolaan keuangannya. Karena yang mereka kelola
risiko dan dalam waktu yang panjang, mereka harus memiliki keahlian dibidang
aktuaria, pengelolaan cadangan dan bahkan mereka juga harus bisa secara
efektif melakukan risk sharingdengan BAPEL lainnya – dalam bahasa asuransi
disebut reasuransi/retakaful.
Bukan hanya memahami risiko kesehatan, BAPEL idealnya juga harus paham betul
mengenai risiko finansial. Uang kertas yang mereka kelola turun daya belinya
dari waktu-kewaktu, sedangkan biaya kesehatan terus naik karena inflasi, usia
dan faktor memburuknya lingkungan sehingga banyak penyakit baru bermunculan.
Dalam pengelolaan risiko finansial inilah keberadaan Dinar dapat sangat
membantu menstabilkan daya beli iuran anggota dalam jangka panjang.
JPKM yang tidak memiliki kemampuan pengelolaan risiko yang baik dengan
keahlian-keahlian yang saya sebutkan diatas, besar kemungkinan tidak berusia
panjang dan akan dapat merugikan anggotanya.
BAPIM adalah unsur pemerintah yang tugasnya mengembangkan, membina dan
mendorong penyelenggaraan JPKM. Karena tugas mereka yang seperti ini,
seharusnya upaya masyarakat untuk mendirikan JPKM harus difasilitasi.
Ijin-ijinnya dipermudah sehingga tumbuh subur JPKM-JPKM yang professional dan
bertanggung jawab.
PPK terdiri dari jaringan rumah sakit, puskesmas, klinik, praktek dokter, bidan
dan berbagai layanan kesehatan lainnya.
Kalau kita dapat menggabungkan unsur-unsur pengelolaan kesehatan melalui JPKM
yang dibina oleh DepKes, asuransi kesehatan yang dibina oleh DepKeu dan
pengelolaan keuangannya berbasis Dinar – maka insyaallah biaya kesehatan hari
tua kita bisa kita rencanakan dan kelola dari mulai sekarang.