masih mending aya debat,daripada dulu terima jadi.
Wassalam
dari pinggir lembah Sayabulu
SetiadjiE
dikirim ku berryprima®
________________________________
From: Sp Saprudin <udari...@yahoo.co.id>
To: WongBanten@yahoogroups.com
Sent: Friday, June 26, 2009 11:25:55 AM
Subject: Bls: [WongBanten] DEBAT CAPRESS BERKAITAN DENGAN TENAGA OUTSHOURCING
Menyaksikan tayangan debat capres (baca : cap-pepes) tidak ada yang aneh,
biasa-biasa aja, pragmatis dan teoritis.
Saya akan mengulas masalah UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 kaitannya
dengan tenaga kerja Outsourcing. Sebetulnya tenaga kerja outsourcing itu apa
sih? Menurut saya tenaga kerja outsourcing adalah tenaga kerja kontrak waktu
tertentu yang lingkup kerjanya bersifat terbatas, jika suatu proyek pekerjaan
seleseai ya sudah selesai. Namun apa kenyataannya, ternyata tenaga kerja
outsourcing adalah tenaga kerja waktu tertentu (kontrak) yang sifatnya terus
menerus (diperpanjang) . Sudah bukan berita baru lagi untuk urusan tenaga
kerja outsourcing, karena ini bisa kita lihat banyak di perusahaan swasta, BUMN
bahkan instansi Pemerintah.
Sekarang kaitannya dengan UU No. 13 tahun 2003, apakah tenaga Outsourcing
terakomodir dalam peraturan perundangan tersebut? Kalau kita baca UU tersebut
cuman berisi (pasal 64, 65 dan 66) sebatasr hak dan kewajiban antara penyedia
tenaga kerja dengan perusahaan pengguna.
Dari debat ketiga capres yang mengusulkan perubahan adalah JK dan Mega,
sedangkan SBY mengatakan sudah baik. Sebetulnya ada beberpa yang sangat krusial
dari UU 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja outsourcing yakni tenaga kerja yang
direkrut secara outsourcing akan selalu dihantui oleh ketidaktentraman kerja.
Karena hal ini memungkinkan pihak pengguna tenaga kerja outsourcing melakukan
PHK walau tanpa alasan yang jelas. Ini akan memberikan peluang perbuatan
semena-mena perusahaan pengguna tenaga kerja outsourcing.. Praktek penggunaan
tenaga kerja outsourcing jelas sangat menguntungkan pihak perusahaan, namun
disisi lain tenaga kerja outsourcing diperlakukan tidak adil.
Saya sepekat bahwa UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan kaitannya
dengan masalah tenaga kerja outsourcing harus direvisi atau disempurnakan. Agar
landasan hukum bagi tenaga kerja outsourcing lebih tegas dan jelas.. Ketidak
jelasan landasan hukum akan memunculkan praktek eksploitasi perusahaan terhadap
tenaga kerja outsourcing, karena tenaga kerja outsourcing tidak mendapatkan
rasa nyaman, aman dalam bekerja.
Lalu kita kaitkannya dengan konstitusi negara kita yang menjamin setiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, namun dimana makna
konstruktif dari mendapat pekerjaan itu????
________________________________
Coba Yahoo! Mail baru yang LEBIH CEPAT. Rasakan bedanya sekarang!
