Oleh Aji Setiakarya
Dimuat di Harian Banten Raya Post (9 September 2009) Jum’at (28/8), bertempat di Hotel Permata Cilegon, beberapa sekretaris daerah Kota dan Kabupaten Se- Banten hadir dalam pertemuan bernama Forum Sekda Se- Banten. Selain Sekda juga hadir beberapa kepala Badan Perencanaan Daerah. Yang diperbincangkan adalah tentang komunikasi, koordinasi dan tentu saja pembagian jatah fresh money yang tidak ideal. Hampir semua pemerintah kabupaten dan kota, kecuali Tangerang Selatan setuju jika koordinasi antara provinsi dan kabupaten tak harmonis. Bukan persoalan Fresh Money saja yang sering tidak akurat tapi juga persoalan koordinasi dan fungsi wewenang pemerintah provinsi yang tidak efektif. Kepala Bappeda Pandeglang, misalnya mengeluhkan sikap pemerintah provinsi yang seringkali membangun proyek tanpa koordinasi dengan daerah. Sementara saat proyek itu bermasalah yang menjadi soroatan adalah pemerintah kabupaten. Karena itulah ia mengisaratkan agar pemerintah provinsi duduk bersama menjelaskan fungsi dan wewenang antara daerah dan provinsi. Kejengkelan yang sama juga tampak tersirat di wajah Sekrtaris Daerah Cilegon Edi Ariadi dan Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang Benjamin Davnie. Pemerintah Cilegon, menurut Edi tidak sungkan-sungkan menolak Blok Grant atas barang yang tidak sesuai PAGU yang ada. Semenjak pemerintah provinsi mulai memberikan Blok Grant, menurut Edi Pemerintah Cilegon menolak barang-barang yang tidak sesuai dengan Pagu yang ada. Ternyata pertemuan Jum’at (28/8) lalu itu ditindaklanjuti pertemuan para walikota Se-Banten yang tergabung dalam Forum Komunikasi Walikota dan Bupati Se- Banten di Ruang Pertemuan Mahagoni Imperial Aryaduta Hotel dan Country Club Kabupaten Tangerang. Kecuali Si Bungsu Tangerang Selatan perrtemuan itu menolak kebijakan Gubernur Banten Rt Atut Chosiyah atas pengurangan alokasi bantuan keuangan (fresh money) untuk kota dan kabupaten yang terus menyusut (Radar Banten, Minggu 6 September). Pernyataan Walikota dan Bupati ini menegaskan bahwa koordinasi dan komuniaksi antara provinsi dan kabupaten terus terpuruk. Bukan bukan hanya persoalan fresh money semata namun terkait wewenang dan fungsi antara daerah dan provinsi yang belum kelar. Seperti yang diungkapkan pada pertemuan para sekda sebelumnya Otonomi Daerah Kejadian hal seperti ini hampir terjadi setiap tahun saat akan pemberian fresh money. Sikap para Sekretaris Daerah Pemkab dan Kota Se- Banten itu adalah sikap yang tak elok yang seharusnya tidak terjadi. Namun sikap mereka tentu saja dilatarbelakangi pengalaman buruk terhadap ”penggede” provinsi yang dianggap oleh pejabat pemerintah kabupaten yang mau mengatur sendiri. Bahkan berdasarkan keterangan dari Pejabat di Kabupaten Pandeglang, Satuan Kerja Daerah Provinsi seringkali menghandle pekerjaan yang harusnya bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Jika kita kembalikan kepada Undang-Undang Otonomi Daerah No 22 tahun 1999 sebenarnya sudah mengatur tata kelola dan kewenangannya antara provinsi dan Kabupaten-Kota. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Kewenangan Pemerintah Pusat sedikit tapi mendasar dan strategis. Sedangkan kewenangan daerah lebih besar. Daerah kabupaten/kota adalah penerima kewenangan terbesar. Sedangkan daerah provinsi menerima kewenangan yang bersifat koordinatif, pengawasan, dan pembinaan. Dasar pemikirannya adalah, kabupaten/kota merupakan unit pemerintahan yang langsung melayani masyarakat. Oleh karena itu, bobot kewenangan harus dititik beratkan pada unit pemerintahan ini, bukan pada provinsi. Provinsi diberi kewenangan koordinasi antar kabupaten/kota yang berada di bawah koordinasinya. Pembagian Tugas Memang dalam Undang-Undang tidak dijelaskan secara detail aturan bagaimana pengaturan pekerjaan antara provinsi dan kabupaten. Karena itulah Gubernur yang diberikan kewenangan pembinaan sebagai wakil pemerintah pusat bisa mendisksusikan dan merumuskan dengan para bupati atau walikotanya. Fungsi Gubernur juga sangat banyak pada hal koordinasi dan pembinaan daerah. Menodorong terselenggaranya pemerintahan daerah yang bersih dan bertanggungjawab. Selain menjadi penengah saat satu daerah berselisih dengan darah lainnya. Namun yang terjadi ini sebaliknya, Gubernur melakukan disharmonisasi (perselisihan ) dengan para walikotanya. Kebijakan Gubernur Banten Rt Atut Chosiyah seringkali menimbulkan kontroversi walikota dan Bupati. Pernyataan Taufik Nuriman dan Ismet Iskandar yang mengusulkan Pemerintah Provinsi Banten menjadi kabupaten yang ke 9 adalah sindiran telak untuk Gubernur Banten. Tampak terlihat komunikasi antara Gubenur dengan Walikota/ Bupati Se-Banten terpuruk. Namun kita tidak bisa serta merta menyalahkan Gubernur Banten. Bisa jadi Gubernur sudah berusaha melakukan komunikasi dan mengajak berdiskusi namun para kepala daerah ini ”keras kepala” tidak mau dibina. Gubernur Banten, beserta jajarannya harus segera melakukan intropeksi. Menjalin lagi komunikasi yang lebih baik lagi dengan para walikota dan bupati untuk keberlangsungan roda pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Apa jadinya jika Gubernur Banten tak mau menyerah dengan kebijakannya sementara Walikota/Bupati yang tergabung akan memboikot dan menolak segala bentuk program provinsi yang ada di kota atau kabupaten? Apakah Banten akan menjadi Kabupaten ke-9? Aji Setiakarya adalah Jurnalis Bekerja di BantenTV