--- In ppiindia: Refleksi : Kalau dihitung absurditas penguasa NKRI mungkin digitnya tak terhingga. Rezim-rezim berkuasa selama ini terdiri dari kaum kleptokratik, jadi bukan hal aneh bin ajaib bila menteri komunikasi membuat rencana absurd. Silahkan puja-punji kaum berkuasa bila Anda mau terus dibodohkan dan dimiskinkan oleh mereka untuk waktu tak terhingga sampai ke liang kubur. Lahir miskin mati pun miskin itulah nilai merdeka NKRI.
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/11/30/OPI/mbm.20091130.OPI132088.id.html Rencana Absurd Menteri Komunikasi Niat pemerintah memperketat prosedur penyadapan mengancam gerakan pemberantasan korupsi. Sadap cukup diaudit komite pengawas. RENCANA pemerintah mengatur prosedur penyadapan sangat berpotensi melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bila diteruskan, rencana pembuatan peraturan pemerintah tentang sadap itu hanya menunjukkan pemerintah tak pernah sadar bahwa korupsi di negeri ini sudah mencapai stadium kronis. Untuk memberantasnya, diperlukan upaya nonkonvensional. Penyadapan merupakan salah satu terobosan penting yang perlu terus dilakukan. Sebaiknya Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring memfungsikan departemen yang ia pimpin sebagai "agen perubahan" masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Menteri Tifatul tidak perlu ikut sibuk mengurusi sadap-menyadap ini. Lupakan saja gagasan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, dan kejaksaan yang harus menghubungi departemennya sebelum melakukan penyadapan atas perintah pengadilan. Departemen Komunikasi sama sekali tidak memiliki hak menjadi "koordinator" penyadapan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pun telah menyebutkan kewenangan menyadap hanya dimiliki lembaga-lembaga penegak hukum. Dan hanya Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki wewenang menyadap tanpa perintah pengadilan demi kepentingan penyelidikan. Penyadapan selama ini menjadi senjata efektif bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Politikus seperti Bulyan Royan, Al-Amin Nasution, dan Abdul Hadi Djamal, juga anggota Komisi Yudisial, Irawady Joenoes, ditangkap melalui operasi yang menggunakan metode ini. Masih pula segar di ingatan, dugaan rekayasa hukum dalam kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah digagalkan melalui operasi penyadapan. Ketimbang salah melangkah, pemerintah mestinya memberikan wewenang lebih besar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejahatan korupsi merupakan pidana yang paling sulit dideteksi dan diinvestigasi. Sebab, pelaku korupsi di negeri kita umumnya tahu persis titik-titik kelemahan aturan hukum. Karena itu, untuk membasminya, diperlukan cara progresif, termasuk penyadapan. Kegiatan penjebakan untuk menyelidiki kasus korupsi bukan merupakan barang haram di negara-negara maju. Menteri Tifatul menyebut Australia dan Korea Selatan sebagai sumber rujukan gagasan yang dilontarkannya. Ia mestinya juga melihat kisah sukses penangkapan belasan polisi korup di Washington, Amerika Serikat, oleh Biro Penyelidik Federal pada 1992. Operasi untuk membongkar jaringan polisi penerima suap dan pelindung perdagangan obat terlarang ini dilakukan melalui penyadapan dan penjebakan selama enam bulan. Dinamai Broken Faith, operasi ini berhasil meringkus 12 orang polisi untuk diajukan ke persidangan. Operasi ini tentu saja tidak dilakukan dengan lebih dulu melapor ke Departemen Komunikasi di sana. Memang benar, setiap warga negara harus dilindungi dari penyadapan yang tidak pada tempatnya. Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang di Komisi Pemberantasan Korupsi, juga di kepolisian dan kejaksaan, operasi penyadapan bisa saja diaudit oleh semacam komite pengawas di masing-masing lembaga itu. Dengan begitu, meski dilakukan dengan cara-cara progresif, setiap operasi bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Lebih baik Menteri Tifatul berkonsentrasi pada tugas utamanya, memperbaiki komunikasi dan sistem informasi negara ini. Tentu ia tak ingin kelak dikenang sebagai menteri yang pernah mempreteli kewenangan lembaga antikorupsi. [Non-text portions of this message have been removed] --- End forwarded message ---
