kutak kutik angka yang menarik, dan mukjizat apa yang bisa kita petik dari angka-angka itu. maaf kalau ganda.
Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Boikot Sri Mulyani - Potensi Krisis Konstitusional uh..uh... Hal itu malah mencerminkan betapa high political maneuvers yang bisa di lakukan DPR untuk melawan kekuatan dan kekusaan Executive masih belum bnayak diketahui orang. Malah sebaliknya. Bila rakyat biasa di pedesaan yang miskin bertahun-tahun, menggangur bertahun-tahun, tahu dan mengerti komposisi budget President SBY dan kemana larinya dana APBN, rakyat Indonesia justru akan menghujat Pemerintah pusat. Pernah meneliti Budget President SBY selama 5 tahun terkahir? Ini secara singkat komposiss budget President SBY tahun 2008: 1). Total Pendapatan negara Rp. 895.0 trilliun 2). Total pengeluaran negara Rp. 989.5 trilliun 3). Total deficit negara minus (-) Rp. 94.5 trilliun Dari total pengeluaran negara sebesar Rp. 989.5 trilliun, kalian tahu berapa total pengeluaran Pemerintah Pusat sendiri? Lihat nih angkanya: Rp. 697.1 trilliun (77.88%) dari semua total pendapatan negara dalam APBN. Sementara itu sisanya yang hanya 22.12% sebesar Rp. 292.4 trilliun, dialokasikan kebawah: 1). Ke pemerintah daerah yang terdiri dari 33 -pemerintah Propinsi, 2). 491 Pemerintah Kota Madya dan kabupaten, 3). 5.263 Pemerintah Kecamatan dan 4). 69.919 Pemerintah Desa dan kelurahan dimana jutaan orang miskin dan pengganguran itu hidup. Coba bayangkan? Kira-kira berapa dana yang diterima oleh pemerintah pedesaan setelah dana yang kecil itu harus disunat oleh pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan? Mayoritas orang Indonesia yang miskin dan pengganguran tinggal di jurisdiksi tingkat pemerintah daerah dari tingkat Propinsi, Kabupaten, kecamatan dan pedesaan atau kelurahan. Mestinya merekalah yang harus disuntik dan disubsisdi oleh pemerintah pusat melalui alokasi dana APBN yang poprosional, bukan malah sebaliknya, dimana sebagian besar dana APBN (77.88% dari seluruh pendapatan negara) malah habiskan, dihambur-hamburkan atau dirampok oleh Pemerintah Pusat. Kalau rakyat pedesaan yang sudah miskin dan menggangur bertahun tahu dan mengerti hal ini, siapa yang akan di hujat? President SBY atau DPR? Bagaimana budget alokasi dana APBN President SBY tahun 2010? It is NOT getting better, it's getting worse. Karena apa? Karena President SBY tidak akan pusing-pusing mencalonkan diri lagi jadi President ditahun 2014, karena itu President SBY akan menguras dana APBN 2010 dan seterusnya untuk kepentingan pemerintah pusat. Hal ini bisa dilihat dari jumlah Menterinya bukan diperkecil, malah diperbesar. Sudah begitu, ditambah wakil-wakil Menteri, belum lagi segudang tenaga ahli, komisi ini dan komisi itu. Lihat saja, berapa itu dana APBN 2010 yang akan dikuras oleh PEMENRINTAH PUSAT. Click link dibawah ini for more details: http://parmadim. com/2010/ 01/28/menagih- janji-kampanye- dan-tantangan- indonesia- 5-tahun-kedepan/ Saya tidak ingin melihat adanya showdown kekuatan antara Executive dan Legislative, antara President dan DPR. Tapi tampaknya President SBY tidak memahami the political and constitutional ramifications dari sikap menentang dan menantang hasil rekomendasi DPR. DPR memiliki tugas konstitutional untuk mengawasi kerja Executive yang disebut "Oversight Role". Tugas dan tanggung jawab ini tidak bisa di bargained, dikompromi, ditantang, ditentang dan dihilangkan oleh seorang President, the head of the Executive Branch. Kalau hal itu terjadi, that is the beginning of Constitutional crisis and the end of Democracy in Indonesia. A showdown kekuatan tidak bisa dihindari! Dalam keadaan aman, DPR memiliki upper hand dibanding President, apalagi President Indonesia tidak atau belum memiliki HAK VETO. DPR bisa menolak komposisi APBN 2010 yang diajukan pemerintah dan DPR bisa meminta pemerintah untuk merevisi semua alokasi APBN 2010 dari 70% untuk Pemerintah Pusat dan 30% untuk Pemerintah Daerah menjadi sebaliknya, yakni 30% untuk Pemerintah Pusat dan 70% untuk Pemerintah Daerah. Terus mau apa President SBY? Satu manuever politik saja bisa bikin pusing President SBY. Bila tuntutan itu benar-benar diajukan DPR, terus mau apa President SBY? Bila tuntutan itu tidak dilakukan, DPR memiliki alasan yang kuat untuk tidak meloloskan APBN 2010 dengan dalih membela kepentingan dan nasib jutaan rakyat miskin yang hidup dipedesaan. Dengan tidak meloloskan APBN 2010 sebagaimana yang diajukan pemerintahan SBY; sampai President SBY mau membuat perubahan alokasi dana APBN 2010, runyamlah program kerja President SBY. Walhasil, mau tidak mau President SBY harus berkompromi dengan DPR. Itu baru satu manuever politik yang bisa dilkaukan DPR terhadap President. Itu baru satu maneuver politk, ada ratusan political maneuvers yang bisa dilakukan DPR untuk mengawasi kerja Executive yang bisa bikin pusing orang-orang di Executive. Kerena itu, it does not do any good for President SBY to challenge the will of DPR, apalagi menolak rekomendasi DPR. Kalau President SBY tetap keras kepala melawan kehendak DPR, this is the beginning of the end of his Presidency, karena DPR sebagai institusi legislative bisa menolak memberikan dana dari semua kerja program pemerintah yang dianggap tidak sesuasi dengan kepentingan rakyat dan kepentingan rakyat adalah topik yang sangat broad, objektive dan debatable! Berapa lama perang Prsident SBY melawan DPR, tergantung berapa lama President SBY akan tetap keras kepala melawan kehendak DPR. Kalau President SBY ingin memulai WAR melawan DPR, bring it on! Chris Komari Chairman Partai masa Depan Indonesia Mandiri (PARMADIM) www.futureindonesia .com
