Bravo Bung Sodik, I like your attitude,
Barangkali ada yang kurang memperhatikan istilah yang saya kemukakan yakni "Campuran 
nte aya atau tidak dikenali. Tempo Doeloe .....dst"
Artinya, dari kacamata Ilmu Hukum "anzich", maka perbuatan Bisnis dipisahkan dengan 
penyelenggaraan pelayanan Publik.
Contoh terkini, menurut saya, Somasi yang diluncurkan itu menunjukkan tidak bisa 
membedakan mana yang urusan privat dan mana yang urusan publik/negara. Membingungkan 
memang, dan inilah fakta yang memprihatinkan.
Saya bisa mengerti kalau kemudian seorang mantan jagoan manager swasta (manager lho, 
bukan pengusahanya sendiri), karena dadakan jadi tokoh politisi, dan kesempatan di era 
Reformasi dimungkinkan, lalu menjadi pelaku penyelenggaraan publik, apalagi karena 
well rich dari sononya, namun sayangnya tidak membekali diri dengan perspektif yang 
diperlukan bagi peran baru yang disandangnya, atau memang susah jadi superman, ya 
bagi2 peran lah kalau mau pemerataan kesempatan kerja, ini kan hukum alam saja.
Secara prinsip, memang Hukum Privat dan Hukum Publik adalah pasangan yang beriringan, 
dan oleh karena itu, kalau memang mau saja mendalami sedikit karena tuntutan 
profesional, ya tambah2 ilmu lah moonlighting atau cari seconded instant.
Saya ada pengalaman bagus, saya tidak mau sebut dimana dan siapa, satu saat ada 
pembicara dari salah satu wakil rakyat resmi yang kaliber lah gitu di forum para ahli 
hukum, a.l. jawabannya adalah lho ini kan keputusan politik, saya kan sudah 
menghadirkan ahli hukum tatanegara "anu" (kebetulan memang disampingnya saat itu) 
untuk memperoleh pendapat hukumnya, tapi karena ini keputusan politik ya.... dst. Dia 
lupa bahwa politik bukan panglima, bukan ? Yang panglima itu adalah Kedaulatan Rakyat 
(yang sekarang diplesetkan jadi Kedaulatan Wakil Rakyat)
Demikian pula, kasus STT/spv-ITC ini, kalau saja aspek hukumnya ditangani secara lebih 
hati2 ketika dalam proses, maka hasilnya tidak akan mencuat demikian beragam "kon", 
memang ada yang kemudian mengeneralisir politik lah dlsb. Tapi kalau mau jujur, apakah 
aspek kedalaman pemenuhan Hukum sudah dilakukan dengan seksama.
Memang Kebijakan Publik atau di kalangan hukum disebut Politik Hukum selalu memberikan 
peluang menghadapi pilihan, namun kalau banyakkan "kon" nya baik kuantitatif maupun 
kualitatif ya mesti mau mawas diri dong, kan Urusan Kenegaraan pasti harus ditangani 
secara multi points of views.
Dan jangan sekali-kali memunculkan istilah "kedaulatan semu", bacalah Konstitusi, NKRI 
adalah Negara Hukum artinya kalau para Generasi Penerus Kemerdekaan RI lalai 
menghayati ikhwal yang mendasar, lalu bagaimana kualitas orientasi para pemimpin 
Indonesia mendatang donk ? Warga Global itu proyeksi pendeklarasi Tata Dunia Baru lho, 
be carefull man ! Kalau saya sih tidak mau punya KTP Dunia.
Once thing, jiwa Merah Putih itu sudah ditampilkan sejak era Kartanegara dari 
Singosari, apa lantas kita melupakan rintisan para leluhur hanya karena Supremasi 
Globalisasi ??? Intelektual Belanda saja memprakarsai Jurusan Indologi di paruh 
abad-19. Orang Asing saja banyak yang belajar Gamelan dlsb. Eh kok warganegara 
Indonesia sendiri lebih berorientasi ekonomi pasar bebas model globalisasi.
Saya bukan sok paling berjiwa kejuangan nasional, ini logika saja, fakta supranatural 
mengatakan bahwa 80% warga nusantara adalah berbasis nuraniah sebaliknya Amerika 80% 
berbasis nalar doank. Tinggal keyakinan kita masing2, siapa yang disebut "lebih maju" 
sementara fakta Science & Technology tidak atau beloem membuktikan memberikan 
Kesejahteraan Lahir dan Bathin warga dunia, coba simak laporan WSSD Johannesburg 
September-Oktober 2002 ybl itu.
Kepedulian saya tidak hanya sebatas Terapan Ilmu Hukum tetapi bagaimana Tingkat 
Pembangunan Berkelanjutan yang mampu ditampilkan untuk tetap Merdeka seperti nikmat 
sekarang bagi generasi-generasi berikut.
Oleh karena itulah, tesis atau hipotesa "kan nanti bisa dibeli kembali" silahkan 
dibuktikan, setahu saya, kalau sudah dikuasai dan sudah merasakan nikmat 
mengendalikan, kenapa dilepas, apalagi pasarnya adalah people number 4 in the world, 
sekarang 220 juta nanti di 2050 jadi 350 jutaan, WOW that very potential man, paling2 
sedikit saja lah saham yang dilepas di bursa untuk mendapat legitimasi public company 
beserta segala fasilitas lain2.
Nanti sambung lagi deh,
Salam Pejuang Merah Putih,
Pandji R. Hadinoto
 
 
 Abdul Sodik <[EMAIL PROTECTED]> wrote:Diskusi lanjut.........

Salam
Asodik

> -----Original Message-----
> From: Ganapati Sjastri Satyani 
> Sent: Friday, 27 December 2002 11:08 AM
> To: '[EMAIL PROTECTED]'; '[EMAIL PROTECTED]'
> Subject: RE: [BUMN] FW: [anggota] Re: Tanggapan hot issues Yon I
> 
> Pak Pandji,
> Mohon digaris bawahi pendapat Pak Pandji secara jelas. Maklum di sini
> banyak yang belum bisa read between the lines, termasuk saya sendiri.
> 
> Yang terjadi sekarang ini kan jual beli (bisnis) namun yang dijual dan
> dibeli adalah asset Negara (baca: BUMN). Jadi ya sami mawon hukum privat
> tampak mukanya, namun di balik itu yang pantas ditangani dengan hukum
> publik dijadikan kontennya.
> 
> Wassalam,
> 
> Ganapati Sjastri Satyani
> 
> -----Original Message-----
> From: Abdul Sodik 
> Sent: Friday, December 27, 2002 10:20 AM
> To: '[EMAIL PROTECTED]'
> Subject: [BUMN] FW: [anggota] Re: Tanggapan hot issues Yon I
> 
> Mumpung topik masih hangat..diskusi lanjut...
> 
> Salam
> Asodik
> 
> > -----Original Message-----
> > From: DR Ir Pandji R Hadinoto PE LL.M
> [SMTP:[EMAIL PROTECTED]]
> > Sent: Friday, 27 December 2002 10:15 AM
> > To: [EMAIL PROTECTED]
> > Subject: [anggota] Re: Tanggapan hot issues Yon I
> > 
> > Mari Berpikir Positif, 
> > 
> > Ini Tesis dan/atau Hipotesa bagus, barangkali ada yang mau bikin Tesis
> S2
> > atau Disertasi S3 ? Ini baru namanya Jiwa Kejuangan. 
> > 
> > Apalagi muncul beragam AntiTesis seperti : 
> > 
> > Tajuk Rencana Kompas 26 Des 02 a.l. ekses ekonomi pasar yang mengacu
> > kepada NeoLiberal menghasilkan kemakmuran tetapi disertai kesenjangan
> dan
> > ketidakadilan. 
> > 
> > Penjualan PT Indosat kepada STT tidak transparan, merugikan ekonomi
> serta
> > pertahanan dan keamanan (hankam) negara, Proses Divestasi Jalan Terus,
> > Kompas 26 Des 02; 
> > 
> > Siapapun yang secara serampangan menjual aset nasional kepada pihak
> luar,
> > apalagi pihak luar diberi hak menguasai saham mayoritas, maka orang
> > tersebut telah melakukan ultimate crime against the nation, Amien Rais,
> > Kompas 27 Des 02; 
> > 
> > WindFall Profit Minyak Tahun 2002 Rp 6 Trilyun, Kompas 27 Des 02 (semoga
> > aja mendorong pembatalan pelepasan saham PT Indosat senilai Cash-In Rp
> > 5,62 Trilyun itu, kalau diterapkan model Management by CashFlow semata
> > lho); 
> > 
> > Penguasaan Sektor Telekomunikasi oleh Asing Rugikan Kepentingan
> Nasional,
> > Kompas 27 Des 02; 
> > 
> > Komentar saya pribadi : 
> > 
> > Urusan Bisnis itu berkenaan dengan Hukum Privat dan Urusan Aset Negara
> itu
> > terkait Hukum Publik. Campuran nte aya alias tidak dikenal. Tempo Doeloe
> > memang ada model Pedagang-Penguasa yang digelar VOC di Nusantara ini,
> masa
> > sekarang muncul lagi model Penguasa-Pedagang ? 
> > 
> > Membaca relevansi Nasionalisme dengan Ekonomi Praktis model Divestasi
> > secara Black & White semata justru menurut saya Tidak Akal Sehat, karena
> > Urusan Non-Teknis seringkali melekat banyak "grey-area" dan justru di
> > spektrum inilah yang merasa pakar dibidangnya sepantasnya menjabarkan
> > sampai dapat diterima oleh Akal Sehat masyarakat banyak (ngomong2 Akal
> > Sehat, saya jadi teringat Gerakan Akal Sehat, Desember 1971 yang tutup
> > buku Januari 1972, Bung Wimoko Gardjito barangkali bisa membantu
> > memberikan informasi). 
> > 
> > Bagaimanapun, biar tidak OmDo (ini katanya Bung Djanaka AD lho)
> bagaimana
> > kalau Keluarga Besar Yon-1 ini memprakarsai model Legal Policy Watch
> atau
> > apa-lah namanya, selain sebagai prasarana wacana memperkaya wawasan juga
> > tempat pembuktian produktif atau kontra-produktif suatu Kebijakan Publik
> > yang berkaitan dengan Ketahanan Nasional misalnya. Sepengetahuan saya,
> > Keluarga Besar Yon-2 sudah menggelar BBMWatch. 
> > 
> > Salam Pejuang Merah Putih, 
> > 
> > Pandji R. Hadinoto 
> > 
> > 
> > 
> > Abas F Soeriawidjaja wrote: 
> > 
> > Sebagai orang awam, mau mencoba menanggapi, sbb:
> > 
> > 1. Penjualan Telkom kepada Singtel dan Nasionalisme katak dalam
> tempurung.
> > Menurut saya menyangkut pautkan
> > penjualan tersebut dengan Nasionalisme dapat misleading terhadap Nation
> > Character Building kita.
> > Business is business.
> > Kalau mau national security, ya luncurkan satelit tersendiri yang
> melayani
> > untuk itu.
> > Takut harga pulsa etc. \ditentukan oleh fihak asing ? Sejauh
> > perhitungannya transparan, apa salahnya ? Hitungan suatu bisnis harus
> > feasible dan viable kan jelas, apanya yang salah ? Hukum bisnis kan
> > berlaku, kalau terlalu mahal, ya enggak ada yang beli ? Apa maunya
> > disubsidi terus ?? Kapan dewasanya bangsa ini ?? 
> > Kalau pun perlu adanya subsidi, prinsip-prinsip bisnis jangan
> > ditinggalkan.Yaitu memberikan subsidi dari kemampuan kita mewujudkan
> > pertumbuhan ekonomi. Economic Growth yang hanya 3.5% untuk tahaun 2002
> > ini, jelas tidak mungkin. Kalau hanya sebesar itukan kita hanya jalan di
> > tempat. Eh........berani kasih subsidi lagi, darimana ? Hutang lagi ??
> > Childish !!!
> > Ciptakan negara yang sejahtera, timbulkan pertumbuhan ekonomi sedikithya
> > 6% kalau bisa diatas 8%.
> > Saham yang kita jual ke Singtel suatu waktu bisa kita beli kembali. Itu
> > kan hukum bisnis.
> > Jangan takut menghadapi kesulitan dan tantangan.
> > Apa pernah terbayang sebelumnya di Indonesia ada bisnis Wartel dan
> Warnet.
> > Itu kan kreasi bisnis yang timbul secara wajar dan tumbuh secara sehat
> > dari masyarakat sendiri dalam memenuhi kebutuhan komunikasi versus daya
> > beli masyarakat yang terbatas untuk memiliki telepon pribadi.
> > Jangan kita membangun Nasionalisme pengecut atau Nasinalisme katak dalam
> > tempurung.
> > 
> > Keuntungan lain yang dapat dipetik dari penjualan ini adalah beralihnya
> > "country risk" Indonesia ke Singapura.
> > Contohnya, Divestasi Bank Niaga.
> > Saat ini 51% Bank Niaga dikuasai oleh Bank Malaysia.
> > Saya memperoleh keterangan ini dari salah satu direksi Bank Niaga.
> > Katanya, sebelum divestasi terjadi, Bank Niaga kalu membuka L/C harus
> > dijamin oleh Bank asing, khusunya Citi Bank, tanpa jaminan tidak ada
> > negara didunia ini mau menerima L/C dari Indonesia dengan alasan
> "country
> > risk" Indonesia yang parah. 
> > Sekarang pembukaan L/C oleh Bank Niaga sudah jauh lebih mudah meskipun
> > prosedurnya masih rumit dan tidak semudah waktu sebelum terjadi krisis.
> > Saat ini sudah tidak ada lagi Cabang Bank dari Indonesia di pantai barat
> > Amerika, semuanya sudah ditutup termasuk Bank Niaga dengan alasan yang
> > sama, Yang tinggal hanya BNI 46 dan BCA di New York.
> > Hidupkan tantangan membangun Nasinalisme Bangsa atas kenyataan hidup
> yang
> > ada, betapapun pahitnya kenyataan itu.
> > Janganlah kita menipu diri sendiri.
> > 
> > 2. Tanggapan Bung Syafril atas contoh case Argentina vs Indonesia dalam
> > Capita Flight ketika mulai terjadi krisis ekonomi.
> > Menurut anda, Capital Flight dalam rangka membawa kabur harta/uang
> > negara/rakyat ditahun 1997 / 1998 tak terhindarkan karena kita menganut
> > prinsip devisa bebas.
> > Pada tahun 1996, saya harus mentransfer uang pribadi dari Malaysia ke
> > Indonesia, karena jumlahnya lebih dari 100.000 Ringgit, saya diharuskan
> > mengisi 8 formulir. Yang isinya mempertanyakan darimana saya mendapatkan
> > uang sejumlah itu di Malaysia dan dimintakan bukti-bukti yang sah yang
> > mendukung keterangan saya itu. Juga ditanyakan kemana dan untuk apa uang
> > itu perlu saya transfer dari Malaysia ke Indonesia.
> > Setelah Bank di Malaysia meyakini keterangan saya, semua berjalan dengan
> > baik dan transfer terlaksana dengan lancar.
> > Sepengetahuan saya Malaysia juga menganut devisa bebas.
> > Bebas kan artinya bukan tanpa aturan.
> > Buat saya, Capital Flight yang terjadi pada tahun 1997/1998, jelas-jelas
> > perampokan. 
> > Sistim devisa bebas tidak menghalakan tindakan kriminal.
> > 
> > Wass.
> > 
> > 
> > 
> > _____ 
> > 
> > Do you Yahoo!?
> > HYPERLINK
> > " HYPERLINK
> "http://rd.yahoo.com/mail/mailsig/*http:/mailplus.yahoo.com"http://rd.yaho
> o.com/mail/mailsig/*http://mailplus.yahoo.com"Yahoo! Mail
> > Plus - Powerful. Affordable. HYPERLINK
> > " HYPERLINK
> "http://rd.yahoo.com/mail/mailsig/*http:/mailplus.yahoo.com"http://rd.yaho
> o.com/mail/mailsig/*http://mailplus.yahoo.com"Sign up now
> > 
> > ---
> > Incoming mail is certified Virus Free.
> > Checked by AVG anti-virus system ( HYPERLINK
> "http://www.grisoft.com)."http://www.grisoft.com).
> > Version: 6.0.427 / Virus Database: 240 - Release Date: 6/12/02
> > 
> > 
> ---
> Outgoing mail is certified Virus Free.
> Checked by AVG anti-virus system ( HYPERLINK
> "http://www.grisoft.com)."http://www.grisoft.com).
> Version: 6.0.427 / Virus Database: 240 - Release Date: 6/12/02
> 
> 
> 
> 
> To unsubscribe from this group, send an email to:
> [EMAIL PROTECTED]
> 
> 
> 
> Your use of Yahoo! Groups is subject to the HYPERLINK
> "http://docs.yahoo.com/info/terms/"Yahoo! Terms of Service. 
> 
> Yahoo! Groups Sponsor 
> ADVERTISEMENT
> HYPERLINK
> "http://rd.yahoo.com/M=219695.2777699.4140939.1927555/D=egroupweb/S=170500
> 1380:HM/A=1370660/R=2/id=noscript/*http://www.ameritrade.com/offer.cgi?adc
> =fez&page=/" HYPERLINK
> "http://ad.doubleclick.net/ad/N879.ameritrade.yahoo/B1054521.22;sz=1x1;adc
> =lir;ord=1040962067494936?" 
> HYPERLINK
> "http://us.adserver.yahoo.com/l?M=219695.2777699.4140939.1927555/D=egroupm
> ail/S=:HM/A=1370660/rand=839228635" 
> 
> To unsubscribe from this group, send an email to:
> [EMAIL PROTECTED]
> 
> 
> 
> Your use of Yahoo! Groups is subject to the HYPERLINK
> "http://docs.yahoo.com/info/terms/"Yahoo! Terms of Service. 
> 
> ---
> Incoming mail is certified Virus Free.
> Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
> Version: 6.0.389 / Virus Database: 220 - Release Date: 9/16/2002
> 
> 
> ---
> Outgoing mail is certified Virus Free.
> Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
> Version: 6.0.389 / Virus Database: 220 - Release Date: 9/16/2002
> 
> 
> ---
> Incoming mail is certified Virus Free.
> Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
> Version: 6.0.427 / Virus Database: 240 - Release Date: 6/12/02
> 
> 
---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.427 / Virus Database: 240 - Release Date: 6/12/02


--[YONSATU - ITB]----------------------------------------------------------

Copy Darat (Halal Bihalal, Natal dan Tahun Baru) akan dilaksanakan 4-5 Januari 2003, 
lihat footer Milis [EMAIL PROTECTED]

Online archive : 
Moderators : 
Unsubscribe : 
Vacation : 




---------------------------------
Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail Plus - Powerful. Affordable. Sign up now

--[YONSATU - ITB]----------------------------------------------------------

Copy Darat (Halal Bihalal, Natal dan Tahun Baru) akan dilaksanakan 4-5 Januari 2003, 
lihat footer Milis [EMAIL PROTECTED]

Online archive : <http://yonsatu.mahawarman.net>
Moderators     : <mailto:[EMAIL PROTECTED]>
Unsubscribe    : <mailto:[EMAIL PROTECTED]>
Vacation       : <mailto:[EMAIL PROTECTED]?BODY=vacation%20yonsatu>


Reply via email to