Saya kira belum ada partai politik yang sudah punya track record bagus dalam pemberantasan kprupsi. Yang ada ialah desakan rakyat supaya aparat hukum bewrtindak. Kecenderungan parpol selama ini melindungi kadernya yang melakukan tindaka pidana koprupsi dengan dalih:"Harus praduga tak bersalah" dan semacamnya yang bersifat memproteksi. Jadi parpol jangan ngawur bikin iklan menipu rakyat..Dasar pilitikus..kerjanya ngibulin massa rakyat melulu.
________________________________ From: Sunny <[EMAIL PROTECTED]> To: [EMAIL PROTECTED] Sent: Thursday, December 11, 2008 7:03:24 AM Subject: [zamanku] Iklan korupsi Partai Demokrat lucu dan aneh http://www.hariante rbit.com/ artikel/fokus/ artikel.php? aid=57596 Iklan korupsi Partai Demokrat lucu dan aneh Tanggal : 09 Dec 2008 Sumber : Harian Terbit JAKARTA - Di tengah perayaan Hari Anti Korupsi se-dunia yang jatuh hari ini, Selasa (9/12), sejumlah politisi partai politik dan pengamat 'menggugat' iklan antikorupsi yang dipasang Partai Demokrat (PD) di sejumlah media massa. Kepada Harian Terbit, mereka menilai, iklan itu aneh, lucu, tidak punya makna, bahkan menyesatkan publik. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Ketua DPP Partai Hanura Indro Tjahyono, dan capres dari jalur independen Fajroel Rahman menilai, iklan PD itu merupakan kampanye politik yang tidak mendidik. Bahkan, Indro dan Fajroel mengatakan, iklan itu lucu, aneh dan menyesatkan. Keduanya mengatakan, dalam pemberantasan korupsi, pemerintahan SBY gagal, jadi PD tidak boleh mengklaim sebuah keberhasilan pemerintahan SBY. Keberhasilan pemberantasan korupsi itu atas tuntutan dan desakan rakyat, bukan karena kemauan awal dari pemerintahan SBY. Fajroel, yang juga ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan menyatakan, kampanye politik saja dan tidak bermanfaat, karena tidak menunjukkan prestasi (SBY). "Penetapan dan penahanan besan SBY, Aulia Pohan, bukan prestasi dari SBY, tapi prestasi KPK," paparnya. Ia mengatakan, kalau mau berprestasi, SBY seharusnya perintahkan Kejaksaan Agung yang menangkap. Misal pejabat tinggi dan para menterinya yang terlibat sejumlah kasus korupsi. "PD dan SBY jangan mengklaim dan memanfaatkan prestasi lembaga lain yang bukan di bawahnya. Jujur saya katakan, SBY tidak memiliki prestasi dalam pemberantasan korupsi," tandasnya. Indro juga mengemukakan, jangan karena ditangkapnya besan SBY, Aulia Pohan (tersangka dana BI ke DPR) disebut suatu keberhasilan memberantas korupsi, ya konyol. "Aulia Pohan bukan ukuran keberhasilan. Kalau SBY mau berhasil, tangkap dong sejumlah menteri yang terlibat kasus korupsi, jangan dibiarin lolos," ujar Indro. Fajroel juga menyatakan senada. "Keterlibatan Menhut MS Kaban dan Meneg PPN/Kepala Bappenas Paska Suzetta dalam kasus korupsi hutan lindung dan dana BI ke DPR kan sudah 'terang benderang', tapi kan mereka masih tetap bebas. Kalau SBY berani adili dong mereka." Fadli Zon mengatakan, iklan PD itu bagian dari kampanye politik, dan tidak memiliki makna apa-apa. "Selama ini lembaga yang paling serius menangani kasus korupsi adalah KPK. Ini dibuktikan dengan banyaknya para pejabat yang terbukti melakukan korupsi dan harus berurusan dengan hukum. Dan ini adalah keberhasil rakyat. Jadi, jangan suka mengklaim itu keberhasil seseorang," ujar Fadli. Iklan itu syarat muatan politis. "Korupsi jangan dipolitisir. "Antikorupsi tanpa pandang bulu memang sangat penting dan itu harus, tetapi kenapa baru sekarang, selama ini kemana saja? Kan seharusnya sudah dari dulu," ujarnya. Dihubungi terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo mengatakan, dibanding pemerintahan sebelumnya harus diakui pemerintahan SBY-JK sangat gencar memberantas korupsi, dan sejumlah pejabat sudah ditangkap. "Dulu, mana pernah ada jenderal, pejabat BI, dan mantan menteri yang ditangkap dalam kasus korupsi. Jadi, iklan PD itu wajar saja," ujarnya. Namun, Firman mengatakan, bukan hanya PD yang bisa mengklaim keberhasil pemberantasan korupsi itu, Golkar juga turut andil di dalamnya. "Golkar justru lebih maju dalam pemberantasan korupsi, karena sejumlah kader Golkar yang terlibat sudah kami berikan tindakan tegas, dan sudah dihukum," paparnya. Anggapan iklan tersebut sebagai kampanye dibantah Ketua DPP PD Anas Urbaningrum. "Iklan itu bertujuan untuk mengajak seluruh komponen bangsa ikut memberantas korupsi. Dan komitmen kami memang memberantas korupsi," kata Anas. Menurutnya, kampanye antikorupsi adalah kebutuhan objektif bangsa. "Gak salah kan sebuah popularitas dilakukan karena melakukan hal yang baik. Untuk semua itu kita serahkan kepada rakyat untuk menilainya," papar Anas. Di sejumlah media massa PD memasang iklan menyambut Hari Antikorupsi Sedunia yang materi iklan itu antara lain "Katakan tidak pada korupsi". Pada iklan itu disebutkan, korupsi menghancurkan supremasi hukum, melemahkan tatanan pemerintahan, menggerogoti sendi-sendi demokrasi dan merusak moral bangsa. Dalam iklan juga disebutkan, Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi. Tanpa pandang bulu! (pnb
