dikit2 fatwa... dikit2 fatwa... lama2 MUI terima orderan fatwa sesuai selera
ummatnya deh
MUI bukannya mengurus hal2 yang religius, koq pimpinan MPR otaknya mirip preman.
Beginilah nasibnya kalo negara punya pimpinan mantan rektor IAIN..
Kemampuan politiknya rendah dan merasa sebagai ummat mayoritas trus bawa2 MUI,
celakanya ummat nya yg bodoh2 itu selalu menganggap fatwa MUI selalu sahih
Apa salahnya dengan Golput kalo pimpinannya yg udah di sumpah Quran masih juga
korupsi secara berjamaah begitu ?!
Lama2 MUI terima orderan dari NOKIA untuk mengeluarkan fatwa bahwa memakai Hp
selain Nokia hukumnya haram...
murtad nich !!!
--- On Sun, 14/12/08, Sunny <am...@tele2.se> wrote:
From: Sunny <am...@tele2.se>
Subject: [zamanku] Hidayat Nurwahid Usul Fatwa Haram bagi Golput
To: undisclosed-recipi...@yahoo.com
Date: Sunday, 14 December, 2008, 3:19 AM
http://www.lampungp ost.com/cetak/ berita.php? id=2008121223055 950
Sabtu, 13 Desember 2008
INDONESIA MEMILIH
Hidayat Nurwahid
Usul Fatwa Haram bagi Golput
JAKARTA (Dtc/Ant/Lampost) : Ketua Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nurwahid mengusulkan organisasi
keagamaan menerbitkan fatwa haram bagi pemilih yang tidak menggunakan hak
pilih atau golongan putih (golput).
Hal tersebut disampaikan Hidayat Nurwahid,
usai salat jumat di Masjid Baiturrahman, Kompleks DPR/MPR, Jumat (12-12).
"Saya menyarankan dibuat fatwa antara MUI, NU dan Muhammdiyah agar
mengeluarkan fatwa haram bagi golput. Ini (fatwa wajib memilih,
red) penting untuk menyukseskan pemilu," kata mantan Presiden
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Di satu sisi, lanjutnya, umat juga perlu
didudukkan pada persoalan yang sesungguhnya karena ada juga salah seorang
tokoh nasional yang menganjurkan golput.
Menurut Hidayat, kalau partisipasi masyarakat
dalam pemilu tinggi, hal itu juga menjadi indikator kedewasaan
berdemokrasi bangsa yang makin meningkat. Dia juga optimistis fatwa
demikian mampu menandingi seruan golput tersebut. Sebab itu, fatwa yang
menganjurkan masyarakat memberikan suaranya di pemilu bagus bagi proses
demokratisasi.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Hasyim Muzadi juga meminta warga NU atau kaum
nahdliyin tidak semestinya memilih golput. "Pemilu adalah satu proses
untuk menegakkan kekuasaan negara. Nah dalam konteks ini menjadi wajib
hukumnya bagi warga negara untuk terlibat di dalamnya," kata
dia.
Persoalan hukum terkait penggunaan hak pilih,
kata Hasyim, sebenarnya sudah pernah dibahas NU melalui Forum Musyawarah
Nasional Alim Ulama di Lombok, NTB, menjelang pelaksanaan Pemilu
1997.
Meski demikian, lanjut Hasyim, PBNU tidak
bisa melarang warganya jika ada yang memilih golput karena hal itu sudah
menyangkut kepentingan politik masing-masing.
Hasyim hanya menyarankan ke depan pemilu
betul-betul bisa berlangsung demokratis, jujur, dan adil. Sebab, kata
dia,
kualitas pemilu juga menjadi salah satu penyebab orang memilih
golput.
Tidak Sembarangan
Fatwa
Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Amidhan yang ditemui di tempat terpisah mengatakan MUI tidak akan
sembarangan mengeluarkan fatwa. "Jangan semua dibawa ke agama. Nabi
bersabda, 'Kamu itu lebih tahu soal duniawiah'. Soal agama itu dari Allah
dan rasul-Nya, tetek bengek soal dunia, politik, diteliti dahulu, dan
nggak harus difatwakan. Nanti MUI memfatwakan angin," papar
Amidhan.
Menurut dia, MUI tidak sembarang mengeluarkan
fatwa dan ada prosedurnya. "MUI khawatir fatwa bisa menghalalkan yang
haram dan mengharamkan yang halal," ujar dia.
Dia menjelaskan fatwa diproses jika ada
permintaan dari masyarakat dan pejabat negara. Setelah itu, Komisi Fatwa
mempelajari dan meneliti lebih dahulu. "Permintaan fatwa tidak boleh
minta
difatwakan supaya halal atau haram. Jadi, bergantung hasil penelitian.
Apakah memang sudah sejauh ini rakyat apatis, darimana hasil penelitian
itu menyebutkan rakyat apatis," papar dia.
Bukan Kewajiban
Ketua DPR Agung Laksono yang dimintai
tanggapannya terhadap usulan fatwa haram bagi golput itu mengatakan fatwa
haram itu dinilai tidak perlu karena pemilu bukan kewajiban.
"Saya tidak setuju. Sebab, pemilu itu bukan
kewajiban. Tapi, pemilu itu adalah hak yang digunakan," ujar Agung
Laksono
di Gedung DPR. Agung menambahkan pemilu itu tidak diwajibkan dalam
undang-undang (UU). "Dan jangan memvonis pada yang golput. Tapi, harus
introspeksi dahulu dari waktu ke waktu," tandas dia. n
U-
New Email addresses available on Yahoo!
Get the Email name you've always wanted on the new @ymail and @rocketmail.
Hurry before someone else does!
http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/aa/
