http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009030205514576
Senin, 2 Maret 2009
Politik Etnis Pemilu 2009
Robi Cahyadi Kurniawan
Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila
Politisasi etnis kembali mencuat tatkala beberapa waktu silam sekelompok
masyarakat minoritas etnis Tionghoa mengklarifikasi pernyataan politik beberapa
kalangan mengenai pilihan atau kecenderungan politik mereka menjelang Pemilu
2009 khususnya Pilpres mendatang. Isu yang muncul, etnis Tionghoa mendukung
penuh pencalonan SBY untuk kembali memperebutkan jabatan presiden.
Melalui media massa, terlihat poin yang disampaikan perwakilan
mengindikasikan etnis Tionghoa berupaya bersikap netral, dengan tidak
memposisikan diri dan memihak pada capres manapun.
Melalui kekuatan finansial dan ekonomi, keberadaan mereka sangat penting.
Minoritas dalam jumlah ditutupi mayoritas dalam penguasaan aset ekonomi.
Pengaruh kekuatan uang dan jaringan/klan yang mereka miliki masih kuat
mendominasi kebijakan publik. Faktor inilah yang menjadi pemicu mengapa
golongan etnis Tionghoa menjadi gula yang selalu jadi rebutan.
Di lain pihak, isu tentang etnis Jawa dan luar Jawa kembali jadi
perbincangan hangat menjelang pilpres, sehangat perbincangan mantan militer
atau warga sipil yang lebih pantas menduduki jabatan prestisius tersebut.
Secara teoretis, etnis dapat menjadi persoalan serius mendekati pemilu.
Upaya mempolitisasi dengan maksud menyamakan persepsi anggota/perkumpulan etnis
yang seragam dengan memakai baju etnisitas dan adat istiadat bisa menjadi
sumber masalah.
Kisruh pilkada sebagai contoh nyata perilaku ini. Contoh paling dekat
adalah kekerasan yang terjadi di Sumatra Utara. Pembentukan Kabupaten Tapanuli
Selatan berujung anarkistis jika dikaitkan dengan isu etnis yang juga
melatarbelakangi pemisahan kabupaten tersebut dari induknya.
Meredam Gejolak
Pola pendekatan untuk memahami gejala etnisitas dalam konteks sosial
politik dilakukan melalui cara tertentu. Primordialisme merupakan pendekatan
dengan titik pandang secara khusus kepada pengelompokan etnis ke dalam
faktor-faktor yang bersifat sosio-biologis seperti halnya kewilayahan, agama,
adat, bahasa, dan organisasi sosial yang melekat pada diri seseorang atau
kelompok sejak lahir.
Merendahkan keberadaan etnis dengan mengusik parameter yang ada seperti
kewilayahan (misalnya pemekaran wilayah) dan mengusik adat dengan menghilangkan
ritual secara hukum formal karena sebab politis atau melarang organisasi sosial
etnis dapat memicu bom waktu. Dalam hal ini etnis dengan atribut khas mereka
perlu dihormati haknya sebagai bagian dari NKRI.
Cara kedua yakni konstruktivisme. Pendekatan yang lebih berpandangan
bahwa identitas etnis lahir dari sebuah proses dari dinamika sosial yang
kompleks dan dalam jangka waktu yang panjang. Simbol-simbol dan berbagai
atribut yang menjadi identitas etnis selalu berada dalam proses rekonstruksi,
sesuai tuntutan perubahan lingkungan sosial.
Proses rekonstruksi simbol sering disalahgunakan untuk kepentingan
politis. Pihak yang berkepentingan adalah para pemangku adat atau pihak yang
dihormati dalam etnis tersebut. Dinamika sosial terkadang dibentuk melalui
wacana politik dengan bermaksud mencari keuntungan ekonomi atau politik.
Opini dan frame berpikir dikondisikan untuk memilih pilihan yang sesuai
dengan pihak yang berkuasa di etnis tersebut. Sebagai contoh, penyeragaman
berfikir dan bertindak dalam memilih presiden dalam pemilu.
Hanya segelintir etnis tertentu yang tidak terkontaminasi oleh
rekonstruksi sosial yang terkoordinasi dan dilakukan dengan sistematis. Salah
santu contohnya adalah kaum Samin, yang cenderung a politis bahkan berani
melawan kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai luhur yang
dijunjung dalam etnis mereka. Kaum Samin tidak terpengaruh oleh rekonstruksi
simbol dan kekuatan uang. Di sinilah letak kekhasan etnis Samin.
Manipulasi dan mobilisasi politik terhadap etnis tertentu dengan
melibatkan parameter etnisitas seperti, bahasa, agama, ras, kebangsaan kerap
terjadi. Pemahaman politik terlebih politik praktis yang kurang memadai dan
dipadu oleh kekurangan dalam memperoleh informasi melalui sarana media yang
layak membuat mobilisasi politik itu semakin nyata.
Sebagian etnis minoritas lokal, seperti suku-suku Dayak di Kalimantan,
suku Anak Dalam dan Kubu di pedalaman Riau dan Jambi, suku asli Papua rentan
dijadikan komoditas politik. Meskipun sebagian dari mereka apolitis, namun
manipulasi politik terjadi dengan membenturkan isu dengan keberadaan/eksistensi
dan kehidupan ekonomi mereka. Tatkala konflik etnis sudah menjadi tradisi
seperti etnis Madura dan Dayak di Kalimantan, sentimen agama di Poso, maka
letupan-letupan kecil akan berakibat fatal jika tidak diredam dengan cepat.
Politisasi etnis, meskipun dalam skala kecil misalnya di ranah lokal
daerah dapat menciptakan biaya politik yang besar. Sudah banyak contoh yang
dapat dijadikan referensi dan bahan renungan dari pelaksanaan pilkada.
Guna meredam cost yang lebih besar lagi, sudah seyogianya para politisi
menahan diri dan tak tergoda untuk menjadikan etnis sebagai alat politik dalam
memburu kekuasaan. Indah rasanya bila pemilu legislatif dan pilpres mendatang
dilalui dengan rasa aman.
Wallahualam bissawab.
<<bening.gif>>
