Saya punya usul memecahkan kemacetan Jakarta dan sudah saya tulis di Kompasiana ( http://umum.kompasiana.com/2009/09/08/mengurangi-kemacetan-jakarta/ ). Inti ide saya adalah, kementrian harus diurai dan disebar ke berbagai kota besar di Indonesia. Kementrian yang ada di Jakarta ya hanya yang memang benar2 perlu saja, yaitu Menlu, Mensesneg, dan mungkin Mendagri. Menteri2 lain harus di luar Jakarta. Menpariwisata di Bali, Menhut di Kalteng, Mendiknas di Yogya, Menkelautan ya di Ambon, dst (silakan baca artikel lengkap saya di sana). Bahkan pejabat tinggi seperti Panglima TNI atau Kapolri, tidak harus di Jakarta. Yang harus di Jakarta hanya paspampres dan unit2 khusus saja.
Sata tidak setuju kalau ibukota dipindah ke kota lain, karena berarti akan menciptakan neraka Jakarta di kota lain itu. Kalau pengertian ibukota yang dipindah hanya presiden, juga tidak mungkin, karena harus diikuti dengan pemindahan kedutaan besar. Jadi biar saja presiden tetap di Jakarta. Kalau ada keberatan: nanti presiden butuh koordinasi dengan menteri bagaimana? Halah, sekarang ada sms, ada chatting, ada e-mail, ada telpon, ada video conference. Lagipula, berapa kali seminggu sih presiden rapat dengan para menteri? Sangat tidak lucu Menhut kok di Jakarta. Lha tidak pernah melihat hutan, kok harus ngurusi hutan (ekstrimnya begitu kan?). Kalau Menteri Kelautan berkantor di Ambon, pasti deh pelabuhan di Ambon segera maju. Kalau Menteri Perdagangan ada di Medan, pasti deh Medan akan segera setara dengan Singapura atau KL. Biaya untuk memindahkan kementerian bisa ditutup dengan ruislag kantor2 kementerian dan dirjen2nya. Dengan begitu, daerah menjadi ikut kebagian perputaran uang. Penerbangan tidak terpusat ke Jakarta. Pelabuhan tidak hanya Tanjung Priok. Pameran mobil tidak mesti di Jakarta. Saya kira, ide saya bukan sesuatu yang mustahil. Malah menurut saya, lebih mustahil dengan memikirkan pembangunan monorel atau memperbanyak busway. Salam, Wing Wahyu Winarno ada di facebook http://maswing.wordpress.com ----- Original Message ---- From: oka <oka.wid...@indosat.net.id> To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Sent: Wed, July 28, 2010 7:58:11 PM Subject: [Keuangan] Pembatasan sepeda motor di Jakarta...apa bisa? Memang soal kemacetan di Jakarta jadi merambah kemana2. Asal mulanya kalo ngak salah inget, adalah komplen soal pengawalnya pak Presiden dan pejabat2 atau sok pejabat yang selalu pakai voreider...ditengah kemacetan....tiba2 issue pemindahan ibukota dan pembatasan sepeda motor juga mengemuka. Saya sih skeptis lah...WWCS palingan....apasih yg di Jakarta ngak diatur tapi tak dilaksanakan? mulai larangan buang sampah sembarangan sampai larangan merokok dimuka umum? wong tanda verboden aja dilanggar, polisi dan Dishub ngak bisa ngapa-ngapain.... Pembatasan sepeda motor berpotensi memicu kecemburuan dan kerawanan sosial....saya kira tak akan nyaman orang yg menggunakan mobil, ketika ada orang yang cuma mampu naik motor tapi ngak boleh... Dari sisi ekonomi jelas kok, mekanisme demand supply, incentive disincentive yg harus dipakai....misalnya motor atau mobil tak boleh beli premium...saya kira dengan sendirinya speda motor berkurang...alternatif lain meningkatkan pajak kendaraan...sensitivitas pengendara motor terhadap kenaikan pajak tentu lebih tinggi dari pemilik mobil dst dst... Pertumbuhan Kendaraan di Jakarta Capai 1.172 per Hari Rabu, 28 Juli 2010 | 17:02 WIB Besar Kecil Normal Kemacetan di kawasan Sudirman. Tempo/Tony Hartawan TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Udar Pristono menyampaikan pertumbuhan kendaraan baik roda dua atau empat di ibukota mencapai 1.172 unit per harinya. Sebanyak 186 unit kendaraan roda dua dan 986 unit kendaraan roda dua terdaftar di Dinas Perhubungan Jakarta tiap harinya. Menurut Udar, hingga kini jumlah total kendaraan di Jakarta mencapai 6,7 juta unit. "2,4 juta unit roda empat dan 4,3 juta unit roda dua," ujarnya sore ini. Atas dasar itu, pihaknya membuat kajian komprehensif untuk mengendalikan persebaran motor di jalan. "Apakah kran ini di setop, dibuka terus atau difilter," ujarnya. Upaya yang sudah dilakukan Dinas Perhubungan DKI, kata Udar, adalah dengan memposisikan motor di jalur lambat di sejumlah jalan protokol. "Selain mengurangi macet juga untuk menghindari kecelakaan." Rencana pembatasan peredaran motor yang sedang dikaji pihaknya juga didasari atas pertumbuhan jalan yang lelet di Jakarta. "Cuma 0,01 per tahun," kata Udar. Uji coba pembatasan motor ini rencananya akan dilakukan di rute Blok M-Kota pada jam-jam sibuk. Dengan pembatasan motor ini, Udar berjanji akan mengkompensasi angkutan publik dengan layanan yang lebih baik. Untuk itu, pada Senin mendatang (2/8) akan dilakukan sterilisasi jalur Transjakarta. "Mudah-mudahan dengan meningkatnya pelayanan Transjakarta, masyarakat akan beralih ke angkutan publik," ujarnya. ------------------------------------ ========================= Millis AKI mendukung kampanye "Stop Smoking" ========================= Alamat penting terkait millis AKI Blog resmi AKI: www.ahlikeuangan-indonesia.com Facebook AKI: http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 Arsip Milis AKI online: http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com ========================= Perhatian : Untuk kenyamanan bersama, agar diperhatikan hal-hal berikut: - Dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnya - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas - Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan kirim ke ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links
