Agar elegan tentu tidak disebutkan karena ketidakmampuan kita maka pengelolaan daerah tersebut kita serahkan ke outsourcer. Kita *sebut saja kerjasama pengelolaan wilayah*. Sebenarnya sekarang pun sudah ada yang mirip seperti itu, tapi masih partial. Misalnya bantuan pemberantasan buta hurup dari UNESCO, pembangunan fasilitas sekolah di beberapa daerah Indonesia Timur dari Australia, rehabilitasi Aceh , dll.
Selain berupa bantuan maka tentu harus ada imbalan berupa kompensasi pengelolaan wilayah tersebut, misalnya kawasan industri, perkebunan, pariwisata, pelabuhan, dll. Pembangunan suatu kawasan industri saja akan mempunyai dampak berantai yang besar, misalnya mereka juga harus membangun fasilitas pembangkit listrik, jalan, perumahan karyawan, dll. Sebenarnya *hanya menggabungkan dari hal - hal yang sudah ada. Bedanya modus yang ini seluruhnya dalam satu paket. * Kalau modus ini dilakukan maka pertumbuhan, pemerataan pembangunan, pemerataan penduduk, dll akan lebih cepat dicapai & dengan biaya outsourcer. Sehingga pemerintah pusat tinggal memonitor saja & fokus pada daerah lainnya. Pada 7 Oktober 2009 11:32, Wong Cilik <gajahpelan...@gmail.com> menulis: > > > Yah kembali lagi, bagaimana cara membuat elegannya... ? Saya skeptis ini > bisa dibikin elegan. > > 2009/10/7 Muh. Nurul Falah <matfa...@gmail.com <matfaleh%40gmail.com>> > > > Mr. Wong, kalau rasa nasionalisme Anda merasai tercederai dalam membahas > > wacana ini, it's good ! > > > > [Non-text portions of this message have been removed] > > > [Non-text portions of this message have been removed]
