form A dan form B toh. kalau ekspor ke negara negara amerika, jepang dan eropa suka diminta sih. mereka untung, biaya beli dari negara outsourcing seperti indonesia selain lebih murah daripada produksi di negara sendiri, juga masih dipotong pajak pula (rate pajaknya rendah daripada beli ke sesama negara berkembang atau bikin di negara sendiri). seringkali malah triple outsourcing, barang bikin di vietnam, kirim ke spore, bayar ke prancis (real buyer yg suka akumulasi order secara global), sementara jualnya masih di asia tenggara. :D bahkan jual di indonesia sendiri masih profit itungannya :p
requirement kayak form B gak susah sebenarnya, dan kalau niat justru menumbuh kembangkan ekonomi lokal. misale kudu ada local content di atas 40 persen. yg repot kalau sebuah tv aja, ada 4000 an komponen yang terlibat, komponen terpenting dan susah bikinnya masih dari luar negeri secara penghitungan jumlah item yah gak beda dengan screw atau grease. sama sama diitung satu biji. alih teknologi tidak terjadi ketika requirement nya dibiarkan tidak detail. :D sama kayak ketika dulu kita ngebahas blok mesinnya astra. tidak ada pekerja anak. tapi buat linkage education dengan industri, justru banyak smk yang cari industri buat tempat magang anak anaknya selama setahun. kalau anak PSG (pendidikan sistem ganda) di lini produksi jumlahnya 40 % sendiri dibandingkan total worker di industri yang mekanis dan tidak terlalu butuh skill tinggi gimana ? legal tuh, soalnya gak dianggap pegawai dan dianggap education. malah bisa bisa dianggap aktivitas CSR banget sama perusahaan :) tidak mencemari lingkungan. kalo mnc biasanya udah built in internal control. yg suka nekad malah perusahaan lokal, vendor kecil, dan yang berhubungan dengan kimia atau tambang. hehehe :D salam, papabonbon.wordpress.com On Sun, Jul 25, 2010 at 5:35 PM, Bali da Dave <dfa...@yahoo.com> wrote: > > > Artikelnya bagus... > > Saya terjemahkan beberapa paragraf saja, khususnya tentang legislasi B dan > selebihnya sih pengantar historis dari saya: > > Negara Amerika sedang melakukan beberapa inovasi yang masih bersifat > eksperimental agar perekonomian seluruh negara bisa bersifat lebih adil dan > demokratis, yakni mencapai kesejahteraan yang berkesinambungan (sustainable > prosperity) yang dinikmati oleh rakyat banyak bersama (shared > prosperity). > > Eksperimen ekonomi pertama: meloloskan undang-undang dimana dasar hukum > perusahaan adalah bukan semata-mata mencari profit SAJA, tapi dengan > memperhatikan tujuan publik/komunitas. > > Seperti pernah dibahas sebelumnya, perusahaan yang ingin memperbesar > profitnya saja sering melakukan tingkah laku "eksternalitas biaya". Artinya > sebisa mungkin sumber daya sekitar (yang umumnya dianggap > bebas sebab adalah milik publik/komunitas) digunakan sebesar-besarnya > (sebab bebas dan tanpa harga/biaya). Ini bisa berakibat "merugikan tujuan > publik (common public purpose)", misalnya polusi berlebihan, mencemarkan > sumber air, atau bahkan menyedot habis sumber air. > > Contoh common public purpose nya adalah kebersihan dan kelestarian > lingkungan hidup, upaya mencegah peningkatan kriminal di masyarakat, bakti > sosial, dll. Di Indonesia banyak perusahaan dengan sendirinya masih bersifat > 'membaur dengan masyarakat', tapi di Amerika yang kultur 'sue and > countersue'/saling menjegal ke pengadilan sudah kelewat batas, perusahaan > yang mengorganisir bakti sosial atau pendirian posko banjir atau mendirikan > sekolah dan rumah sakit gratis malah bisa masuk bui gara-gara ada pemegang > saham yang gak rela. Akibatnya perusahaan sudah berubah menjadi mahluk > berdarah dingin, yang sering kali juga berakibat pada proses pemilihan > manajer/dirikturnya. Banyak orang > komplein manajer amerika katanya ganas gak peduli lingkungan/masyarakat dan > cenderung > bersifat psikopat (neken bawahan). > > JAdilah kemudian diusahakan membuat legislasi B, supaya perusahaan ini > sadar mereka masih merupakan bagian dari masyarakat. > > Pertanyaan diskusinya: Apakah perlu dibuatkan proporsi (dari keuntungan) > yang boleh dikeluarkan untuk menunjang tujuan masyarakat ini? Apakah > pengeluaran ini bagian dari BIAYA pokok/operasi, ataukah merupakan > persentase dari KEUNTUNGAN? (cara pikir akuntan -pos biaya vs pos penarikan > keuntungan). Artinya kalau tidak untung tidak usah memikirkan kesejahteraan > rakyat sekitarnya? > > Menurut saya sih kegiatan sosial ini seharusnya adalah bagian dari biaya > yang akan mengurangi keuntungan, dan nantinya akan mengurangi pajak juga. > Jadi biaya 'sosial' ini sejajar dengan biaya bahan mentah, biaya tenaga > kerja, dan biaya pemasaran. Jadi alih-alih merugikan masyarakat dengan > tingkah laku eksternalitasnya, perusahaan dapat membantu masyarakat dan > memperkokoh komunitas. Lalu kemudian > masalahnya berlanjut pula, tindakan sosial apa yang termasuk memperkokoh > komunitas? Apakah yang hanya menyalurkan derma ke satu religius saja, > ataukah yang menyokong 'ke-olahragaan tertentu saja, atau ke orang-orang > tertentu saja? Jadi ini bisa menjadi sumber masalah baru sebab bisa menjadi > lubang untuk menggalakkan korupsi. Kalau insentif buat koperasi saja bisa > dijadikan ajang korupsi, apalagi kegiatan-kegiatan semacam bakti sosial yang > menyebar ke mana-mana. Mana tau di daerah ini memang benar ada klub sepak > bola "the jangkrik > > Tapi tentu saja ada orang yang mendebat bahwa semua kewajiban itu sudah > dibebankan dengan membayar beban pajak. Dan pajak ini cuma dibebankan dari > keuntungan. > > > Bagaimana menentukan besaran biaya 'sosial' ini yang masuk akal? Apakah 100 > ribu setahun masuk akal, ataukah 5% keuntungan masuk akal? Biaya ini tidak > ada pasarnya dan tentu sulit untuk dicari harga wajarnya menurut hukum > ekuilibrium supply dan demand. Seperti ada cuplikan dari penulis Oscar > Wilde, "nowadays men knows the price of everything and the value of nothing" > - sekarang ini segala macam barang ada harganya, tapi tidak ada yang tau > nilai sebenarnya. Dimana menurut warren buffet, price is what you pay... > and value is what you get. > > Bisa jadi perusahaan cuma mengeluarkan sedikit uang untuk penyemprotan > nyamuk malaria di daerahnya, tapi benefit yang diperoleh masyarakat dan juga > bagi perusahaan (VALUE) seringkali lebih besar dari biaya (PRICE) yang > dibayar. Namun kasus sebaliknya tentu bisa saja terjadi... > > --- On Thu, 22/7/10, sidqy suyitno > <sidqy_suyi...@yahoo.com<sidqy_suyitno%40yahoo.com>> > wrote: > > From: sidqy suyitno <sidqy_suyi...@yahoo.com <sidqy_suyitno%40yahoo.com>> > Subject: [Keuangan] Washington Post: Making the economy more just > To: sidqy_suyi...@yahoo.com <sidqy_suyitno%40yahoo.com> > Received: Thursday, 22 July, 2010, 11:40 AM > > > > > Wednesday, July 21, > > 2010 > http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/07/20/AR2010072002754.html > > Making the economy more just > > By Katrina vanden Heuvel[1] > > Congress has passed the Wall Street Reform and Consumer Protection Act, but > the > > task of transforming our economy into one of shared and sustainable > prosperity > > has only just begun. Structural reform will come not through the sweep of a > > > single piece of legislation but with new, innovative economic models that > better > > reflect the democratic values of this country. > > The good news is that some of these transformative ideas are already taking > > > root. Here are five ways to build a more just economy that Americans are > > experimenting with across the country. > > The answer is 'B' > > Corporations are compelled to pursue a single objective: maximize profit. > In > > fact, a company can be sued for following goals that veer from that > statutory > > obligation. > > That's why Maryland State Sen. Jamie Raskin sponsored the Benefit > Corporation > > legislation that was signed into law this spring. It gives businesses the > option > > to register as a "B corporation," an entity legally obligated to maximize > both > > shareholder value and advance a common public purpose such as cleaner air, > open > > space or affordable housing. The B corporation's stated public goal is > > vigorously monitored by independent, third-party groups. It's a new > business > > model with social consciousness in its DNA. > > B corporation legislation has also been passed in Vermont, and it is being > > considered in New York, Pennsylvania, New Jersey, Oregon, Washingtonand > > Colorado. > > Banks for the people > > Hundreds of billions of public dollars have flowed to bail out Wall Street > > banks, which, in turn, have rewarded us by resuming the practice of giving > > obscene salaries and bonuses while failing to get credit flowing again. One > bank > > that didn't need to be bailed out, though, was the state-owned Bank of > North > > Dakota. The bank, which was created in 1919, avoided the subprime and > > derivatives debacle and has $4 billion under management to meet its > customers' > > credit needs. > > The state-bank model looks increasingly appealing to states and residents > who > > are tired of giving their money to giant multinationals that fail to > reinvest in > > their communities. Proposals for state-owned banks are being considered by > > Massachusetts, Virginia, Washington, Illinois, Michigan, Hawaii, Vermontand > New > > Mexico, and they were championed by gubernatorial candidates in Oregonand > > Michigan. > > Move your big money > > Arianna Huffington's Move Your Money campaign handed consumers a creative > tool > > with which to hit the big banks. It encourages them to divest their money > from > > those banks and open accounts at smaller community banks and credit unions. > Last > > week in New York City, the most powerful local union presidents and city > > Comptroller John Liu took another step when they let Wall Street banks know > > > their response to the mortgage crisis is unacceptable. > > The threat made implicitly in a letter -- and explicitly by some of the > union > > leaders -- is that these institutional investors will move their pensions > to > > more responsive financial institutions if the banks don't improve > > mortgage-modification efforts immediately. The banks have until Sept. 1 to > take > > specific steps, such as developing a plan to increase the number of > > modifications involving principal write-downs. > > These unions represent over 500,000 working families, and New York Cityhas > a few > > bucks at its disposal, too. Civic and labor leaders can use this model to > let > > banks know that if they don't behave as good corporate citizens, they will > move > > their big money to institutions that do. > > Taxing the casino > > The high-speed wheelers and dealers of stocks, derivatives and currencies > in the > > Wall Street casino were major players in bringing our economy to its knees. > That > > kind of short-term trading serves no useful purpose, and a financial > speculation > > tax is one way to rein it in. > > A tax of 0.25 percent or less on each trade would be negligible for regular > > > investors but significant to those looking for the quick score. It would > also > > generate significant revenue at a time when resources are slim; an > Institute for > > Policy Studies report points out that such a tax could bring in an > estimated > > $180 billion annually -- more than any other revenue-raiser on the table. > > There is also global support for the reform. Britainimposes a 0.5 percent > stock > > "stamp tax" on each trade on the Londonstock exchange. Also in favor of the > tax > > are French President Nicolas Sarkozy -- who will chair the Group of 20 in > 2011 > > -- and German Chancellor Angela Merkel. > > Worker is boss > > The Post reports that non-financial companies are "hoarding" $1.8 trillion > in > > cash while they continue to "hold back on hiring." Not so the Evergreen > > Cooperatives of Cleveland -- community-based, worker-owned operations > supported > > by a mix of private and public funds. The Evergreen Cooperative Laundry and > Ohio > > Cooperative Solar are already up and running, and 10 other such enterprises > are > > slated to open in the city this year. > > Workers buy equity in the co-ops through payroll deductions and earn a > living > > wage working at green jobs. The businesses focus on the local market -- > meeting > > the procurement needs of "anchor institutions" such as large hospitals and > > universities in the area. Each co-op pays 10 percent of its pretax profits > back > > to the umbrella organization to help seed new enterprises. > > Other cities considering this model include Atlanta, Baltimore, > Pittsburghand > > Detroit. And other towns around Ohioare considering it as well. At a time > when > > so many jobs are being slashed or outsourced, the Clevelandcooperatives > show us > > how we can create local jobs and reinvest in our communities. > > Those who believe the financial sector should serve rather than dominate > the > > economy will welcome these reforms. They are radical and achievable. But > they > > will demand determined idealism and tough organizing in the years ahead. > > ________________________________ > > [1]Katrina vanden Heuvel is editor and publisher of the Nation and writes a > > > weekly column for The Post. > > [Non-text portions of this message have been removed] > > [Non-text portions of this message have been removed] > > > [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ ========================= Millis AKI mendukung kampanye "Stop Smoking" ========================= Alamat penting terkait millis AKI Blog resmi AKI: www.ahlikeuangan-indonesia.com Facebook AKI: http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 Arsip Milis AKI online: http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com ========================= Perhatian : Untuk kenyamanan bersama, agar diperhatikan hal-hal berikut: - Dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnya - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas - Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan kirim ke ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: ahlikeuangan-indonesia-dig...@yahoogroups.com ahlikeuangan-indonesia-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: ahlikeuangan-indonesia-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
