Reposting ya...
---------- Forwarded message ----------
From: uci momkavin+ija <[EMAIL PROTECTED]>
Date: Nov 1, 2007 12:08 PM
Subject: [balita-anda] ARTIKEL Medikalisasi khitan pada bayi perempuan
To: balita-anda@balita-anda.com
Tulisan seorang dokter umum ttg sunat pada perempuan..
http://tonangardyanto.blogspot.com/2006/04/medikalisasi-khitan-pada-bayi.html
Medikalisasi khitan pada bayi perempuan
(Berikut adalah tulisan ulang dari tulisan sekitar 1 tahun lalu).
Bila terjadi kontroversi seputar sirkumsisi pada anak/bayi
laki-laki, nampaknya semua mudah sepakat tentang sunat pada bayi perempuan.
Pada beberapa komunitas, dilakukan praktek sunat perempuan yang
diserupakan dengan sirkumsisi pada laki-laki. Karena klitoris merupakan
"kembaran" penis, maka kulit di sekitar klitoris juga harus dibuang,
seperti membuang preputium. Bahkan ada yang sampai memotong klitorisnya
itu sendiri.
WHO mencatat ada 4 tipe female genital mutilation. Tindakan "memotong kulit
di sekitar klitoris" (yang sejenis dengan preputium pada penis) merupakan
tipe paling ringan. Sulit dibayangkan bagaimana kondisi dari tipe-tipe yang
lebih berat.
Tindakan ini tidak dikenal sama sekali dalam dunia medis. Pemotongan atau
pengirisan kulit sekitar klitoris apalagi klitorisnya sangat merugikan.
Tidak ada indikasi medis untuk mendasarinya. Seorang bidan di Jawa Barat
pernah mengulas tentang hal ini karena menemukan bekas-bekasnya pada
pasiennya. Kenyataannya memang ada kelompok yang meyakini bahwa anak
perempuan pun diwajibkan menjalani khitan. Dan praktek tersebut dilakukan
juga, bahkan di pusat-pusat pelayanan kesehatan.
Sekitar 1 tahun lalu, Kementrian Pemberdayaan Wanita mengeluarkan seruan
untuk menghentikan medikalisasi sunat perempuan. Namun, saya memandang
seruan ini harus dikaji secara komprehensif.
Praktek sunat pada perempuan (SP) sudah ada sejak jaman sebelum
masehi. Penelitian anthropologi mendapatkan praktek tersebut pada mummi
mesir yang justru ditemukan pada kalangan kaya dan berkuasa, bukan
oleh rakyat jelata. Ahli antropologi menduga pada jaman kuno sunat
untuk mencegah masuknya roh jahat melalui vagina.
Survei epidemiologi WHO menemukan beberapa alasan melakukan SP
seperti identitas kesukuan, tahapan menuju wanita dewasa, pra-syarat
sebelum menikah juga pemahaman seperti klitoris merupakan organ
kotor, mengeluarkan sekret berbau, mencegah kesuburan atau
menimbulkan impotensi bagi pasangannya. Banyak hal medis terkait dengan
alasan FGM ini kemudian terbukti salah.
Sebagai dokter saya mendapati praktek SP bukan monopoli mereka
yang "terbelakang". Saat ini tidak sedikit keluarga muda, sarjana,
bekerja dan hidup di perkotaan, justru bersemangat melakukannya
terhadap anaknya, bahkan meski mereka sendiri di masa kecilnya
tidak mengalaminya. Semangat menjalankan agama nampaknya berpengaruh
dalam hal ini.
Menurut berita tersebut, medikalisasi harus dilarang meskipun
filosofinya adalah mengurangi risiko kesehatan daripada dilakukan oleh
bukan tenaga medis. Langkah ini dianggap berbahaya karena menggunakan
peralatan seperti pisau, jarum dan gunting.
Memang, sekilas gambaran medikalisasi SP menakutkan
karena penggunaan-penggunaan alat-alat seperti itu. Tetapi yang saya
ketahui dan pernah baca di media, yang dilakukan adalah membuat perlukaan
kecil pada daerah klitoris. Bahkan, banyak yang hanya mempraktekkan
"sunat psikologis" dimana sekedar ditoreh sedikit dengan ujung jarum,
keluar setetes darah, dan orang tua pasien sudah puas. Bahkan kadang,
seperti yang juga saya lakukan selama bekerja di klinik Ibu-Anak dulu,
hanya di"sandiwara"kan dengan meneteskan cairan antiseptik sewarna
darah, yang sekaligus diteruskan dengan pembersihan daerah sekitar
klitoris.
Perlu disadari, dalam hal ini kita berhadapan dengan orang tua yang
merasa memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan tersebut terhadap
anaknya. Ketika ini sudah berkaitan dengan soal keyakinan agama, maka
persoalannya tidak lagi sederhana, yang berujung pada perilaku kesehatan.
Rasanya kita semua mengerti bahwa menghadapi masalah perilaku, tidak
sekedar soal larang-melarang.
Yang menarik, sebenarnya tuntunan agama dalam hal ini pun menyebutkan
"Sentuh sedikit saja dan jangan berlebihan, karena hal itu penyeri wajah dan
bagian kenikmatan suami". Bukankah berarti menjadi cocok dengan pilihan
para petugas medis yang hanya "menorehkan" sedikit luka tersebut? Dan
bukankah berarti praktek yang sampai beberapa tipe tersebut sebenarnya
tidak dilandasi pemahaman agama yang tepat?
Soal kesehatan reproduksi wanita ditonjolkan oleh kelompok "penentang"
SP, tetapi bagaimana dengan makin maraknya body-piercing bahkan
terhadap alat kelamin di kalangan wanita? Kalau soal hak menentukan
pilihan sendiri yang berikutnya ditonjolkan, bukankah sunat perempuan
pun merupakan pilihan sendiri sesuai keyakinannya? Bagaimana juga
kalau dipertanyakan kewajiban negara untuk melindungi kebebasan
warganya menjalankan keyakinan agamanya sebagai bagian dari hak asasi
manusia?
WHO sendiri memang juga berpendapat tidak boleh ada praktek FGM oleh tenaga
kesehatan. Tetapi European Journal of Obstetrics and Gynecology bulan
Oktober 2004 lalu menganalisa bahwa usaha terbaik untuk mengatasi praktek
sunat perempuan harus berupa pendekatan yang non-direktif, sesuai dengan
kultur lokal dan dari banyak sisi (multi-factes).
Wujudnya berfokus pada peranan kelompok masyarakat itu sendiri dalam
mensikapi praktek FGM, dengan muaranya adalah munculnya keputusan mandiri,
bukan atas program dari luar.
Pengalaman di beberapa negara, pendekatan legal-formal secara direktif
justru menimbulkan resistensi. Bisa dibayangkan kalau tenaga medis
benar-benar dilarang "melayani" sunat perempuan, bukankah justru membuka
lebih lebar peluang praktek secara "tradisional".
Pengalaman di Kenya menunjukkan, justru melalui medikalisasi secara
perlahan bisa dicapai pemahaman masyarakat yang lebih proporsional soal SP.
Sebagian masyarakat memang tetap menganggapnya sebagai kewajiban,
tetapi kepedulian terhadap risiko kesehatan membuat mereka lebih
berhati-hati. Wujudnya dengan memilih tipe FGM yang berisiko minimal (tipe
paling ringan atau sekedar sunat-psikologis), bahkan masih ditambah
meminta injeksi anti-tetanus sebagai tindakan pencegahan.
Penggunaan jarum, pisau atau gunting oleh tenaga medis disamping prosedur
tindakan yang memenuhi prinsip aseptik dan anti-septik, tidak bisa dibantah
akan meminimalkan risiko kesehatan. Bukankah ini juga yang
dikehendaki bersama?
Yang harus diatur, menurut penulis, justru tidak boleh ada praktek
sunat perempuan bukan oleh tenaga yang tersertifikasi. Selanjutnya
kepada tenaga medis diterbitkan aturan standar praktek sunat perempuan,
dengan mengacu pada risiko minimal. Bukankah alasan ini pula yang
mendasari sikap Depkes soal pengaturan tindakan aborsi?
Lebih jauh lagi, para tenaga medis bisa memberikan banyak penjelasan
soal kesehatan reproduksi, terutama bagi wanita. Para orang tua lebih
bisa menerima penjelasan ini, karena tenaga medis tidak harus
menunjukkan "resistensi" terhadap keinginan mereka memenuhi kewajiban sunat
bagi anaknya. Pengalaman di beberapa negara, kondisi positif seperti ini
justru tidak bisa diperoleh kalau pelayanan sunat perempuan oleh tenaga
medis di larang pemerintah. Bahkan tidak jarang usaha penyuluhan dianggap
sebagai usaha merusak kebudayaan lokal.
Kita sebenarnya memiliki banyak pengalaman soal pendekatan yang
culture-spesific misalnya mensikapi kebiasan footbinding (gedhong, bedhong)
terhadap kaki bayi-bayi yang dulunya juga dilandasi soal "kemuliaan
wanita". Secara perlahan orang tua lebih proposional memandang kebiasaan
tersebut dengan pemahaman yang tepat.
Sementara itu, pendekatan multi-facets harus melibatkan pihak-pihak seperti
organisasi keagamaan, mengingat bagaimanapun itu alasan yang mendominasi
praktek sunat perempuan di Indonesia, agar diperoleh kesamaan pandangan
agama soal sunat perempuan. Kurikulum kesehatan reproduksi yang marak
diusulkan juga wahana yang baik untuk mendidik pemahaman masyarakat.
Muara dari langkah tersebut, pada akhirnya masyarakat akan mampu
membuat keputusan sendiri soal sunat perempuan. Dalam proses menuju
kesana, tindakan seperti melarang tenaga medis melayani sunat perempuan,
hanya akan menjadikan batu sandungan. Alih-alih mampu menghentikan,
bukan tidak mungkin justru menjadi bumerang.
tonang @ 8:51 AM 5 komentar
5 Komentar:
Pada 10:37 AM, Monica menulis...
Alhamdulillah,saya jawab TIDAK waktu ditanya suster di RSPI
apakah saya mau sekalian menyunat Nicolle pada saat saya minta Nicolle
ditindik...
Pada 4:03 PM, Anonymous menulis...
Pak Dokter Tonang,
Saya hanya mau mengkonfirmasi soal khitan pada perempuan ini. Memang
di beberapa budaya seperti afrika .. khitan pada perempuan
dilakukan dengan memotong klitoris. Tapi setau saya yang dilakukan di
Indonesia (dan yang dianjurkan di Islam) tidak sampai sebegitu ekstrimnya.
Yang dilakukan hanya melukai SEDIKIT klitoris. Saya melihat sendiri
saat anak perempuan saya dikhitan waktu umur 6 hari, luka pada
klitorisnya hanya seperti luka suntikan malah lebih besar luka suntikan
terbukti dari banyaknya darah yg keluar masih lebih banyak darah pas
dia diimunisasi BCG dan anaknya juga ga nangis sama sekali tuh (bayi umur
6 hari loh pak .. ). Dan kalo dibilang bisa mengurangi
kenikmatan (orgasme) wah engga tuh pak. Saya dulu dikhitan tapi kok masih
bisa orgasme klitoral ya?? Mohon maaf, saran saya .. mungkin dr. Tonang
bisa melakukan riset ato semacam survey/observasi atau apapun namanya
gimana khitan pada perempuan yg sebenarnya di Indonesia maupun secara
islami
sebelum melakukan jugdement begitu. Terimakasih.
Pada 5:19 PM, The Ibrahims menulis...
dr tonang, terima kasih atas tulisan yang sangat bermanfaat
ini. bukan saya saja yg merasa lega tapi pasti ibu-ibu lain juga. berkali2
saya ditanya oleh keluarga apakah putri kami Tara sudah disunat dan
saya selalu menjawab, "tidak perlu". bahkan saya menentang putri
kami ditindik ketika masih bayi, bagi saya, ditindik adalah
pilihannyam bukan kami orang tua yang menentukan. alhamdulillah, ada dokter
yang seperti anda. terima kasih untuk tulisan-tulisan yang sangat
bermanfaat dok!
Pada 7:47 AM, Tonang Dwi Ardyanto menulis...
Ibu Monika dan Ibu/Bp Ibrahim, Terima kasih.
Utk Bp/Ibu Anonymus,
Bila Anda perhatikan lebih cermat, saya tidak pada posisi menjudge
dari sisi-sisi agama/budaya. Soal-soal itu saya hanya sampaikan
tulisan orang lain. Saya khusus pada sisi medis, bahwa memang literatur
medis tidak mengenal tindakan "khitan" terhadap bayi/anak/perempuan
dewasa dalam bentuk apapun/seringan apapun.
Yang menjudge sebagai "kepuasan seksua, dll" itu bukan saya. Itu adalah
laporan dari sebuah LSM yang kemudian disambut oleh Menteri Pemberdayaan
Perempuan dengan "melarang semua tindakan khitan perempuan".
Dalam pandangan saya, meskipun secara medis memang tidak ada literaturnya,
tetapi tindakan melarang ini juga kontra-produktif. Pendekatan yang
saya usulkan adalah kita tetap mengakomodasi keinginan pasien
menjalani khitan, tetapi dengan cara yang minimal. Sekaligus kita
beritakan edukasi soal kesehatan reproduksi. Tujuannya, pasien tidak kecewa
atau tidak puas karena tidak dituruti keinginannya, tetapi dokter juga
tidak salah karena melakukan sesuatu yang tidak ada dasar
medisnya. Pendekatan ini yang menurut saya paling menguntungkan.
Demikian, semoga menjadi jelas dan terima kasih.
Regards,
Uci mamaKavin+Ija
http://oetjipop.multiply.com
---------------------------------
Bergabunglah dengan orang-orang yang berwawasan, di bidang Anda di Yahoo!
Answers
