Mencari Keseimbangan
M Sadli
Ekonomi Indonesia sebetulnya tidak terlalu terpuruk. Dengan laju
pertumbuhan produk domestik bruto yang lebih baik daripada lima persen
setahun, maka tidak bisa dibilang ekonomi mengalami resesi ataupun
stagflasi.
Tetapi, laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang kurang dari
6,5- 7,0 persen setahun memang kurang mampu mengurangi angka pengangguran.
Bahtera ekonomi Indonesia bisa dibilang sedang "oleng" setelah ditimpa
oleh gelombang besar, yakni harga minyak bumi yang menggila di pasar
dunia yang dampak dalam negerinya sangat meninggikan inflasi. Tetapi,
angka inflasi harus dibedakan antara "inflasi inti" (core inflation)
yang menurut Bank Indonesia (BI) sekitar 7-8 persen setahun, dan
inflasi seluruhnya (headline inflation) yang belakangan ini mencapai
17-18 persen. Perbedaannya disebabkan oleh penyesuaian harga BBM. Akan
tetapi, dampak penyesuaian harga BBM ini hanya "sekali pukul" (once
over) dan tidak akan terjadi setelah dampak gelombangnya habis, di
triwulan kedua atau ketiga tahun 2006.
Memang inflasi inti yang begitu tinggi di Indonesia harus ditanggapi,
dan ini merupakan misi utama BI untuk meredamnya. Sebabnya sebagian
besar dampak kebijakan moneter di tahun-tahun yang silam yang kurang
berhati-hati. Kalau APBN pemerintah defisit agak besar, maka bisa juga
menjadi sumber (kedua) inflasi. Sesudah tumbangnya rezim Soeharto di
tahun 1998 dan stabilitas politik kurang terjamin (empat presiden
sejak itu: Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY), kebijakan fiskal itu
juga tidak selalu bisa terjaga secara ketat. Tetapi, pemerintah juga
telah belajar dari pengalaman. Di lain pihak, sentimen di masyarakat
masih sarat dengan inflationary expectations, artinya publik sudah
telanjur kurang percaya kepada keutuhan nilai uang yang dipegangnya.
Maka, misi BI untuk meredam tekanan inflasi sekarang tergantung dari
persepsi publik terhadap kemampuan serta kesungguhan BI. Kalau tekanan
inflasi memuncak, BI harus memberi isyarat kepada pasar dengan
menaikkan suku bunganya. Ini sudah terjadi, tetapi di waktu yang lalu
BI juga tampak lamban dalam reaksinya. Biaya kelambanan demikian
besar. Sekarang BI menghadapi dilema lagi, apakah tingkat bunganya
harus dinaikkan lagi karena waktu ini tingkat bunga riil sudah menjadi
negatif besar? Namun, menaikkan suku bunga lagi bisa mencekik sektor
riil. Lagi pula, anggaran belanja BI dan pemerintah juga akan
terbebani. Maka, keputusannya tetap berat.
Pilihan-pilihan di bidang ekonomi sering merupakan mencari
keseimbangan. Untuk meredam inflasi tinggi, maka pilihannya adalah
antara stabilisasi dengan menekan pedal rem yang keras tetapi sektor
riil oleng sedikit, atau tekan rem pelan-pelan tetapi tingkat inflasi
juga mereda secara lebih lamban. Kalau investor masih kurang merasa
aman dengan iklim moneter itu, maka ia akan menangguhkan keputusan
investasinya. Maka, PDB juga tidak akan segera pulih. Mencari
keseimbangan yang tepat tidak mudah dan merupakan "seni memerintah".
Tahun pertama pemerintahan Presiden SBY lebih berhasil di bidang
politik dan keamanan. Di bidang ekonomi yang dirasakan publik hanya
biaya hidup yang sangat meninggi dan pengangguran yang memuncak. Akan
tetapi, penyesuaian ekonomi yang paling berat (mengurangi defisit
APBN) telah dilakukan di tahun 2005 sehingga tahun 2006 dan 2007 bisa
dipastikan prospeknya lebih baik. Sebagai negara produsen minyak dan
gas bumi, maka sebetulnya ekonominya harus diuntungkan kalau harga
internasional baik. APBN harus bisa lebih mampu.
Persepsi orang dalam negeri dan luar negeri juga banyak berbeda. Orang
dalam negeri yang merasakan beban hidup sekarang cenderung melihat
keadaan jangka pendek. Pasar di luar negeri pada umumnya lebih
menghargai gerak dan kebijakan ekonomi di Indonesia, yang dipandang
sudah on track. Pasar dan pengamat di luar negeri lebih cenderung
melihat prospek jangka yang lebih panjang. Tahun 2006 mungkin masih
ada kelanjutan kesukaran penyesuaian, tetapi prospek untuk tahun 2007
tampak jauh lebih baik.
Memerhatikan keseimbangan
Sementara itu, Presiden SBY juga harus memerhatikan keseimbangan
(pengaruh politik) di antara pejabat-pejabat yang mengemudikan
ekonomi. "Keseimbangan" ini menjadi masalah karena antara Presiden SBY
dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ada banyak komplementaritasnya. Juga
ada perbedaan persepsi, gaya kepemimpinan, dan kepentingan.
Dirangkulnya Boediono oleh SBY adalah untuk memperbaiki keseimbangan
ini. Posisi Sri Mulyani Indrawati "independen" atau "mengambang" maka
itu mungkin yang paling baik untuk keseluruhan keseimbangan. Sebagai
Kepala Bappenas yang baru telah ditunjuk Paskah Suzetta dari Partai
Golkar, jadi masuk kubu Jusuf Kalla. Maka, tiga sejoli pimpinan
ekonomi: menko perekonomian, menteri keuangan, dan kepala Bappenas,
tidak merupakan kesatuan yang solid, tetapi wewenang kepala Bappenas
sudah dikurangi (oleh UU Keuangan Negara) dan bergeser ke menteri
keuangan. Maka, Sri Mulyani kini bisa dilihat sebagai menteri ekonomi
yang paling menentukan.
Karena keadaan ekonomi tahun 2005 berat sekali dan banyak timbul
pengangguran baru, juga daya beli masyarakat yang terpukul, maka ada
keharusan politik bagi Presiden SBY untuk bisa menggerakkan ekonomi di
tahun 2006. Tetapi, karena tekanan inflasi masih berat, BI berniat
untuk meneruskan kebijakan moneter yang ketat. Maka dilemanya bagi
pemerintah adalah, apakah kebijakan fiskal bisa sedikit ekspansif
untuk memberi stimulasi kepada ekonomi dan menciptakan kesempatan
kerja? Menteri Keuangan yang baru, Sri Mulyani, menjawab ya.
Pengeluaran untuk pembangunan dan stimulasi ekonomi mau digenjot di
tahun 2006 dengan mengizinkan defisit APBN naik menjadi satu persen
PDB, terutama untuk mengimbangi kekurangan spending di tahun 2005.
Masuknya Boediono di kabinet pada umumnya diterima baik oleh pasar.
Tetapi, masih ada orang yang menyangsikan apakah Boediono bisa
independen dari pengaruh IMF. Presiden SBY rupanya merasa tersinggung
oleh prasangka demikian dan memberi komentar ketika mengumumkan
susunan kabinet yang baru. Isu IMF tahun lalu juga mencuat dan
menyebabkan Sri Mulyani (yang dipandang dekat pada IMF) gagal
menempati posisi sebagai menteri keuangan. Lalu dicari tokoh netral,
Jusuf Anwar, yang setelah satu tahun terbukti bukan pilihan yang
tepat. Apakah ini bukan buang waktu satu tahun karena Presiden (dulu)
terpojok oleh isu yang tidak relevan? Memang, isu IMF dan paradigma
sistem ekonomi ("neoliberalisme"?) sudah lama tidak merupakan
alternatif yang relevan. Sejak 1967 pemerintah lebih mengandalkan
pengelolaan ekonomi kepada "mekanisme pasar" sebagai alokator, dan
zaman "Ekonomi Terpimpin" (kembarnya "Demokrasi Terpimpin") sudah lama
ditinggalkan.
Walaupun susunan kabinet ekonomi selama tahun pertama pemerintahan SBY
tidak ideal, tidak bisa diharapkan kinerja yang maksimal sejak
permulaan. Gaya kepemimpinan SBY sendiri juga tidak ideal kuat, dan
kalau satu tahun dipergunakannya untuk mencari format yang lebih
efektif, itu bisa dimengerti. Hasil pemerintahannya di bidang politik
dan keamanan sudah bagus, sehingga secara keseluruhan kita bisa angkat
jempol.
Ketika Presiden kemarin mengumumkan susunan kabinetnya yang baru, maka
kesan di mata publik yang ia ingin tonjolkan adalah bahwa ia in
command. Dengan dukungan Menko Perekonomian Boediono dan Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati memang banyak kesempatan untuk
berhasil. Wapres Jusuf Kalla akan mendukung sukses ini karena Partai
Golkar juga berkepentingan akan citra pembangunan yang berhasil.
M Sadli Ekonom Senior, Mantan Menteri
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital.
http://us.click.yahoo.com/cRr2eB/lbOLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/
[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
