Politik Kambing Putih RISWANDHA IMAWAN
Selalu ada kambing hitam dalam politik di Indonesia. Kesalahan pengambilan keputusan pada level apa pun tidak serta-merta menjadi tanggung jawab pemegang kewenangan. Ada saja pihak lain yang layak dikorbankan. Namun, sejak kuartal terakhir tahun 2005 muncul kambing putih. Maksudnya dengan mengedepankan alasan misi suci pemerintahan, diyakini tidak mungkin pemerintah melakukan kesalahan saat mengambil kebijakan. Apabila terjadi kegagalan implementasi satu kebijakan, kesalahan dialamatkan kepada target kebijakan (rakyat) yang tidak cukup cerdas memahami logika pemerintah. Berbagai kasus konflik horizontal mengikuti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) dibaca sebagai ketidakpahaman rakyat pada tekad pemerintah memakmurkan mereka. Merebaknya penyakit yang hanya dikenal di negara terbelakang di Afrika atau di awal Indonesia merdeka, seperti busung lapar, kurang gizi, malaria, dimaknai sebagai kebandelan rakyat atas arahan yang digariskan pemerintah. Bencana tanah longsor dinilai sebagai kesalahan rakyat melakukan penggundulan hutan. Lupa bahwa penebangan secara masif (penggundulan) terjadi karena kebijakan pemerintah tentang pemanfaatan sumber daya alam. Demikian pula kebijakan impor beras yang jelas menohok kehidupan petani. Kasus ini pun dipandang sebagai sempitnya pengetahuan rakyat akan kebutuhan stok beras nasional. Terasa menyakitkan ketika bencana alam tanah longsor dan banjir menimpa area persawahan dijadikan alasan pembenar atas langkah pemerintah itu. Ada saja aparat pemerintah yang menafsirkan sebagai bukti bahwa pemerintah sangat waskita, tahu akan sebuah peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Padahal, bacaan yang lebih tepat adalah nasib rakyat tetap saja dipandang sebagai komoditas ekonomi yang layak dieksploitasi. Sebenarnya politik kambing putih mirip dengan kebiasaan menyalahkan korban (blaiming the victims). Gejalanya sudah mulai tampak waktu terjadi insiden tabrakan maut di Jalan Tol Jagorawi saat rombongan mobil Presiden SBY baru meninggalkan Cikeas. Waktu itu Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng dan Polri menyalahkan sopir bus. Sangat mungkin politik kambing putih berlanjut di tahun 2006. Ini karena para elite di panggung politik gagal melakukan transformasi peran ketika arena politiknya berubah. Demokrasi memang menyoal hak. Namun, setelah seseorang dipercaya menyelenggarakan kepentingan rakyat melalui proses demokrasi (pemilu), maka hak itu berubah menjadi kewajiban. Dia wajib mewujudkan kehendak rakyat. Logika kompetisi yang mementingkan konstituen harus diganti logika kooperasi yang mengutamakan rakyat. Kemampuan mewujudkan hal ini diyakini sebagai indikator kematangan berdemokrasi satu masyarakat (Blondel, Party Government, Patronage, and Party Decline in Western Europe, 2002:254). Merebut kekuasaan Apabila dikaitkan dengan format party based government, seperti yang kita anut saat ini, kesalahan itu terjadi akibat partai gagal memerankan fungsinya sekalipun kita berada di era keterbukaan. Partai hanya fokus pada merebut kekuasaan, tidak menyiapkan kadernya untuk mampu mengelola kekuasaan jika satu saat diraih, apalagi menampilkan alternatif kebijakan yang bisa dijadikan second opinion oleh pemerintah. Hingga dalam format party based government satu kesalahan tidak bisa sepenuhnya ditimpakan kepada pemerintah. Partai juga bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan itu (Bibby, Politics, Parties and Elections in America, 1992: 332-335). Sketsa teoretis di atas menyampaikan pesan pada pemerintah (dalam arti luas) agar jangan cepat mengarahkan telunjuk kepada rakyat atas kesalahan satu kebijakan. Mungkin biang kerok kesalahan itu ada dalam diri pemerintah sendiri. Bukankah esensi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) sama dengan Kabinet Persatuan Nasional (KPN) di masa Gus Dur maupun Kabinet Gotong Royong (KGR) di era Megawati, yakni warna-warni pelangi kekuatan partai politik? Apakah penyakit instabilitas sistem politik dan inefisiensi sistem pemerintahan di KPN dan KGR akan dialami pula oleh KIB? Mungkin lebih buruk sebab faktor kondisi yang dihadapi tidak lebih baik dari KPN dan KGR. Kini konflik antarelite membuat kinerja sistem rentan sakit karena para elite membuat jarak makin lebar dengan rakyatnya. Tidak ada pemimpin yang sukses tanpa dukungan rakyatnya. Kita saksikan eksekutif maupun legislatif kompak menaikkan penghasilan di kala rakyat makin terimpit kesulitan ekonomi. Sikap empati pada nasib rakyat hanya sebatas kata-kata dan wacana. Lawatan ke luar negeri di saat kelaparan menyergap rakyatnya jelas bukan fakta yang dapat digunakan untuk membuktikan wacana yang dikembangkan. Otoritarianisme lunak Faktor mencolok yang kini muncul adalah bangun otoritarianisme lunak (soft-authoritarianism) di kancah politik nasional. Seperti ditulis Hadenius, Institutions and Democratic Citizenship, 2001:97-98) bangun ini memadukan kebutuhan berdemokrasi dengan pemeliharaan dominasi negara. Caranya dengan memanfaatkan state apparatus (utamanya jaringan intelejen) dan mencanangkan program yang bisa secara efektif merangkul kelompok-kelompok civil society. Dengan cara ini pemerintah dapat bermanuver untuk memelihara popularitasnya, sekaligus memudahkan mencari kambing putih. Soft-authoritarianism mengharuskan pemerintah memproduksi isu yang bermanfaat memelihara popularitasnya. Contohnya, di pengujung 2005 ditiupkan isu upaya penculikan dan pembunuhan terhadap elite politik, termasuk Presiden dan Wakil Presiden. Orang terperangah. Seberapa besar nilai politik menculik Presiden Indonesia (siapa pun orangnya) saat ini? Maaf, sesuai perubahan konstelasi politik dunia, nilai politik Presiden Indonesia tidak sebesarsebut sajaPerdana Menteri Jepang atau Presiden Amerika Serikat. Tidak seperti Bung Karno yang memiliki nilai politik tinggi karena menjadi pemimpin gerakan Asia-Afrika di saat perang dingin memuncak. Atau Mahatma Gandhi yang menjadi simbol pembebasan kaum tertindas. Embusan isu ini, selain upaya mencari simpati rakyat, juga menjadi instrumen untuk mulai merenggangkan hubungan rakyat dengan Presiden, bahkan membuka pintu bagi masuknya kembali militer ke politik. Sebabnya, penjelasan pemerintah mendua. Di dunia militer, aneh apabila data intelejen diumumkan. Katanya, itu sesuai dengan keterbukaan. Namun, ketika dikejar siapa atau kelompok mana yang hendak melakukan, hingga kitarakyat bisa beramai-ramai menangkap dan melindungi Presiden pilihan rakyat, jawabnya justru "info tentang itu untuk kebutuhan intelejen sendiri." Lho? Apakah gaya berpolitik ini menjamin stabilitas pemerintahan pada tahun 2006? Bukankah terbukti gejolak yang dikhawatirkan akibat kebijakan yang salah tahun 2005 redam dengan sendirinya? Tidak ada jaminan. Untuk sementara ini gaya memproduksi isu hingga protes masyarakat tidak terfokus boleh dikata sukses. Namun, hal itu sangat dipengaruhi kesabaran rakyat untuk melihat hasil konkret tim ekonomi baru hasil reshuffle Desember 2005. Batas imajiner 100 hari berlaku di sini. Artinya, kalau sampai bulan April 2006 tidak ada perubahan yang berarti, bukan mustahil tumpukan isu-isu itu menjadi berondongan peluru yang menakutkan. Kalau hal ini sampai terjadi, lalu siapa yang akan dijadikan kambing putih? Rakyat lagi? Apa sih dosa kita hingga harus lahir di Bumi Pertiwi ini? Riswandha Imawan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Clean water saves lives. Help make water safe for our children. http://us.click.yahoo.com/CHhStB/VREMAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/ [Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
